Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wisata halal menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Artikel ini akan membahas tantangan, peluang, dan peran pemerintah dan industri dalam wisata halal. Masalah penelitian ini berisi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam wisata halal serta peran pemerintah dan industri pariwisata dalam mendukung perkembangan wisata halal. Metode ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dari Hogwood dan Gunn, teori difusi inovasi dari Rogers, dan teori pola perilaku dari Ajzen. Temuan penelitian menunjukkan peluang dalam wisata halal di Indonesia meliputi tingginya potensi pasar wisatawan Muslim global, dukungan pemerintah melalui regulasi, serta berkembangnya inovasi digital untuk mempermudah akses informasi terkait fasilitas ramah Muslim. Hambatan dalam wisata halal di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman konsep wisata halal, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai, serta prosedur sertifikasi halal yang dianggap rumit. Pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia melalui regulasi, infrastruktur, layanan berbasis syariah untuk mendorong daya saing wisata halal dan pertumbuhan ekonomi berbasis Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mengembangkan strategi wisata halal yang berkelanjutan.

---

Halal tourism is one of the fastest growing sectors in various countries, including Indonesia. With a majority Muslim population, Indonesia has great potential to become the world's leading halal tourism destination. This article will discuss the challenges, opportunities, and roles of government and industry in halal tourism. This research problem contains the challenges and opportunities faced in halal tourism as well as the role of the government and the tourism industry in supporting the development of halal tourism. This method uses descriptive qualitative methods. The theory used is the theory of public policy from Hogwood and Gunn, the theory of diffusion of innovation from Rogers, and the theory of behavior patterns from Ajzen. The research findings show that opportunities in halal tourism in Indonesia include the high potential of the global Muslim tourist market, government support through regulations, and the development of digital innovation to facilitate access to information related to Muslim-friendly facilities. Barriers to halal tourism in Indonesia include a lack of understanding of the concept of halal tourism, limited infrastructure and appropriate facilities, and halal certification 8 procedures that are considered complicated. The government and private sector collaborate in developing halal tourism in Indonesia through regulations, infrastructure, sharia-based services to encourage halal tourism competitiveness and Islamic-based economic growth. The results of this study are expected to provide insights for the community, government and private sector in developing a sustainable halal tourism strategy."

"Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan komunitas Desa Wisata Pulau Untung Jawa. Pembatasan akses oleh pemerintah selama pandemi menyebabkan pendapatan mereka yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata menurun drastis. Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (AssetBased Community Development – ABCD) merupakan pendekatan pembangunan yang berasal dari dalam komunitas dan fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ABCD selama ini dinilai lebih mampu mewujudkan komunitas yang berkelanjutan, dibandingkan pendekatan tradisional yang berbasis kebutuhan (need-based approach). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunitas dalam pengelolaan aset yang ada di dalam Desa Wisata Pulau Untung Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Desa Wisata Pulau Untung Jawa telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya dengan memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki komunitas secara mandiri serta menjaga hubungan di antara komunitas dan seluruh stakeholder yang terkoneksi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, saat ini mereka mampu bertahan melewati masa pandemi Covid-19 dan selalu berupaya mewujudkan komunitas yang berkelanjutan (sustainable community) di masa depan.

---

The Covid-19 pandemic become a significant threat on the sustainability of the Untung Jawa Island Tourism Village community. Government have taken measures that limit access to the tourist attraction during the pandemic, however this action caused the income of people who depend on the tourism sector was drop drastically. AssetBased Community Development (ABCD) is a development approach from community and focuses on the potential and strengths of the community. The ABCD approach has been considered more capable of realizing a sustainable community, compared to the traditional needbased approach. This study aims to describe the community's strategy in managing assets in the Pulau Untung Jawa Tourism Village by using a qualitative approach that generate descriptive data. The results showed that the Untung Jawa Island Tourism Village Community has been able to maintain the survival of its community by maximizing the assets owned by the community independently and maintaining relationships between the community and all stakeholders who are connected to each other. Based on this results, they are currently able to survive the Covid19 pandemic and always strive to create a sustainable community in the future."

