Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengeksplorasi pentingnya pengelolaan sampah di Uni Eropa khususnya di Belanda dan pentingnya peranan stakeholder untuk memebuat kebijakanpolitik dlam pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data dari dokumen yang diterbitkan oleh Uni Eropa dan pemerintah Belanda. Dalam Penelitian ini, membahas Partai politik menghasilkan kebijakan politik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem Politik David Easton.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dilakukan sebagai upaya mencapai Tujuan Sustainable Development Goals dalam Waste Management Theory dari Pongrácz. Dimana terdapat peranan Pressure group dalam mempengaruhi komitmen Partai Politik dalam pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa Adanya program terkait lingkungan dan pengelolan sampah (Waste Management Programme) yang dicanangkan oleh Partai Politik dan efisiensi pengelolaan sampah di Belanda. Mekanisme dasar pengelolaan sampah di Eropa, mulai dari pemilahan sampah, penggunaan teknologi terbarukan dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas daur ulang. Partai politik Belanda menentukan isu politiknya dengan menerima masukan sebagai input untuk menjadi kebijakan politik. Masyarakat Belanda sangat peduli dengan isu lingkungan termasuk pengelolaan sampah, sehingga partai politik memanfaatkannya untuk mendapatkan dukungan. Data perolehan sampah di Belanda menunjukkan adanya penurunan jumlah sampah yang tertimbun di landfill, hal ini mengindikasikan tahapan pengolahan sampah dari pemilahan, penggunaan ulang, pembakaran mendapat hasil yang baik atau terealisasi programnya. Dalam kajian regional, isu-isu sosial terkait lingkungan seperti pengelolaan sampah di Eropa dapat menjadi bahan penelitian mendalam yang dapat dieksplorasi dengan pendekatan multidisiplin dan dalam dari perspektif politik.

---

This study explores the importance of waste management in the European Union, especially in the Netherlands and the importance of the role of stakeholders in making political policies in waste management. In this study, the method used is qualitative with data sources from documents published by the European Union and the Dutch government. In this study, discussing Political Parties produce political policies aimed at meeting the needs of society based on David Easton's Political system. The findings of this study indicate that waste management in the European Union and its member countries is carried out as an effort to achieve the Sustainable Development Goals in Pongrácz's Waste Management Theory. Where there is a role for Pressure groups in influencing the commitment of Political Parties in the election. The results show that there is a program related to the environment and waste management (Waste Management Program) initiated by Political Parties and the efficiency of waste management in the Netherlands. The basic mechanism of waste management in Europe, starting from waste sorting, the use of renewable technology in waste management, and increasing recycling capacity. Dutch political parties determine their political issues by accepting input as input to become political policies. Dutch society is very concerned about environmental issues including waste management, so political parties use it to gain support. Waste collection data in the Netherlands shows a decrease in the amount of waste piled up in landfills, this indicates that the stages of waste processing from sorting, reuse, incineration have good results or the program has been realized. In regional studies, social issues related to the environment such as waste management in Europe can be the subject of in-depth research that can be explored with a multidisciplinary approach and in depth from a political perspective."

"Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik, dan menyusun strategi penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Riset ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara induktif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data primer dilakukan melalui tahapan initial coding dan theoretical coding. Hasil riset menunjukkan adanya faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik NIMBY. Faktor lingkungan paling dominan adalah kualitas air tanah, faktor sosial paling dominan adalah kepercayaan dan nilai sejarah terhadap situs yang dikeramatkan, dan faktor ekonomi paling dominan adalah harga tanah. Dari ketiga faktor, konflik NIMBY paling kuat berasosiasi dengan faktor sosial. Strategi utama penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan dialog antara Pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yaitu Desa Troketon, Desa Kalangan, dan Desa Kaligawe, dilakukan secara rutin atau berkala.

---

The land requirements for TPA encourages the Klaten District Government to use land in Troketon Village, Pedan District, but it is responded by resistence of the local community. Environmental problems are a major factor that causes conflict between the government and local communities. Based on this background, this research aims to analyze the environmental, social and economic factors that cause conflict, and develop a strategy for resolving land use conflicts for landfill waste in Troketon Village Pedan District, Klaten Regency. This study uses qualitative data analysis methods with qualitative descriptive. Primary data collection is done through interviews conducted on seven informants selected using purposive and snowball sampling. Analysis of primary data is done through initial coding and theoretical coding stages. The results of the study indicate the existence of environmental, social, and economic factors that have caused NIMBY conflicts. The most dominant environmental factor is groundwater quality, the most dominant social factor is the trust and historical value of sacred sites, and the most dominant economic factor is land prices. Related to the three factors, the NIMBY conflict is most strongly associated with social factors. The main strategies for conflict resolution land use for landfill is community participation in the form of discussions and dialogues between the Government of Klaten Regency, the village government and local village communities namely Troketon Village, Kalangan Village, and Kaligawe Village, carried out regularly."

