Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai pemberitaan sengketa Irian Barat dalam surat kabar Merdeka dan majalah Star Weekly. Kedua pers ini dipilih karena memiliki persamaan sebagai pers cetak dengan jenis dan corong perjuangan pers yang berbeda. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan pemberitaan antara surat kabar Merdeka yang merupakan pers Nasionalis dan majalah Star Weekly yang merupakan pers Tionghoa terhadap peristiwa sengketa Irian Barat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai pandangan surat kabar Merdeka terhadap Australia ditengah sengketa ini, atau pandangan surat kabar Merdeka pada suatu peristiwa lainnya, serta usaha diplomasi, politik dan militer yang dilakukan dalam upaya pembebasan Irian Barat, penelitian ini akan fokus pada penyiaran berita mengenai peristiwa sengketa Irian barat khususnya pada surat kabar Merdeka dan majalah Star Weekly. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua pers ini memiliki kesamaan dalam bentuk yaitu sebagai pers cetak dan keduanya juga memiliki sikap kontra terhadap Belanda dalam sengketa Irian Barat, tetapi kedua pers ini memiliki perbedaan dalam ideologi, fokus topik pemberitaan, gaya bahasa, dan juga pendekatan. Surat kabar Merdeka dengan ideologi nasionalis radikalnya memiliki focus pemberitaan pada topik usaha diplomasi dan usaha militer sehingga cenderung menggunakan gaya bahasa emotif dan persuasif dan pendekatan heroik nasionalis. Sedangkan, Majalah Star Weekly dengan ideologi nasionalis kritisnya memilih fokus pada topik pemberitaan dampak kebijakan pemerintah yang menggunakan gaya bahasa kritis dan analitis serta pendekatan kritik konstruktif. Data dalam artikel ini diperoleh melalui studi literatur dan dari surat kabar Merdeka dan majalah Star Weekly periode antara tahun 1949-1961. Untuk metode penulisan penelitian, artikel ini akan menggunakan metode sejarah, yang mencakup empat tahapan yaitu penelusuran sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi.

---

This article discusses the coverage of the West Irian dispute in the Merdeka newspaper and the Star Weekly magazine. These two presses were chosen because they have similarities as printed presses with different types and mouthpieces of the press struggle. Therefore, this article aims to see the differences and similarities in the reporting between the Merdeka newspaper, which is a Nationalist press, and the Star Weekly magazine, which is a Chinese press, regarding the West Irian dispute. Unlike previous studies that have discussed the Merdeka newspaper's views on Australia in the midst of this dispute, or the Merdeka newspaper's views on other events, as well as diplomatic, political and military efforts carried out in the effort to liberate West Irian, this study will focus on the broadcasting of news about the West Irian dispute, especially in the Merdeka newspaper and the Star Weekly magazine. The results of this study indicate that although these two presses have similarities in form, namely as printed presses and both also have a counter-attitude towards the Netherlands in the West Irian dispute, these two presses have differences in ideology, focus of news topics, language style, and also approach. Merdeka newspaper with its radical nationalist ideology focuses its news coverage on diplomatic and military endeavors, so it tends to use an emotive and persuasive language style and a heroic nationalist approach. Meanwhile, Star Weekly Magazine with its critical nationalist ideology chooses to focus on the topic of reporting the impact of government policies using a critical and analytical language style and a constructive criticism approach. The data in this article were obtained through literature studies and from Merdeka newspaper and the Star Weekly magazine for the period between 1949-1961. For the research writing method, this article will use the historical method, which includes four stages, namely source tracing, source verification, interpretation, and historiography."

"Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian internasional, mengembangkan hubungan antara bangsa-bangsa untuk meningkatkan membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Di Indonesia, salah satu bantuan yang diberikan PBB adalah dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1949 - 1969. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana peran PBB dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, artikel masalah, surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, serta wawancara. Masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1954 - 1957 menjadi masalah yang setiap tahun rutin dibicarakan di PBB. Pengajuan masalah ini ke forum PBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan masalah sengketa Irian Barat tidak dapat lagi diselesaikan melalui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Bahkan secara sepihak pada tahun 1952, Pemerintah Belanda memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam Undang-Undang Dasar Belanda, sebagai wilayah jajahannya. Dari hasil penelitian penulis, PBB mempunyai peran yang cukup penting dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1949 - 1969 dan dapat dibagi dalam dua periode yang berbeda. Dari tahun 1949 hingga awal tahun 1962, PBB tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, hanya berhasil membuat suatu kompromi sementara pada Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, serta Resolusi 915 (X) tahun 1955 yang dalam prakteknya tidak berdayaguna. Ketidakberhasilan tesebut disebabkan adanya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi melawan Uni Soviet dan kelompoknya yang berpaham komunis. Akibatnya peran PBB dalam menyelesaikan masalah ini dalam prakteknya selalu dipengaruhi oleh kepentingan nasional dari kedua negara adikuasa tersebut juga berpengaruh terhadap sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB lainnya. Dalam perkembangannya kemudian, ketidakberhasilan PBB tersebut membuat situasi semakain eksplosif. Dengan memanfaatkan situasi Perang Dingin Indonesia berhasil menarik pihak Amerika Serikat untuk mendesak Belanda agar mau berunding kembali. Pada akhirnya berkat desakan pihak Amerika Serikat dan pendekatan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, Pemerintah Belanda bersedia untuk melakukan perundingan kembali. Kesempatan yang ada ini dipergunakan oleh U Thant untuk membantu melancarkan perundingan dengan menyediakan tempat perundingan yaitu, di Markas Besar PBB di New York. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, dapat disepakati bahwa daerah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia lewat bantuan PBB. Bantuan berikutnya yang diberikan oleh PBB adalah mendirikan suatu Pemerintahan Sementara yang disebut United Nations Temporary Executif Authority (UNTEA) yang bertugas dari tanggal 1 Oktober 1962 - 1 Mei 1963. Setelah masa pemerintahan UNTEA selesai PBB membentuk suatu fund in trust yang diberi nama Fund of the United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI). FUNDWI ini dibentuk untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah Irian Barat. Pada akhirnya masalah Irian Barat benar-benar dapat diselesaikan dan menjadi wilayah Republik Indonesia setelah diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 dengan bantuan dan nasihat dari PBB."

"The USA has significan contribution on negotiation of West Papua dispute. President John F. Kennedy changed the USA policy in West Papua dispute from passive neutral policy into active mediation policy. By this policy the USA and UNO supported and managed negotiations between Dutch and Indonesia. As a result, the representative of the countries signed the New York Agreement in 1962. The role of the USA diplomacy on the negotiation of West Papua dispute connecting with its interest in preventing communism in Indonesia. In case, America problem is how to eliminate communist influence in Indonesia. In connecting with the problem, the dissertasion has two research questions that what is the background of active mediation policy and how is the process of mediation diplomacy in West Papua dispute. The dissertasion would like to describe and analyse the negotiations process between Dutch and Indonesia in Middleburg, the USA. The negotiations process have inportant value in Indonesia and America diplomacy history. These will give informations in West Papua history-especially it was looked from the USA perspective. The dissertasion used historical methods in understanding America diplomacy in relationship with negotiation on West Papua dispute. The dissertasion produced conclusions that the USA diplomacy in West Papua dispute has relationship with containment policy in Cold War. The USA and UNO have great contribution to West Papua negotiation and New York Agreement. Consequently, they have moral obligations to West Papua. Their Intervention into West Papua problem is something possible in the future when Indonesia can not solve social dan political problems in there. It should be anticipated by great anttention to West Papua."