Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Amandemen Konstitusi 2019 hingga mengesahkan kebijakan “Gender Parity in Everything” di Meksiko pada periode 2014–2019. Penelitian ini menggunakan kerangka Feminist Policy Analysis dari McPhail (2003), dengan fokus pada dimensi power analysis. Dalam konteks studi kasus yang diangkat pada skripsi ini, analisis kekuasaan dilakukan dengan melihat relasi dan interaksi antara koalisi perempuan lintas partai, pemimpin sejumlah partai politik, serta lembaga penyelenggara pemilu (INE) dan peradilan pemilu (TEPJF). Semua pihak tersebut berperan dalam mendorong dikeluarkannya kebijakan “Gender Parity in Everything” dalam amandemen konstitusi Meksiko di tahun 2019. Sesuai dengan kerangka McPhail, gender dipahami sebagai sistem kekuasaan yang tidak hanya membentuk hasil kebijakan, tetapi juga menjadi kekuatan yang memengaruhi proses pembuatannya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aktor perempuan bernegosiasi dalam sistem kekuasaan yang patriarkis, berupaya mendefinisikan ulang makna kekuasaan dari “power over” menjadi “power for”, serta mendorong pembagian kuasa yang bersifat win-win. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan “gender parity” tersebut lahir melalui pergeseran dan restrukturisasi kekuasaan yang melibatkan aliansi strategis lintas aktor, sebagai upaya redistribusi kuasa menuju sistem yang lebih adil bagi perempuan.

---

This study aims to analyze the 2019 Constitutional Amendment that led to the enactment of the “Gender Parity in Everything” policy in Mexico during the 2014–2019 period. This research employs McPhail’s (2003) Feminist Policy Analysis framework, with a focus on the dimension of power analysis. In the context of the case study presented in this thesis, the power analysis is conducted by examining the relations and interactions among cross-party women’s coalitions, leaders of several political parties, as well as electoral institutions (INE) and the electoral judiciary (TEPJF). All of these actors played a role in promoting the issuance of the “Gender Parity in Everything” policy through the 2019 amendment of Mexico’s constitution. In accordance with McPhail’s framework, gender is understood as a system of power that not only shapes policy outcomes but also constitutes a force that influences the policymaking process. This study explores how women actors negotiate within a patriarchal power system, attempt to redefine the meaning of power from “power over” to “power for,” and advocate for a win-win distribution of power. The findings indicate that the “gender parity” policy emerged through shifts and restructuring of power involving strategic alliances among actors, as an effort to redistribute power toward a more equitable system for women."

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power.

---

Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power.

---

Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika politik dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian di DPR RI periode 2014-2019. Teori Kebijakan Publik dari William Dunn digunakan untuk menganalisa masalah perumusan RUU Perkoperasian setelah UU Koperasi No. 17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan undang-undang untuk mengatur tentang koperasi. Namun DPR 2014-2019 akhirnya tidak berhasil mengesahkan RUU Perkoperasian karena ada penolakan dari fraksi-fraksi DPR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan penelusuran data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah pada tahapan perumusan RUU Perkoperasian 2014-2019, terdapat pertarungan kepentingan politik antar fraksi di Komisi VI DPR RI, khususnya oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan substansi materi tentang Dekopin dan sumber pembiayaannya dan Fraksi PDIP yang menolak substansi tersebut dicantumkan di dalam RUU Perkoperasian. Penolakan RUU Perkoperasian selain berasal dari dalam fraksi, juga ada penolakan dari elemen non pemerintah seperti praktisi, pakar, akademisi koperasi dan organisasi masyarakat sipil. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada perumusan RUU Perkoperasian walau berupaya mengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena sudah tidak dianggap sesuai dengan aktivitas perkoperasian saat ini, terdapat kepentingan secara pragmatis oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan Dekopin beserta sumber pembiayaannya yang berasal dari negara. Namun, terdapat penolakan terkait substansi materi tersebut di dalam RUU Perkoperasian oleh Fraksi PDIP, pelaku perkoperasian dan organisasi masyarakat sipil sehingga RUU Perkoperasian batal disahkan pada periode 2014-2019.

