Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui koperasi dan cermin kesejahteraan anggotanya melalui laporan keuangan dan fungsi koperasi. Penelitian dilakukan pada satu Koperasi yang didirikan pada tahun 1961 dan jumlah anggota pada tahun 1994 berjumlah 412 anggota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif.Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa koperasi dapat melaksanakan fungsinya seperti yang dimuat dalam undang-undang perkoperasian tahun 1992 tetapi selain itu selama empat tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 laporan keuangan menujukan kurang benar dan kurang tepat. Kondisi seperti ini disebabkan ada beberapa pola perhitungan dalam Buku Besar yang tidak mengikuti prinsip akuntansi namun demikian posisi keuangan koperasi cukup baik, petunjuk ini diperoleh melalui analisa keuangan. Cermin kesejahteraan anggota ternyata tidak dapat digambarkan melalui laporan keuangan khususnya Neraca dan Sisa Hasil Usaha tetapi dapat diperoleh melalui lampiran-lampiran perhitungan sehingga pada suatu waktu dapat terjadi koperasi mengalami kerugian dan anggota mendapatkan laba. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan anggota koperasi dan koperasi dalam posisi yang sama, dimana anggota adalah pengusaha sapi perah dan koperasi memberikan fasilitas usaha ternak yang orientasinya kesejahteraan untuk anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya itu koperasi tetap harus mampu memperoteh laba agar aktivitas usaha dapat terus berjalan.Dari Penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Koperasi yang dahulu didirikan oleh para anggotanya sekarang, mampu melaksanakan fungsi koperasi bagi para anggotanya yaitu kesejahteraan."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

---

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative."