Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian jual beli tanah memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal pengalihan hak kepemilikan atas tanah. Di Indonesia, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, termasuk secara di bawah tangan, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, praktik jual beli tanah tanpa akta otentik dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan serta tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum jual beli tanah di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan hukum yang lebih konkret dan komprehensif. Dalam sistem common law, perjanjian jual beli tanah wajib dibuat secara tertulis sesuai prinsip Statute of Frauds. Selain itu, penerapan prinsip good faith, penggunaan escrow accounts, perlindungan melalui title insurance, serta penerapan specific performance sebagai upaya hukum wanprestasi, memberikan kepastian dan perlindungan lebih kuat bagi pembeli. Sementara di Indonesia praktik jual beli tanah secara di bawah tangan masih terjadi dan diakui terbatas sebagai alat bukti, sistem hukum Amerika Serikat menawarkan mekanisme yang lebih ketat dan efektif dalam mencegah wanprestasi serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pembeli. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi atau penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan hukum yang lebih progresif untuk meningkatkan kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi properti.

---

Land sale and purchase agreements play a crucial role in ensuring legal certainty for the parties involved, particularly in the transfer of ownership rights. In Indonesia, such agreements may be made orally or in writing, including informal agreements, based on the principles of freedom of contract and consensualism as stipulated in the Indonesian Civil Code. However, informal land transactions often lead to legal disputes, especially in cases of breach of contract (wanprestasi), due to the weaker evidentiary power of private agreements and the lack of strong legal protection for buyers. This research aims to compare the legal framework governing land sale and purchase agreements in Indonesia and the United States, as well as to evaluate the effectiveness of legal protection for aggrieved parties. The study employs a normative juridical method with a comparative law approach. The findings indicate that the United States provides a more comprehensive legal protection system. Under its common law system, land sale agreements must be made in writing in accordance with the Statute of Frauds. Moreover, the application of the good faith principle, the use of escrow accounts, title insurance, and the remedy of specific performance in breach of contract cases offer stronger protection and legal certainty for buyers. While informal land sale transactions (underhand agreements) still occur in Indonesia and are recognized to a limited extent as evidence, the legal system of the United States offers stricter and more effective mechanisms to prevent breaches of contract and to provide stronger legal protection for buyers. Therefore, Indonesia should consider adopting or adapting progressive legal mechanisms to strengthen legal certainty and fairness in land transactions."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

---

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Sebagai Penyedia Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian diwajibkan menerapkan customer due diligence terhadap nasabahnya. Dalam satu rangkaian skema investasi reksa dana, apakah penerapan customer due diligence dilakukan masing-masing oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, atau oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian saja. Penerapan customer due diligence oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap investor reksa dana ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan teliti, serta bagaimana dengan isu kepastian hukumnya terkait dengan aturan yang ada selama ini. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan micro comparison, penulis berfokus pada perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjawab pertanyaan tentang pengaturan penerapan customer due diligence terhadap investor reksa dana di kedua negara tersebut, serta pengaturan manakah yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, customer due diligence dilakukan oleh Manajer Investasi yang kemudian didokumentasikan dalam sistem S-INVEST yang dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Data ini kemudian digunakan oleh Bank Kustodian. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah mengadopsi rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penerapan enhanced due diligence bagi nasabah berisiko tinggi seperti politically exposed persons (PEP) dan transaksi lintas batas yang berisiko tinggi. Secara umum, pengaturan customer due diligence di Indonesia sudah cukup ideal dan sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), bahkan dalam beberapa hal pengaturan penerapan customer due diligence di Indonesia jauh lebih lengkap dan efektif apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, antara lain dengan adanya Pengelolaan Investasi secara Terpadu (S-INVEST) dan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah. Hal ini inline dengan hasil Mutual Evaluation Review FATF terhadap Indonesia, dimana khusus terkait dengan technical compliance (kepatuhan teknis) terhadap Rekomendasi 10 tentang customer due diligence, Indonesia memperoleh rating largely compliant (LC).

---

As Financial Service Providers, Investment Managers and Custodian Banks are required to implement customer due diligence on their clients. Within the framework of a mutual fund investment scheme, should customer due diligence be conducted separately by both the Investment Manager and Custodian Bank, or by either the Investment Manager or Custodian Bank alone? The implementation of customer due diligence by Investment Managers and Custodian Banks for mutual fund investors is an interesting topic to study and examine, particularly regarding the legal certainty of the existing regulations. Using doctrinal research methods with a micro-comparison approach, the author focuses on comparing Indonesia and the United States to answer questions about the regulation of customer due diligence implementation for mutual fund investors in both countries, and which regulation is ideal to be applied in Indonesia. The research findings indicate that in Indonesia, customer due diligence is carried out by the Investment Manager and then documented in the S-INVEST system managed by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI). This data is then used by the Custodian Bank. Both Indonesia and the United States have adopted the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) to prevent money laundering and terrorism financing, including the implementation of enhanced due diligence for high-risk clients such as politically exposed persons (PEP) and high-risk cross-border transactions. In general, the customer due diligence regulations in Indonesia are quite ideal and in line with the FATF recommendations. In some aspects, the customer due diligence implementation regulations in Indonesia are even more comprehensive and effective compared to the United States, particularly with the presence of the Integrated Investment Management (S-INVEST) system and the Customer Due Diligence Administration Service. This is consistent with the results of the FATF Mutual Evaluation Review of Indonesia, where Indonesia received a largely compliant (LC) rating regarding technical compliance with Recommendation 10 on customer due diligence."

