Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas topik utama tentang persoalan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Persoalanyang ada dalam keberagaman ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Implikasi darikondisi tersebut bisa dalam bentuk yang positif atau pun negatif. Dalam penelitian ini, saya mencoba untukmenyelesaikan implikasi langsung yang bentuknya negatif. Bentuk negatif yang mewujud dalam bentuk konflik.Konflik identitas antar komunitas dalam keberagaman menjadi sangat potensial. Pada penelitian ini sayamenggunakan konsep rekognisi dari Taylor sebagai alat untuk melegitimasi. Lalu mempromosikan politikidentitas Indonesia sebagai identitas yang mengakomodir berbagai keberagaman identitas komunitas yang ada.Kemudian saya menggunakan rekognisi untuk melegitimasi politik identitas Indonesia. Dengan demikian politikidentitas Indonesia yang telah dilegitimasi menjadi sebuah upaya yang rasional untuk mengakomodir persoalankonflik perbedaan identitas komunitas dalam keberagaman.

---

ABSTRACTThis research discusses a main topic about issues within diversity in Indonesia. The issues within diversity has adirect implication towards societys life. The implication of the condition could be in a positive or even negativeform. In this research, I am trying to finish the direct implication in a negative form. The negative is created in aconflict form. Identity conflict in diversity amongst communities becomes very potential. In this research, I amusing a recognition concept by Taylor as the tool for legitimating. Then promoting the politics of Indonesiaidentity as the identity that accomodates the diversity of identity amongst communities that exist. Afterwards, Iam using the recognition to legitimate the politics of Indonesia identity. Therefore, the politics of Indonesianidentity which has been legitimated becomes a rational attempt to accomodate the conflict of different identityamongst communities in the diversity."

"Penelitian ini membahas tentang perbedaan iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan dimensi-dimensinya pada Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Keamanan Polri serta pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi pada kedua Badan Intelijen tersebut. Metode penelitian yang digunakan kuantatif eksplanatif, yang mengkaji bagaimana responden mempersepsikan iklim organisasi dan kepuasan kerja dalam dua unit organisasi yang berbeda. Populasi penelitian 203 anggota polisi yang terdiri dari perwira maupun bintara yang bekerja pada Badan Intelijen Negara. Sementara dari Badan Intelijen Keamanan Polri sebanyak 728 anggota polisi baik yang berpangkat Komjen, Perwira, bintara dan Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota polisi di kedua unit organisasi tersebut.Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Iklim organisasi anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel Iklim Organisasi yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (2) Kepuasan kerja anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel kepuasan kerja yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (3) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa pada anggota Badan Intelijen Negara, dimensi-dimensi Iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan besar pengaruh sebesar 91,1%. Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah support & komitmen.Implementasi dari penelitian ini adalah untuk Badan Intelijen Keamanan Polri sebaiknya dapat lebih meningkatkan dimensi lainnya yang berkaitan dengan Iklim organisasi yang meliputi reward, struktur dan tanggung jawab, warmth, support & komitmen, standard, maupun risk & conflict, sehingga nilai iklim organisasi dalam Badan Intelijen Keamanan Polri pun dapat meningkat serta memiliki nilai yang tinggi seperti yang ada pada Badan Intelijen Negara. Dengan demikian, maka nilai kepuasan kerja dalam Badan Intelijen Keamanan Polri juga akan ikut meningkat.

---

The study discusses the differences in the context of organizational climate and job satisfaction with its dimensions between National Intelligence Agency and National Police Security Intelligence Agency as well as the influence of organizational climate on job satisfaction of police officers at the two intelligence agencies. The research employs the quantitative explanatory method which examines how respondents perceive organizational climate and job satisfaction in the two different organizational units. There are 931 respondents of the research: 203 officers, consisting of officers and NCOs working for National Intelligence Agency and 728 officers, ranging from police commissioner general, NCOs, to civil servants working for the National Police Security Intelligence Agency. Data is gathered using questionnaires that are distributed to officers in both organizational units. The results of the study reveal that: (1) organizational climate of the members of State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in organizational climate variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; (2) job satisfaction of the members of the State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in job satisfaction variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; and (3) based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that for the members of the State Intelligence Agency, the dimensions of organizational climate proved to have a significant effect on job satisfaction with a large effect of 91.1%. The most dominant dimension influencing job satisfaction is support and commitment. The implementation of this research is that the National Police Security Intelligence Agency should be able to further improve other dimensions related to organizational climate which include rewards, structure and responsibility, warmth, support & commitment, standards, and risk & conflict, so that the value of the organizational climate within the Intelligence Agency Police security can also be increased and have a high value like that of the State Intelligence Agency. Thus, the value of job satisfaction in the Police Security Intelligence Agency will also increase."

