Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji representasi politik yang dibangun oleh H. Bambang Santoso (UBS) sebagai satu-satunya calon Muslim yang terpilih menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Bali dalam Pemilu 2019. Kemenangan ini penting karena terjadi di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sementara umat Islam merupakan kelompok dengan jumlah pemeluk yang lebih sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah keterwakilan UBS hanya bersifat deskriptif berdasarkan identitas, atau juga mencerminkan bentuk representasi substantif yang memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian literatur, dengan teknik purposive sampling dan juga snowball sampling, adapun untuk validasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pemilu (ex-ante), UBS membangun citra dan dukungan melalui jaringan organisasi keislaman dan pendekatan berbasis komunitas. Setelah terpilih (ex-post), ia tetap aktif dalam advokasi sosial, keagamaan, dan membangun kerukunan umat beragama. Meskipun DPD memiliki keterbatasan legitimasi dalam proses legislasi, peran simbolik dan moral UBS digunakan untuk menyuarakan aspirasi komunitasnya.

---

This study explores the political representation built by Haji Bambang  Santoso (UBS), the only Muslim candidate elected to the Regional Representative Council (DPD RI) from Bali Province in the 2019 general election. His victory is significant given Bali’s Hindu-majority population, while Muslims form a smaller religious community. The study seeks to determine whether his representation was purely descriptive based on identity or also substantive, actively advocating for the interests of the Muslim population in Bali. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, documentation, and literature analysis. Informants were selected using purposive sampling, and snowball sampling, triangulation was applied to ensure data validity. The findings reveal that before the election (ex-ante), UBS gained support through religious networks and his image as a moderate Islamic figure. After the election (ex-post), he engaged in community advocacy and interfaith efforts, despite the DPD's limited legislative power. His symbolic and moral authority allowed him to express and defend the concerns of the Muslim community in public forums. "

"Kemenangan perempuan atas seluruh kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019 merupakan fenomena baru dalam sejarah masyarakat Sumsel. Ini merupakan anomali di tengah budaya patriarki yang masih melekat di Sumsel, perempuan bisa menguasai kursi DPD daerah Sumsel. Terlebih, mereka semua merupakan wajah baru dan tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui iklim politik perempuan di Sumsel, dengan mencari tahu faktor apa yang mendukung kemenangan keempat anggota perempuan DPD terpilih Sumsel tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Teori Modal Politik dari Piere Bordeu (1986) untuk mengetahui modal yang dimiliki kandidat DPD RI terpilih daerah Sumsel. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap strategi pemasaran politik keempat kandidat tersebut dengan Teori Pemasaran Politik Lees-Marshment (2001). Penelitian ini menganalisa peningkatan peran gender dalam kehidupan sosial politik di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan kemenangan perempuan di DPD RI daerah Sumsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan meritrokasi atau keluarga dengan pejabat daerah dan partai politik masih menjadi modal terbesar perempuan bisa memenangkan suara legislatif. Dalam hal pemasaran politik, strategi Market Oriented Party (MOP) terbukti menghasilkan suara terbanyak dalam kandidasi ini. Isu kesejahteraan perempuan, rumah tangga, kesehatan dan anak menjadi narasi andalan yang mereka sampaikan saat berkampanye. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di kursi legislatif di Sumsel meliputi kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan, meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan dan jumlah perempuan yang menempuh pendididikan tinggi, serta budaya yang semakin moderat. Sehingga, faktor yang berkontribusi atas kemenangan perempuan di kursi DPD Sumsel adalah modal politik yang kuat dengan pejabat daerah atau partai politik, menggunakan strategi pemasaran politik yang tepat, serta adanya peningkatan peran gender dalam. kehidupan sosial politik dan berkembangnya budaya moderat.

---

The victory of women overall seats in the Regional Representative Council (DPD) of the Province of South Sumatra (Sumsel) 2019 is a new phenomenon in the history. This is an anomaly in the midst of the patriarchal culture that is still attached to South Sumatra, women can dominate the DPD seats in the South Sumatra region. Moreover, they were all new faces and had no previous political experience. The research aims to examine the political climate in Sumsel during the 2019 general elections, in particular the elected of the four female members of the DPD in Sumsel. This work uses the Political Capital Theory from Piere Bordeu to see the strengths of the elected DPD candidates in the Sumsel region. This study also reveals political marketing strategies that use Lees- Marshment's political marketing theory. This study examines the increasing gender roles in social and political life in Sumsel. This research uses a case study to explain the women's victory over the DPD in the South Sumatran area. The results of this study suggest that the relationship between meritrocracy or family with regional officials and political parties is the biggest force for women who can win legislative. In terms of political marketing, the Market Oriented Party (MOP) strategy proved to produce the highest number of voters in this candidacy. This research also determine factors that also affect the number of women elected to legislative seats in Sumsel are the 30 percent quota policy for women, the number of women workers and adult females who get high education, also an increasingly moderate culture. So, the factors that contributed to the victory of women in DPD seats in the South of Sumatra were political capital of political officials or political parties, using the correct political marketing strategy, increasing gender roles in socio-political life and growing moderation of culture"

"Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor yang menggunakan konektivitas kampanye dengan pola komunikasi top down dan bottom up kepada konsstituen dan masyarakat di dapilnya masing-masing, serta strategi komunikasi politik yang digunakan meliputi : program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi. Penelitian ini mengadaptasi teori komunikasi politik Pippa Norris (2001), dengan kerangka penjelasan dari Stromback dan Kiousis (2012) dan Robinson (2011) untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konektivitas kampanye yag dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Bogor dengan pola komunikasi top down dan bottom up mengarah pada sustainable role yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Serta strategi komunikasi politik yang digunakan dan dirumuskan Partai Golkar di Kabupaten Bogor yang meliputi program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi diwujudkan dengan melakukan pranata kelembagaan untuk menyukseskan konsolidasi dan penguatan sistem struktural Partai Golkar dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu legisltaif 2019 di Kabupaten Bogor.

---

This study analyzes the political communication strategy of the DPD Golkar Party in Bogor Regency in the 2019 Legislative Election in Bogor Regency which uses campaign connectivity with top down and bottom up communication patterns to constituents and the people in their respective electoral districts, as well as the political communication strategies used include: party programs , communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions. This research adapts Pippa Norris' political communication theory (2001), with the explanatory framework from Stromback and Kiousis (2012) and Robinson (2011) to analyze the political communication strategy carried out by the Golkar Party DPD Bogor Regency in the 2019 legislative elections in Bogor Regency. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews supplemented by secondary data. The findings in this study show that the campaign connectivity carried out by the Golkar Party in Bogor Regency with top-down and bottom-up communication patterns leads to a sustainable role that places more emphasis on the long-term sustainability of party political communication. As well as the political communication strategy used and formulated by the Golkar Party in Bogor Regency which includes party programs, communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions realized by carrying out institutional institutions to succeed in consolidating and strengthening the structural system Golkar Party and formed the Election Winning Board to increase the party's vote acquisition in the 2019 legislative elections in Bogor Regency."

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."

"Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu perolehan suara 19,33%. Keberhasilah PDIP di Pemilu 2019 ini juga menjadikannya sebagai partai pertama yang berhasil memenangkan pemilu secara berturut-turut di era Post-Soeharto. Kemenangan di Pemilu 2019 ini dicapai ditengah semakin banyaknya partai beraliran nasionalis seperti PDIP yang ikut pemilu. Dalam konteks latar demikianlah selanjutnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa PDIP kembali memenangkan Pemilu 2019.Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisasi partai dan teori marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan narasumber internal partai serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset, dan kinerja partai yang menjadi objek kajian.Temua studi ini ni menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menujukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masayarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal patai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019.Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi, kemampuan partai memanfaatkan dimanima eksternal partai yang berkaitan dengan poistioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peranan besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu.

---

This study was motivated by the success of the PDIP in winning the election vote of 19.33%. The success of the PDIP in the 2019 Election also made it the first party to succeed in winning consecutive elections in the Post-Suharto era. This victory in the 2019 Election was achieved amid an increasing number of nationalist parties such as the PDIP which participated in the election. In the context of this setting, this research was then carried out. This research will look for answers to why PDIP won the 2019 Election again.

In conducting the analysis, this study will use the theory of party institutionalization and political marketing theory. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data through in-depth interviews with internal party sources and studies of secondary data derived from various references such as books, party documents, and searches for sites that contain research results, and party performance. become the object of study.

This study shows that the victory of PDIP in the 2019 Election is a combination of the factors of party institutionalization and ability to respond to the party's external dynamics. Judging from the institutionalization of the party, several aspects show the level of institutionalization of PDIP is relatively good, such as aspects of rooting in the community and organization. This relatively good level of institutionalization has become an important internal capital for Patai in contesting the 2019 Election. Meanwhile, from the external aspect PDIP has successfully utilized external dynamics such as political positioning, Jokowi's character, appropriate political marketing strategies, internal problems affecting competitors and also campaign issues in the 2019 Election.

Theoretical implications show that a good level of institutionalization is an important factor in party electoral performance. The success of managing institutionalization is an important capital for the party to win the election. In addition to institutionalization, the ability of the party to utilize external parties in relation to policy, political marketing, figures and issues also proved to provide a major role in the victory of political parties in the elections."

