Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah dengan menerapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan layanan kesehatan pasien JKN diatur secara ketat melalui paket INA-CBGs. RSUI merupakan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak akhir tahun 2020, dan melakukan upaya kendali mutu kendali biaya dalam mengelola pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Peningkatan jumlah pasien yang signifikan dan perubahan regulasi yang cepat membutuhkan suatu alat yang terintegrasi dengan SIMRS untuk membantu proses kendali mutu kendali biaya. Oleh karena itu, pengembangan SIMRS yang lebih efektif menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kendali mutu, kendali biaya dan juga pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan pasien BPJS Kesehatan agar mampu mempertahankan kualitas dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SIMRS yang bisa mendukung proses kendali mutu kendali biaya pasien rawat inap JKN di RSUI. Desain penelitian ini adalah eksploratif untuk mengetahui masalah dalam pengembangan SIMRS dengan pendekatan design thinking. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah Pengguna merasa terhambat dengan proses manual dan ketidakjelasan status approval, yang mengganggu kelancaran layanan. Pengguna membutuhkan tampilan SIMRS berupa informasi secara real time, user friendly, ringkas dan informatif. Pengembangan SIMRS yang dapat dilakukan adalah penambahan persentase masing-masing komponen billing dan penambahan fitur untuk melihat proses approval Case Manager. Hasil test Prototype mendapatkan skor SUS 95, itu berarti Prototype ini sangat disukai dan diterima oleh pengguna. Prototype ini layak dipertimbangkan sebagai solusi yang efektif efisien untuk penggunaannya dalam skala besar.

---

The Indonesian government's effort to provide quality and affordable healthcare services is implemented through the National Health Insurance (JKN) Program. The financing of JKN patient healthcare services is tightly regulated through the INA-CBGs package. Universitas Indonesia Hospital (RSUI) has been collaborating with BPJS Kesehatan since late 2020 and has undertaken quality and cost control measures to manage BPJS Kesehatan financing. The significant increase in patient numbers and rapid regulatory changes require an integrated tool within the SIMRS to support quality and cost control processes. Therefore, developing a more effective SIMRS is necessary to enhance quality and cost control while maintaining service continuity for BPJS Kesehatan patients to ensure long-term quality. This study aims to develop a SIMRS that supports quality and cost control processes for JKN inpatient services at RSUI. The study employs an exploratory design to identify issues in SIMRS development using a design thinking approach. The identified problems include users feeling hindered by manual processes and unclear approval statuses, which disrupt service flow. Users need a SIMRS interface that provides real-time information, is user-friendly, concise, and informative. Proposed SIMRS enhancements include adding billing component percentages and features for tracking Case Manager approval processes. Prototype testing resulted in a SUS score of 95, indicating the prototype is highly favored and accepted by users. This prototype is considered a feasible, effective, and efficient solution for large-scale implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara biaya rawat inap berdasarkan tarif INA-CBGs dengan biaya rawat inap berdasarkan tarif rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diagnosis infeksi HIV di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan perbedaan biaya rawat inap antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit disebabkan oleh adanya perbedaan tarif dan perbedaan metode pembebanan biaya. Akibat perbedaan tersebut, rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit dapat menekan kerugian dengan meningkatkan cost effectiveness proses bisnis rawat inap, menetapkan harga target, menyusun biaya standar serta melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program JKN.

