Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menempatkan Indonesia di antara hubungannya dengan kedua Korea sebagai fokus utama. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua Korea sekaligus, terkhusus pada masa Perang Dingin. Posisi diplomatiknya yang strategis tersebut membawa Indonesia dapat memainkan kepentingan nasionalnya terhadap kedua Korea. Hal itu terlihat dari banyak kebijakan diplomatiknya dalam kurun Perang Dingin. Kebijakan dan arah politik luar negeri Indonesia terhadap kedua Korea itu diejawantahkan dengan baik oleh para aktor utama dalam negeri. Para aktor tersebut di antaranya Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, dan Slamet Danusudirjo. Penelitian ini mengunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam proses interpretasi, penelitian ini menggunakan konsep sejarah transnasional yang diperkenalkan oleh Akira Iriye. Sedangkan dalam tahap historiografi penelitian ini meminjam konsep struktur dari Anthony Giddens, konsep aktor dari Mochtar Masoed dan teori pengambilan keputusan dari Richard Snyder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia selama kurun Perang Dingin telah menjadi negara yang mampu memanfaatkan konflik Semenanjung Korea sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia ibarat bandul yang berdiri di antara dua bandul lainnya dalam sebuah pendulum. Indonesia bergerak condong ke salah satu Korea mengikuti kepentingan nasionalnya.

---

This study places Indonesia in the middle of its relations with the two Koreas as the primary focus. Its also examining Indonesia's role as one of the few countries in the world that recognises and establishes diplomatic relations with both Koreas at once, especially during the Cold War. This study explores Indonesia's strategic diplomatic position, which enables it to pursue its national interests towards the two Koreas. It was evidenced by its numerous diplomatic policies during the Cold War. The Indonesian government's approach towards the two Koreas is characterised by the actions of prominent domestic actors, including Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, and Slamet Danusudirjo. This study used a historical method consisting of four stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The interpretation process employs the concept of transnational history, as introduced by Akira Iriye, while the historiography stage draws upon the concept of structure from Anthony Giddens, the concept of actors from Mochtar Masoed, and the decision making theory from Richard Snyder.The study's findings indicate that during the Cold War, Indonesia utilised the Korean Peninsula conflict as a means to pursue its national interests. Indonesia finds itself in a position that could be likened to that of a pendulum, oscillating between two other pendulums. It appears that Indonesia is pursuing a course that aligns with its national interests, moving closer to one of the Koreas."

"Penelitian ini ingin membahas perkembangan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Periode tersebut dipilih karena terjadi peningkatan jumlah negara demokrasi yang signifikan, dan runtuhnya Uni Soviet yang merupakan musuh bersama negara-negara demokrasi. Penelitian ini akan menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pendapat para akademisi yang beragam mengenai teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Para akademisi yang mendukung penerapan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin memiliki dua argumen utama, yaitu landasan normatif dan struktural demokrasi. Sementara para akademisi yang mengkritik teori tersebut mempunyai tiga sanggahan utama: (1) operasionalisasi konsep yang bermasalah, (2) landasan normatif dan struktural yang bermasalah, dan (3) relasi demokrasi dan perdamaian yang bermasalah.

---

This research will analyze the development of Democratic Peace Theory post Cold War. That period has been chosen because it witnessed an increasing spike of new democracies, and the fall of Soviet Union, which were the common enemy for the democracies. This research will use literature review methods. The result of the research shows the variety of arguments presented. Those who support the notion of Democratic Peace post Cold War have two main arguments, the normative and structural foundation in democracies. While those who criticize the idea of Democratic Peace have three main rebuttals: (1) issues in concept operations, (2) issues in the normative and structural foundations, and (3) issues in the relations between democracy and peace."

"ABSTRAKSejak awal berdirinya, Indonesia sering diasosiasikan sebagai pemimpin di institusi kawasan Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berakhirnya Perang Dingin membuat peran yang dilakukan Indonesia semakin beragam. Tulisan ini akan melihat posisi Indonesia dan kondisi lingkungan yang mendorong Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN. Secara kronologis, tulisan ini akan melihat peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, peran Indonesia di ASEAN pada masa krisis ekonomi Asia 1997, dan peran Indonesia di ASEAN pada masa pasca krisis ekonomi 1997. Tinjauan pustaka ini berusaha untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan akademis dalam topik ini. Dari pemetaan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, Indonesia tetap mampu menginisiasi kerja sama di ASEAN walaupun signifikansi ASEAN sempat dipertanyakan. Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, krisis ekonomi, kebakaran hutan, dan instabilitas politik di Indonesia menjadi sumber masalah di ASEAN. Krisis tersebut membuat Indonesia berperan pasif di ASEAN. Pasca krisis, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menginisiasi Komunitas ASEAN maupun memediasi konflik di kawasan, salah satunya adalah kasus Preah Vihear. Namun pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dinilai tidak lagi memprioritaskan ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia berfokus pada urusan dalam negeri dan mencoba berperan lebih di tingkat internasional. Secara umum, peran Indonesia di ASEAN didominasi di sektor keamanan dan politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional memengaruhi peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN.

