Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi proses banding dalam sengketa pajak PT OIK yang dilakukan oleh KKP FAVA. PT OIK adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang menghadapi beberapa kasus sengketa pajak. Pada laporan ini, sengketa yang akan dibahas yakni terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Evaluasi difokuskan pada kesesuaian prosedur yang dilaksanakan oleh KKP FAVA dengan standar dan peraturan yang berlaku, mencakup kesesuaian linimasa selama proses penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum banding, pengajuan permohonan banding melalui e-Tax Court, serta persidangan pemenuhan ketentuan formal di Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, proses yang dilakukan KKP FAVA telah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan dan tata cara yang berlaku. Laporan ini juga menguraikan refleksi pengalaman magang penulis di KKP FAVA, termasuk penguasaan teknis dan pemahaman mendalam atas proses penyelesaian sengketa pajak.

---

This internship report is prepared to evaluate the appeal process in PT OIK's tax dispute conducted by KKP FAVA. PT OIK is a food and beverage manufacturing company that faces several tax dispute cases. In this report, the dispute that will be discussed is related to Value Added Tax (VAT). The evaluation focuses on the suitability of the procedures implemented by KKP FAVA with the applicable standards and regulations, including the suitability of the timeline during the process of resolving tax disputes through appeals, filing appeals through the e-Tax Court, as well as the trial of compliance with formal provisions in the Tax Court. Based on the evaluation results, the process carried out by KKP FAVA is in accordance with the provisions of tax law and applicable procedures. This report also outlines a reflection of the author's internship experience at KKP FAVA, including technical mastery and in-depth understanding of the tax dispute resolution process."

"Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP.

---

This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses.

---

This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome."

"This internship report presents an evaluation of document preparation for formal hearings conducted by KAP DEF in the import duty appeal process of PT TJFO. The focal point of this evaluation revolves around the efficacy of document preparation by KAP DEF during formal hearings concerning import duty appeals at PT TJFO. This report evaluates the documents preparation process compiled by KAP DEF with the relevant regulation to support PT TJFO's appeal process. The findings of this evaluation shed light on the effectiveness of KAP DEF's document preparation practices and compared it with the relevant regulation in navigating the import duty appeal process. Additionally, the report offers insights from the author's observations and experiences reflected through self-reflection during their internship at KAP DEF, providing valuable lessons for future endeavors in the field.

---

Laporan magang ini menyajikan evaluasi persiapan dokumen untuk sidang formal yang dilakukan oleh KAP DEF dalam proses banding bea masuk PT TJFO. Fokus dari evaluasi ini berpusat pada efektivitas persiapan dokumen oleh KAP DEF selama sidang formal terkait banding bea masuk di PT TJFO. Laporan ini mengevaluasi proses persiapan dokumen yang disusun oleh KAP DEF sesuai dengan peraturan yang relevan untuk mendukung proses banding PT TJFO. Temuan dari evaluasi ini menyoroti efektivitas praktik persiapan dokumen KAP DEF dan membandingkannya dengan peraturan yang relevan dalam menghadapi proses banding bea masuk. Selain itu, laporan ini juga menawarkan wawasan dari pengamatan dan pengalaman penulis yang tercermin melalui refleksi diri selama magang di KAP DEF, memberikan pelajaran berharga untuk upaya di masa depan di bidang ini."

"Pada tahun 2017, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gas bumi. Penelitian ini akan menganalisis kronologi dan penyebab sengketa pajak PPN gas bumi PGN untuk tahun pajak 2012 sampai 2017, mengevaluasi pengelolaan sengketa pajak PPN gas bumi yang dilakukan oleh PGN, dan merekomendasikan manajemen pajak PPN gas bumi yang seharusnya dilakukan oleh badan usaha minyak dan gas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, yaitu sengketa PPN gas bumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap data sengketa pajak PGN tahun 2017 sampai 2020 dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa PPN gas bumi terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara PGN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam menghadapi sengketa tersebut, PGN telah melakukan manajemen pajak yang sangat baik. Guna meminimalisir sengketa pajak atas PPN gas bumi, maka perusahaan dapat melakukan manajemen pajak atas PPN gas bumi yang efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen pajak PPN gas bumi yang baik terletak pada tahap perencanaan pajaknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh industri minyak dan gas, khususnya PGN, agar sengketa pajak seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

