Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan dan fluktuasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah DKI Jakarta pada periode 2019–2023 menjadi fenomena fiskal yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, baik dari segi faktor penyebab maupun strategi optimalisasi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, Narasumber wawancara mendalam berasal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Akademisi. Analisis menggunakan teori strategi optimalisasi dari Machfud Sidik (2001) yang mencakup dua dimensi utama: Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak dampak pandemi Covid-19, ketidaksesuaian objek pajak, dan keterbatasan dalam proses penagihan menjadi faktor dominan dalam penurunan penerimaan. Strategi optimalisasi yang telah diterapkan meliputi pemutakhiran basis data objek pajak, digitalisasi pelayanan pajak seperti kanal pembayaran digital, serta peningkatan pengawasan dan kolaborasi lintas instansi. Meskipun begitu masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, penguatan basis data pajak, edukasi publik, serta sinergi antar stakeholder dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta.

---

The dynamics in the revenue of Land and Building Tax (PBB-P2) in the DKI Jakarta region during the 2019–2023 period has become a significant fiscal phenomenon that requires further analysis in terms of both causal factors and the optimization strategies employed. This study adopts a qualitative approach within a post- positivist paradigm. Data collection techniques include document studies and in- depth interviews with relevant stakeholders, specifically officials from the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province and academic experts. The analysis is based on the optimization strategy theory by Machfud Sidik (2001), which encompasses two main dimensions: extensification and intensification. The findings indicate that the decline in taxpayers' economic capacity due to the Covid- 19 pandemic, mismatches in taxable objects, and limitations in the collection process are dominant factors contributing to the revenue decline. Optimization strategies that have been implemented include updating the tax object database, digitizing tax services such as the use of digital payment channel, as well as enhancing supervision and cross-agency collaboration. Nevertheless, there remain areas for improvement, including strengthening the tax database, public education, and stakeholder synergy to enhance the effectiveness and efficiency of PBB-P2 revenue collection in DKI Jakarta."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penerimaan pajak potensial di Kota Depok. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah melihat tingginya penduduk migrasi masuk dan proyeksi jumlah penduduk. Skripsi ini membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok dan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok, BKD Kota Depok menemukan sejumlah hambatan berupa tingginya tingkat penunggakan atau piutang atas PBB-P2 dan kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, BKD Kota Depok melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan melalui pemutakhiran NJOP secara rutin; memperkuat proses pemungutan melalui perubahan tarif dan percepatan peraturan pelaksana yang mengatur teknis PBB-P2; meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan secara mendadak, penerapan sanksi, penerbitan STP, penerbitan Surat Teguran, serta pemasangan plang penunggakan PBB-P2; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melalui pelayanan administrasi dan pembayaran PBB-P2 secara online melalui e-PBB dan e-STTP; meningkatkan kapasitas penerimaan melalui koordinasi dengan instansi pemerintahan lain. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pemberian stimulus berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB-P2

---

.Land and building tax (PBB-P2) is one of the potential tax revenues in Depok City. This is evidenced by the high number of in-migrants and the projected population. This thesis discusses the obstacles faced in collecting land and building Tax in Depok City and efforts to optimize the revenue of land and building Tax. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The results of this study explain that in the process of collecting PBB-P2 in Depok City, the BKD found several obstacles in the form of a high level of arrears or receivables on PBB-P2 and a lack of human resources both in quality and quantity. To optimize PBB-P2 revenue, the BKD of Depok City has made intensification and extensification efforts. Intensification is carried out by expanding the revenue base through regular updating of NJOP; strengthening the collection process through tariff changes and acceleration of implementing regulations governing technical PBB-P2; improving supervision through unannounced field checks, application of sanctions, issuance of STP, issuance of Letter of Reprimand, and installation of PBB-P2 arrears signs; administrative efficiency and reducing collection costs through online PBB-P2 administration and payment services through e-PBB and e-STTP; increasing revenue capacity through coordination with other government agencies. Extensification is carried out by conducting outreach and education to the community and providing stimulus in the form of eliminating administrative sanctions for late payment of PBB-P2."

