Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bermula dari peristiwa terjadinya penggunaan kekuatan oleh Israel terhadap Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Konflik tersebut menyebabkan kehancuran terhadap tempat-tempat ibadah yang bersejarah dan bernilai budaya. Tempat-tempat ibadah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai benda budaya karena sejarah dan budaya yang melekat telah menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Palestina. Penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Palestina, sehingga dapat memudahkan Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel juga melegitimasi serangannya dengan mengklaim Hamas menggunakan perisai manusia dan menyimpan persenjataan mereka di dalam tempat-tempat ibadah di Gaza. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, bagaimana peraturan tersebut diberlakukan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya, serta bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam kasus penyerangan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza. Berdasarkan penelitian doktrinal yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional.

---

This thesis discusses the protection of places of worship as cultural properties in Gaza in the Israeli-Palestinian conflict based on international humanitarian law. This research stems from the use of force by Israel against Gaza triggered by Hamas attacks on October 7, 2023. The conflict caused the destruction of historic and culturally valuable places of worship. These places of worship can be classified as cultural properties because their history and culture have become part of the Palestinian national identity. Attacks on these places of worship can lead to the loss of Palestinian identity, making it easier for Israel to control the Palestinian territories. Israel also legitimizes its attacks by claiming Hamas uses human shields and stores their weapons inside places of worship in Gaza. Therefore, this thesis will discuss how international humanitarian law regulates the use of force and protection of places of worship, how these regulations apply to places of worship as cultural properties, and how international humanitarian law is applied in the case of Israel's attack on places of worship as cultural properties in Gaza. Based on the doctrinal research conducted, it can be concluded that Israel's use of force against places of worship as cultural properties in Gaza is not in accordance with international humanitarian law."

"Konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai antar Palestina-Israel telah menghasilkan penderitaan yang besar hingga saat ini. Namun, semangat perjuangan masyarakat Palestina terus tumbuh berakar kuat. Berbagai media digunakan oleh masyarakat Palestina untuk menyuarakan hak dan kritik terhadap situasi saat ini yang melanda Palestina, salah satunya dalam bentuk seni karikatur. Naji Al-Ali sebagai seorang seniman karikatur turut aktif dalam menyuarakan kritik serta kondisi prihatin yang dilanda oleh masyarakat Palestina. Hanzhala merupakan salah satu karya Naji yang tercipta dengan latar belakang Nakba. Hanzhala kemudian berevolusi menjadi representasi simbol perlawanan dan simbol perjuangan yang kuat pada identitas nasional bangsa Palestina. Penelitian ini akan menganalisis relevansi dan efektifitas penggunaan karikatur Hanzhala sebagai cermin kondisi faktual resistensi Palestina pada konflik Palestina-Israel 7 Oktober 2023 lalu hingga saat ini. Adapun penelitian ini diteliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif melalui sumber pustaka yang relevan. Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, karikatur Hanzhala karya Naji al-Ali tetap relevan dalam menggambarkan kritik dan situasi konflik saat ini. Akan tetapi, penggunaan karikatur Hanzhala sebagai media kritik kurang banyak menarik atensi masyarakat global, sehingga tujuan penggunaan karikatur sebagai media untuk meningkatkan rekognisi atas resistensi perjuangan Palestina kurang efektif.

---

The ongoing conflict between Palestine and Israel has resulted in great suffering to this day. However, the fighting spirit of the Palestinian people continues to grow strong roots. Palestinian people use various media to voice their rights and criticize the current situation affecting Palestine, one of which is in the form of caricature art. Naji Al-Ali, as a caricature artist, is active in voicing criticism and the conditions of concern faced by Palestinian society. Hanzhala is one of Naji's works created against the backdrop of the Nakba. Hanzhala then evolved into a symbol of resistance and a strong symbol of struggle for the national identity of the Palestinian people. This research will analyze the relevance and effectiveness of the use of Hanzhala caricatures as a reflection of the factual conditions of Palestinian resistance in the Palestinian-Israeli conflict from 7 October 2023 until now. This research was researched using a descriptive qualitative approach method through relevant library sources. Based on the research analysis that has been carried out, Naji al-Ali's Hanzhala caricatures remain relevant in depicting criticism and current conflict situations. However, the use of Hanzhala caricatures as a medium for criticism has not attracted much attention from the global community, so the aim of using caricatures as a medium to increase recognition of the resistance to the Palestinian struggle is less effective. "

