Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 211870 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ashadi Indrahardi
"Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan keamanan dan pelindungan pemilik hewan peliharaan sebagai konsumen atas pet food yang berbahaya antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian juga membandingkan upaya hukum gugatan class action atas pet food yang berbahaya di kedua negara tersebut. Saat ini, industri pet food di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, namun regulasi yang mengatur keamanannya masih belum komprehensif. Saat ini regulasi di Indonesia belum memiliki peraturan spesifik yang mengatur keamanan pet food, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem regulasi berlapis dan komprehensif melalui berbagai peraturan yang mencakup seluruh tahapan dari produksi, distribusi, dan pemasaran pet food, serta kewenangan absolut United States Food and Drug Administration selaku regulator. Dalam hal upaya hukum, baik Indonesia maupun Amerika Serikat mengakui gugatan class action. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran publik, kompleksitas proses, dan kekhawatiran akan biaya dan waktu. Sementara di Amerika Serikat, gugatan class action lebih mapan sudah lebih banyak diimplementasikan secara kuantitas. Gugatan class action terbukti efektif dalam kasus-kasus kontaminasi pet food yang menghasilkan ganti rugi signifikan bagi konsumen. Oleh karena itu, efektivitas class action sebagai alat pelindungan konsumen di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kerangka regulasi yang komprehensif atas keamanan pet food dan penyelesaian sengketa konsumen melalui upaya gugatan class action.

This research presents a comparative analysis of the regulatory frameworks governing the safety and consumer protection for pet owners concerning hazardous pet food in Indonesia and the United States. Furthermore, the study compares the application of class action litigation as a legal remedy for cases involving harmful pet food in both nations. While the pet food industry in Indonesia is experiencing rapid growth, the regulatory framework governing its safety remains underdeveloped. Unlike the United States, which boasts a multi-layered and comprehensive regulatory system, Indonesia currently lacks specific regulations dedicated to pet food safety. The American system encompasses all stages, from production and distribution to marketing, with the United States Food and Drug Administration (FDA) holding primary regulatory authority. In terms of legal recourse, while both Indonesia and the United States recognize the legal standing of class action lawsuits, their application differs significantly. In Indonesia, implementation is fraught with challenges, including low public awareness, procedural complexities, and concerns regarding the associated time and cost. Conversely, class action litigation is a well-established and frequently utilized mechanism in the United States, where it has proven effective in cases of pet food contamination, yielding substantial damages for consumers. Consequently, the efficacy of class action as a tool for consumer protection in Indonesia is suboptimal compared to its counterpart in the United States. It is therefore imperative for the Indonesian government to establish a comprehensive regulatory framework for pet food safety and to enhance consumer dispute resolution mechanisms, particularly through the effective implementation of class action lawsuits."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alif Farhan Dipolaksono
"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gloryka Ednadita
"Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan ada/tidaknya perbedaan psychological well-being antara lansia pemilik dan lansia non-pemilik hewan peliharaan. Psychological well-being diukur menggunakan adaptasi alat ukur Scale of Psychological Well-Being (Ryff, 1995). Partisipan pada penelitian ini adalah 62 lansia yang terdiri dari 31 lansia pemilik dan 31 lansia non-pemilik hewan peliharaan.
Hasil utama penelitian ini menunjukkan meskipun tidak terdapat perbedaan psychological well-being yang signifikan, terdapat perbedaan yang signifikan pada salah satu dimensinya, yakni purpose in life, antara lansia pemilik dan lansia non-pemilik hewan peliharaan (t = 3,776; p = 0,000, signifikan pada L.o.S 0,01). Artinya, kepemilikan hewan peliharaan diikuti dengan purpose in life yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan upaya upaya peningkatan psychological well-being pada lansia.