---

This study discusses the political dynamics in the process of formulating the Cooperative Law in the DPR RI for the 2014-2019 period. Public Policy Theory from William Dunn is used to analyze the problem of the formulation of the Cooperative Bill after the Cooperative Law no. 17 of 2012 was canceled by the Constitutional Court so that a law is needed to regulate cooperatives. However, the 2014-2019 DPR finally failed to ratify the Cooperative Bill because there was a rejection from the DPR factions. This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely in-depth interviews and secondary data searches. The findings of this study are that at the stage of formulating the 2014-2019 Cooperative Bill, there was a battle of political interests between factions in Commission VI DPR RI, especially by the Golkar Party faction who fought for the substance of the material regarding Dekopin and its funding sources and the PDIP faction which rejected the substance being included in the Cooperative Bill. The rejection of the Cooperative Bill, apart from coming from within the faction, was also rejected by non-government elements such as practitioners, experts, cooperative academics and civil society organizations. The conclusion of this research is in the formulation of the Cooperative Bill even though it seeks to replace Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives because they are no longer considered in accordance with current cooperative activities, there is a pragmatic interest by the Golkar Party faction that fights for Dekopin and its funding sources originating from the state. However, there was a rejection regarding the substance of the material in the Cooperative Bill by the PDIP faction, cooperative actors and civil society organizations so that the Cooperative Bill was canceled for the 2014-2019 period."

"Dari hasil estimasi didapatkan bahwa elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014-2019. Penelitian ini mencoba mencari pengaruh elektrifikasi terhadap produktivitas. Data yang digunakan adalah data panel pada level kabupaten dan kota dalam rentan waktu 2014-2019. Pada penelitian ini produktivitas didekatkan dengan PDRB per kapita. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014-2019 secara nasional, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan. Adanya elektrifikasi dapat menunjang produktivitas, seperti penerangan, penggunaan mesin yang lebih efisien, peralatan rumah tangga, dan ICT atau komunikasi. Sehingga perlu dilakukan pemenuhan elektrifikasi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita.

---

This study aims the effect of electrification on productivity. We used data panel on kabupaten dan kota level with 2014-2019 period. In this study, productivity defined as GDRB per capita.estimation result shows that the electrification ratio has a positive and significant effect to GDRP per capita on 2014-2019 nationally, in Sumatera island, and Kalimantan island. The presence of electrification can support productivity, such as lightning, use of mahines more efficiently, home appliance, and ICT or communication. Therefore, electrification should be fulfilled in Indonesia to increase GDRP per capita growth."

"Penelitian ini menganalisis peran debt financing dan corporate governance terhadap earning management pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh debt financing dan corporate governance terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel purposive sampling serta menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu absolute value of abnormal accruals sebagai variabel dependen, leverage, komisaris independen, dan board size sebagai variabel independen, serta variabel kontrol yang terdiri dari firm size, return on asset (ROA), growth, dan firm age. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 380 perusahan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2019 dengan jumlah observasi sebanyak 2180 observasi. Hasil pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan yang positif antara debt financing terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan yang diproksikan melalui tingkat leverage, serta adanya pengaruh signifikan yang positif antara corporate governance terhadap praktik earning management pada suatu perusahaan yang diproksikan melalui komisaris independen dan board size.

---

This research analyzes the role of debt financing and corporate governance on earning management in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2014-2019. The aim of this research is to investigate the influence of debt financing and corporate governance on earning management practices in a company. This research uses a quantitative approach with purposive sampling and employs a multiple regression panel data statistical model. The variables used in this research are the absolute value of abnormal accruals as the dependent variable, leverage, independent commissioner, and board size as the independent variables, and control variables comprising of firm size, return on asset (ROA), growth, and firm age. The data used in this research is financial and annual reports of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2014-2019. The sample used in this research consists of 380 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2014-2019 with a total of 2180 observations. The results of this research show a significant positive effect of debt financing on earning management practices in a company proxied through leverage level, and a significant positive effect of corporate governance on earning management practices in a company proxied through independent commissioner and board size."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ini membahas mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi dan akibat hukum yang mungkin timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah adanya kesalahan baik dari pihak koperasi maupun Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan tidak diperolehnya pengesahan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Selain itu, hasil penelitian ini menjelaskan akibat hukum terhadap koperasi yang tidak memperoleh pengesahan Menteri seperti eksistensi badan hukum koperasi tersebut, permohonan izin usaha, dan permohonan fasilitas kredit.