"ABSTRAK Studi penelitian ini mengenai Organisasi Intelijen di Indonesia yang ditemukan sedang menerapkan sistem Komando dan Kendali. Sistem yang di terapkan bernama C3I, merupakan kependekan dari Command, Control, Communication, and Intelligence. Karena sistem C3I berkarakteristik sebagai Center of Gravity (CoG), maka C3I mempunyai arti vital, yang dalam hal ini dimiliki oleh organisasi intelijen militer dan organisasi intelijen negara. Masalah yang diangkat adalah penerapan sistem C3I yang sedang diimplementasikan dan analisis efektivitas sistem tersebut terhadap teknologi intelijen Indonesia.Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Analisis ini digunakan untuk menggali dan mengenali lebih dalam tentang penggunaan sistem C3I di dalam penerapannya, termasuk teori dasar pada struktur teknologi intelijen di dalam organisasi intelijen Indonesia. Dalam menganalisis efektivitas dari penerapan sistem C3I menggunakan metode Force Field Analysis dan alat analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara delapan narasumber yang mempunyai kompetensi dan pengalaman terhadap konsep, teori, dan implementasi sistem C3I, termasuk kajian literatur.Hasil analisis deskriptif analitik menunjukkan bahwa dibutuhkan modernisasi teknologi intelijen dan infrastruktur pendukung sistem C3I dalam membantu kegiatan intelijen. Didapati permasalahan di dalam terbatasnya metode untuk saling berkomunikasi, belum mengintegrasikan sistem pengamanan trasmisi dengan metode keamanan terpadu (encrypted), serta melakukan akusisi terhadap sistem komunikasi satelit mandiri sesuai dengan kompartemen dari organisasi intelijen militer dan negara. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam mengawaki sistem C3I merupakan masalah yang harus segera ditangani demi tercapainya optimalisasi penggunaan sistem tersebut.

---

ABSTRACT This research study regarding the implementation of the Indonesian intelligence organization Command and Control system. The system be integrated called C3I. Because C3I systems characterized as Center of Gravity (COG), the C3I have vital significance, which in this case is owned by the military intelligence organization and national intelligence organization of Operations Command Control Centre. The issue raised was the effectiveness of C3I systems that have been implemented and the analysis of the development of such systems in the future for challenging upcoming threat.This study used a descriptive analytics analysis. This analysis is used to explore and identify more about the use of C3I systems in its implementation, including the basic theory of organizational structure in this regard Indonesian intelligence organization. Approach to analyzing the effectiveness of the implementation of C3I systems using Force Field Analysis methods and SWOT as tool of analysis. This study interviews eight speakers who have the competence and experience of the concepts, theories, and implementation of C3I systems, also extensive literature studies.Analytics analysis results indicate that the required modernization of the electronic intelligence and technology of intelligence systems and the supporting infrastructure C3I systems. Problems found in the lack of safe methods to communicate with one another, communication transmission has not integrate security systems with encrypted by intelligence spec security methods, and perform the acquisition of the satellite communications owned by Indonesian intelligence organization, both national and military. Besides of findings above, lack of human resources who have the ability and experience manning C3I systems are also main issue that must be addressed in order to achieve optimization of the system."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam menjaga kerukunan umat beragama yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana ketentuan tersebut mengatur tugas serta fungsi Kejaksaan lewat Intelijen Yustisial Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam implementasinya, Intelijen Yustisial Kejaksaan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem dibentuk di pusat maupun di daerah dengan beranggotakan instansi lain diluar Kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pakem tersebut, dilakukan dengan pola kerja intelijen penegakan hukum yang didasari pada siklus intelijen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi kasus dimana kasus yang dijadikan objek penelitian adalah kasus mengenai aliran kepercayaan menyimpang kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Peran Tim Pakem dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, akan dilihat dari penanganan Tim Pakem terhadap dua kasus tersebut. Dimana kegiatan tersebut akan dianalisis dengan teori Early Warning.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the role of Intelijen Yustisial Kejaksaan in keeping religious harmony, implementation of the provisions of Clause 30, Point (2) letter and e Regulations Number 16 of 2004 about Kejaksaan Agung Republik Indonesia where these provisions set a task as well as the functions of Kejaksaan by Intelijen Yustisial Kejaksaan surveillance against the flow of beliefs and the prevention of abuse and/or desecration of religion. In its implementation, Intelijen Yustisial Kejaksaan formed a team Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat). The Pakem team was formed at the center and regional level withconsists of other agencies outside Kejaksaan. In the implementation of Pakem Team, carried out by law enforcement intelligence working patterns based on the intelligence cycle. The research method used is a case study. a case study is a case of objects made of beliefs distorted Al Qiyadah Al Islamiyah and Jemaah Ahmadiyah Indonesia. The role of Pakem Team in the control flow of public confidence that could potentially cause a conflict, it will be seen from Pakem Team handling the case against that two case. Where the activity will be analyzed with the theory of Early Warning."