This research was conducted to examine the differences in psychological well-being between older adults pet owner and non-pet owner. Psychological well-being was measured using an adaptation of instrument named Scale of Psychological Well-Being (Ryff, 1995). The participants of this research were 62 older adults of 31 pet owners and 31 non-pet owners.
The main results of this research showed that while there is no difference in psychological well-being, there is significant diference in one of its dimensions, purpose in life, between older adults pet owner and non-pet owner (t = 3,776; p = 0,000, significant in L.o.S 0,01). That meant owning pet would be followed with higher purpose in life. This result may be taken for consideration when developing ways to promote psychological well being in older adults.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2013
S46191
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chelsea Astafirla Andrea
"ABSTRACT
Asuransi hewan peliharaan merupakan salah satu produk asuransi baru di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai (1) risiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dalam asuransi hewan peliharaan; (2) bagaimana timbulnya prinsip insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan ditinjau dari hukum asuransi, dan; (3) kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Selain itu, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) risiko yang timbul dalam serangan hewan peliharaan dapat diasuransikan dalam asuransi hewan peliharaan, namun hanya terbatas pada kucing dan anjing; (2) insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan timbul karena hubungan kepemilikan, dan; (3) pemilik hewan peliharaan di Indonesia tidak dapat diwajibkan untuk memiliki asuransi terkait dengan perilaku hewan peliharaannya karena sampai saat ini tidak ada peraturan yang mewajibkan. Penulis menyarankan kepada asosiasi asuransi atau perusahaan asuransi agar memperluas definisi hewan peliharaan tidak hanya terbatas pada anjing dan kucing.

ABSTRACT
Pet insurance is one of the new insurance products in Indonesia. This thesis discusses (1) the risks that arise from pet attacks in pet insurance; (2) how the principle of insurable interest arises in pet insurance in terms of insurance law, and (3) the obligation of pet owners to have insurance related to the behavior of their pets. This is a judicial-normative research. In addition, the author used quality analysis method. The result of the analysis shows that (1) the risks that arise in pet attacks can be insured in pet insurance, but limited to cat and dog only, (2) insurable interest in pet insurance arises because of ownership relationship, and (3) pet owners in Indonesia cannot be obliged to have insurance related to the behavior of their pets because, until now, there is no obligatory regulation. The author advises insurance associations in Indonesia or the insurance company to expand the definition of pet, not only to cat and dog."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amiroh Fauziah A.G.A
"Stres akademik adalah stres yang disebabkan oleh berbagai tuntutan akademik dimana tuntutan tersebut melebihi kapasitas kemampuan diri individu. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa perlu melakukan manajemen stres dan mengetahui sumber kopingnya. Salah satu contoh sumber koping adalah hewan peliharaan. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai perbedaan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa kesehatan. Sampel penelitian ini adalah 138 mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan, menggunakan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling dan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan instrumen SLSI (r = 0,904) yang dianalisis menggunakan analisis bivariat dengan uji t independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan antara kepemilikan hewan dengan tingkat stres akademik yang artinya terdapat perbedaan stres akademik antara mahasiswa yang memelihara hewan dengan mahasiswa yang tidak memelihara hewan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hewan peliharaan memiliki berbagai macam manfaat bagi kondisi kesehatan jiwa. Hewan peliharaan dapat dijadikan sebagai sumber koping untuk mengurangi atau mengatasi stres akademik yang dirasakan.

Academic stress is stress caused by various academic demands where these demands exceed the capacity of the individual's abilities. To overcome this, students need to do stress management and know the source of coping. One example of a source of coping is a pet. However, few studies that discuss differences in the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in college students. This study aimed to compare the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in health students. The sample of this study was 138 students of the Health Sciences Cluster, using the Accidental Sampling technique and using a cross-sectional research design. This study used the SLSI instrument (r = 0.904) which was analyzed using bivariate analysis with an independent t-test. This study indicates a negative and significant relationship between animal ownership and academic stress levels, which means that there is a difference in academic stress between students who raise animals and students who do not. This research shows that pets have a variety of benefits for mental health conditions. Pets can be used as a source of coping to reduce or overcome perceived academic stress."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmorang, Samuel
"Setiap individu berisiko untuk mengalami stres, salah satunya adalah mahasiswa. Stres yang dialami mahasiswa yaitu stres akademik. Stres akademik adalah respon individu terhadap suatu tekanan yang berasal dari tuntutan akademik seperti beban tugas dan ujian, persaingan antar mahasiswa dan tuntutan untuk berprestasi. Untuk mengurangi dampak negatif dari stres, individu diharapkan dapat melakukan manajemen stres. Salah satu manajemen stres yang dapat dilakukan adalah strategi koping. Contoh strategi koping yang dapat digunakan yaitu memelihara hewan peliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres akademik antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa non-kesehatan Universitas Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini sebanyak 118 mahasiswa dari 9 fakultas non-kesehatan di Universitas Indonesia, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres akademik yaitu Perception of Academic Stress Scale (PASS). Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis data univariat untuk karakteristik responden dan analisis data bivariat menggunakan chi-squared. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan tingkat stres akademik yang signifikasi antara pet owners dan non-pet owners pada mahasiswa non-kesehatan (p = 0,207; α = 0,1). Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa lebih sadar dan peduli terhadap stres yang dialami serta melakukan manajemen stres sesuai dengan pilihan dan sumber daya masing-masing. Menjadikan hewan peliharaan sebagai strategi koping dapat membantu mengurangi tingkat stres. Namun, hal tersebut dipengaruhi seberapa erat kelekatan antara pemilik dengan hewan yang dipelihara.

