Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 6/2021 dan PerDirjen Pajak 18/2021 untuk mengatur secara khusus penyerahan pulsa dan kartu perdana. Penelitian ini menganalisis implementasi ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan studi literatur terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan PMK 6/2021 menimbulkan ketidakpastian di kalangan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketidakjelasan aturan mengenai tingkatan distribusi dalam Pasal 4 tidak sesuai dengan praktik bisnis yang ada, mendorong pengusaha memilih status Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya untuk menghindari kewajiban pemungutan PPN. Selain itu, perbedaan ketentuan pengukuhan PKP antara UU PPN dan PMK 6/2021 menciptakan dualisme aturan yang membingungkan pengusaha. Faktor pendukung implementasi adalah ketersediaan materi edukasi untuk PMK 6/2021 dari Direktorat Jenderal Pajak, sementara faktor penghambat utama berupa ketidakpastian regulasi dan ketidakpatuhan sebagian pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penyelarasan PMK 6/2021 dengan UU PPN dan penyederhanaan tingkatan distribusi serta meningkatkan sosialisasi kepada para PKP.

---

The Ministry of Finance issued PMK 6/2021 and PerDirjen Pajak 18/2021 in 2021 to specifically regulate the delivery of credit and starter cards. This study analyzes the implementation of Value Added Tax (VAT) provisions on the delivery of phone credit and sim  cards by Next Level Distribution Providers and identifies factors that influence its implementation. This study uses a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with business actors and related literature studies. The research findings reveal that the implementation of PMK 6/2021 creates uncertainty among Taxable Entrepreneurs (PKP). The unclear rules regarding distribution levels in Article 4 are not in accordance with existing business practices, encouraging entrepreneurs to choose the status of Next Level Distribution Provider to avoid the obligation to collect VAT. In addition, the difference in the provisions for the confirmation of PKP between the VAT Law and PMK 6/2021 creates a dualism of regulations that confuse entrepreneurs. The supporting factor for implementation is the availability of educational materials for PMK 6/2021 from the Directorate General of Taxes, while the main inhibiting factors are regulatory uncertainty and non-compliance by some business actors. This study recommends aligning PMK 6/2021 with the VAT Law and simplifying distribution levels and increasing socialization to PKP."

"Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi.

---

The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek PPN atas Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia dan juga implikasi PPN atas transaksi dengan menggunakan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah penyerahan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit kepada nasabah bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN karena karakteristiknya dipersamakan seperti uang yang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diserahkan atas pemanfaatan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan serta kedudukannya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga dasar pengenaan PPN atas penyerahan tersebut adalah nilai yang seharusnya dibayar atau ditagih serta Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan tidak bisa dianggap sebagai diskon atau rabat atas suatu penyerahan yang menjadi pengurang dasar pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pertambahan nilai yang berlaku.

---

This study aims to analyze the determination of the object of VAT on the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia and the implications of VAT on transactions using the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia. This study used a qualitative research method with data collection techniques in the form of field studies in the form of in-depth interviews and literature study in the form of books, journals, theses, and related laws and regulations. The result of this research is that the Customer Loyalty and Rewards Programs on a credit card are not considered as VAT Taxable Goods because its characteristics are resembled as a money which is a valid exchange devices and payment methods in Indonesia. VAT is imposed on goods and/or services supplied for redeeming the Customer Loyalty and Rewards Program and its position as a valid exchange devices and payment methods in Indonesia so that the basis for imposing VAT on said supply is the value that should be paid or billed to the customer and the Customer Loyalty and Rewards Program can’t be considered as a discount or rebate on a delivery which is a deduction from the basis for imposing VAT in accordance with the provisions of the applicable value added tax regulations."

"Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar.

---

The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.

---

The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple Within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less Well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"