---

In 2017, the State Gas Company (PGN) revealed that the company was facing a tax dispute over 49 Tax Underpayment Decrees (SKPKB) for the 2012-2013 tax year. PGN also revealed 48 disputed SKPKB for the 2014-2017 tax year. Most of the tax disputes faced by PGN are tax disputes over value-added tax (VAT) on natural gas. This study will analyze the chronology and causes of PGN's natural gas VAT tax disputes for 2012 to 2017 fiscal year, evaluate tax management of natural gas VAT disputes carried out by PGN, and recommend tax management on natural gas VAT that oil and gas business entities should carry out. The difference between this study and the previous research lies in the object of the study, namely the natural gas VAT tax dispute. This study used a qualitative descriptive method with a case study approach to PGN tax dispute data from 2017 to 2020 and interviews with respondents. The results showed that the natural gas VAT tax dispute occurred due to different interpretations between PGN and the Directorate General of Taxation (DGT). However, during the dispute, PGN has done its tax management well. The planning process is the key to applying tax management on natural gas VAT This research is expected to contribute to all oil and gas industries, especially PGN, so such tax disputes do not occur again in the future."

"Conflict of interest importir dengan pemerintah dalam penentuan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk menjadi persoalan internasional. Importir cenderung membayar bea masuk sekecil-kecilnya, sedangkan pemerintah cenderung memungut bea masuk sebesar-besarnya. Karena telah menjadi persoalan dunia dan memengaruhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan perdagangan internasional, the General Agreement on Tariffs and Trade GATT telah membuat Article VII GATT sebagai acuan menghitung nilai pabean dengan tarif advalorem. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC menemukan dan menganggap relatif banyak perhitungan nilai pabean oleh importir secara self assessment tidak tepat sehingga dilakukan koreksi atau penetapan. Sebaliknya, importir menganggap justru DJBC yang tidak tepat dalam menghitung nilai pabean sehingga importir mengajukan keberatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak. Sekitar 90 permohonan keberatan nilai pabean ditolak oleh lembaga keberatan DJBC dan sebaliknya lebih banyak permohonan banding nilai pabean dikabulkan oleh Pengadilan Pajak. Fakta itu menunjukkan kontradiksi perspektif perhitungan nilai pabean antara importir, DJBC, dan Hakim Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor penyebabnya dan dicari solusinya melalui pertanyaan penelitian apakah penetapan nilai pabean di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Article VII GATT, bagaimana eksistensi lembaga keberatan beroep sebagai peradilan semu quasi rechtspraak , dan apakah Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa nilai pabean memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi perhitungan nilai pabean belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan GATT, lembaga keberatan belum berfungsi dengan baik, dan lembaga Pengadilan Pajak belum berperan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan transformasi ketentuan nilai pabean, lembaga keberatan, dan lembaga banding. Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan budaya hukum melalui internalisasi ketentuan nilai pabean terhadap importir, pejabat DJBC, dan Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, seyogianya kelembagaan Pengadilan Pajak sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung namun hakimnya harus mempunyai keahlian hukum dan perpajakan. Sebagaimana ruang lingkup perpajakan lebih luas daripada ruang lingkup pajak maka nama Pengadilan Pajak disarankan diganti menjadi Pengadilan Perpajakan. Secara filosofis, perpajakan bukan lagi sebuah kewajiban warga negara, tetapi sebuah hak warga negara berpartisipasi untuk membangun negaranya.

---

Conflict of interest between importers and the government in the determination of customs value as a basis for the calculation of import duty has become an international issue. Importers tend to pay the lowest import duties, while the government tends to collect the maximum import duties. Since it has become a global issue and affects the fairness, certainty, and usefulness of international trade, the General Agreement on Tariffs and Trade GATT has set out Article VII GATT as reference in calculating customs value by ad valorem rates. In Indonesia, the Directorate General of Customs DJBC finds and considers relatively large quantities of customs value reported by importers to be incorrect thus requiring correction or determination. On the other hand, importers consider that DJBC is not appropriate in determining the customs value as a result of which they file objection and/or appeal. Approximately ninety per cent of customs value objection applications are rejected by DGCE objection agencies while on the other hand the Tax Court tends to accept a greater number of customs value appeals. Such fact demonstrates the contradictory perspective in customs value calculation between importers, DJBC, and Tax Court Judges. Therefore, there is a need to examine the causal factors and seek solutions by answering the research questions, namely whether the determination of customs value in Indonesia has been in accordance with the provisions of Article VII GATT; the position of the objection agency beroep as quasi judiciary rechtspraak ; and whether in resolving customs value disputes the Tax Court provides justice, certainty, and expediency. Based on the research results, it has been found that the implementation of customs value calculation is not fully in accordance with the GATT provisions, the objection agencies are yet to be functioning properly, and the Tax Court is yet to fulfill its function properly. Therefore, it is advisable to transform customs value provisions, the objection body, as well as the appeals agency. In addition, it is necessary to improve the legal culture through internalization of customs value provisions among importers, DGCE officials, and Tax Court Judges. As part of its judicial powers, the institution of the Tax Court should be fully under the Supreme Court; however, judges need to possess legal and taxation skills. Considering that the scope of Taxation Perpajakan is broader than that of Taxes Pajak , it is recommended that the name Pengadilan Pajak Tax Court be changed to Pengadilan Perpajakan Taxation Court . Viewed from a philosophical perspective, taxation is no longer a citizen's duty, but rather a citizen's right to participate in developing his/her country."