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dari Edward III. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta, hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di DKI Jakarta, serta dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari faktor-faktor implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, faktor yang paling memiliki masalah di DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 adalah sosialisasi dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah koordinasi antar instansi, karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sarana dan prasarana, serta dukungan wajib pajak PBB-P2. Faktor penghambat yang timbul adalah sumber daya manusia dan data realisasi penerimaan. Implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keuangan DKI Jakarta secara umum

---

This research discusses about the implementation of Building and Land Taxes Policy in DKI Jakarta with Edward III theory. This research aims to analyze the implementation of Building and Land Taxes in DKI Jakarta, analyze about the factors that supporting and inhibiting the implementation in DKI Jakarta, and the impact toward to regional tax revenue. The result of this research show that from the implementation factors; communication, resources, dispotition, and bureaucracy, the socialiszation and resources factor are the most problem factors. Supporting factors on that policy are coordination between institutions, DKI Jakarta’s characteristics as capitol region, infrastructure, and taxpayers support. Inhibiting factors are resources, account receivable data, and revenue realisation data. This implementation policy has positive impact for general Jakarta’s finance"

"Tesis ini membahas peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah bagi keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2009, dengan melihat terlebih dahulu efektifitas pemungutan yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah akan memperkuat stuktur keuangan daerah. Peneliti menyarankan bahwa penentuan target agar lebih memperhatikan potensi atau jumlah pajak terutang yang dimiliki, upaya pemungutan lebih aktif dilaksanakan, dan perlu kajian khusus mengenai tarif pajak.

---

The focus of this study is the role of Rural and Urban Land and Building Tax as a local tax towards the financial structure of Sidoarjo Regency in 2009, preceded by the measurement of the tax collection effectivity. This research is quantitative and qualitative descriptive interpretive. This study shows that Rural and Urban Land and Building Tax as a local tax will strengthen the Local Government Financial Structure.The researcher suggests that the target should be based on the real potency it has, the collection efforts must be more active, and there must be a special study about the tax rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji unintended consequences kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp. 1 miliar terhadap nilai properti dibawah Rp. 1 miliar. Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menganalisis data PBB dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk jenis transaksi hak baru (sertifikasi) dan transaksi jual beli (transaksi properti) selama periode 2012 s.d 2019 di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan pembebasan PBB untuk NJOP dibawah Rp. 1 miliar pada tahun 2016, semakin besar jumlah objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB dalam satu kelurahan secara signifikan berkorelasi positif dengan semakin besar jumlah objek pajak yang melakukan transaksi sertifikasi dan jual beli properti dibawah Rp. 1 miliar. Hal ini ditemukan konsisten pada kelurahan-kelurahan yang masuk dalam kategori tidak rawan banjir, namun pada kelurahan yang rawan banjir korelasi tersebut hanya signifikan untuk transaksi sertifikasi. Temuan ini mendukung dugaan adanya unintended consequences kebijakan pembebasan PBB terhadap sertifikasi dan transaksi properti bernilai dibawah Rp. 1 miliar di DKI Jakarta.

---

This study aims to examine the unintended consequences of the Land and Building Tax (PBB) exemption policy for the Tax Object Selling Value (NJOP) below Rp. 1 billion against the property value below Rp. 1 billion. By using Ordinary Least Square (OLS), this study analyzes PBB data and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) for types of new rights transactions (certification) and sale and purchase transactions (property transactions) during the period 2012 to 2019 in 267 villages in DKI Jakarta. This research found that after the implementation of PBB exemption policy for NJOP under Rp. 1 billion in 2016, the greater the number of tax objects that receive PBB exemption in one kelurahan, which is significantly positively correlated with the greater the number of tax objects conducting certification transactions and buying and selling property under Rp. 1 billion. This was found to be consistent in sub-districts that were not prone to flooding, but in sub-districts that were prone to flooding, the correlation was only significant for certification transactions. This finding supports the alleged unintended consequences of the PBB exemption policy on property certificates and transactions worth less than Rp. 1 billion in DKI Jakarta"

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."