"Keterlibatan selebritis dalam perpolitikan menjadi sebuah tren baru dalam perpolitikan Indonesia. Arzeti Bilbina yang sebelumnya seorang model dan selebriti mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif dari PKB pada Pemilu 2019, dan berhasil memenangkan satu kursi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo). Keberhasilan Arzeti Bilbina tersebut berkaitan dengan kampanye poliik yang dilakukan dan pemanfaatan modal sosial untuk meraih suara masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Kampanye Politik dan konsep modal sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan metode kualitatif yang dilakukan secara induktif, maka penelitian bergerak dari data yang ada di lapangan terlebih dahulu kemudian memakai sejumlah studi literatur untuk memperkaya hasil temuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik emotional appeal memiliki signifikansi dibandingkan teknik lain dalam Pemilihan Legislatif 2019. Tidak hanya itu, Pemanfaatan modal sosial seperti jaringan, norma sosial dan kepercayaan (trust) yang dimiliki Arzeti Bilbina membantu dalam meraih suara yang dibutuhkan.

---

The involvement of celebrities in politics has become a new trend in Indonesian politics. Arzeti Bilbina, who was previously a model and celebrity, nominated herself as a Legislative Member from PKB in the 2019 elections, and managed to win one seat from the Electoral District of East Java I (Surabaya and Sidoarjo). The success of Arzeti Bilbina is related to the political campaigns being carried out and the use of social capital to gain people's votes. This study uses the theory of political campaigns and the concept of social capital. The research method used is qualitative. With a qualitative method that is carried out inductively, the research moves from existing data in the field first and then uses a number of literature studies to enrich the findings. The findings from this study show that the emotional appeal technique has significance compared to other techniques in the 2019 Legislative Elections. Not only that, the use of social capital such as networks, social norms and trust owned by Arzeti Bilbina helps in getting the votes needed

"

"Tesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings."

"Tulisan ini membahas mengenai pengaruh sosok Narendra Modi terhadap kemenangan yang diraih oleh Bharatiya Janata Party pada Pemilihan Umum Lok Sabha 2019. Narendra Modi telah muncul menjadi sebagai sosok yang berpengaruh di India sejak pelaksanaan Pemilu 2014, ketika untuk pertama kalinya Modi terjun dalam politik tingkat Nasional dan mampu membawa BJP menjadi pemenang, dan menjadi Perdana Menteri. Kemenangan BJP bersama Modi kembali terulang pada pemilu 2019 dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen Lok Sabha. Argumentasi penulis ialah bahwa kemenangan BJP pada 2019 ini merupakan pengaruh dari sosok Narendra Modi sebagai kandidat dari BJP. Penulis menggunakan teori dari Pierre Bourdieu yakni Capital Theory untuk memaparkan mengenai berbagai jenis modal yang dimiliki oleh sosok Narendra Modi dalam mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat India pada Pemilu 2019.

---

This research explain the influence of Narendra Modi's figure on the victory achieved by the Bharatiya Janata Party at the 2019 Lok Sabha General Election. Narendra Modi has emerged as an influential figure in India since 2014 Indian General Election, when for the first time Modi entered national-level politics and able to bring BJP to be the winner, and become the Prime Minister. The BJP victory with Modi was repeated in the 2019 elections with an increase in the number of seats in the Lok Sabha Parliament. The author's argument is that the BJP's victory in 2019 is happened because the influence of Narendra Modi's figure as a candidate for the BJP. The author uses the theory from Pierre Bourdieu, namely Capital Theory, to explain the various types of capital owned by Narendra Modi in influencing the preferences of Indian voters in the 2019 Election."

"Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu.

---

The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity."

"Partai Politik XYZ mengalami perombakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis. Studi ini bertujuan untuk merancang strategy map dan balanced scorecard untuk strategi pemenangan pemilu tahun 2019 di Partai Politik XYZ DPD DKI Jakarta. Hasil studi kasus menunjukkan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi Partai Politik XYZ DPD DKI Jakarta. Studi ini juga menganalisis faktor penentu keberhasilan bagi Partai Politik XYZ DPD DKI Jakarta. Hasil kedua analisis tersebut dipergunakan untuk merancang strategy map dan balanced scorecard pemenangan pemilu tahun 2019 Partai Politik XYZ DPD DKI Jakarta.

---

This Political Party XYZ experienced reforms at both the central and provincial levels to realize the achivement of strategic objectives. This study aims to design strategy map and balanced scorecard for the winning of the general election in 2019 for Political Party XYZ DPD DKI Jakarta. Results of case studies on Political Party XYZ DKI Jakarta show some strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the Political Party XYZ DPD DKI Jakarta. The study also analyzed the key success factor for Political Party XYZ DPD DKI Jakarta. The result of both analyzes used to design strategy map and balanced scorecard for 2019 general election-winning strategy Political Party XYZ DPD DKI Jakarta."