---

This study's objective is to analyze the difference between inpatient cost based on INA-CBGs rates with the one based on hospital rates on JKN patient with HIV infection in Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. This study uses a descriptive-qualitative methods. The study shows for overall the difference casuses loss to the hospital. It because of the rate and the charging method differences between BPJS Kesehatan and the hospital. The hospital reduces the loss by improving the cost effectiveness of business processes, planning and controlling the inpatient cost through target pricing and standard costing as well as monitoring and evaluating the programs."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Latar belakang: BPJS sejak berdiri tahun 2014 sampai saat ini berusaha menerapkan pelayanan yang setara. Kesenjangan pelayanan dalam segi fasilitas kesehatan di seluruh Rumah Sakit di Indonesa menjadi permasalahan yang tak kunjung usai sehingga terbitlah peraturan pemerintah No 47 tahun 2021 tentang KRIS-JKN. Hadir dengan 12 kriterianya untuk menjawab tantangan ketidaksetaraan pada fasilitas salah satunya RS Yarsi. Dilakukan uji coba penerapan tahun 2022 oleh DJSN didapati bahwa 79% RS membutuhkan perbaikan infrastruktur dalam skala kecil, 18% RS perlu perbaikan skala besar, dan 3% RS dinyatakan sudah siap. Peraturan Presiden No 59 tahun 2024 mewajibkan seluruh rumah sakit siap menerapkan KRIS-JKN paling lambat 30 Juni 2025.Tujuan penelitian: Mengetahui kesiapan penerapan dan mengusulkan strategi penyiapan KRIS-JKN di RS Yarsi.Metodologi penelitian: Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain action research menggunakan data primer temuan di lapangan dan data sekunder (file-file di rumah sakit) dan hasil wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2024.Hasil penelitian: Didapatkan hasil bahwa RS Yarsi sudah 80 % siap untuk menerapkan KRIS-JKN. Beberapa hal yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal setelah melewati diskusi dengan tim CDMG kemudian dimasukan ke  matrix IE, penerapan KRIS-JKN di RS Yarsi berada di posisi sel 1, build and grow. Di matrix TOWS strategi yang diusulkan, yaitu Product Development dan Market Development. Pada tahapan penyusunan strategi pada matrix TOWS didapati prioritas pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana, yaitu Pengganggaran revitalisasi sarana dan prasarana, optimalisasi SIMRS, penyesuaian kebutuhan sarana sesuai kriteria KRIS-JKN. Prioritas kedua pengembangan kompetensi SDM, yaitu dengan recruitement SDM yang kompeten dan kepala instalansi rawat inap, melakukan refreshement dan bounding antar pegawai. Prioritas ketiga pengembangan segmen pasar, yaitu melalui promosi layanan unggulan dan penguatan kerjasama lintas sektor, perbaikan manajemen tempat tidur RS, Customer Relationship Management (CRM), dan peningkatan enggangement dengan pelanggan dan mitra.Kesimpulan: RS Yarsi 80 % siap dalam menerapkan KRIS-JKN dengan strategi penyiapan yang diusulkan adalah Product Development dan Market Development dengan prioritas strategi pertama yaiitu pengembangan saran dan prasarana, kedua pengembangan kompetensi SDM, dan ketiga pengembangan segmen pasar.

---

Background:  BPJS since its establishment in 2014 until now has tried to implement equal services. The gap in services in terms of health facilities in all hospitals in Indonesia has become a never-ending problem so that government regulation No. 47 of 2021 concerning KRIS-JKN was issued. It comes with 12 criteria to answer the challenge of inequality in facilities, one of which is Yarsi Hospital. A trial implementation in 2022 by DJSN found that 79% of hospitals needed small-scale infrastructure improvements, 18% of hospitals needed large-scale repairs, and 3% of hospitals were declared ready. Presidential Regulation No. 59 of 2024 requires all hospitals to be ready to implement KRIS-JKN no later than June 30, 2025.

Objective: Knowing the readiness of implementation and proposing a strategy for the preparation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital.

Methode: Using a qualitative approach with an action research design using primary data from findings in the field and secondary data (files in hospitals) and interview results. This research was carried out from April to May 2024.