"ABSTRAKMasalah sampah adalah masalah yang harus ditangani setiap kota di Indonesia, termasuk kota Bekasi. Salah satu strategi penanganan sampah yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah melalui kebijakan bank sampah. Penelitian ini mengkaji pengaruh tata pemerintahan kolaboratif dalam pembentukan dan keberlangsungan kebijakan bank sampah di kota Bekasi pada tahun 2015-2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain naratif-deskriptif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dari kebijakan bank sampah kota Bekasi, lahirlah Kerangka Kerja Kolaborasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, pemangku-pemangku kepentingan lain dari kelompok masyarakat sipil, warga lokal, aktivis pergerakan lingkungan lokal, dan juga perusahaan. Kerangka kerja tersebut dapat dibentuk dan memiliki keberlangsungan karena adanya siklus proses kolaboratif yang menjamin kehidupan dan pertumbuhan kerangka kerja tersebut. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tata pemerintahan kolaboratif adalah suatu mode tata pemerintahan yang tepat guna dalam membentuk dan menjaga keberlangsungan suatu kebijakan bank sampah.

---

ABSTRACTThe problem of waste is a problem that needs to be tackled by every cities in Indonesia, including the city of Bekasi. One of the strategies chosen by the Bekasi Municipal Government to tackle the waste issue is through waste-bank policy. This research studies the influence of collaborative governance towards the formation and sustainability of Bekasis waste bank policy in the years of 2015-2018. This research is a qualitative one, with narrative-descriptive design. The main findings of this research shows that the Bekasi waste bank policy gave birth to Bekasi Waste Bank Collaboration Framework that involves the Bekasi Municipal Government, and other stakeholders from civil society, local residents, local environmental movement activists, and corporations. This framework could be formed and sustained because of a collaborative process that ensures the survival and growth of the framework. Finally, we can conclude that collaborative governance is an exact mode of governance fit for forming and sustaining a waste bank policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi pengolahan sampah akhir di Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah teknologl yang digunakan dalam pengolahan sampah, aiternatif pemilihan lokasi dan besarnya biaya investasi serta kelayakan suatu proyek pembangunan tempat pengolahan sampah akhir.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriftif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sehubungan dengan penempatan lokasi, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak (staekholder) yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pegawai Pemda DKI Jakarta yang terbentuk dalam Tim Asistensi Persampah Provinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan tempat pengolahan sampah akhir (TPST teknologi incenerator skala besar), waste to energy dengan kapasitas produksi 1500 ton sampah/hari, menghabiskan biaya investasi lebih kurang sebesar Rp. 128.186.549.000,- dan dari hasil perhitungan didapat total present value selama 20 tahun sebesar Rp. 248.429.789.000,-, maka dihasilkan Net Present Value sebesar Rp. 120.243.240.000,- (bernilai positif), maka pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu teknologi incenerator skala besar (waste to energy) di Marunda Jakarta Utara, layak untuk dilaksanakan."

"Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia pada pengelolaan TPST Bantargebang, September 2015 ndash; Juli 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa PT GTJ dan PT NOEI mengalami kendala dalam proyeksi pengelolaan TPST Bantargebang. Kendala tersebut terjadi akibat tidak tercapainya breakeven point pada proses waste to energy. Konflik kepentingan muncul ketika PT GTJ dan PT NOEI menggunakan kemampuan sumber daya dalam mempengaruhi regulasi Pemprov DKI Jakarta. Konflik kepentingan menyebabkan Pemprov DKI Jakarta memutus kontrak kerja sama dengan PT GTJ dan PT NOEI.

