Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum kewarisan perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, memberikan pedoman terkait hak-hak waris bagi ahli waris. Namun, dalam konteks ahli waris bagi orang berkewarganegaraan asing, terdapat kompleksitas hukum. Apabila dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda melakukan perkawinan, maka orang yang berkewarganegaraan asing serta anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut yang memutuskan untuk memilih menjadi warga negara selain Indonesia, memiliki batasan-batasan hukum meskipun telah menetap dan tinggal di wilayah hukum Indonesia, yakni terhadap kepemilikan benda tidak bergerak. Orang dengan kewarganegaraan asing yang tinggal di wilayah hukum Indonesia tidak boleh mempunyai Hak Milik atas tanah dan bangunan di wilayah Indonesia. Dengan metode penelitian doktrinal, akan membahas dan menganalisis terkait isu hukum mengenai kedudukan ahli waris WNA terhadap harta warisan WNI. Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan secara rinci yang mengatur terkait hak waris bagi orang yang berkewarganegaraan asing. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuat dan menyempurnakan aturan-aturan mengenai hak waris orang berkewarganegaraan asing guna melindungi hak-hak keperdataan setiap individu dan melindungi hak kepemilikan seseorang atas tanahnya di wilayah Indonesia.

---

The law of inheritance in Indonesia, as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), provides guidelines regarding the inheritance rights of heirs. However, in the context of heirs with foreign nationals, various legal complexities arise. In cases where individuals of different nationalities enter into marriage, foreign nationals and their children born from such mixed-nationality marriages who choose a nationality other than Indonesian are subject to legal restrictions, particularly concerning the ownership of immovable property, even if they reside and settle within Indonesia’s jurisdiction. Foreign nationals residing in Indonesia are prohibited from holding ownership rights over land and buildings within the country. Using a doctrinal research methodology, this study examines and analyzes the legal issues concerning the position of foreign heirs in relation to the inheritance of Indonesian citizens. Currently, there is no specific legislation in Indonesia regulating inheritance rights for foreign nationals. Therefore, the Government of Indonesia is expected to formulate and refine regulations governing inheritance rights for foreign nationals to ensure the protection of civil rights for all individuals while safeguarding property ownership rights within the country's jurisdiction. "

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin dalam konteks hukum di Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI, Putusan Nomor 668/PK/PDT/2016, dan Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.SMG. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan hukum dalam putusan-putusan pengadilan terkait hak waris anak luar kawin. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapan hak waris anak luar kawin di Indonesia. Anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya memiliki hak untuk menerima warisan dari ayahnya. Namun, bagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan anak sah jika ada ahli waris lainnya. Hukum Indonesia juga menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali jika hubungan darah dengan ayahnya dapat dibuktikan melalui tes DNA. Dalam Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI, pengadilan memutuskan bahwa anak luar kawin berhak atas warisan meskipun dengan bagian yang lebih kecil. Putusan Nomor 668/PK/PDT/2016 menekankan pentingnya pengakuan dari ayah biologis untuk memberikan hak waris kepada anak luar kawin. Sementara itu, Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.SMG menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hak waris anak luar kawin, terutama dalam hal pembuktian hubungan darah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan hak yang lebih adil kepada anak luar kawin, masih terdapat batasan dan tantangan dalam implementasi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mempertimbangkan revisi peraturan perundang-undangan terkait hak waris anak luar kawin agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