Results: The results were obtained that Yarsi Hospital is 80% ready to implement KRIS-JKN. Several things that became internal factors and external factors after going through discussions with the CDMG team were then included in the IE matrix, the implementation of KRIS-JKN at Yarsi Hospital was in the position of cell 1, build and grow. In the TOWS matrix, the proposed strategies are Product and Market Development. At the stage of strategy preparation in the TOWS matrix, it was found that the first priority was the development of facilities and infrastructure, namely the revitalization of facilities and infrastructure, optimization of SIMRS, adjustment of facility needs according to KRIS-JKN criteria. The second priority is the development of human resource competencies, namely by recruiting competent human resources and heads of inpatient installations, conducting refreshements and bounding between employees. The third priority for market segment development is through the promotion of superior services and strengthening cross-sector cooperation, improving hospital bed management, Customer Relationship Management (CRM), and improving engagement with customers and partners.

Conclusion: RS Yarsi is 80% ready to implement KRIS-JKN with the proposed preparation strategy of Product Development and Market Development with the first strategic priority, namely the development of advice and infrastructure, the second is the development of human resource competencies, and the third is the development of market segments."

"ABSTRAKNama : Anis ArifahProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Pengembangan Klinik Pratama KedatonMedical Center menjadi RS Kelas D di Era JKNPenelitian ini tentang Analisis Pengembangan Klinik Pratama Kedaton Medical Centeruntuk menjadi Rumah Sakit Kelas D di Era JKN. Penelitian dilakukan dari bulan Oktobersampai bulan Juni 2017, dengan mengambil lokasi di Jl. Z.A. Pagar Alam No.77/79Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung. Ruang lingkup penelitian meliputi analisislingkungan eksternal dan internal meliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang danancaman. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data primer melalui wawancaramendalam dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui laporan klinikPratama Kedaton Medical Center, Laporan Dinas Kesehatan Kota dan data BPS BandarLampung. Pada proses positioning, penelitian menggunakan alat TOWS dan Matriks IE,pada penentuan alternatif strategik menggunakan Quantitative Strategic Planning Method QSPM . Hasil Penelitin yang direkomendasikan adalah market development, dandidapatkan 6 enam strategi yang dihasilkan adalah Joint Venture, membuka 2 dua polibesar, melengkapi fasilitas bangunan, efisiensi biaya, penerapan teknologi baru,menciptakan layanan baru Medical Check Up MCU . Sehingga pada penelitian ini dapatdisimpulkan untuk saat ini klinik keadaannya lebih baik tetap menjadi Klinik Pratamadaripada menjadi Rumah Sakit Kelas D, tetapi peluangnya ada untuk pengembanganmenjadi RS kelas D.Kata Kunci : Klinik Pratama, RS kelas D, Faktor lingkungan eksternal dan internalmeliputi kelemahan dan kekuatan serta peluang dan ancaman

---

ABSTRACTName Anis ArifahStudyProgramme Study of Hospital AdministrationTitle Development Analysis of Kedaton Medical Center as a PrimaryHealth Care to become Class D Hospital in National HealthInsurance JKN EraThis research is about analysis of development Kedaton Medical Center as a primaryhealth care to become class D hospital. The study was conducted from October to June2017, taking place on Jl. Z.A. Pagar Alam No.77 79 Gedong Meneng Rajabasa BandarLampung. The scope of the research includes analysis of the external and internalenvironments including weaknesses and strengths as well as opportunities and threats.The type of the research done with qualitative approach. Primary data is taking throughin depth interview and supported by secondary data obtained from report of KedatonMedical Center, City Public Health Office, and Central Bureau of Statistic. In thepositioning process, this research using TOWS tool and IE Matrix. On the determinationof strategic alternatives using Quantitative Strategic Planning Method QSPM . Therecommended research result is market development, and there are 6 six resultedstrategy which are Joint Venture, opening 2 two major outpatient services, completebuilding facilities, cost efficiency, application of new technology, and created a newMedical Check Up MCU service. So in this study can be concluded for the currenthealth care service, that is better for Kedaton medical Center to remain as a primaryhealth care rather than a class D hospital, but there are chances for development tobecome a class D hospital.Key words Primary Health Care, Class D Hospital, External and internal environmentalfactors including the strengths and weaknesses also the opportunities and threat."