"COVID-19 selain menghantam perekenomian, juga memberikan dampak yang sangat serius bagi pariwisata khususnya penyelenggaraan event. Berbagai aktivitas sosial termasuk penyelenggaraan event yang mendatangkan kerumunan terpaksa harus dibatalkan karena dapat berpotensi menularkan COVID-19. Ketakutan terinfeksi, kebijakan pembatasan aktivitas sosial, penerapan protokol kesehatan, dan kondisi yang tidak menentu menimbulkan kebiasan baru dan permasalahan kesehatan mental bagi kebanyakan orang. Bagi sebagian orang permasalahan kesehatan mental dapat berpengaruh lebih lama dibanding dari pandemi itu sendiri. Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi pada tingkat kunjungan dan keberlangsungan penyelenggaraan event pariwisata kedapannya. Dengan menggunakan variabel Perceived Knowledge of COVID-19 dan Non- Pharmaceutical Intervention serta Psychological Risk sebagai moderator, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19. Pengujian 11 hipotesis dilakukan dengan metode Partial Least Square-Structural Equition Model (PLS-SEM) terhadap 395 data responden yang dikumpulkan dengan teknik Non-Probabilty-Judgmental Sampling. Hasilnya ditemukan bahwa faktor Perceived Behavioral Control menjadi faktor yang paling memiliki pengaruh secara langsung dalam memprediksi minat seseorang untuk mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19. Perceived Knowledge of COVID-19 berpengaruh secara tidak langsung dengan mediasi dari Subjective Norm dan Non-Pharmaceutical Intervention. Psychological Risk tidak berperan dalam memoderasi antara pengaruh Attitude Toward Behavior & Subjective Norm terhadap Intention to Visit serta pengaruh Subjective Norm terhadap Attitude Toward Behavior. Social distancing yang merupakan salah satu cara dalam tindakan pencegahan dari faktor dari Non-Pharmaceutical Intervention menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam membangun minatnya untuk mengunjungi event pariwisata setelah pandemi COVID-19.

---

The pandemic COVID-19 spread globally and has been given impact on the tourism industry, especially in tourism events. Various social activities, including organizing events that bring in crowds, had to be canceled due to the potential for transmitting COVID-19. Fear of infection, social restriction policies, implementation of health protocols, and uncertain conditions create mental health problems for most people. For some, these mental health issues can outlast the pandemic itself. This condition can be impacting the number of visitors as well as the sustainability of organizing tourism events in the future. With the variables Perceived Knowledge of COVID-19, Non-Pharmaceutical Intervention, and Psychological Risk as moderators, this study aims to identify factors that can influence the intention to visit tourism events post COVID-19 pandemic. The partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM) was used to test the 11 hypotheses on 395 respondents' data which was collected with the Non-Probability Judgmental Sampling. The results of the study found that the Perceived Behavioral Control variable was the most influential factor in predicting the intention to visit tourism events after the COVID-19 pandemic, Psychological risk has no effect as a moderator. Social distancing remains a factor to consider when visiting tourism events after the COVID-19 pandemic."

"Pariwisata internasional menjelma menjadi salah satu industri terbesar di dunia karena terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Melihat potensi tersebut, kini setiap negara berusaha untuk mengembangkan sektor industri pariwisata yang dimilikinya. Kekayaan alam, keragaman seni dan budaya, serta latar belakang sejarah yang panjang merupakan potensi besar sebagai objek dan daya tarik pariwisata Rusia. Namun dalam kenyataannya pariwisata Rusia masih kalah bersaing di industri pariwisata internasional. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah Rusia, dalam hal ini Kementrian Kebudayaan Federasi Rusia untuk mengembangkan potensi pariwisata Rusia dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan stagnasi pariwisata Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam meningkatkan daya saing Rusia di industri pariwisata internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yang bersumber kepada naskah primer dan naskah sekunder terkait topik penelitian.