---

ABSTRACTSince its inception, Indonesia has often been associated as a leader in the institution of the Southeast Asian region, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The end of the Cold War made Indonesia's role more diverse. This paper will look at Indonesia's position and environmental conditions that are driving Indonesia to play a role in ASEAN. Chronologically, this paper will look at Indonesia's role in ASEAN during the post-Cold War New Order, Indonesia's role in ASEAN during the 1997 Asian economic crisis, and Indonesia's role in ASEAN in the post-1997 economic crisis period. This literature review seeks to show consensus, debate, and academic gaps in this topic. From the literature mapping conducted, it can be concluded that in the post-Cold War New Order era, Indonesia was still able to initiate cooperation in ASEAN even though the significance of ASEAN was questioned. During the 1997 Asian economic crisis, the economic crisis, forest fires and political instability in Indonesia were a source of problems in ASEAN. The crisis made Indonesia a passive role in ASEAN. After the crisis, Indonesia again showed its leadership by initiating the ASEAN Community and mediating conflicts in the region, one of which was the Preah Vihear dispute. But in the first period of President Joko Widodo's administration, Indonesia was considered to no longer prioritize ASEAN in its foreign policy. Indonesia focuses on domestic affairs and tries to play a greater role at the international level. In general, Indonesia's role in ASEAN is dominated in the security and political sectors. The literature study shows that the interests, leadership, and dynamics of internal and international politics influence the role of Indonesia in ASEAN."

"Tulisan ini akan melihat perkembangan kehadiran Amerika Serikat (AS) di kawasan Laut China Selatan semenjak berakhirnya Perang Dingin. Dengan mengeksplorasi literatur-literatur yang membahas hal tersebut, penulis berharap mampu menghasilkan suatu gambaran yang utuh terkait dengan evolusi kehadiran AS beserta dengan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh AS terkait dengan isu Laut China Selatan. Pembahasan terhadap ke-34 literatur yang diangkat dalam tinjauan literatur ini kemudian menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) misi naval presence United States Navy (USN/AL AS) merupakan komponen penting dari strategi kebijakan luar negeri AS; (2) terdapat peningkatan kehadiran AS di kawasan Laut China Selatan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun hal ini terbukti gagal untuk membendung perilaku agresif China sebagai akibat dari ketiadaan strategi raya yang mendasari kebijakan luar negeri AS di kawasan serta keengganan AS untuk membangun suatu kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan; (3) peningkatan kapabilitas sistem anti-access/area denial (A2/AD) China membuat AS harus mencari strategi baru untuk bisa mempertahankan kebebasan operasionalnya di kawasan yang berujung pada lahirnya strategi Air-Sea Battle (ASB); (4) diperlukan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan apabila AS ingin membendung China. Sementara itu, terdapat pula sejumlah celah penelitian yang berhasil diidentifikasi oleh penulis, utamanya yang berkaitan dengan pengembangan kapabilitas AS dalam menghadapi praktik grey zone oleh China, termasuk pelibatan penjaga pantai AS dalam Freedom of Navigation Operations (FONOPs).

---

This literature review will take a closer look at the evolution of the United States’ presence in the South China Sea region since the end of the Cold War. By exploring works of literature that discussed this particular issue, the writer hopes that this literature review will be able to provide a comprehensive understanding regarding the evolution of US presence and foreign policies in the South China Sea region. After analyzing the 34 pieces of literature discussed in this literature review, the writer argues that: (1) the naval presence mission of the United States Navy (USN) is an important component in US foreign policy strategy; (2) an increase in US presence in the South China Sea could be seen in recent times, although it has to be admitted that this surge in US presence has proven ineffective in curbing China’s aggressive behavior as a result of the absence of a comprehensive grand strategy that underlies US foreign policy in the region and US’ reluctance to establish a comprehensive economic cooperation with its allies and partners in the region; (3) the increasing capabilities of China’s anti-access/area denial (A2/AD) system have compelled the US to seek new strategies to maintain its operational freedom in the region, resulting in the emergence of the Air-Sea Battle (ASB) strategy; (4) establishing closer cooperation with countries in the region is a must if the US wants to contain China. The writer also identifies several research gaps, particularly concerning the development of US capabilities in dealing with China’s grey zone practices in the region, which could also include the involvement of the US Coast Guard in Freedom of Navigation Operations (FONOPs)."