"Manajemen Pelayanan Pasien merupakan peran yang dijalankan oleh case manager, agar tercipta pelayanan yang bermutu dengan biaya yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran case manager terhadap kendali mutu dan kendali biaya pasien rawat inap bedah dengan penjaminan JKN di RS UI tahun 2022. Penelitian menggunakan pendekatan sistem menurut Donabedian dan teori KARS. Kendali mutu dilihat dari LOS, tingkat kepuasan pasien, kepatuhan penerapan clinical pathway, kepatuhan visit dokter, serta penundaan operasi elektif. Kendali biaya dilihat dari selisih klaim dan tagihan RS dan formulasi biaya tindakan. Pada penelitian ini, data kuantitatif diambil dari data sekunder melalui data rekam medis pasien, hasil telaah dokumen dari berkas tagihan pasien, tarif INA-CBG’s, data laporan operasi, dan data Komite Mutu Rumah Sakit. Data diolah dengan Ms. Excel dan didapatkan tiga (3) tindakan terbanyak yaitu odontektomi, SC, dan AV shunt. Studi kualitatif, dilakukan dengan Focus Group Discussion untuk mendapatkan formulasi pembiayaan tindakan dan wawancara mendalam. Didapatkan hasil peran case manager di RS UI sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021, kinerja case manager sudah baik berdasarkan selisih klaim, pengendalian LOS, tingkat kepuasan pasien, tingkat kepatuhan visit dokter, dan tingkat kepatuhan terhadap clinical pathway. Hanya tingkat penundaan operasi elektif di RS UI masih belum tercapai target.

---

Patient Service Management is carried out by case manager to create quality services with efficient cost. This study aims to evaluate the role of case managers on quality and cost control of surgical inpatients with JKN assurance at the UI Hospital in 2022. This study uses the concept of Donabedian and KARS theory. Quality control is seen from LOS, patient satisfaction, compliance clinical pathway, compliance doctor visits, and delays in elective surgery. Cost control is seen from the difference between INA-CBG's claims and hospital bills and cost formulations. Secondary data were collected from medical record and document review. The data were processed with Ms. Excel. The three common                                                       procedures conducted with FGD and interviews to find out the role of case managers. It was found that the role of the case manager at UI Hospital had improved compared to 2021. Case manager's performance is good based on the difference in overall surgical patient klaims, LOS control, the level of patient satisfaction, the level of compliance with doctor visits , the level of compliance with the clinical pathway. Only the level of delay in elective surgery at UI Hospital has not reached the target."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu.

---

The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants.

The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review.

The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long.

The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time."

"Sistem pembayaran prospektif dengan paket tarif INACBG untuk kasus dengan jaminan BPJS menuntut rumah sakit agar dapat melakukan kendali biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya cost containment RSUD Kota Bogor melalui penerapan Clinical Pathway, formularium, dan struktur insentif. Studi dilakukan pada kasus Sectio Caesarea periode Januari-Maret 2016 secara kuantitatif, dengan membandingkan selisih klaim BPJS dan tagihan RS serta menilai penerapan Clinical Pathway (n=133), dan secara kualitatif dengan wawancara mendalam (10 informan). Selisih kurang yang didapat sebesar Rp.1.014.125.684,00 dengan rata-rata selisih kurang sebesar Rp.4.899.157,89 per kasus. Didapatkan 84% kasus memiliki length of stay sesuai Clinical Pathway. Dari kasus tersebut, 96% visitasi dokter sesuai, 21% penggunaan obat dan BHP sesuai, dan 48% pemeriksaan laboratorium sesuai. Formularium yang digunakan sesuai dengan formularium nasional. RSUD Kota Bogor belum memiliki sistem evaluasi untuk menilai penerapan clinical pathway dan penggunaan obat. Struktur insentif yang digunakan adalah sistem fee-for-service yang tidak sesuai dengan metode pembayaran prospektif.

---

Prospective payment system with INACBG tariff for cases using BPJS Insurance demands hospital to control their cost. This study aims to see the cost containment in Kota Bogor Regional Hospital through the implementation of Clinical pathway, drug formulary, and incentive structure. The study looked into Sectio Caesarea cases from January to March 2016, using quantitative method, comparing BPJS claim and hospital billing and the implementation of clinical pathway (n=133), and using qualitative method through in depth interview (10 informants). It is noticed the deficit amount Rp.1.014.125.684,00 and the average of deficit per case is Rp.4.899.157,89. Eighty four percent of cases have length of stay in accordance with clinical pathway. From those cases, 96% has concordant doctors visit, 21% has concordant drug usage, and 48% has concordant laboratory diagnostic test. The hospital formulary uses the national formulary. It is found that Kota Bogor Regional Hospital does not have an evaluation system for clinical pathway implementation and drug usage. The incentive structure that is used is fee-forservice system which is not suitable for prospective payment method."

"Clinical Pathway (CP) Apendisititis Akut (AA) memberikan gambaran secara rinci tahap-tahap pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Implementasi CP AA di RSI Ibnu Sina Pekanbaru diharapkan dapat mengendalikan variasi proses perawatan dalam upaya meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran implementasi CP AA dalam meningkatkan efisiensi biya apendiktomi pasien JKN di RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung tagihan biaya pasien yang menjalani apnediktomi sebelum dan sesudah implementasi CP AA dan diolah dengan uji statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang terkait dalam implementasi CP AA. Hasil penelitian terjadi pemendekan Length of Stay (LOS) secara bermakna (P<0.001) pada kelompok pasien sesudah implementasi CP dibandingkan sebelumnya. Terjadi penurunan rata-rata total biaya apendiktomi sebelum dan sesudah implementasi CP (Rp. 5.214.188.02 vs Rp. 4.436.438.37) yang bermakna (P<0.001) dengan persentase selisih 17,5%. Penurunan varian pelayanan berupa utilisasi alat kesehatan (Alkes), obat dan pemeriksaan laboratorium mempengaruhi peningkatan efisiensi biaya apendiktomi. Adanya varian dalam implementasi CP AA menjadi masukan untuk mencapai implementasi CP yang ideal. Varian berupa pengurangan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pasien harus ditinjaklanjuti dengan melakukan penilaian outcome pasien seperti tingakat kejadian readmission dan kondisi pasien ketika melakukan kontrol setelah pulang dari Rumah Sakit (RS).

---

Clinical pathway for acute appendicitis provides a detailed description of the steps of healthcare to be given to patients. Implementation of clinical pathway for acute appendicitis at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru is expected to be able to control variations in the treatment process in an effort to improve quality and cost control.The purpose of this study aimed to see the role of implementation of clinical pathway for acute appendicitis in improving appendectomy cost efficiency in The Indonesian National Health Insurance patients at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru. The study design was cross sectional with a quantitative approach through calculating the cost bills of patients who underwent appendectomy before and after the implementation of clinical pathway and processed with statistical tests. Qualitative approach through indepth interviews with informants who were involved in the implementation of CP. The results of the study showed shortening length of stay statistically significant as (P <0.001) in the patient group after the implementation of the clinical pathway compared to before. There was a decrease in average total costs of appendectomy before and after the implementation of clinical pathways (IDR.5.214.188.02 vs IDR.4.436.438.37) statistically significant as (P <0.001) with a percentage difference of 17.5%. Decreasing service variants in the form of the utilization of medical equipment, drug, and laboratory test affected the increase in appendectomy cost efficiency. The existence of variants in the implementation of CP can be used as input to achieve the ideal CP. Variants in the form of reducing services that should be given to patients must be followed up by evaluating patient outcomes such as readmission rates and the patient's condition when controlling after returning from the hospital. "

"ABSTRAKPenerapan Jaminan Kesehatan Nasional dan sistem pembayaran INA-CBGs merupakan hal baru dalam sistem kesehatan di Indonesia, dan merupakan sistem pembayaran utama yang dilakukan oleh RSUPN CM pada saat ini. Penggunaan PPK sebagai standar pelayanan kedokteran masih merupakan hal yang baru di Indonesia dan belum pernah dievaluasi penggunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara jenis pembedahan, kepatuhan menggunakan PPK terhadap kendali mutu dan kendali biaya. Dari 82 sampel yang didapat, didapatkan 54,9% dilakukan tatalaksana dengan laparoskopi dan 45,1% dengan laparotomi, sedangkan dari sisi kepatuhan menggunakan PPK hanya didapatkan 25,6% kasus ditalaksana sesuai dengan PPK yang ada. Rentang perbedaan pembiayaan yang dikeluarkan RSUPN CM dan yang dibayarkan BPJS cukup besar dengan median persentase yang dibayarkan hanya 75% atau dengan kerugian yang dialami oleh RSUPN CM mencapai Rp 5.160.954,-. Rerata lama perawatan untuk laparoskopi adalah 3 hari dan untuk laparotomi adalah 4 hari, komplikasi hanya didapatkan pada 1 kasus dan tidak ada mortalitas pada periode penelitian ini. Dari hubungan antara jenis pembedahan dan kendali biaya tidak didapatkan hubungan yang signifikan dengan nilai p 0,503, sedangkan hubungan antara jenis pembedahan dan kendali mutu didapatkan bahwa bedah laparoskopi 36 kali lebih besar memiliki risiko lama perawatan tidak sesuai (p<0,001), secara umum dapat diartikan bahwa pada tindakan laparoskopi terdapat risiko sebesar 32 kali kendali mutu akan tidak sesuai jika dibandingkan dengan tindakan laparotomi. Sedangkan dari hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dengan kendali biaya didapatkan kepatuhan menggunakan PPK yang baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang sesuai, begitu juga kepatuhan menggunakan PPK yang tidak baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang tidak sesuai. Hal yang sama juga didapatkan pada hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dan kendali mutu. Secara keseluruhan dari 82 kasus yang ditangani, hanya terdapat 3 (3,7%) kasus yang ditangani dan memiliki kesesuaian kendali mutu juga kendali biaya dan sebagian besar atau 48 kasus (58,5%) memiliki kendali biaya dan mutu yang tidak sesuai. Dapat disimpulkan bahwa jenis pembedahan berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya, sedangkan kepatuhan menggunakan PPK tidak berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya.

---

ABSTRACTThe implementation of National Health Coverage and INA-CBGs system payment is recently adapted in health care system in Indonesia and the main payment system in RSUPN CM. The implementation of clinical pathway is also newly adapted in Indonesia and never been evaluated for its use. This research aim to find the correlation between the type of surgery, adherence to clinical pathway with quality and cost control. From 82 samples, 54,9% underwent laparoscopy and 45,1% laparotomy, only 25,6% samples had good clinical pathway adherence. The median percentage of difference between the cost and the payment received by RSUPN CM is 75% with median loss of Rp 5.160.954,- per patient. The mean for length of stay for laparoscopy is 3 days and for laparotomy is 4 days, only 1 major complication and no mortality recorder during this research. There was no significant correlation between type of surgery and cost control (p=0,503) but we found a significant correlation between type of surgery and quality control, the relative risk for unsuitable length of stay for laparoscopy was 36 (p<0,001). As we evaluated for the correlation with quality control and laparoscopy, there was 32 times relative risk for unsuitable quality control compared to laparotomy. The adherence to clinical pathway was not correlated with cost control, good clinical pathway adherence was not correlated with good quality control and bad clinical pathway adherence was not correlated to bad quality control as well. The same result also applied to the correlation of adherence to clinical pathway and quality control. Overall from 82 samples only 3 (3,7%) that has good quality and cost control, 48 samples (58,5%) has bad quality and cost control. We conclude that the type of surgery was correlated with quality and cost control, the adherence to clinical pathway was not correlated with quality and cost control."