---

International tourism was transformed into one of the largest industries in the world because it continues to experience significant growth. Seeing this potential, each country is now trying to develop its tourism sector. Natural richness, the diversity of art and culture, as well as a long historical background is a great potential as a tourist attraction of Russia. But in reality the Russian tourism still unable to compete in the international tourism industry. Necessary strategic steps from the Russian government, which is Ministry of Culture of the Russian Federation to develop the tourism potential of Russia and increase tourist arrivals to Russia. This research aims to determine the causes of the Russian tourism?s stagnation problems in recent years and Russian government?s strategies in increasing Russia's competitiveness in the international tourism industry. This research use a qualitative approach, with descriptive-analytic method that comes to primary and secondary sources related to the topic of research."

"Pariwisata halal di Indonesia semakin berkembang setelah pelonggaran aturan lockdown dan pembatasan perjalanan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan juga menjadi penting, mengingat meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan (sustainability). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi intensi untuk mengunjungi green halal tourism pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) dengan tambahan beberapa variabel, yaitu religiosity, travel motivation dan moral reflectiveness. Penelitian kuantitatif ini dianalisis dengan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan dari 310 responden muslim di Indonesia menggunakan metode non-probability sampling. Kuesioner survei disebarkan secara daring melalui WhatsApp, Line, Instagram, dan Twitter (X). Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude, subjective norm, perceived behavioral control, religiosity, dan destination trust memiliki pengaruh positif langsung terhadap intention to visit. Halal awareness, destination image, travel motivation, dan moral reflectiveness tidak secara langsung memengaruhi intensi tersebut. Travel motivation, moral reflectiveness, dan religiosity berpengaruh positif terhadap attitude. Religiosity juga berpengaruh positif terhadap halal awareness. Religiosity dan travel motivation memengaruhi destination image, yang kemudian memengaruhi intention to visit setelah dimediasi oleh destination trust. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan industri pariwisata dalam mengembangkan strategi serta memperluas literatur terkait green halal tourism.

---

Halal tourism in Indonesia is growing rapidly after lifting the lockdown regulations and travel restrictions. The development of sustainable tourism has also become crucial due to rising awareness of sustainability. This research aims to identify factors influencing the intention to visit green halal tourism among Indonesian muslims. This research uses the Theory of Planned Behavior (TPB) with added variables such as religiosity, travel motivation, and moral reflectiveness. This quantitative research was analyzed with Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data was collected from 310 muslim respondents in Indonesia through non-probability sampling. The survey questionnaire was distributed online via WhatsApp, Line, Instagram, and Twitter (X). The results show that attitude, subjective norm, perceived behavioral control, religiosity, and destination trust positively influence the intention to visit. Halal awareness, destination image, travel motivation, and moral reflectiveness do not directly affect this intention. Travel motivation, moral reflectiveness, and religiosity positively impact attitude. Religiosity also positively affects halal awareness. Religiosity and travel motivation influence destination image, which then affects the intention to visit, after mediated by destination trust. These results are expected to be useful for practitioners and the tourism industry in developing strategies and expanding the literature on green halal tourism."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."

