Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ pada Pemerintah Daerah ABC. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Daerah ABC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Tim Tindak Lanjut dan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Data sekunder yang digunakan berupa profil tim tindak lanjut, peraturan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan dokumen pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ dievaluasi dengan mengidentifikasi implementasi prosedur penyelesaian tindak lanjut yang terdapat dalam Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 terkait prosedur penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan karena Perangkat Daerah belum melaksanakan tindak lanjut dalam waktu 14 hari, Tim Tindak Lanjut belum melakukan koordinasi dengan MPTGR, dan belum dilakukan penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. p yaitu rekomendasi yang cacat dan sudah lama sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, kurangnya koordinasi, Perangkat Daerah kekurangan sumber daya manusia, perubahan struktur organisasi di Perangkat Daerah, proses pengembalian dari penyedia yang lama, proses pembuatan peraturan yang lama, kurangnya monitoring di Perangkat Daerah, perbedaan persepsi antara Inspektorat Kabupaten ABC dan Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen tindak lanjut, dan proses evaluasi yang belum menggunakan aplikasi. Implikasi penelitian ini yaitu Inspektorat Kabupaten ABC meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan peran consulting, dan meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut.

---

This research aimed to evaluate the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 and the obstacles in completing the follow-up recommendations on the Province Inspectorate of XYZ reports at the ABC Regional Government. This research utilizes the qualitative method and uses ABC Regional Government as a case study. The primary data used in this research are the results of interviews with the Follow-up Team and 9 (nine) Regional Apparatus that have not completed the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report. The secondary data used in this research are follow-up team profiles, regulations in the implementation of follow-up, and documents on the implementation of follow-up to the LHP of the Province Inspectorate of XYZ report. The implementation of the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report is evaluated by identifying the implementation of the follow-up completion procedure contained in ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021. The research found that the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 regarding the procedure for completing follow-up has not been fully implemented according to the regulations because the Regional Apparatus has not carried out follow-up within 14 days, the Follow-up Team has not coordinated with MPTGR, and the issuance of a Certificate of Absolute Responsibility has not been carried out. There are obstacles in completing the follow-up recommendations, which are flawed and outdated recommendations that cannot be followed up, lack of coordination, Regional Apparatus's lack of human resources, changes in the organizational structure in Regional Apparatus, the long process of returning from the vendor, the long process of making regulations, lack of monitoring in Regional Apparatus, and differences in perceptions between the ABC Regency Inspectorate and Regional Apparatus in completing follow-up documents. The implication of this research is that the ABC Regency Inspectorate improves coordination with related parties, increases the consulting role, and increases the commitment to completion of follow-up."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana faktor komunikasi, independensi dan kompetensi dapat menyebabkan terjadinya temuan berulang pada Inspektorat Daerah XYZ. Adanya Temuan berulang mengindikasikan bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat di periode sebelumnya belum memberikan manfaat yang optimal. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data yang meliputi survei, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah thematic analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa temuan audit yang berulang disebabkan oleh tim audit yang belum optimal melakukan komunikasi hasil audit khususnya pada proses pemantauan tindaklanjut. Temuan berulang di Inspektorat XYZ juga disebabkan oleh kurangnya dukungan manajemen terhadap independensi tim audit karena masih melakukan intervensi serta tim audit belum diberikan akses penuh terhadap informasi auditan. APIP di Inspektorat XYZ belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan penugasan audit internal sehingga memiliki keterbatasan dalam mengembangkan temuan. Implikasi dari penelitian ini adalah agar proses komunikasi, independensi dan kompetensi dari Inspektorat daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya temuan berulang.

---

This study aims to explore how communication, independence and competence factors caused recurring audit findings at XYZ Inspectorate. The existence of recurring findings indicates that the audit conducted by the Inspectorate in the previous period has not provided optimal benefits. This study used several instruments to collect data including surveys, interviews and document review. The data analysis technique used in this study is thematic analysis. The results of the study indicated that recurring audit findings are caused by the audit team did not communicating audit results adequately, especially in the follow-up monitoring process. Recurring findings at the XYZ Inspectorate are also caused by the lack of management support for the independence of the audit team because they are still intervening and the audit team has not been given full access to the auditee’s records. The APIP at the XYZ Inspectorate do not have yet all the competencies needed to carry out internal audit assignments so that they have limitations in developing audit findings. The implication of this research is that the communication process, independence and competence of the regional inspectorate can be improved to prevent recurring findings."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian di Inspektorat Kementerian PANRB. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur terkait, survei kuesioner serta wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat belum menjalankan perannya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko dan peran terkait membangun strategi pengelolaan risiko untuk disetujui oleh manajemen level atas dan mengkonsolidasi laporan risiko juga belum dilaksanakan. Peran yang dilarang tidak dilakukan oleh Inspektorat untuk menjaga objektivitas dan independensinya.

---

This study aims to evaluate the role of the Government Internal Supervisory Apparatus in implementing risk management in accordance with applicable regulations. The method used in this research applies a qualitative research approach in the field of case studies with the object of research at the Inspectorate of Ministry PANRB. Data collection is done through document review and related literature, questionnaire surveys as well as conducting interviews. The results of this study indicate that the Inspectorate has not carried out its role in terms of providing assurance on the implementation of risk management and roles related to developing risk management strategies for board approval and consolidated reporting on risk have also not been implemented. Prohibited roles are not performed by the Inspectorate to maintain its objectivity and independence."

"Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal.

---

This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews.

The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years.

This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis.

This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy.

There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"Audit internal dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan yang sifatnya memberikan keyakinan secara obyektif dan konsultatif. Dengan audit internal yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, penilaian terhadap faktor Kompetensi, Ukuran Organisasi, Dukungan Manajemen, Independensi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 orang auditor sedangkan penilaian faktor Atribut Auditee dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 auditee atau perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen dan Atribut Auditee berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas audit internal. Sementara Kompetensi, Ukuran Organisasi dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

---

Internal audit is required to be able to give added value to the organization through activities that provide objective and consultative assurance. With effective internal audit, organizations can improve their performance and mitigate risks that can hinder the achievement of organizational goals. This thesis aims to examine the factors that influence the effectiveness of internal audit at the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used a quantitative approach, the assessment of the factors of Competence, Organizational Size, Management Support, Independence was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditors while the assessment of the Auditee Attributes factor was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditees or representatives of work units within the Ministry of Health. The research data were then analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed that Management Support and Auditee Attributes had a significant effect on internal audit effectiveness. While Competence, Organization Size and Independence have no significant effect on the effectiveness of internal audits at the Inspectorate General of the Ministry of Health."