---

This Thesis elaborated the conflict of interest between the provincial government of Jakarta with PT Godang Tua Jaya and PT Navigat Organic Energy Indonesia on the management of Bantargebang Integrated Waste Management Facility during September 2015 until July 2016. This Skripsi using qualitative methods based on primary and secondary data. PT GTJ and PT NOEI have had issues in the projection of management Bantargebang Integrated Waste Management Facility. The issues started when the breakeven point was not reached at the waste to energy process. Conflict of interest arose when PT GTJ and PT NOEI decided to use their resources to influence the regulations made by the provincial government of Jakarta, and let to the provincial government of Jakarta ending the cooperation contracts with PT GTJ and PT NOEI. "

"Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional.

---

Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level."

"Tingginya aktivitas manusia dan lajunya pembangunan fisik oleh Pemerintah akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu dampak yang dihasilkannya adalah hasil buangan dalam bentuk peningkatan jumlah sampah. Akumulasi kuantitas sampah di Kotamadya Gorontalo meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk baik disebabkan oleh tingkat kelahiran maupun oleh urbanisasi dari desa ke kota, dengan angka pertumbuhan penduduk 0,87 % per tahun. Jika permasalahan sampah ini tidak segera ditanggulangi, maka akan menimbulkan pencemaran dan akhirnya akan merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan dalam penanganan masalah kebersihan ini, karena masalah kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sang at dibutuhkan dalam pelaksanaan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah permukiman dengan kondisi jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui gerobak sampah saja. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui pola pengelolaan sampah yang dilakukan di Kotamadya Gorontalo, (2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kotamadya Gorontalo dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah permukiman, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarkat terhadap pelaksanaan program kebersihan, khususnya pengelolaan sampah permukiman. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Gorontalo di Kecamatan Kota Barat (Kelurahan Tornulabotao), Kecamatan Kota Selatan (Kelurahan Limba U - I dan Limba U - Il), dan Kecamatan Kota Utara (Kelurahan Pulubala). Pengambilan sampel dilakukan secara acak sistematis sebanyak 348 responden Kepala Keluarga. Dalam penentuan banyaknya jumlah responden pads tiap-tiap kelurahan, faktor pendidikan kepala keluarga di tiap kelurahan dijadikan acuan. Adapun variabel yang diteliti yaitu 'l variabel tidak bebas dan 7 variabel bebas. Variabel tidak bebas adalah partisipasi masyarakat dalam program kebersihan khususnya pengelolaan sampah. Sedangkan variabel babas (1) umur, (2) tingkat pendidikan, (3) pendapatan, (4) keadaan Iingkungan permukiman, (5) lamanya tinggal, (6) keberadaan halaman, serta (7) bimbingan dan penyuluhan. Untuk mendapatkan data primer di lokasi penelitian, selain wawancara dengan kepala keluarga, juga dilakukan wawancara dengan instansi terkait yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Sedangkan data yang dikumpulkan selain data primer, juga data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian. Pengolahan data primer dilakukan dengan 3 metode yaitu uji X2 (chi-square) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel babas dengan variabel tidak babas. Uji korelasi spearman (rs) untuk mengetahui keeratan hubungan antara faktor-faktor pada variabel babas dan tidak babas. Selanjutnya untuk melihat signifikansi dari korelasi spearman (rs) dilakukan uji t. Tingkat signifikansi yang dipakai adalah 1 % (0,01) dan 5 % (0,05). Sedangkan data sekunder dipakai sebagai analisis komparatif penunjang pada data primer. Dari basil penelitian terhadap 348 responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kebersihan didapatkan reaksi terhadap halaman kotor, sang at tinggi (93,4 %); reaksi melihat orang membuang sampah sembarangan, tinggi (86,2 %); keikutsertaan dalam kerja bakti, sangat tinggi (94,3 %); mendukung gagasan mengenai kebersihan, sangat tinggi (89,7 %); kehadiran rapat untuk kegiatan kebersihan, sangat tinggi (96,0 %); membersihkan saluran 1 got, sangat tinggi (92,0 %); dan membayar retribusi, sangat tinggi (93,7 %). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kebersihan di Kotamadya Gorontalo adalah sangat tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dari hasil perhitungan nilai chi-square (X2) dapat disimpulkan bahwa umur (13,391**), tingkat pendidikan (65,509**), pendapatan masyarakat (41,960**), keadaan Iingkungan permukiman (19,208**) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman di Kotamadya Gorontalo. Sedangkan lama tinggal (8,361), keberadaan halaman rumah (2,839) serta bimbingan dan penyuluhan (3,361) tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman. Dari hasil perhitungan nilai korelasi Spearman (rs) dapat disimpulkan bahwa umur (0,120*), tingkat pendidikan (0,408**), pendapatan masyarakat (0,304**) dan keadaan Iingkungan permukiman (0,208**) berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan lama tinggal (0,081), keberadaan halaman rumah (0,090) serta bimbingan dan penyuluhan (0,010) tidak berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat.