---

Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives stipulates that any changes to the articles of association of cooperatives that contain changes in business fields must be approved by the Minister through the Legal Entity Administration System (SABH). In practice, the ignorance of the cooperatives and the notary's inaccuracy regarding these provisions resulted in one of the cooperatives in Bogor Regency not being approved by the Minister for changes to its articles of association, even though the changes to the budget included changes in business fields. This research discusses the mechanism for changing the articles of association of cooperatives after the enactment of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 14 of 2019 concerning Legalization of Cooperatives and the legal consequences that may arise as a result of non-compliance with the provisions of Article 16. The research method used is normative research with a prescriptive research type and uses secondary data sources. The results of the research in this thesis are that there was an error on the part of both the cooperative and the Notary in the process of amending the articles of association which resulted in not obtaining Ministerial approval as stipulated in Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives. In addition, the results of this study explain the legal consequences for cooperatives that do not obtain approval from the Minister, such as the existence of the cooperative's legal entity, applications for business licenses, and applications for credit facilities.

"

"Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan berbagai tantangan salah satunya adalah peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan yang berakibat tingginya beban biaya pelayanan kesehatan. Tren persalinan dengan metode bedah caesar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan menyusun suatu usulan kebijakan untuk pengendalian utilisasi tindakan bedah caesar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian adalah analitik dengan mixed method melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, analisis kebijakan menggunakan Eugene Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins. Penelitian kuantitif melalui analisis data rekam medis tahun 2019 pada pasien bedah caesar di tiga rumah sakit dengan aspek bisnis yang berbeda di Provinsi Jakarta. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi persalinan caesar dibanding normal di RSSP Y 99,3% di RSSK Z 63,66%, dan di RSUD X 13,42%. Tidak terdapat perbedaan karakteristik sosial dan karakteristik medis pasien bedah caesar di ketiga rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan upaya pengendalian utilisasi operasi bedah caesar di ketiga rumah sakit. Bekas SC 1x memiliki persentase tertinggi sebagai indikasi SC dengan persentase 41,67% di RSUD X, di RSSK Z 39,48% dan di RSSP Y 24,11%. Terdapat hubungan antara usia, adanya komplikasi dalam kehamilan, malposisi janin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dengan metode persalinan ibu secara caesar. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan belum terdapat metode/tools khusus untuk pengendalian utilisasi caesar. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins terdapat skenario/alternatif kebijakan pengendalian utilisasi bedah caesar diantaranya penyusunan program promotive preventif yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terkait (seperti: Kebidanan Kandungan, Penyakit Dalam, Gizi, Penyakit Jantung) dengan sasaran wanita usia subur yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, yang khususnya berfokus untuk meminimalisir adanya penyulit kehamilan seperti: Hipertensi, Diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung. Hal ini penting dalam upaya menekan penyulit kehamilan yang dapat berpotensi meningkatkan angka utiliasi bedah caesar.

---

The implementation of the National Health Insurance Program faces various challenges, one of which is the increase in the utilization of health services which results in high health service costs. The trend of childbirth by Caesarean section method has increased every year. This dissertation aims to analyze the policy and prepare a policy proposal for controlling the utilization of Caesarean section procedures in the implementation of the National Health Insurance program. The type of research is analytical with a mixed method through quantitative and qualitative data analysis, policy analysis using Eugene Bardach's eightfold framework modified by Collins. Quantitative research through analysis of medical record data in 2019 on caesarean section patients in three hospitals with different business aspects in Jakarta Province. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with stakeholders. The results showed that the proportion of caesarean deliveries compared to normal in RSSP Y was 99.3% in RSSK Z 63.66%, and in RSUD X 13.42%. There were no differences in the social characteristics and medical characteristics of caesarean section patients in the three hospitals. There were no differences in efforts to control the utilization of caesarean section operations in the three hospitals. Former 1x CS has the highest percentage as an indication for CS with a percentage of 41.67% in RSUD X, in RSSK Z 39.48% and in RSSP Y 24.11%. There is a significant influence between age, complications in pregnancy, fetal malposition, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, and the method of maternal delivery by caesarean section. The results of qualitative research indicate that there are no specific methods/tools for controlling caesarean section utilization. Based on policy analysis using Bardach's eightfold framework modified by Collins, there are scenarios/alternative policies for controlling caesarean section utilization including the preparation of promotive preventive programs involving related professional organizations (such as: Obstetrics and Gynecology, Internal Medicine, Nutrition, Heart Disease) targeting women of childbearing age who are planning pregnancy and pregnant women, which specifically focus on minimizing pregnancy complications such as: Hypertension, Diabetes mellitus, obesity, heart disease. This is important in an effort to reduce pregnancy complications that can potentially increase the rate of caesarean section utilization."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global.

---

This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade."