Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya Akhir ini membahas analisis laporan keuangan dari salah satu perusahaan industri baja di Indonesia, yaitu PT XYZ, dengan menggunakan metode analisis rasio, analisis prediksi kebangkrutan Altman Z Score, dan analisis DuPont untuk mendapatkan faktor utama penyebab potensi kebangkrutan pada perusahaan dan sebagai referensi untuk perbaikan kinerja perusahaan dalam lima tahun ke depan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari laporan internal perusahaan dan website resmi lainnya.

---

Focus of this research is to analyze performance of one of the steel company in Indonesia, stated here as PT XYZ, using financial ratio, Altman Z Score’s bankruptcy prediction analysis, and DuPont analysis in order to find main factors that cause potential bankruptcy in the company and as a reference for company’s performance improvement in the next five years. This research is quantitative with the use of data from internal resources and other official websites."

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

This thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"ABSTRAKDokter dan apoteker merupakan salah dua dari tenaga kesehatan yang saling bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan, dimana dokter melakukan penanganan medikal sementara apoteker yang akan menindaklanjuti produk (resep) dari dokter tersebut, yakni dispensing. Namun demikian, tidak sedikit dokter melakukan pemberian obat secara langsung (dispensing) kepada pasien. Tumpang tindih praktik dispensing yang dilakukan antara dokter (tenaga medis) dengan apoteker (tenaga kefarmasian) tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana sebenarnya regulasi yang mengatur mengenai kewenangan antara dokter dengan apoteker terkait praktik dispensing. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni dengan meneliti terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai praktik dispensing yang merupakan lingkup bagian kefarmasian, telah memiliki regulasi yang jelas, baik mengenai pihak yang berwenang melakukan pekerjaan di bidang kefarmasian, mengenai apa saja yang termasuk bidang kefarmasian dan mengenai larangan serta sanksi bagi yang tidak berwenang namun melakukannya. Namun demikian, praktik dispensing tersebut tetap terbuka bagi dokter dalam keadaan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dan upaya dari masing-masing profesi untuk menghormati kewenangan antar profesi sangat diperlukan supaya hukum yang ada dapat ditegakkan sehingga tercapai kepastian hukum.

---

ABSTRACTDoctor and pharmacist are part of health labour that synergy in giving health service, in which doctor do the medical treatment while pharmacist will work based on the doctor`s prescribing, which is called dispensing. However, not few doctor do the dispensing straightforward to the patient by themselves. The overlap practice of dispensing which is done by doctor (medical labour) with pharmacists (pharmacy labour) causing law uncertainty, so it is important to know about how actually the regulation that regulate about authority between doctor and pharmacist in dispensing practice. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary. This research found out that regulation of dispensing practice which is part of pharmacy, has well regulated, that regulate the subject who has authority in doing pharmacy`s work, regulate about what is include in pharmacy section and regulate about the prohibition and sanction for subject who don`t have authority in doing work in pharmacy section but still do it. However, dispensing practice is still applicable for doctor in some condition and situation that has been regulated. Therefore, society`s active role and each profession effort to honour authority between those two professions are really needed so that regulation can be enforced and will be result on law certainty."

"Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait kompetensi dan kewenangan perawat maternitas ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus sementara untuk bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain itu, rumah sakit (RSUD Banyumas) bertanggung jawab dalam pengaturan terkait kewenangan klinis (clinical previlege) antara perawat maternitas dan bidan yang dianalisis berdasarkan proses kredensial dan rekredensial. Kementerian Kesehatan, RSUD Banyumas, IBI, dan PPNI seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pengaturan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan di suatu rumah sakit.

---

Maternity nurses and midwives profession have some similarities related to the authority of maternity nurses and midwives in the delivery of health care services escpecially maternity services in a hospital. This condition was found in Banyumas General Hospital. 

The main problem in this study is about comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives that are analyzed based on health law and studies at the Banyumas Regional General Hospital.

This study is a normative legal study with a descriptive type of study.

The conclusion of this study is the regulation about competencies and authority of maternity nurses are regulated in Act No. 38 of 2014 about Nursing and Attachment I of the Minister of Health Regulation No. 10 of 2015 about Standard Nursing Services in Special Hospitals while for midwives regulated in Act No. 4 of 2019 about Midwifery and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 about Permits and Implementation of Practices. 

In addition, hospitals (Banyumas General Hospital) have responsibilities related to clinical previlege between maternity nurses and midwives which is analyzed based on the credential and recrendential process.

The Ministry of Health, Banyumas General Hospital, IBI, and PPNI should have a socialization related to the competence and authority of maternity nurses and midwives in a hospital.

"

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan wabah. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien penderita virus Zika di Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan dan penanganan pasien penderita virus Zika berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia dan Uganda.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, wawancara ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan penanganan pasien penderita virus Zika di Indonesia daklam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.Hukum yang dianalisis untuk diperbandingkan berdasarkan prinsip hukum kesehatan berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB di Indonesia dan Uganda. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan apa saja aspek-aspek perlindungan pasien yang masih belum diatur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

---

This thesis discusses the protection of patients against infectious disease caused by a virus that can cause epidemic/outbreaks. The author proposes two main issues: First, regarding the regulation of the legal protection of patients with Zika viral in Indonesia. While the second, comparative law regarding the protection and care of patients with Zika viral based Health Law Indonesia and Uganda.By using the method of literature research that combined with interviews, interview is aimed to provide exposure to the applicable legal protection and care of patients with Zika viral in Indonesia in order to prevent and control infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks.Laws were analyzed for comparison based on the principle of health law in the form of regulations made by the Government and the Ministry of Health regarding communicable diseases that can cause epidemic/outbreaks in Indonesia and Uganda. After such an exposure can then be found to any aspects of patient protection is still not regulated in prevention and control of infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks."

"Profesi perawat memiliki sejarah yang cukup panjang. Keperawatan telah berperan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selama ini umumnya perawat dikenal hanya berfungsi untuk membantu pekerjaan dokter. Namun dalam perkembangannya, perawat masa kini dapat berpraktik mandiri layaknya dokter. Skripsi ini membahas pengaturan perizinan dan prosedur praktik mandiri perawat, serta membahas tanggung jawab hukum bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. Selain itu, skripsi ini akan menganalisis Putusan No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu terkait kasus yang menjerat perawat yang berpraktik secara mandiri. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan kewenangan perizinan praktik mandiri perawat diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Selain itu, dalam menjalankan praktik mandiri, perawat memiliki tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada perawat berkaitan dengan bentuk kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh perawat. Terkait putusan yang dianalisis, perawat Jumraini terbukti bersalah karena tidak memiliki izin praktik mandiri. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan agar setiap pihak memperhatikan peraturan hukum kesehatan, terutama perawat yang berpraktik secara mandiri untuk bekerja sesuai standar profesi dan selalu memperhatikan ketentuan hukum yang ada.

---

The Nurse profession has a long history. Nursing has played an important role in giving healthcare. Usually, a nurse has a typical role as a physician’s assistant. However, today, nurses can work independently and have their own practice facilities. This thesis discusses the regulation and procedure related to nurses independent practice, and discusses nurse’s legal responsibilty for their profession. This thesis will analyze Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve an independent nurse practicioner. The form of research used is normative legal research and conducted using a qualitative research method as well as a descriptive research type. The conclusion of this thesis shows that The Ministry of Health Regulation No. 26 of 2019 regulates the regulation and procedures for independent nurse practice licensing. Furthermore, a nurse on the job has civil, criminal and administrative responsibilty. Furthermore, the form of mistakes and negligences committed by nurses will determine the form of responsibility imposed on nurses. Analysis of Verdict Case No.109/Pid.Sus/2019/Pn.Kbu, that involve a nurse named Jumraini as a defendant, proved to be guilty because she owns an independent practice facility without a legal permit. Therefore, this thesis suggest that each party comply with health law regulation, especially nurses who practice independently to work according to professional standards and always comply with existing legal provisions."