"Great Depression telah menimbulkan banyak dampak bagi dunia, terutama dalam lingkup industri perbankan. Alhasil, untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, pemerintah Amerika Serikat mendirikan korporasi untuk menjamin simpanan nasabah dengan metode Insurance Deposit Schemes bernama Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Selanjutnya, dengan keberhasilan di Amerika Serikat, banyak negara khususnya Indonesia yang mengikuti jalur tersebut dengan mendirikan perusahaan penjamin simpanan bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dengan membandingkan kedua sistem tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai peran keduanya di kedua negara. Tesis ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama bagaimana persyaratan dan ketentuan skema penjaminan simpanan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan yang kedua adalah bagaimana persamaan dan perbedaan skema penjaminan simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menunjukkan regulasi Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbedaan dan persamaan aturan dan ketentuan. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, meskipun kedua korporasi bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tidak semua peran kedua korporasi tersebut sama.

---

The Great Depression has caused many impacts to the world, especially in the scope of banking industry. As a result, in order to gain customers’ trust, the government of the United States of America established a corporation to guarantee customers’ deposits with the method of Insurance Deposit Schemes named Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hereafter, by the success in the United States of America, many countries, especially Indonesia followed the path by establishing a deposit insurance corporation named Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, by comparing both systems there are several similarities and differences regarding their roles in both countries. This thesis intended to answer two questions. The first question is how are the requirements and provisions of the deposit insurance schemes in order to maintain financial stability in Indonesia and the United States of America and the second one is how are the similarities and differences of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States of America. Using normative legal research methods, this thesis shows the regulations of Deposit Insurance Corporation in Indonesia and the United States of America as well as the differences and similarities of the rules and conditions. By comparing both systems, although both corporations aim to guarantee customers’ deposits and the main objective is to foster public trust in the banking industry, not all the roles of both corporations are the same.

"

"Penelitian ini berisi mengenai perbandingan restitution di berbagai negara.Restitution merupakan salah satu bentuk pemulihan atau pertanggungjawaban sama seperti ganti kerugian atau kompensasi. Di Indonesia istilah restitution belum dikenal dan digunakan secara tegas dalam bidang Hukum Perdata, oleh karena itu penelitian ini berniat untuk menggambarkan bagaimana pengaturan restitution di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, Perbandingan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia tidak mengenal istilah restitution dalam Bidang Hukum perdata namun terdapat beberapa aturan yang sejatinya adalah restitution. Selain itu, penggunaan restitution di Indonesia belum terlalu berkembang dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

---

This study is about a comparition of restitution in a few countries. Restitution is one of the remedies or liability just like compensation. In Indonesia restitution is not yet known is private law, thus this study aims to describe how restitution is regulated in another countries. Comparative method is used in this study.

The results of this research is Indonesia doesn rsquo t use the term restitution in private law sector but there is some regulations that substantially similar to restitution. Also,the term restitution is not much used yet in Indonesia compared to another countries."

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perbandingan jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Pembahasan meliputi definisi, saat terjadinya jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban-kewajiban pembeli, risiko dalam perjanjian jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang dan lain-lain hak takbertubuh, hak reklame, jual beli barang orang lain, dan jual beli online. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang baru agar lebih menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation and comparison of sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. Discussion includes definitions, when sale and purchase comes to existence, the obligations of the seller, the obligations of the buyer, the risk in the sale and purchase agreement, sale and purchase with the right of repurchase, sale and purchase of intangible rights, right of reclamation, sale and purchase of anothers property, and electronic commerce. This research shows that there are similarities and differences in sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. This research is a juridical normative research and the research method used is comparison of law. The results suggest that a new Indonesian Civil Code should be created immediately to guarantee a better legal certainty."

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"Kapal merupakan salah satu objek dari benda yang dapat dijaminkan untuk kepentingan hak Kreditur. Konsep jaminan kebendaan atas kapal laut di setiap negara dapat berbeda, karena pada dasarnya mekanisme pembebanan hingga eksekusi tergantung dari klasifikasi benda tersebut. Di Indonesia, kapal laut dibebankan dengan hipotek sebagai benda tidak bergerak, sedangkan di Amerika Serikat kapal laut diklasifikasikan sebagai personal property yang dibebankan dengan security interest. Kapal laut yang dibebankan tentunya harus terdaftar sebagai kapal laut berkebangsaan negara tersebut dan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas mengenai kapal laut yang merupakan objek dari jaminan utang-piutang di Indonesia dan Amerika Serikat yang tentunya memiliki proses penjaminan yang berbeda. Bentuk penelitian ini ialah doktrinal dengan mengkaji norma hukum positif diantaranya perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi dan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan membandingkan proses penjaminan dari tahap pembebanan dengan membentuk perjanjian utang-piutang, pendaftaran jaminan, penyerahan objek jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang diatur dalam masing-masing negara.

---

Ship is one of the objects that can be pledged for the benefit of Creditor rights. The concept of property security over ships in each country can be different, because basically the mechanism of encumbrance to execution depends on the classification of the object. In Indonesia, ships are charged with mortgages as immovable objects, while in the United States ships are classified as personal property charged with security interest. An encumbered vessel must be registered as a vessel of that country's nationality and have certain criteria that must be met. This thesis discusses marine vessels which are the object of debt collateral in Indonesia and the United States which of course have different guarantee processes. The form of this research is doctrinal by examining positive legal norms including legislation, implementing regulations, and jurisprudence and comparative and descriptive research typology. The results of this study will compare the guarantee process from the encumbrance stage by forming a debt agreement, guarantee registration, delivery of the guarantee object, to the execution mechanism regulated in each country."