Every individual is at risk of experiencing stress, one of which is students. The stress experienced by students is academic stress. Academic stress is an individual's response to pressure originating from academic demands such as assignments and exams, competition between students and demands for achievement. To reduce the negative impact of stress, individuals are expected to be able to carry out stress management. One stress management that can be done is a coping strategy. An example of a coping strategy that can be used is keeping a pet. This study aims to determine the difference in academic stress levels between pet owners and non-pet owners among non-health students at the University of Indonesia. The design used in this research is descriptive comparative with a cross sectional approach. The sample in this study was 118 students from 9 non-health faculties at the University of Indonesia, using accidental sampling techniques. The instrument used to measure the level of academic stress is the Perception of Academic Stress Scale (PASS). Data analysis in this study consisted of univariate data analysis for respondent characteristics and bivariate data analysis using chi-squared. The results of this research are that there is no significant difference in the level of academic stress between pet owners and non-pet owners in non-health students (p = 0.207; α = 0.1). Through this research, it is hoped that students will be more aware and care about the stress they experience and carry out stress management according to their individual choices and resources. Keeping pets as a coping strategy can help reduce stress levels. However, this is influenced by how close the attachment is between the owner and the animal being kept."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Brigita
"Jumlah penduduk yang padat mempengaruhi pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dengan mencari inovasi baru berkaitan dengan strategi pemasaran untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya. Salah satunya, menerapkan strategi upselling. Upselling merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berupaya menyakinkan konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang mengalami peningkatan sehingga menyebabkan harga yang dibayarkan lebih mahal dari harga awal. Secara umum, praktik upselling tidak dilarang bagi pelaku usaha untuk menerapkannya. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha menerapkan praktik upselling dengan jujur dan adil. Ditemukan pelaku usaha yang menerapkan praktik upselling tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan persetujuan konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak memperoleh hak-haknya secara utuh. Indonesia secara umum tidak melarang penerapan strategi penjualan upselling dan belum mempunyai pengaturan secara spesifik mengenai upselling. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai perbandingan pelindungan konsumen terhadap strategi upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen di Indonesia dengan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat melihat praktik upselling oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi serta tidak berdasarkan persetujuan konsumen merupakan salah satu praktik usaha yang tidak adil (unfair pratices). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode doktrinal. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak melarang upselling sepanjang tidak mencederai hak - hak konsumen serta dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dibutuhkannya peran pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha serta membuat suatu pedoman lebih khusus mengenai strategi upselling untuk dijadikan landasan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan praktik upselling. Tidak hanya itu, dibutuhkannya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dan konsumen harus lebih kritis dan teliti terhadap strategi upselling yang dilakukan oleh pelaku usaha.

The dense population influences the consumption patterns and needs of Indonesian society, making them higher. This creates opportunities for business operators to innovate in marketing strategies to gain maximum profits. One such strategy is upselling. Upselling is a marketing strategy where business operators try to convince consumers to buy goods and/or services that have increased in value, resulting in a higher price than the initial price. Generally, upselling practices are not prohibited for business operators. However, not all business operators apply upselling practices honestly and fairly. Some business operators do not provide accurate, clear, and honest information, and transactions are conducted without consumer consent. In these cases, consumers do not fully receive their rights. Indonesia does not generally prohibit the application of upselling strategies and does not have specific regulations regarding upselling. This writing aims to discuss the comparison of consumer protection against upselling strategies by business operators who do not provide accurate, clear, and honest information and do not obtain consumer consent in Indonesia and the United States. The United States views upselling practices by business operators who do not provide information and do not obtain consumer consent as an unfair practice. The method used in this writing is the doctrinal method. From the research results, it can be understood that Indonesia and the United States share a similarity in not prohibiting upselling as long as it does not harm consumer rights and is conducted honestly and fairly. There is a need for the government's role in increasing supervision of business operators and creating more specific guidelines regarding upselling strategies to serve as a basis for business operators to carry out upselling practices. Additionally, there is a need for business operators to be aware of their obligations and for consumers to be more critical and thorough regarding upselling strategies carried out by business operators."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Larasati Putri
"Berkembangnya bisnis makanan hewan peliharaan yang tidak diikuti dengan kejelasan regulasi terkait makanan hewan peliharaan, salah satunya mengenai ketentuan label pada makanan hewan peliharaan menimbulkan isu yang signifikan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha makanan hewan peliharaan yaitu tidak mencantumkan label apa pun pada makanan hewan peliharaan yang dijual sehingga banyak hewan sakit karena adanya kandungan yang tidak cocok, makanan telah kadaluwarsa, atau makanan yang palsu. Berbeda dengan Indonesia, Jepang telah memiliki regulasi yang sangat ketat terkait makanan hewan peliharaan. Dengan metode penelitian doktrinal menggunakan metode perbandingan, penelitian ini akan membahas bagaimana pelindungan hukum terkait label pada makanan hewan peliharaan di Indonesia dan Jepang apabila dibandingkan dengan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki pelindungan hukum yang cukup terkait pelabelan pada makanan hewan peliharaan apabila dibandingkan dengan Jepang yang memiliki aturan yang sudah sangat komprehensif. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya menyempurnakan peraturan yang ada dengan menambahkan ketentuan yang secara spesifik mengatur makanan hewan peliharaan sebagaimana telah diatur di Jepang karena dengan ketentuan yang jelas, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang terjamin keamanannya meningkat.

