Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena kewajiban pemberitahuan terjadinya perwalian anak yang belum dewasa dengan penetapan Hakim ke Balai Harta Peninggalan Jakarta oleh Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Untuk studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang dapat menunjang teori dan fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk wawancara, pihak yang akan dijadikan narasumber, yaitu pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Metode analisa data yang digunakan dilakukan secara kualitatif dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif analisa, yaitu analisa yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan dengan maksimal, bahkan dengan penetapan wali Golongan Tionghoa. Akibatnya pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini diperburuk dengan tidak ada undang-undang yang mengakomodasi kewajiban pemberitahuan telah terjadinya perwalian yang ditetapkan Hakim kepada Balai Harta Peninggalan oleh Pengadilan Negeri untuk Golongan Bumiputera.

---

The reason the researcher conducts this research is because the notification obligation in the event of guardianship upon a minor with Judge 39 s order to the Property and Heritage Agency by the District Court was not executed under Article 369 paragraph 1 of the Civil Code. The method of this research is normative Jurisdictional with the data collection using library research and interview. The library research is performed by examining literatures which can support theories and facts concerning the issue being researched. Sources used are the Civil Code, Article 1 of 1974 of the Marriage Act, and other laws concerning this research. For the interview, the party which will be the interviewees are the Jakarta Property and Heritage Agency, South Jakarta District Court, West Jakarta District Court, East Jakarta District Court, and Bogor District Court. The method of data analysis is qualitative while the result is in the form of a descriptive analysis, which is an analysis used to acquire more in depth information and explanation on the issue being researched. This research concludes that the execution of notification obligation to the Property and Heritage Agency by the District Court was not performed maximally, even with the custody of the Chinese. As a result, the execution of the Property and Heritage Agency 39 s role as the supervisory guardian was late and did not performed maximally. This is worsen by the absence of legislation that accommodate notification obligation on the guardianship ordered by the Judge to the Property and Heritage Agency by the District Court for the native."

"Syariat Islam memandang bahwa perkawinan itu adalah ibadah, dalam arti saranaan bentuk pengejawantahan diri dalam mengabdi kepada Allah melalui dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan hukum Islam namun, tidak dapat dipungkiri akan timbulnya berbagai hambatan dalam usaha memadukan kepribadian dan keinginan pasngan suami isteri tersebut. Peceraian sebagai salah satu jalan keluar terakhir yang akan ditempuh pasangan suami - isteri apabila hambatan tersebut tidak dapat diatasi, potensial menimbulkan perselisihan menyangkut anak, harta, dan hal lainnya. Dalam penelitia ini, difokuskan pada masalah perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon pasangan suami-isteri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian - perkawinan adalah mengenai kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Adalah sangat menarik untuk dibicarakan mengingat masih perkawinan sudah terjadi bahkan ada kecenderungan selain merebak dalam masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku dalam literatur terlampir, membaca kuliah-kuliah yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian perkawinan, mengumpulkan dokumen, majalah, dll, juga akan dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah perjanjian perkawinan."

"Sampai hari ini, masyarakat Islam di seluruh dunia, meyakini bahwa akad nikah mempunyai makna yang sakral. Pelaksanaannya dilakukan dalam suasana hikmat dan dalam satu majlis pernikahan. Peelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik. Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai"

"Dalam menentukan perwalian terhadap anak, penting untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak. Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp, Majelis Hakim masih belum memberikan pertimbangan hukum mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan, khususnya dalam penetapan perwalian terhadap anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Melalui metode penulisan doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana Penetapan Nomor 4/PDT.P/2020/PN Plp menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perwalian di Indonesia. Penelitian ini dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan PP 29/2019. Pengangkatan perwalian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan berdampak dengan keberlangsungan hidup anak. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya, anak yang masih termasuk dalam masyarakat rentan akan bergantung dengan walinya. Selain itu, sesuai pada Konvensi Hak-Hak Anak khususnya dalam General Comment No. 14 (2013) on The Right of The Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration mengatur prinsip kepentingan terbaik anak harus diuraikan secara eksplisit mengenai bagaimana hal ini dipertimbangkan. Ketentuan ini juga tidak diejawantahkan oleh Majelis Hakim karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mencantumkan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian ini, akan diberikan saran yaitu terhadap Mahkamah Agung untuk membuat pedoman teknis agar Majelis Hakim dalam melakukan pengangkatan seorang wali terhadap anak dapat memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembuatan panduan khusus mengenai pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, serta adanya pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama.

---

In determining guardianship of children, it is crucial to prioritize the principle of the child's best interests. Despite the Panel of Judges failure to consider the best interests of the child in Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp, this should not be overlooked. Therefore, this research will examine how the best interests of children should be applied in determining guardianship based on the Convention on the Rights of the Child and other Indonesian regulations. Through a doctrinal writing method, this research aims to assess the application of the best interests of children principle in Determination Number 4/PDT.P/2020/PN Plp. The research is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the Panel of Judges did not adhere to the provisions outlined in PP 29/2019. Appointing guardianship without following the applicable regulations will adversely affect the child's well-being, as they rely on their guardians for support. Furthermore, the Panel of Judges did not incorporate considerations regarding the best interests of the child in their legal deliberations, contrary to the provisions of the Convention on the Rights of the Child, especially General Comment No. 14 (2013) ) on The Right of The Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration. In this research, suggestions will be given to the Supreme Court to create technical guidelines so that the Panel of Judges in appointing a guardian for a child can pay attention to the principle of the best interests of the child, creating special guidelines regarding the implementation of the principle of the best interests of the child which must be adhered to by law enforcement officers. and the community, as well as training for law enforcement officers regarding the importance of the principle of the best interests of children as the main consideration."