"Konflik antar kelompok berpotensi menjadi ancaman menjelang Pilpres 2024, terutama ketika menggunakan politik identitas. Politik identitas digunakan oleh Komunitas Islam Wahabi sebagaimana kemudian memuncak dalam kasus Penghinaan Makam TGH Ali Batu di Lotim. Peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman yang muncul akibat politiik identitas yang terjadi. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat Adat dengan kelompok Islam Wahabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau memetakan konflik yang terjadi serta menganalisis potensi ancaman pada ketahanan nasional.Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas dan konflik serta ancaman dan ketahanan nasional. Sementara Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada pemuka adat dan agama setempat dan pemangku kepentingan yang menangani konflik serta dilengkapi dengan data dari informan yang menangani konflik.Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terjadi diakibatkan oleh Komunitas Islam Wahabi yang secara terstruktur dan sistematik melakukan dakwah pemurnian Islam yang menolak keberadaan ritual tradisi dan adat seperti selametan, ziarah kubur, dll. Dakwah dilakukan disertai dengan tindakan mengolok-olok kebiasaan tersebut.Konflik yang berulangkali terjadi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosio-kultural, melainkan juga pendekatan berupa regulasi yang dapat mencegah penetrasi secara kelembagaan dari Komunitas Islam Wahabi.

---

Conflict between groups has the potential to become a threat ahead of the 2024 presidential election, especially when using identity politics. Identity politics was used by the Wahhabi Islamic Community as later culminated in the case of the Humiliation of the Tomb of TGH Ali Batu in Lotim. Researchers want to identify and analyze potential threats that arise due to identity politics that occur. One of them is the conflict between the Indigenous people group and the Wahhabi Islam group. This study aims to identify or map conflicts that occur and analyze potential threats to national security.

This study uses the concepts of identity politics and conflict as well as threats and national security. While the approach in research is qualitative with case study method. Data collection techniques used are interviews, observation and document study. Interviews were conducted with local traditional and religious leaders and stakeholders who handle conflicts and are complemented by data from informants who handle conflicts.

The findings show that the difference in understanding occurs is caused by the Wahhabi Islamic Community which is structured and systematic in carrying out Islamic purification da'wah which rejects the existence of traditional and customary rituals such as salvation, pilgrimage to the grave, etc. Da'wah is carried out accompanied by making fun of these habits.

Conflicts that occur repeatedly require an approach that is not only socio-cultural in nature, but also an approach in the form of regulations that can prevent institutional penetration of the Wahhabi Islamic Community."

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."

"Pemilu Provinsi Belanda 2019 dimenangkan oleh Forum voor Democratie (FvD) yang baru terbentuk pada 2016. Partai populis kanan tersebut memperoleh suara terbesar secara nasional dan memenangkan pemilu di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland. Meskipun demikian, FvD cenderung bergabung dengan koalisi oposisi daripada pemerintah di Dewan Provinsi (Provinciale Staten). FvD bergabung dengan oposisi di 11 dari 12 provinsi Belanda, termasuk di tiga provinsi yang mereka menangkan. Namun, FvD justru bergabung dengan pemerintah di Provinsi Limburg yang tidak dimenangkannya. Menggunakan konsep populisme serta teori populisme dan administrasi publik oleh Peters & Pierre (2019), skripsi ini menemukan bahwa bergabungnya FvD dengan oposisi di provinsi-provinsi yang dimenangkannya disebabkan dua faktor. Pertama, partai-partai pemain lama enggan berkoalisi dengan FvD karena perbedaan pandangan politik serta narasi-narasi FvD nasional yang kontroversial. Kedua, FvD provinsi enggan mengkompromikan rencana kebijakannya serta tidak bersedia menjauhkan diri dari narasi-narasi FvD nasional. Di Provinsi Limburg, FvD dapat bergabung dengan koalisi pemerintah karena partai populis kanan PVV juga memperoleh suara besar. Hal ini menyebabkan partai-partai tengah-kiri tidak dapat membentuk pemerintahan dengan mengeksklusikan FvD dan PVV. Temuan penting lainnya adalah narasi anti imigran FvD diterima di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland yang memiliki populasi imigran tinggi. FvD dan PVV memperoleh suara besar di Provinsi Limburg yang cenderung homogen dan memiliki persepsi tinggi atas identitas regional.

---

The 2019 Dutch Provincial Elections was won by Forum voor Democratie (FvD), a newly-formed party from 2016. Nationally, the right-populist party gained the largest votes share and won the election in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland. However, FvD tends to join the opposition rather than government coalitions in the Provincial Council (Provinciale Staten). FvD joined the opposition in 11 out of 12 Dutch provinces, including among the three they won after. However, FvD joined the government in Limburg Province which they did not win. Using the concept of populism along with theory of populism and public administration by Peters & Pierre (2019), this thesis finds that there are two reason which motivated FvD to join the opposition in 11 provinces. Firstly, incumbent parties are reluctant to form a coalition with the FvD. This is rooted in political differences and FvD's nationally controversial narratives. Secondly, FvD’s reluctance at the provincial level to compromise its policy plans. They are also unwilling to distance themselves from the national FvD’s narratives. In Limburg Province, however, the FvD was able to join the government coalition due to PVV, a right-wing populist party that also gained a large vote. This caused the center-left parties unable to form a government by excluding FvD and PVV. Another important finding is FvD's anti-immigrant narratives were accepted in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland which have high population of immigrants. FvD and PVV gain a large vote in the homogenous Limburg Province which has a high perception of regional identity."