"Foreign relations between Indonesia and South Korea, 1966-2005"

"Malaya attained independence on August 31, 1957 fromBritain. However this new nation faced a communist insurgencyknown today as the ?Malayan Emergency? (1948-1960). Thenin 1961, Tunku announced a wider federation of ?Malaysia?,viz. Malaya, British Crown Colonies of Singapore, Sarawakand North Borneo, and the protectorate of Brunei. Counteringcommunism was a principal motive for ?Malaysia?.Sarawak?s leftist elements were rejected with an armedopposition. Malaysia was formed excluding Brunei. Amidstits birth pangs, Malaysia faced hostile neighbors Indonesiaand the Philippines; the former objected by way ofKonfrontasi (1963-1967) while the latter laid claim to Sabah(formerly North Borneo). Malaya/ Malaysia was borne in themidst of the Cold War (1947?1991), a bipolar world betweenthe US and the USSR. Malaya/Malaysia is utilized as a caseof analysis and evaluation in the context of the twin trendsof continuities and transformations in tracing the historicaldevelopments from the 1950?s to the 1990?s. The risks,motives, and challenges that prompted the shift in foreignrelations reveal as much of the personality of the political leadership, the prevailing situations, and conditions fromwithin and circumstances from without."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam pasca Perang Vietnam dengan pendekatan histografis. Jejak masa lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa relasi antara kedua negara terlihat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk interaksi dan kerja sama bahkan sejak zaman dinasti. Namun dibalik hubungan baik antara Korea Selatan dan Vietnam terdapat masa lalu yang kelam, yaitu kejahatan perang di masa Perang Vietnam. Bagi sebagian warga Vietnam, masa lalu yang kelam ini menghantui hubungan baik yang terjalin di antara kedua negara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melihat hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitian pada pengaruh masa kelam di masa Perang Vietnam kepada kondisi hubungan diplomasi kedua negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa lalu yang kelam pada masa Perang Vietnam dengan hubungan diplomasi Korea Selatan dengan Vietnam pasca Perang Vietnam. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis dengan sumber data media daring yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Hankyoreh, The New York Times, dan CNN untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan perang pada masa Perang Vietnam sama sekali tidak berpengaruh pada hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam. Hal ini peneliti maknai bahwa perbuatan pihak Korea Selatan dalam Perang Vietnam tidak secara general dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Adapun keberadaan pihak yang mempermasalahkan masa lalu yang kelam tersebut dapat peneliti maknai bahwa masa lalu (sejarah) tidak dapat dihilangkan. Dalam hal ini, peneliti juga dapat mengatakan bahwa kebutuhan mutualisme antarnegara yang menjalin hubungan diplomatik lebih utama dibandingkan dengan permasalahan kejahatan perang yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

---

This research discussed the diplomatic relations between South Korea and Vietnam post Vietnam War with a histographic approach. The traces of history showed that the two countries have a good relationship even before they have established a diplomatic relation. This can be seen from many forms of interaction and cooperation even since the dynastic period. However, behind the good relations between South Korea and Vietnam lies a dark past, namely war crimes during the Vietnam War. For some people, even more to Vietnamese, this dark past haunt the good relations that exist between the two countries. In this regard, the researcher sees diplomatic relations between South Korea and Vietnam as an important subject to study. Therefore, this study focuses on the influence of the dark period during the Vietnam War on the conditions of diplomatic relations between the two countries. The purpose of this study is to analyze the influence of the dark past during the Vietnam War with the diplomatic relations between South Korea and Vietnam after the Vietnam War. The researcher used a descriptive-analysis method with reliable online media data sources such as Hankyoreh, The New York Times, and CNN to analyze the research questions. The analysis shows that war crimes during the Vietnam War had absolutely no effect on diplomatic relations between South Korea and Vietnam. The researcher interprets the result as the actions of the South Korean side in the Vietnam War were not generally considered as a war crime. As for a few parties who are questioning the dark past, it can be interpreted that the past (history) cannot be erased. In this case, the researcher can also say that the need for mutualism between countries that establish diplomatic relations is more important than the problem of war crimes that have been committed by either party."