"Penelitian dengan judul Desentralisasi Bidang Pariwisata Di Daerah : Studi Kasus Peletakan Kewenangan Pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Propinsi sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mencakup semua kewenangan selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan yang diatur dalam pasal 9.Pariwisata sebagai salah satu sub sektor yang penting peranannya bagi perekonomian nasional maupun daerah, ofeh Pemerintah Propinsi DIY maupun Pemerintah Kabupaten Sleman ditetakkan sebagai sektor unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah setempat. Candi Prambanan yang merupakan obyek wisata penting bagi sektor pariwisata di DIY dimana pengelolaannya saat ini dilakukan oleh suatu BUMN, telah diperebutkan kewenangan pengelolaannya baik oleh Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman maupun antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini disebabkan karena lokasi obyek wisata tersebut terletak antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten yang merupakan perbatasan Propinsi Sawa Tengan dengan Propinsi DIY. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan (TWCP) di era desentralisasi saat ini, mengakibatkan terjadinya konflik perebutan kewenangan antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintahan manakah pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan sebaiknya diletakkan serta model pengelolaan bagaimanakan yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi dari pemerintah daerah pada saat ini? Permasalahan tersebut penulis coba selesaikan dengan pendekatan model desentralisasi fiscal dari Anwar Shah (1994), bahwa untuk menentukan letak suatu kewenangan dapat diukur dengan kriteria-kriteria desentralisasi yaitu : a. economies of scale, b. economies of scope, c. benefit-cost spinout, d. consumer sovereignty, e. political proximity dan d. economic evaluation of sectoral choice.Sedangkan untuk menentukan model pengelolaan terbaik yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi dari pemerintah daerah, penulis mengajukan 3 alternatif model pengelolaan yaitu 1. Pengelolaan TWCP secara mandiri oleh pemerintah daerah setempat, 2. Pengelolaan TWCP secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah melalui kepemilikan saham, 3. Pengelolaan TWCP oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat bagi basil (statusquo). Sesuai dengan pendapat World Bank (1998) bahwa untuk meletakan suatu kewenangan hams dilihat juga kemampuan kelembagaannya yang terdiri dari kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan, maka masing-masing tingkat pemerintahan dilihat juga ampek kelembagaanya, sesuai dengan tuntutan persyaratan model yang ditawarkan. Tuntutan persyaratan model 1 antara lain adalah tercapainya skala ekonomi dan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia, Model 2 menuntut kemampuan keuangan dari pemerintah daerah untuk membeli saham yang ditawarkan. Sedangkan model 3 tidak menuntut persayaratan tertentu.Setelah dilakukan penelitian di lapangan dengan menyebarkan kuessioner kepada responden (expert) dan wawancara mendalam maka tingkat pemerintahan yang paling tepat untuk mengelola TWCP adalah Pemerintah Pusat. Hal ini terutama disebabkan karena Masan economic evaluation of sectored choice, yaitu bahwa TWCP peranannya sangat penting bagi perekonomian nasional, regional maupun lokal, sehingga perlu dikelola oleh pemerintah pusat. Ada faktor non ekonomi yang juga sangat menentukan bahwa pemerintah pusat harus mengelola TWCP, yaitu bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu world heritage yang ada di Indonesia, dimana pengelolaannya diawasi oleh UNESCO. Karena itu ada kekhawatiran jika kewenangan pengelolaan TWCP diserahkan sepenuhnya kepada pemda setempat akan terjadi eksploitasi terhadap obyek wisata tersebut demi untuk peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan merusak keutuhan dan keaslian Candi Prambanan.Selanjutnya setelah dilakukan analisa terhadap laporan keuangan, maka model pengelolaan terbaik yang dapat menjawab tuntutan desentralisasi adalah model pengelolaan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meialui kepemilikan saham. Hanya saja yang menjadi kendala untuk saat ini adalah bahwa pemerintah daerah setempat (Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman) belum mampu untuk membeli sejumlah saham yang ditawarkan. Sedangkan model pengelolaan yang ditempuh oleh pemerintah pusat saat ini yaitu bagi hasil, di mana kewenangan pengelolaan ada di pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman bersama-sama Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan bagi hasil sebesar 5,65% dan 4,35% dari retribusi obyek wisata Prambanan belum memuaskan semua pihak. Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Propinsi Sawa Tengah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan suaka peninggalan sejarah dan purbakala Candi Prambanan serta promosi wisata belum mendapatkan kontribusi keuangan dari retribusi obyek wisata tersebut. Oleh karena itu penulis sarankan agar perlu adanya kontribusi keuangan dari retribusi obyek wisata TWCP terhadap pemerintah propinsi setempat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah propinsi saat ini sangat kecil."