---

The intense human activity and the rapid physical development by the government will have an impact to wards the environment. One of such an impact is the augmenting quantity of solid waste. The accumulating quantity of solid waste in Gorontalo is increasing along with the growing number of population caused both by birth rate as well as by urbanisation from village to town, and ended up with a population growth rate of 0,87 percent annually. If the solid waste problem is not immediately solved, it will cause pollution and finally destroy the environment. The destroyed environment will result in a decline in environmental quality Community awareness has to .be developed in order to handle this sanitation problem, because it is not only the local government responsibility but also the community in general. Therefore, community participation is highly needed in the implementation of collecting and transporting solid waste from houses to the nearest temporary disposal site particularly in residential areas with narrow roads where only waste carts could pass.

Based on the above mentioned matter, this research was carried out : (1) to ascertain the pattern of solid waste management in Gorontalo city, (2) to comprehend the level of community participation in Gorontalo city in implementing environmental sanitation programme, especially settlement solid waste management, and (3) to recognize the factors influencing the level of community participation with regard to the implementation of the sanitation programme, especially in settlement solid waste management. This research took place in Gorontalo city, Kota Barat sub district (Tomulabotao village), Kota Selatan sub district (Limba U - I and Limba U - II village), and Kota Utara sub district (Pulubala village). The sampling technique used was systematic random sample of 348 heads of families as respondents. In determining the number of respondents in every village, the education level of every head of family in each village became the determinant factor. The variables studied include 1 dependent variable and 7 independent variables. The dependent variable is community participation in the sanitation programme especially in solid waste management. Whereas the independent variables include (1) age, (2) education level, (3) income, (4) settlement environmental condition, (5) length of stay, (6) house yard, and (7) guidance and counselling.

To obtain the primary data in the research location, apart from interview with the heads of families, an interview with the institutions concerned is also undertaken and it could support the research process. In addition to the primary data, secondary data related to this research were also collected. The processing of primary data was carried out by 3 methods, including the X2 test (chi-square test) to recognize the influence of each independent variable to the dependent variable. Spearman correlation test is done to identity the solid relation between the factors included in independent variables and dependent variable. Furthermore, t test was undertaken to notice the significance of spearman correlation. The significance level used is 1 percent (0,01) and 5 percent (0,05). Whereas the secondary data is used as the supporting comparative analysis to the primary data.

The research results of 348 respondents with regard to the level of community participation concerning the hygiene programme, showed that there is a very high reaction towards dirty yard (93,4 percent), a high reaction of seeing people throwing solid waste at will (86,2 percent), a very high participation in cooperative work (94,3 percent), a very high response in supporting hygienic ideas (89,7 percent), a very high response in attending community meetings towards the implementation of the hygiene programme (96,0 percent), a very high activity in cleansing the canals (92,0 percent) and a very high awareness in paying retribution (93,7 percent).

Therefore, it can be concluded that the communityparticipation level in implementing the hygiene programme in Gorontalo is very high. In addition there are some factors influencing the community participation level as seen from the chi square (x) test results. And it can be affirmed that age (13,391**), education level (65,509**), income (41,960**), residential environmental condition (19,208**), give impact to the community participation level in managing domestic solid waste in Gorontalo. Whereas the length of stay (8,361), house yard condition (2,839) as well as guidance and information dissemination (3,361) don't give any impact to the community participation level in managing residential solid waste.