"Kehidupan tanpa tanah air (diaspora) bagi bangsa Yahudi adalah kehidupan yang menyakitkan di mana mereka diburu dan dimusnahkan. Kemudian mereka melarikan diri dari ketidakberdayaan ini. Mereka bermigrasi ke Palestina yang merupakan wilayah yang ribuan tahun lamanya telah didiami oleh bangsa Palestina. Migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina juga tidak lepas dari pengaruh nasionalisme yang mencuat pada abad ke-19. Bangsa Yahudi ingin mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Pada mulanya, intensitas migrasi Yahudi ke Palestina sangat rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan migrasi Yahudi, elite Zionis mengemas taktik mereka dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, selain pada saat yang sama migrasi itu juga ditopang oleh keberadaan Inggris selaku pemegang mandat atas Palestina Inggris melegalkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi terjadinya migrasi Yahudi ke Palestina. Mulai saat itu migrasi Yahudi ke Palestina kian meningkat. Migrasi bangsa Yahudi ke Palestina lama-kelamaan menimbulkan reaksi dari bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya sebagai pribumi. Lalu terjadilah konflik Yahudi-Arab mulai tahun 1929 dan mencapai puncaknya tahun 1937. Saat itu orang Arab melakukan protes secara besar-besaran dengan menentang para imigran Yahudi. Inilah aksi yang oleh pemerintah Inggris disebut dengan istilah Arab Rebellion (Pemberontakan Arab). Dalam aksi itu orang Arab dipimpin oleh Alvin Hussein. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas. Saat usianya baru 21 tahun ia terpilih menjadi mufti (pemimpin) Yerusalem, yang tugas utamanya ialah menjaga kesucian masjid Al Aqsa. Saat itu, kota suci Yerusalem yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa diperebutkan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Untuk meredam reaksi bangsa Arab, pemerintah Inggris kemudian bertindak tegas dengan membunuh dan melukai ratusan orang Arab. Sejak peristiwa itu, kebencian yang muncul dalam konflik Israel-Palestina bukan hanya kebencian antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi saja, tapi juga kebencian antara bangsa Arab dengan pemerintah Inggris."

"ABSTRAKKerusuhan tanggal 26 Desember 1995 di kabupaten Tasikmalaya memiliki makna sosiologis berupa resistensi terhadap sistem orde baru dan simbol gerakan perlawanan santri. Hal tersebut terjadi di daerah yang dikenal sebagai kota "santri" dan terjadinya sebelum Orde Baru tumbang atau sebelum reformasi 20 Mei 1998, sehingga merupakan peristiwa murni dalam konteks struktur sosial masyarakat Orde Baru.Permasalahan penelitian ini yaitu mengapa terjadi kerusuhan sosial dan bagaimana model resolusi konfliknya. Kerusuhan sosial merupakan salah satu bentuk dari perilaku kolektif (collective behavior) yang bersifat agresif yang dilakukan secara spontan dan keras (force). Penyebab kerusuhan terkait dengan konflik individu, konflik vertikal, konflik horizontal dan karakter resistensi masyarakatnya. Realitas kerusuhan menunjukkan dimulai dengan konflik individu, konflik horizontal, dan konflik vertikal sebagai akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Untuk mengelaborasinya lebih tepat apabila dilakukan dengan pendekatan konstruktivis dan kondiisihitas struktural.Metode penelitian adalah studi kasus yang bersifat eksploratif dan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, yaitu melakukan konseptualisasi dengan "intepretatif reversible" antara segi empirik dan segi teoretik. Sumber data primer dari individu yang merepresentasikan dirinya dalam kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat. Pola sosial yang dikaji meliputi konflik individual, vertikal dan horizontal serta aspek resolusi konfliknya.Hasil analisis menunjukkan bahwa:(1) Latar masalah kerusuhan barkaitan dengan bersinerginya konflik individual akibat tindakan penganiayaan oleh oknum polisi (terusiknva harkat dan martabat ulama yang menimbulkan kemarahan ummat), dengan faktor konflik vertikal (antara masyarakat dengan negara) dan konflik horizontal (antara warga masyarakat setempat dengan warga etnis Cina). Selain itu adanya sifat atau karakter daya resistensi masyarakat Tasikmalaya terhadap penguasa yang menindasnya dari masa ke masa. Faktor-faktor konflik Makro objektif tersebut meliputi beberapa hal berikut:a. Konflik vertikal terkait dengan akibat Kebijakan pemerintah daerah beserta DPRD (sebagai suatu perserikatan yang dikordinasi secara memaksa) dengan legitimasi wewenangnya yang cenderung menjadi normatif. Wewenang tersebut telah mendominasi kelompok masyarakat, yang menyebabkan adanya ketidakpuasan. dari kekecewaan warga, sehingga menimbulkan konflik vertikal.b. Konflik horizontal antara warga setempat dengan warga kelompok etnis Cina terjadi akibat perbedaan penguasaan akses ekorromi, yang meminggirkan pengusaha lokal, dan menjadikan oposisi kepentingan spesifik, eksklusif, penyimpangan sosial, dan main backing dengan aparat.c. Adanya karakter daya resistensi masyarakat terhadap setiap penguasa penindas berupa tawaran kerangka ideal ideologi lslam, sebagai sumber pemusatan kekuatan yang dianggap sebagai alternatif petunjuk terbaik bagi penyelesaian penderitaan masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."