---

This thesis aims to analyze the inheritance rights of children born out of wedlock within the context of Indonesian law by examining the case studies of Decision Number 169/PDT/2021/PT DKI, Decision Number 668/PK/PDT/2016, and Decision Number 510/PDT/2018/PT.SMG. This study employs a doctrinal method to examine the applicable laws and the application of law in court decisions related to the inheritance rights of children born out of wedlock. The research found significant differences in the regulation and application of inheritance rights for children born out of wedlock in Indonesia. Acknowledged children born out of wedlock have the right to inherit from their father. However, the portion of the inheritance they receive is smaller compared to legitimate children if there are other heirs. Indonesian law also stipulates that children born out of wedlock only have civil relations with their mother and the mother's family unless their blood relationship with the father can be proven through DNA testing.In Decision Number 169/PDT/2021/PT DKI, the court ruled that children born out of wedlock are entitled to inheritance, although with a smaller portion. Decision Number 668/PK/PDT/2016 emphasizes the importance of recognition from the biological father to grant inheritance rights to children born out of wedlock. Meanwhile, Decision Number 510/PDT/2018/PT.SMG highlights the complexity of applying inheritance rights for children born out of wedlock, particularly in terms of proving the blood relationship. The findings of this study indicate that although there are efforts to provide fairer rights to children born out of wedlock, there are still limitations and challenges in implementing these rights. Therefore, this study is expected to provide recommendations for policymakers in Indonesia to consider revising the legislation related to the inheritance rights of children born out of wedlock to better align with principles of justice and equality."

"ABSTRAKSeiring berkembangnya zaman, globalisasi informasi, ekonomi, pendidikandan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untukberinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antarbangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal yangdemikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluargasuatu perkawinan campuran. Misalnya antara anak dan salah satu dari orangtuanya. Perbedaan kewarganegaraan antara anak Warga Negara Asing (WNA)dengan ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia menimbulkanbanyak masalah hukum, Masalah yang timbul berkaitan dengan status anakyang berkewarganegaraan asing yaitu mengenai warisan yang ditinggalkanayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Apakah seorang anakWNA tersebut dapat menjadi ahli waris dari ayah atau ibunya? Berkaitandengan pertanyaan tersebut, timbul permasalahan lain yaitu siapakah yangberwenang untuk menetapkan ahli waris tersebut? Skripsi ini akan membahasdan menganalisis mengenai hal tersebut, dan sekaligus menganalisis kasusputusan mengenai hak waris bagi anak WNA. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa di Indonesia, anak WNA berhak mewaris dari keduaorangtuanya. Apabila warisan berupa hak milik, anak tersebut tetap dapatberhak untuk mewaris asalkan dalam waktu 1 tahun setelah ia menerimawarisan tersebut, ia harus melepaskan atau mengalihkan hak miliknya.

---

ABSTRACTAs time, the globalization of information, economics, education and transportcausing national boundaries are no longer an obstacle to interact. It isimpacting the increasing intermarriage occurring almost all over the world,including Indonesia. This can lead to differences in citizenship in a family ofmixed marriages. For example between the child and one of his parents.Nationality differences between children of foreign nationality by the father ormother of Indonesian nationality raises many legal issues. Problems arisingwith regard to the status of children of foreign nationality is the legacy left byhis father or his mother as an Indonesian citizen. Whether a foreign nationalchild can be an heir of the father or mother? Relating to these questions,another problem arises that who is authorized to assign these heirs? This thesiswill discuss and analyze the subject, and also analyze the case of a decisionregarding inheritance rights for children of foreign nationality. This research isa normative legal research using secondary data. The results showed that inIndonesia, a child of foreign nationality entitled to inherit from both of theirparents. If the legacy of proprietary rights, the child can still be entitled toinherit provided that within 1 year after he received the inheritance, he mustrelease or transfer his property."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

---

This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state."

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."

"Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris semestinya menguraikan aktiva dan pasiva dari harta pewaris sehingga status harta warisan dan pembagian hak waris untuk para ahli waris menjadi terang karena adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut. Namun dalam kenyataannya notaris tidak menguraikan dengan jelas pasiva dari harta pewaris sehingga memunculkan gugatan dari ahli waris mengenai pembagian hak waris. Oleh karena itu fokus dari kajian ini adalah tentang pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris yang merugikan ahli waris sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembagian hak waris berkenaan dengan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang salah dalam penerapan pembagiannya dan peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini dilakukan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak menguraikan secara jelas pasiva dari harta pewaris jika sudah dikemukakan secara jelas pasiva dari harta pewaris tersebut selanjutnya dapat dilakukannya pembagian harta warisan masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan. Peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris semestinya sebelum dilakukan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, notaris memeriksa dokumen yang diserahkan kepadanya, kemudian dibacakan akta tersebut agar menghindari ketidaktelitian notaris.