"ABSTRAKDi Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan pemerintahyang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan pajak bagi negara. Salahsatu tugas DJP adalah menyelesaikan sengketa pajak di tingkat administrasi.Penyelesaian sengketa pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajakmemperoleh hak mereka sehubungan dengan penyelesaian sengketa pajak.Data pengadilan pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengantahun 2013 jumlah sengketa pajak yang dibawa ke pengadilan pajak cenderungmeningkat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sengketa pajak tidak dapatdiselesaikan di tahap awal yaitu tingkat administrasi. Upaya yang selamainidilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi jumlah kasus dipengadilan pajak terutama dengan peningkatan keterampilan litigasi pegawai sertameningkatkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikansengketa, mempercepat proses keberatan, dan meningkatkan koordinasi denganpengadilan pajak. Namun, upaya tersebut kurang berhasil mengingat jumlahsengketa di pengadilan pajak tetap tinggi. Kelemahan-kelemahan dari upayatersebut adalah pendekatan yang kurang tepat dalam menyelesaikan sengketa dankegagalan untuk mengidentifikasi jenis sengketa (misalnya sengketa fakta atauinterpretasi hukum). Masalah-masalah mendasar yang menimbulkan kelamahankelemahantersebut adalah banyaknya pemeriksaan berdasar kelebihan bayar danbanyaknya kasus berulang dibawa ke pengadilan pajak. Kelemahan dan masalahmendasar tersebut yang menyebabkan menumpuknya sengketa di pengadilanpajak. Akibatnya, DJP harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih tinggidemikian juga biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan untukmenyelesaikan sengketa.Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam menyelesaikan sengketa dalamtinjauan administratif. DJP perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensifuntuk menangani penyelesaian sengketa di tahap awal. DJP dapat belajar daripenerapan manajemen sengketa oleh Australia Tax Office (ATO) serta strategiyang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD (Organization for EconomicCo-operation and Development) dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan utamadari manajemen sengketa adalah: menyelesaikan sengketa sedini mungkin untukmeminimalkan biaya penyelesaian sengketa serta untuk menghindari lambatnyapenyelesaian sengketa. Manajemen sengketa menuntut DJP untuk mendefinisikanjenis sengketa secara jelas dan tegas sejak awal serta perlu melibatkan praktisi dibidang perpajakan dalam penyelesaian sengketa. DJP dapat melakukan reorientasistatus quo dengan mengadopsi strategi yang sesuai dari praktek-praktek terbaik diATO dan negara-negara OECD untuk mengurangi menumpuknya kasus dipengadilan pajak. Implementasi kebijakan membutuhkan Kepala DirektoratJenderal Pajak untuk memulai kebijakan sejak kebijakan lebih mungkin berhasildilaksanakan dengan pendekatan top down.