The growth of the pet food business in Indonesia, not accompanied by clear regulations regarding pet food, particularly in terms of labeling, has raised significant issues. This situation is exploited by pet food business operators who do not include any labels on the pet food they sell. This has led to many pets getting sick due to inappropriate content, expired food, or counterfeit products. In contrast, Japan has stringent regulations regarding pet food. Using a doctrinal research method with a comparative approach, this study aims to discuss how legal protection related to labeling on pet food in Indonesia compares to that in Japan. It can be concluded that Indonesia does not yet have sufficient legal protection concerning the labeling of pet food, especially when compared to Japan, which has comprehensive regulations. Therefore, the Indonesian government should refine existing regulations by adding specific provisions that govern pet food, similar to what is already established in Japan. With clear regulations, consumer rights to receive products with guaranteed safety will enhance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Ramadina
"Hingga tahun 2020, upaya untuk memperoleh ganti rugi para Investor atas kerugian yang dialami karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Namun diakhir 2020, OJK mengeluarkan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement fund yaitu Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 guna memberikan aksi remedial dan langkah perlindungan bagi investor melalui pemberian dana kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Penelitian ini akan meninjau mekanisme dan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement yang diterbitkan oleh OJK, guna memastikan potensi keberhasilan dari upaya tersebut. Dalam skripsi ini, Penulis telah menganalisis peraturan terkait dengan peraturan di Amerika Serikat. Penulis juga telah menganalisis kasus di pasar modal Amerika Serikat yang diberikan penetapan disgorgement dan melakukan disgorgement fund. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen dan wawancara dengan terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan disgorgement dan disgorgement fund di Indonesia dapat mempermudah investor yang mengalami kerugian di pasar modal untuk memperoleh dana kompensasi, namun penetapan disgorgement tanpa adanya bunga dapat berpotensi tidak terpenuhinya efek jera bagi pelaku. Disamping itu, pengaturan di Indonesia yang mengadopsi dari Amerika Serikat belum memasukkan secara jelas mekanisme dan unsur-unsur besaran penetapan disgorgement sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar dapat diterbitkan peraturan tambahan lainnya.

Until 2020, actions to obtain compensation of investors for losses suffered due to violations of laws and regulations can be taken through civil lawsuits. At the end of 2020, OJK issued regulations of disgorgement and disgorgement funds, namely POJK Number 65/POJK.04/2020 to provide the remedial actions and as protect action for investors through the provision of compensation funds for the losses suffered. This research will review the methods and rules regarding disgorgement and disgorgement fund issued by OJK to ensure the potential success of these rules. In this thesis, the Author has compared the regulations related to the regulations in the United States. The Author has also analyzed the case in the United States capital market which was given a disgorgement and disgorgement fund. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies and interviews with OJK. The results of the study show that the regulation of disgorgement and disgorgement funds in Indonesia can protect the investor and help the investor to get the compensation funds or disgorgement funds. However, the provision of disgorgement without interest has potential not fulfill a deterrent effect for the respondent. In addition, the regulation in Indonesia that adopted from the United States has not clearly included the mechanism and elements of the amount of disgorgement, so this need special attention for additional regulations that will be issued. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwiana Anugrahwati
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36642
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>