---

A deed of inheritance rights made by a notary should describe the assets and liabilities of the heir's property so that the status of the inheritance and the distribution of inheritance rights for the heirs become clear because of the deed of inheritance rights. However, in reality the notary did not clearly describe the liability of the heir's assets, causing a lawsuit from the heirs regarding the distribution of inheritance rights. Therefore, the focus of this study is on the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights which is detrimental to the heirs as found in the North Jakarta District Court Decision Number 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. The issues raised in this study are regarding the implementation of the distribution of inheritance rights concerning the existence of an incorrect deed of inheritance rights in the application of the distribution and the role of a notary in the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights. To answer the main problems in this study, doctrinal law research was carried out using legal materials collected through library research. From the results of an analysis of the legal materials studied, it can be stated that the implementation of the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights does not clearly describe the liabilities of the heir's assets, each heir gets 1/3 (one-third) of the inheritance. The role of the notary in the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights should be before making a deed of inheritance rights, the notary examines the documents submitted to him, then reads them out to avoid notary inaccuracies."

"ABSTRAKHarta warisan yang belum dibagi merupakan hak kepemilikan seluruh ahli waris secara bersama-sama. Apabila ingin diadakan pengalihan, maka harus diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Permasalahan muncul ketika salah seorang ahli waris melakukan pengalihan tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas yaitu tidak diaturnya akibat apabila terjadi pengalihan harta warisan oleh ahli waris tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya pengaturan mengenai waris ini diperbaharui undang-undangnya karena sudah tidak mengakomodir permasalahan waris yang baru timbul."

---

""ABSTRACT"Undivided Inheritance is an ownership rights owned by the Heirs all together. Transferring assets of the Inheritance, must be noticed and approved by all the Heirs. The problem would arise when one of the heirs transfers the Inheritance property unnoticed and unapproved by the other heirs. The Indonesian Civil Code does not explicitly express about the consequences of transferring the inheritance assets without the other Heirs noticing and also approving it. Therefore, the regulation itself needs to be updated because it does not accomodate the newly arisen inheritance issue. "

"Peralihan hak atas tanah kecuali lelang seharusnya dituangkan dalam akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Namun dalam praktiknya, terdapat bukti peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak dituangkan dalam akta PPAT yaitu surat pernyataan pembagian waris seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps. Dalam kasus semacam itu, kebenaran tanda tangan dan isi dalam surat pernyataan pembagian waris yang diajukan ahli waris yang satu sangat mungkin diingkari oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kekuatan hukum dari surat pernyataan pembagian waris. Selain itu juga tentang penggunaan surat pernyataan pembagian waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut selanjutnya diperkuat dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang telah dikerjakan dapat dinyatakan bahwa surat pernyataan pembagian waris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna selayaknya akta autentik jika diakui oleh para pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Namun, kekuatan hukum pembuktian surat pernyataan pembagian waris dapat menjadi bukti permulaan tertulis apabila terjadi pengingkaran terhadap tanda tangan dan isinya oleh salah satu pihak. Adapun Surat pernyataan pembagian waris dapat digunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada kantor pertanahan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 PMNA No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PMNA No. 16/2021 dan di dalam masyarakat adat Bali, surat pernyataan pembagian waris ini dikenal sebagai dasar pembagian waris. Namun, peralihan hak atas tanah tersebut harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, setidaknya dilegalisasi oleh notaris untuk menjamin kebenaran tanda tangan para pihak guna memperkuat alat bukti peralihannya. Kedua, perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaannya di kantor pertanahan, ada perbedaan syarat pendaftaran tanah dalam hal balik nama waris langsung ke satu ahli waris sehingga menyebabkan penggunaan surat pernyataan pembagian waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah tergantung pada kantor pertanahan setempat.