The spearman correlation (rs) test result disclosed that age (0,120*), education level (0,408**), income (0,304**), and residential environmental condition (0,208**) have obvious correlations with the community participation level. Whereas, length of stay (0,081), house yard (0,090) as well as guidance and counselling (0,010) don't have obvious correlations with community participation."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan hidup yang sehat, sangat diperlukan kondisi lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih bisa terwujud apabila limbah dikelola dengan baik.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor,yang berperan dan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan limbah serta faktor mana diantara berbagai faktor tersebut yang kurang atau tidak berfungsi dalam menunjang keberhasilan pengelolaan limbah di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.Persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, peranserta masyarakat, retribusi limbah, tenaga pengelola limbah, sarana dan prasarana serta penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan limbah.Dari uraian tersebut, telah disusun 6 hipotesis yaitu:1. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, semakin berhasil pengelolaan limbah.2. Semakin tinggi peranserta masyarakat, semakin berhasil pengelolaan limbah.3. Semakin besar iuran atau retribusi limbah, semakin berhasil pengelolaan limbah.4. Tenaga pengelola limbah yang memadai, akan meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.5. Sarana dan prasarana yang memadai, akan meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.6. Semakin sering dilakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan, semakin berhasil pengelolaan limbah.Untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan limbah, dilakukan penelitian dengan cara membandingkan ciri-ciri atau karakteristik dari dua wilayah yaitu Kelurahan Menteng Atas yang kondisi pengelolaan limbahnya sudah cukup baik dan Kelurahan Karet Kuningan yang kondisi pengelolaan limbahnya belum baik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di kedua wilayah penelitian terdapat dua sistem kegiatan operasionil yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (meliputi pengangkutan limbah dari lokasi penainpungan sementara ke lokasi pembuangan akhir), serta kegiatan yang dilakukan oleh swadaya masyarakat (meliputi pengumpulan dan pengangkutan limbah dari rumah-rumah penduduk ke lokasi penampungan sementara).Pengelolaan limbah tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh swadaya masyarakat. Sebaliknya tanpa usaha pemerintah, pengelolaan limbah juga tidak akan berjalan karena usaha tersebut membutuhkan sarana, prasarana, tenaga dan dana yang besar.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :1. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, peranserta masyarakat yang tinggi, tersedianya tenaga pengelola limbah maupun sarana dan prasarana yang memadai, serta retribusi limbah yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah. Di samping itu, sering diadakannya penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan juga dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.2. Keenam faktor tersebut mempunyai hubungan dengan pengelolaan limbah dengan derajad sedang sampai kuat.3. Di daerah yang kondisi pengelolaan limbahnya belum baik, ke enam faktor tersebut masih belum berfungsi dengan baik dalam menunjang keberhasilan pengelolaan limbah.

---

ABSTRACT

In establishing a healthy life, a clean environment' is a necessity. A clean environment would be accomplished if the waste were managed properly. This study is implemented to identify various factors that function and affect the success of the waste management. On the other hand, this study is also intended to identify factors, which do not support or only has little contribution to the success of the waste management in Sub district Setiabudi of South Jakarta.

Community participation, the availability of waste management personnel and labors, logistic and infrastructures, community perception on environmental cleaning regulation, money contribution for waste collection and extension program on, environmental cleanness are factors influencing the success of the waste management.

Based on this explanation, six hypotheses have been established, namely:

1. The better the community perception on environmental cleaning regulation, the more successful the management of the waste.

2. The higher the community participation the more successful the management of the waste.

3. The bigger the amount of waste collection fee, the more successful the waste management.

4. The availability of the waste management personnel and labors in an appropriate number will contribute to the success of the waste management.

5. Reasonable amount of logistic and infrastructure will give support towards a successful waste management.

The more frequent the information and education on environmental cleanness is given to the community, the more successful the management of the waste.

In order to identify various factors that influence the success of the waste management, this study has compared the characteristics of two different areas namely the one that had acquire good waste management, and the area that has not had a good waste management.

The result of the study shows that there are two operational systems in those two studied areas: firstly, the system operated by the government, which covers the transportation of the waste from a dumping location to a final dumping location.

Secondly, the system that is carried but by the community themselves which covers the collection and transportation of the waste from houses to a temporary dumping location.

Without the community active participation, the waste management can not be carried out properly since the services provided by the government have not reached household level that produce those waste.

On the other hand, without the Government involvement the waste management in the housing area will not work properly since the effort needs logistic, infrastructures, manpower and a lot of funds.

Based on the result of the data analysis, it can be concluded as the followings:

1. The high community participation, the availability of personnel, logistic and infrastructures, a reasonable amount of waste collection fee, a good community perception against environmental cleaning regulation and the more frequent extension program on the matter, will increase the success of the waste management.

2. The six factors mentioned earlier have a relationship to the waste management level, from fair to strong.

3. In the area where the waste management has not been operating properly, the six factors are proved to be not functioning yet in supporting the success of the waste management."

"Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled."

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."