---

ABSTRACTIn Indonesia, the Directorate General of Taxes is a government agencywhich responsible for administering tax revenue collection for the country. One ofthe agency’s tasks is conducting tax dispute resolution in the administrative level.Tax dispute resolution is crucial to ensure that taxpayers can exercise their rightregarding tax dispute resolution.The latest tax court’s report, however, shows that from 2004 until 2013 thenumber of tax disputes brought into the tax court keep increasing. The trendindicates that the agency was not able to resolve the dispute in the earlier stage.The current approach applied by the Director General of Taxes to reduce theincreasing outstanding cases in the tax court is mainly by improvement oflitigation skill of officers as well as increase the number of resources allocated toresolve dispute, accelerating objection process, and improve coordination with thetax court. However, the result of current approach is still limited as the backlogcases in the tax court remain high. The main deficiencies of current approach:unable to resolve the disputes in the earliest stage due to inappropriate resolutionapproach; fail to identify the type of dispute (e.g. dispute over the facts or legalinterpretation), and does not address problem in losing disputes on the sameissues. Fundamental causes that account for the current situation are failure toresolve dispute in the objection process or administrative level; repeated casesbrought to tax court; and refund claim based audit. Those factors combined resultsin inability of the administrative review to work effectively in resolving disputes.Consequently, the administration cost as well as the compliance cost to resolvedispute becomes high for both the taxpayer and the DGT.The paper aims to assist the DGT to improve the performance in resolvingdispute in administrative review. Current policy merely tried to address theimmediate causes but not the fundamental causes. The DGT need a morecomprehensive approach to handle dispute resolution in the earlier stage. Thus,based on the analysis of the fundamental causes, the paper suggests that the DGTcould learn from application of dispute management by Australia Tax Office aswell as effective strategies employed by the OECD (Organization for EconomicCo-operation and Development) countries in resolving dispute. The objectives ofdispute management are: resolve dispute at the earliest stage to keep cost ofdispute minimum and to avoid delays. The dispute management requires welldefining type of dispute, dealing the claims promptly, incorporating taxpractitioners to attain the objectives. The paper recommends the DGT toreorienting status quo by adopting suitable strategies of the best practices in ATOand OECD countries to reduce the backlog cases in the tax court. Theimplementation of the policy requires the Head of Directorate General of Taxes toinitiate the policy since the policy more likely to be succeeded implemented by atop down approach."

"Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT XYZ. PT XYZ keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XYZ tidak dapat memungut PPN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra sebagai bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang bayar surat.Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XYZ. PT XYZ setuju dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XYZ tidak dapat memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitra yang membayar pajak sesuai yang diminta dengan mengajukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data yang menjadi mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam perdebatan mereka untuk mengeluarkan pajak kurang membayar surat.

---

The tax dispute that occurred between PT XYZ and the Director General of Taxes originated from the issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XYZ did not carry out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XYZ partners to PT XYZ. PT XYZ objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable incomeso PT XYZ could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activities is obligatory to collect must levy VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XYZ partners have met the criteria as taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XYZ is in accordance with the provisions of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can issue tax invoices are those who have been confirmed as taxable entrepreneur, both voluntarily and in office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures Lawbecause partners are entrepreneurs who have not been confirmed as taxable entrepreneurso that tax obligations cannot be imposed as stated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment assessment letter."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi uang titipan yang menjadi sengketa pajak antara fiskus dan PT X mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis implikasi perpajakan yang timbul atas transaksi tersebut. Analisis yang dilakukan dalampenelitian ini menggunakan teori penghasilan, kewajiban (liabilitas), prinsip matching cost against revenue, claim of right doctrine, pajak pertambahan nilai, dan sengketa pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi positif peredaran usahaatas penerimaan yang dicatat sebagai uang titipan berdasarkan kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum dapat diakui sebagai penghasilan karena tidak memenuhi syarat kumulatif berdasarkan PSAK 23, tidak memenuhi prinsip matching cost against revenue, dan tidak memenuhi konsep claim of right doctrine. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi tidak dapat dibenarkan sehingga bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun pembayaran angsuran jual beli kendaraan dapat menimbulkan implikasi pada pajak pertambahan nilai.This study aims to analyze the cash deposit transaction which is a tax dispute between the tax authorities and PT X regarding the time of revenue recognition and to analyze the tax implications arising from the transaction. The analysis of this study used the base theroy principals: theory of income, obligations (liabilities), the principle of matching costsagainst revenue, claims of right doctrine, value added tax, and tax disputes. The study approach in this research is qualitative with in-depth interviews. The results of this study indicate that the positive correction of business circulation of receipts recorded as cash deposit under the contract of binding purchase agreement cannot be recognized as incomebecause it does not meet the cumulative requirements under the finansial accounting standard (PSAK 23), does not meet the principle of matching cost against revenue, and does not meet the concept of claim of right doctrine. Furthermore, the results of the study indicate that the correction cannot be justified so that it is not an object of income tax, but the payment of the purchase and sale of vehicles can have implications for the value added tax."