"ABSTRAKKetaatan umat Muslim dalam menjalankan ibadah adalah nilai budaya yang membentuk pasar wisata halal. Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana hotel konvensional menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan wisata halal, serta bagaimana kebijakan itu berimplikasi. Posisi saya berada di tengah perdebatan untung rugi wisata halal, namun berupaya mencari strategi implementasi yang tepat, serta implikasi yang tidak hanya pada tataran materil, tapi juga non-materil. Rumusan masalah akan dijawab melalui pendekatan kualitatif dan metode penelitian etnografi, sementara data-datanya akan direduksi dari hasil observasi, partisipasi observasi, wawancara dan studi pustaka. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa hotel menginterpretasikan wisata halal hanya sebagai nilai tambah, sehingga mereka tidak antusias pada implementasi dan tujuan materil pun tidak tercapai. Wisata halal tidak menguntungkan dan tidak merugikan secara materil, tapi lebih bersifat politis karena dipicu ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Di sisi lain, pihak hotel mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan ini, yaitu meningkatnya motivasi kerja staf dapur yang mayoritas beridentitas Muslim.

---

ABSTRACTThe obedience and worship are the cultural values that created a halal tourism market. This thesis aims to find how a conventional hotel interprets and implements halal tourism policy, as well as how the implication is. My position is in the middle of profit and loss debate of halal tourism, but I am trying to find the right strategy of implementation and non material implication. This research problems are answered through qualitative approach and ethnography method, while the data are reduced through observation, participation of observation, formal interview and literature review. My findings show that hotel interprets halal tourism only as added value on product and service so that the managers aren rsquo t enthusiastic about the implementation, and the material goal wasn 39 t not be achieved. Halal tourism is not profitable and not inflict to a financial loss. On the other hand, the hotel is getting a benefit from the implementation of this policy, that is the increase in work motivation of the kitchen staffs because they are Muslim. "

"Penelitian ini menggunakan model Almost Ideal Demand System (AIDS) untuk menganalisis posisi daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata populer di kawasan Asia Tenggara terhadap dua negara kompetitor utamanya. Model digunakan untuk mengestimasi sensitivitas permintaan pariwisata dari tujuh negara pasar utama wisatawan ke Indonesia, Thailand dan Malaysia, terhadap perubahan harga relatif efektif, total budget wisatawan dan pengaruh krisis ekonomi global. Hasil estimasi model memenuhi asumsi teori permintaan, yaitu homogeneity dan symmetry. Nilai elastisitas harga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi daya saing yang lebih baik dibandingkan Thailand dari perspektif wisatawan Australia dan Amerika, sedangkan Indonesia memiliki posisi daya saing yang lebih baik dibandingkan Malaysia dari perspektif wisatawan Amerika. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa harga pariwisata merupakan determinan utama yang mempengaruhi alokasi pengeluaran wisatawan di ketiga destinasi. Oleh karena itu, selain dengan meningkatkan kualitas jasa pariwisata yang ditawarkan, penting juga bagi para pembuat kebijakan di Indonesia untuk menentukan strategi penentuan harga yang tepat, sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata.

---

This study utilizes Almost Ideal Demand System (AIDS) models to examine Indonesia's competitiveness as a popular tourist destination in South East Asia in comparison with its main competitors. The models are used to quantify the responsiveness of tourism demand from seven major tourist origin markets in Indonesia, Thailand dan Malaysia to changes in relative effective prices, tourists expenditure budget and global economic crisis. Estimated models are in conformity with the basic postulates of consumer theory: homogeneity and symmetry. Price elasticity calculations suggest that Indonesia is more competitive than Thailand in the Australian and American tourists. While Indonesia is more competitive than Malaysia in the American tourists. The results also indicate that price is a key variable driving changes in market shares. Policymakers should pay particular attention to tourism pricing policies, as well as to improving tourism offer, in order to maximize gains from tourism."