"Pendudukan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama 76 tahun, telah menghasilkan berbagai upaya perlawanan. Menyadari hal ini, individu, kelompok aktivis dan masyarakat di seluruh dunia telah menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana simbol semangka digunakan, diinterpretasikan, dan disebarluaskan sebagai bentuk ekspresi solidaritas terhadap perjuangan Palestina di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ikon simbolis semangka yang warnanya mirip dengan bendera Palestina, telah berkembang dan menjadi bagian dari ekspresi solidaritas dan perlawanan terhadap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Popularitas penggunaannya meningkat sejak eskalasi konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023, dalam berbagai bentuk konten visual, emoji hingga filter TikTok. Hal ini memperluas jangkauan simbolisme semangka di media sosial, dan berdampak pada gerakan solidaritas global. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan semangka sebagai simbol memiliki sejarah, makna, dan perkembangan yang signifikan di media sosial sebagai wujud ekspresi dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina dan memperkuat gerakan solidaritas global.

---

The 76 years of occupation and injustice perpetrated by Israel against the Palestinians has resulted in various resistance efforts. Recognizing this, individuals, activist groups and societies around the world have found creative ways to express solidarity with the Palestinian cause. This research aims to analyze how the watermelon symbol is used, interpreted, and disseminated as a form of expression of solidarity with the Palestinian cause on social media. The research method used is a descriptive qualitative approach through relevant literature sources. The results show that the use of the watermelon symbolic icon, which is similar in color to the Palestinian flag, has developed and become part of the expression of solidarity and resistance to the oppression experienced by the Palestinian people. The popularity of its use has increased since the escalation of the Israeli-Palestinian conflict on October 7, 2023, in various forms of visual content, emojis to TikTok filters. This expanded the reach of watermelon symbolism on social media, and impacted the global solidarity movement. The conclusion of this research is that the use of watermelon as a symbol has a significant history, meaning and development in social media as an expression of the international community's support for the Palestinian cause and strengthening the global solidarity movement."

"Melalui bukti-bukti sejarah, konflik Palestina-Israel sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dari perang David melawan Goliath, dan sekarang pertempuran agama di komuniti Israel. Bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan bahwa region ini adalah yang terpanas konfliknya di dunia. Turut campurnya beberapa aktor yang tertarik dengan minyak dan pengaruh politik, seperti negara-negara barat sebagai aktor politik yang mewarnai konflik dan menajamkan tensi politik, membuat konflik tersebut menjadi tidak terpecahkan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus dilihat secara fenomena sejarah.Amerika Serikat mengarahkan ke double standard di dalam politik luar negeri kepada region Timur Tengah, dimaksudkan untuk mempertahankan keinginan mereka di bidang minyak dan membela politik Israel khususnya. Amerika Serikat mempunyai peranan besar dalam menjaga segala pengaruh politik di Timur Tengah, terutama untuk mendukung Israel. Amerika Serikat secara agresif mengontrol permainan ini. Di era perang dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power yang sangat vital dalam mendukung keberadaan Israel. Diplomasi, resolusi dan kegiatan non-perang adalah merupakan usaha dimana sulitnya pemecahan konflik dan perdamaian yang dapat dicapai.Sebagai anggota Dewan Kearnanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, posisi Amerika Serikat sangat kritis posisinya dalam menangani politik Israel. Sudah banyak resolusi yang di hasilkan untuk eliminasi konflik tersebut dengan persetujuan Amerika Serikat. Segala resolusi dipantau langsung oleh Amerika Serikat untuk keuntungan Israel."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi wacana konflik Israel-Palestina pada media Indonesia berbahasa Inggris: Jakartapost dan Jakartaglobe. Dengan menggunakan metode kualititatif dan teori analisis wacana Van Dijk, penulis menganalisis satu artikel masing-masing dari kedua media. Analisis ini terbagi atas beberapa bagian; teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang terbentuk dalam artikel.Penulis menemukan bahwa kedua media mengkonstruksikan wacana konflik Israel-Palestina serupa dalam segi teks, namun keduanya menciptakan kognisi sosial dan konteks sosial yang berbeda. Hasil penelitian ini mengilustrasikan bahwa Jakartapost dan Jakartaglobe berbeda secara signifikan dalam membentuk kognisi dan konteks sosial.

---

This study aims to disclose the discourse construction of Israel-Palestine conflict in Indonesian English-written media: Jakartapost and Jakartaglobe. Using the qualitative method and Van Dijk‟s discourse analysis, the author analyzed one article taken from each media. The analysis constituted into several sections; the text, social cognition, and social context built within the text.The author found that both Indonesia English-written media construct the discourse of Israel-Palestine conflict similarly in text, yet they create different social cognition and social context within the text. The result of the study illustrates that Jakartapost and Jakartaglobe contain noteworthy differences in shaping social cognition and social context."