---

The transfer of land rights except for auctions should be stated in a deed made by the Land Deed Official (PPAT) to be registered at the Land Office. However, in practice, there is evidence of the transfer of land rights due to inheritance which is not stated in the PPAT deed, namely the inheritance distribution statement as contained in the Denpasar District Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PN Dps. In such a case, the validity of the signatures and contents in the inheritance distribution statement submitted by one heir is very likely to be denied by the other heirs. Therefore, the issues raised in this study are related to the legal force of the inheritance distribution statement. In addition, it is also about the use of a statement of inheritance distribution as a basis for transferring land rights at the local Land Office. This doctrinal legal research was carried out by collecting legal materials as secondary data through library research. The secondary data is further strengthened by interviews and analyzed qualitatively. From the results of the analysis that has been carried out, it can be stated that the inheritance distribution statement has the legal force of perfect proof as an authentic deed if it is recognized by the parties as contained in Article 1875 of the Civil Code. However, the legal force of proving the inheritance distribution statement can be written initial evidence if there is a denial of the signature and its contents by one of the parties. As for the inheritance distribution statement, it can be used as a basis for transferring land rights due to inheritance at the land office as long as it fulfills the provisions in Article 111 PMNA No. 3/1997 as amended by PMNA No. 16/2021 and in the Balinese customary community, this statement of inheritance distribution is known as the basis for inheritance distribution. However, the transfer of land rights must pay attention to several things. First, at least it is legalized by a notary to guarantee the correctness of the signatures of the parties in order to strengthen the transitional evidence. Second, it should be noted that in the implementation at the land office, there are differences in the requirements for land registration in terms of transferring the name of the heir directly to one heir, causing the use of a statement of inheritance distribution as the basis for transferring land rights depending on the local land office."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Perkara perceraian yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan terdapat salah satu pihak yang murtad, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Namun dalam perspektif Hukum Islam dijelaskan bahwa ketika salah seorang suami atau istri murtad maka perkawinan mereka menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi. Putusnya perkawinan dalam hal terdapat salah satu pihak yang murtad memiliki implikasi terhadap hak waris anak disaat salah satu orang tuanya memiliki agama yang berbeda dengan anaknya saat terjadi pewarisan. Permasalahan yang diteliti adalah terkait konstruksi hukum dan teori tentang cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad serta implikasinya terhadap hak waris anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah bahwa konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad yaitu putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kaedah tentang perkawinan. Berdasarkan kaedah Hukum Islam, dalam hal suatu perkawinan terdapat pihak yang murtad maka perkawinan tersebut akan putus karena terdapat perbedaan agama diantara kedua pihak. Implikasinya terhadap hak waris anak, bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama (non-muslim) dengan orang tuanya sebagai pewaris (muslim), tetap dapat menerima harta peninggalan dengan melalui wasiat atau apabila tidak ada wasiat maka melalui wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah tersebut hanya berlaku bagi pewaris yang beragama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait murtad sebagai sebab putusnya perkawinan, dan juga pengaturan terkait hak waris anak dari orang tua yang berbeda agama.

---

Divorce cases are carried out by filing a lawsuit in court with one of the apostates, the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation do not clearly regulate this. However, in the perspective of Islamic Law, it is explained that when one of the husbands or wives apostatizes and does not return, the marriage becomes fasakh (canceled) due to the apostasy that occurred. The termination of a marriage if one of the parties is apostate has implications for the inheritance rights of the child when one of the parents has a different religion from the child when the inheritance. The problems studied are related to legal construction and theories about divorce, one of the causes of which is apostasy and its implications for children’s inheritance rights. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The research typology used is explanatory research. The result of the analysis is that the legal construction of the lawsuit for divorce is one of the causes of apostasy, namely the breakup of marriage because divorce must be based on the rules of marriage. Based on the principles of Islamic law if there is an apostate party in a marriage, the marriage will break up because there are religious differences between the two parties. The implications for children's inheritance right, for children as heirs who have a different religion (non-muslim) with their parents as heir (muslim), they can still receive inheritance using a testament or if there is no testament, then through a wajibah testament. Giving a wajibah testament only applies to heir who are Muslim. In this regard, it is necessary to have regulations in Compilation of Islamic Laws related to apostasy as the cause of breaking up a marriage, as well as regulations regarding the inheritance rights of children from parents of different religions."