Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis bagaimana upaya penyelesaian dan peran pemerintah apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pemberitahuan pemberhentian (notice period). Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perkembangan ketentuan prosedur pemutusan hubungan kerja berdasarkan Hukum Indonesia dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan kasus media perusahaan ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi tanpa adanya kepatuan terhadap ketentua prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan tersebut efektif, namun banyak perusahaan tidak mematuhi sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan untuk melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan untuk lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kompensasi terkait pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pekerja.

---

This research analyzes how settlement efforts and the role of the government function in cases of employment termination that violate legal provisions, particularly the notice period requirement. The research employs a doctrinal research method. The author describes and analyzes two key issues: the development of employment termination procedures based on Indonesian law and the implementation of these procedures by employers, as exemplified by a media case involving ABC Company. The study's findings reveal that employment termination often occurs without following established legal procedures. According to these procedures, employers must provide at least 14 (fourteen) days' notice before termination takes effect. However, many companies fail to comply with this requirement, leading to a loss of workers' rights. Consequently, the author proposes strengthening company oversight to ensure greater attention to and compliance with applicable laws and regulations. Additionally, the author suggests providing compensation for violations to uphold workers' rights."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Skripsi ini membahas mengenai larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas alasan yang berkenaan dengan hak ? hak reproduksi pekerja/buruh perempuan, yaitu mengenai cuti hamil/melahirkan. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut ditinjau dari segi yuridis dan ekonomis, serta perbandingannya dengan pengaturan yang terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat didentifikasi bahwa negara yang relatif baik pengaturannya terkait larangan PHK berkenaan dengan hak cuti hamil/melahirkan adalah negara Vietnam, dikarenakan adanya perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dan intervensi pemerintah dalam mengurangi beban pengusaha berupa pemberian pengurangan pajak operasional perusahaan, penggantian dana, dan jangka waktu cuti hamil/melahirkan yang lebih panjang.

---

This thesis discusses about the prohibition of termination of employment (ToE) for reasons related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth. The type of this research is a normative juridical research and have a quality with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know the rules regarding the juridical and economic terms, and its comparison with the rules addressed in several countries in Southeast Asia, such as Malaysia, Singapore, and Vietnam.

Based on research result, it can be identified that a country with good relatively rules about the prohibition of termination of employment (ToE) related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth is Vietnam due to the protection of women workers / employees of women and government interventions in reducing the burden on businesses for the provision of tax relief operations, reimbursement, and longer period of maternity leave / childbirth."

"ABSTRAKHubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen."

"Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment."

"Tesis ini membahas mengenai keberhasilan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. X dengan adanya pemberian hak tambahan dalam rangka menghindari perselisihan. Pembahasan ini timbul karena maraknya praktik pemutusan hubungan kerja yang berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beragam alasan, banyak yang disebabkan oleh kerugian yang sudah dialami perusahaan lebih dari 2 tahun, dan ada pula yang menerapkan pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian pada perusahaan. Dalam melaksanakan pemutusan hubungan kerja, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja, proses pengakhiran hubungan kerja, serta pemenuhan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang terjadi pada PT. X sendiri, pemutusan hubungan kerja terjadi untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkepanjangan. Dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain sudah diatur oleh Pemerintah, seharusnya pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja juga sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Saat pemutusan hubungan kerja terjadi di suatu perusahaan, tentunya hal tersebut menjadi keputusan yang sulit bagi suatu perusahaan karena selain melakukan pengakhiran hubungan kerja, perusahaan perlu memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan dan menghindari terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya hak tambahan yang diberikan kepada pekerja, diharapkan hal tersebut dapat membantu proses pemutusan hubungan kerja berjalan lebih baik tanpa adanya perselisihan.

