Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transformasi ekonomi Korea Selatan, atau "Miracle on the Han River," sering dijadikan model pembangunan yang bertumpu pada industrialisasi ekspor, namun studi akademis cenderung terlalu berfokus pada peran negara (state-centric) dan mengabaikan dinamika kekuasaan serta peran strategis Chaebol sebagai aktor aktif. Tinjauan literatur ini bertujuan mengoreksi pandangan tersebut dengan menganalisis evolusi Chaebol, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai arsitek aktif dalam membentuk daya saing global Korea. Melalui analisis literatur ekstensif terhadap 83 sumber (Scopus dan Non-Scopus, termasuk literatur berbahasa Korea) yang dipetakan ke dalam empat fase historis (1945-2020), terlihat menunjukkan evolusi peran mereka. Chaebol bermula sebagai mitra strategis negara yang dibentuk dari aset kolonial, lalu bertransformasi menjadi mesin utama industrialisasi di bawah rezim Park Chung-Hee. Memasuki era liberalisasi, otonomi mereka menguat signifikan, di mana strategi internasionalisasi yang agresif turut berkontribusi pada Krisis Finansial Asia 1997. Pasca-krisis, Chaebol berhasil melakukan restrukturisasi dan bangkit sebagai raksasa teknologi global. Kendati demikian, dominasi mereka bukannya tanpa kritik; isu konsentrasi ekonomi, minimnya penciptaan lapangan kerja, dan dampak sosial-ekologis menjadi sorotan. Dengan demikian, studi ini menyajikan pemahaman yang lebih dinamis mengenai relasi negara-bisnis, menggarisbawahi peran sentral Chaebol dalam transformasi perdagangan Korea, dan menyiratkan urgensi kerangka regulasi adaptif untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan keadilan sosial yang berkelanjutan.

---

South Korea's economic transformation, the "Miracle on the Han River," is often presented as a development model founded on export-oriented industrialization. However, academic studies tend to adopt a state-centric perspective, overlooking the power dynamics and strategic agency of the Chaebol as active actors. This literature review aims to challenge this view by analyzing the evolution of the Chaebol, not merely as policy implementers, but as active architects in shaping Korea's global competitiveness. Through an extensive analysis of 83 sources (both Scopus and non-Scopus, including Korean-language literature) mapped across four historical phases (1945-2020), their evolving role is clearly demonstrated. The Chaebol began as strategic partners of the state, formed from colonial assets, before transforming into the primary engines of industrialization under the Park Chung-Hee regime. During the subsequent era of liberalization, their autonomy grew significantly, with their aggressive internationalization strategies contributing to the 1997 Asian Financial Crisis. Post-crisis, the Chaebol successfully restructured and emerged as global technology giants. Nevertheless, their dominance is not without criticism, as issues of economic concentration, limited job creation, and adverse socio-ecological impacts have come under scrutiny. Thus, this study offers a more dynamic understanding of state-business relations, highlighting the central role of the Chaebol in Korea's trade transformation and implying the urgent need for an adaptive regulatory framework to balance economic growth with sustainable social equity."

"Korea Selatan mengalami kehilangan yang sangat besar setelah mengalami Perang Korea. Perekonomian Korea Selatan menjadi buruk setelah terjadinya kejadian besar ini. Salah satu Presiden Korea Selatan Park Chung Hee membuat Rencana Pembangunan 5 tahun untuk membangkitkan perekonomian. Pada rencana pembangunan 5 tahun pertama Park Chung Hee mencetuskan Industrialisasi berorientasi ekspor. Dalam mengembangkan industri dibutuhkan orang-orang penting untuk menjalankan industri. Penulis akan berfokus pada Peran Chaebol dan Buruh pada industri Korea Selatan tahun 1962-1967. Penelitan ini menggunakan pendekatan diakronis. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa adanya Chaebol dan buruh membuat industri Korea Selatan berkembang sangat pesat.

---

South Korea suffered a huge loss after experiencing the Korean War. The economy of South Korea was bad after this big incident. One of South Koreas President Park Chung Hee made a 5-year Development Plan to revive the economy. In the first 5-year development plan, Park Chung Hee sparked export-oriented industrialization. In developing industry, it takes important people to run the industry. The author will focus on Chaebol and Labor Roles in the South Korean industry from 1962-1967. This research uses a diachronic approach. After conducting research, it was found that the existence of Chaebol and laborers made the South Korean industry grow very rapidly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa.

---

This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media."

"Industri film Korea Selatan telah berkembang pesat sejak 1990-an setelah melewati sejarah panjang dalam ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta korupsi pemerintah. Chaebol yang dikenal sebagai kelompok konglomerat besar di Korea diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian bangsa sebagai prioritas tertinggi. Penelitian ini mengangkat peran Chaebol pada sisi lain, yakni dunia perfilman di Korea tahun 1990-an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dengan menggunakan studi pustaka, dari buku, jurnal, situs-situs internet, dan lainnya. Penelitian ini memaparkan bahwa keterlibatan chaebol sebagai pemain lama dalam bisnis berhasil menjadi agent yang memainkan peran besar dalam membangkitkan industri film Korea Selatan. Chaebol memperkenalkan inovasi baru dengan menggunakan metode bisnis modern terintegrasi secara vertikal yang digunakan oleh Hollywood. Melalui integrasi vertikal, chaebol sebagai investor utama terlibat dalam seluruh proses film termasuk pembiayaan, pra-produksi, produksi, pascaproduksi, distribusi, penayangan, hingga pemasaran. Implikasi sistem integrasi vertikal dalam mewujudkan pertumbuhan industri film Korea dilakukan dengan dukungan modal dari chaebol yang berpartisipasi dalam industri film.

---

South Korea's film industry has proliferated since the 1990s after a long history of political and economic instability and government corruption. Chaebol, which is known as a family-owned large conglomerate in Korea, is expected to play a role in developing the nation's economy as the highest priority. This study explores the role of chaebol on the other side, namely in the film industry in Korea in the 1990s. This study uses a descriptive-analytical research method using literature studies, from books, journals, internet sites, and others. This study explains that the involvement of chaebol as incumbents in the business has succeeded in becoming agents who play a big role in revitalizing the South Korean film industry. Chaebol introduces innovations using the modern vertically integrated business methods used by Hollywood. Through vertical integration, chaebol, the main investors, are involved in the entire film process, including financing, pre-production, production, post-production, distribution, screening, and marketing. The implication of the vertical integration system in realizing the growth of the Korean film industry is carried out with capital support from chaebol who participate in the film industry."

"Tesis ini membahas kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kerangka perjanjian kerjasama ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor utama yang mendorong Korea Selatan melakukan FTA dengan ASEAN, adalah  faktor kondisi domestik dan kondisi perekonomian internasional. Kondisi domestikyaitu kebutuhan Korsel akan pasar ASEAN, Korea Selatan memiliki produk-produk unggulan, dan potensi meningkatkan keuntungan dalam sektor jasa dan investasi. Kondisi Internasional juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Dalam hal ini peningkatan kerjasama FTA di lingkungan global dan regional.

---

This thesis discusses the interests of South Korea in the ASEAN framework agreement on ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). This thesis based on qualitative research methods with descriptive analytical approach. The results of this study is to indicate the main factors that pushed South Korea make a FTA agreement with ASEAN, are domestic factor and international economic conditions. The domestic conditions is when South Korea's need in the ASEAN market, South Korea has kinds of superior products, and has potential to increased profits and investment in the services sector. International conditions also become a factor that taken into account. In this case FTA increased the cooperation in the linkage global and regional."