---

This thesis discusses the success of the termination process carried out by PT. X with the provision of additional rights in order to avoid disputes. This discussion arose because of the widespread practice of termination of employment that took place in Indonesia. Several companies have terminated employment for a variety of reasons, many of which were caused by losses the company had experienced for more than 2 years, and some implemented terminations intended to prevent losses to the company. In carrying out termination of employment, there are things that must be considered such as the causes of termination of employment, the process of terminating employment, and the fulfillment of rights when termination of employment occurs. As happened to PT. X himself, termination of employment occurs to prevent prolonged losses. The legal basis for termination of employment can be seen in Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. Apart from being regulated by the Government, arrangements regarding termination of employment should also be regulated in company regulations. When termination of employment occurs in a company, of course this is a difficult decision for a company because in addition to terminating employment, the company needs to ensure that the process goes according to regulations and avoid disputes over termination of employment. With the additional rights given to workers, it is hoped that this can help the process of terminating employment go better without any disputes."

"Dunia ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006 banyak dihiasi dengan perdebatan panjang tentang upaya perbaikan iklim investasi,revisi UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan serta serunya pembahasan mengenai UMP di tingkat daerah

---

"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur, ketentuan penetapan Covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur dilakukan oleh Ramayana City Plaza terhadap 87 pekerjanya akibat pandemi virus corona. Ketentuan penetapan covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan maupun kategori suatu keadaan dikatakan sebagai force majeur, namun berdasarkan unsur dan karakteristik force majeur pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang dapat digolongkan dan termasuk dalam literasi force majeur yang bersifat temporer. Kondisi force majeur dapat menjadi pertimbangan dilakukannya PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf D UU No. 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 45 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. lebih lanjut perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 17 PP 35 Tahun 2021 bahwa perusahaan wajib membayar ganti kerugian dan uang kompensasi kepada pekerja.

---

This paper analyzes how layoffs occur on the grounds of covid-19 as force majeur, provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations, and legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur. This paper is prepared using doctrinal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study concluded that the occurrence of layoffs due to Covid-19 as a force majeur was carried out by Ramayana City Plaza on 87 workers due to the coronavirus pandemic. The provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations are not explained in detail about the provisions or categories of a situation said to be force majeur, but based on the elements and characteristics of force majeur, the covid-19 pandemic is an event that can be classified and included in force majeur literacy which is temporary. Force Majeure conditions can be a consideration for layoffs as stipulated in Article 154A paragraph (1) letter D of Law No. 6 of 2023. Legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur is regulated in Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law and Article 45 paragraph (1) of PP 35 of 2021 which requires employers to pay severance pay and/or service period appreciation money and compensation money that workers should receive. Furthermore, legal protection for contract workers is regulated in Article 62 of the Manpower Law and Article 17 PP 35 of 2021 that companies are obliged to pay compensation and compensation money to workers."

"The economic crisis that stroked Indonesia in 1997 paralyzed the nation's economics. The crisis is marked with decrease of public trust to rupiah currency resulting in the drop of rupiah exchange rate, weakened public purchase power, halt of production, and many others. Many companies operating in Indonesia, whether private or government-owned (perusahaan milik Negara/BUMN) had difficult times. These companies were forced to reduce their employees, and sometimes termination of employment became the only option to solve the problem. PT. Dirgantara Indonesia is one sample among many others that experienced these in Indonesia. The PHK process started in 11 July 2003. President Director of PT. Dirgantara Indonesia issued Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. DI?s Employees, under which 9,600 employees were laid off. This Decree was issued without any prior notice to or socialization among the employees. Even, when the Decree was issued, there was actually ongoing discussions over a Collective Labor Agreement (Kesepakatan Kerja Bersama / KKB) by both parties teams. Point 5 of the Decree of the Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No:SKEP/0598/030.02/PTD/UT0000/07/03 explicitly stated that: "During the lay off period, the employees may not enter into the Company's premises". Based on this, the Decree was basically more than a mere lay off but rather a lock out which might have led to termination of employment. As such, there are 2 (two) matters that will be discussed in this thesis, namely: 1. Legal analysis regarding Decree of Board of Directors of PT. Dirgantara Indonesia No. SKEP/0598/030.20/PTD/UT0000/07/03 regarding Lay Off Program of PT. Dirgantara Indonesia?s Employees, which caused termination of 6,561 employees of PT. Dirgantara Indonesia; 2. Legal analysis on the legal protection of employees? rights following decision of the Central Committee of Employment Disputes Settlement (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/P4P) Number 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 dated 29 January 2004 regarding termination of 6,561 employees of ..."