"ABSTRAKDalam tesis ini membahas strategi kompetitf yang dilakukan pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam menjual dan mempromosikan industri kreatif mereka secara global, khususnya di pasar Asia Tenggara. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni, menganalisis strategi kompetisi bisnis Jepang dan Korea yang dilakukan kedua pemerintah di wilayah Asia Tenggara. Untuk melihat strategi kompetisi yang dilakukan kedua negara, penelitian ini menganalisis keunggulan kompetitif dari produk-produk budaya dan konten Jepang dan Korea Selatan dalam balutan istilah industri kreatif. Kemudian, demi menganalisis strategi kompetisi yang dilakukan pemerintah, penelitian ini juga memetakan industri kreatif Jepang dan Korea di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana penjualan produk-produk industri kreatif dan promosi yang dilakukan kedua negara di wilayah Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir Porter tentang National Competitive Advantage mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh negara. Metode yang digunakan adalah proses induktif, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan Jepang dan Korea Selatan menggunakan industri konten mereka sebagai strategi kompetitif industri kreatif mereka. Jepang menggunakan manga sementara strategi media-mix dan Korea Selatan menggunakan selebrity power dari para artis yang terkenal melalui drama televisi dan K-pop. Dari semua hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa industri kreatif tidak hanya digunakan sebagai alat diplomasi budaya dalam konteks soft power Jepang, namun pada saat yang bersamaan digunakan juga sebagai alat diplomasi ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competitive strategies undertaken by the governments of Japan and South Korea in selling and promoting their creative industries globally, particularly in Southeast Asian markets. This study has two objectives, namely, to analyze the Japanese and Korean business competition strategy by both governments in Southeast Asia region. To examine the competition strategies undertaken by both countries, this study analyzes the competitive advantages of Japanese and South Korean cultural and content products in creative industry terms. Then, in order to analyze the government 39 s competition strategy, this research also mapped Japanese and Korean creative industries in Southeast Asia. This research will also look at how the sales of creative and promotional products products are carried out by both countries in Southeast Asia region. In this research will use Porter 39 s framework of thinking about the National Competitive Advantage regarding the competitive advantage possessed by the state. The method used is inductive process, because this type of research is a qualitative research. The results of this study found Japan and South Korea using their content industry as a competitive strategy of their creative industries. Japan uses manga while media mix strategy and South Korea uses celebrity power from famous artists through television and K pop dramas. From all the results of the analysis, this study concludes that the creative industry is not only used as a tool of cultural diplomacy in the context of Japanese soft power, but at the same time is used as a tool of economic diplomacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Korea Selatan bersedia untuk membuka sektor agrikulturnya kepada Amerika Serikat di bawah skema KORUS FTA. Padahal pada perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya, Korea Selatan tidak memasukkan sektor agrikultur ke dalam klausul setiap perjanjiannya. Untuk memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis two-level game dari Robert Putnam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Level I, Amerika Serikat memiliki posisi tawar menawar yang lebih tinggi dan menuntut Korea Selatan untuk membuka sektor sensitifnya sebagai bentuk liberalisasi perdagangan dan negosiator Korea Selata yang US-centered menjadikan strategi negosiasi tidak transparan dalam kesepakatan KORUS FTA. Pada Level II determinan I, terdapat upaya dari organisasi bisnis yang berperan dalam politik domestik Korea Selatan dan mendorong pengesahan KORUS FTA. Pada Level II determinan II, semakin besarnya otonomi badan eksekutif Korea Selatan dan badan legislatif diisi oleh politisi-politisi yang memiliki visi sama dengan eksekutif, sehingga preferensi eksekutif mendominasi dalam proses pengesahan kesepakatan. Untuk itu, KORUS FTA merupakan bentuk perjanjian untuk memperdalam keterikatan baik dari segi ekonomi maupun politik bilateral Korea Selatan dan Amerika Serikat agar mampu beradaptasi di kawasan Asia Timur yang dinamis dan beriorientasi dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesediaan Korea Selatan dalam membuka sektor agrikulturnya terhadap Amerika Serikat di bawah skema FTA merupakan bentuk jaminan dari kompleksitas hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tidak hanya dicapai melalui perekonomian melainkan terdapat unsur keamanan yang saling bergantung dengan negara yang lebih besar.

---

This study aims to answer why South Korea is willing to open its agricultural sector to the United States under the KORUS FTA scheme. Whereas in the previous bilateral trade, South Korea did not include the agricultural sector in the clause of every agreement. To understand these changes, this study uses a two-level game analysis framework from Robert Putnam. The methodology used is a qualitative approach with explanative analysis. The results of this study indicate that at Level I, the United States has a higher bargaining position and demands South Korea to open its sensitive sector as a form of trade liberalization and the US-centered South Korean negotiators made the negotiation strategy not transparent in the KORUS FTA agreement. At Level II determinant I, there are efforts from business organizations that play a role in South Korean domestic politics and encourage the ratification of the KORUS FTA. At Level II determinant II, the greater autonomy of the South Korean executive and the legislative is filled with by politicians who have the same vision as the executive, therefore the executive preference dominates in the process of ratifying the agreement. For this reason, the KORUS FTA is a form of agreement to deepen ties both from economic and bilateral political aspects of South Korea and the United States, hence both countries are able to adapt to the dynamic of East Asia region oriented towards international trade. Thus, this study concludes that South Korea’s willingness to open its agricultural sector to the United States under the FTA scheme is a form of guarantee of the complexity of the relationship between South Korea and the United States not only achieved through economic relations, but there is a security matters that is interconnected with a larger country."