Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is one of a few countries that has an official Qur’ān translation, namely Al-Qur’an dan Terjemahnya (QT). As a country that has always been preoccupied with issues of religious regulation, there is a general consensus among the current scholarship on QT, namely that QT is the state's instrument for creating a standardized Islamic discourse in Indonesia. My paper questions this argument through an analysis of three interpretive cases in QT: the creation verse (Q 4:1), akābīra mujrimīhā in Q 6:123, and awliyāʾ in Q 5:51, focusing on the extent to which the interpretive outcome of QT is closely controlled by the state. In contrast to the 'control argument,' this study demonstrates that the renderings of QT in these three cases reflect the state's lack of involvement in the actual translation process. Despite the fact that QT is a state-commissioned and authorized Qur’ān translation, the ulama continue to be the masters of QT interpretive authority. While the entire process of producing QT may imply the obvious presence of the state, when we consider the genealogical nature of tafsīr, the religious authority of QT returns to the ulama rather than the state."

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit kepada nasabah pada dua koperasi syariah yang berada di Kota Depok Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus koperasi syariah Analisis dilakukan dengan menggunakan acuan COSO Enterprise Risk Management Framework Dari penelitian ini terlihat bahwa suatu sistem pengendalian internal yang efektif merupakan suatu keharusan dalam pemberian kredit.

---

This study evaluates about internal controls over the process of granting credit to customers on two Shariah cooperatives in the city of Depok Data obtained from direct interviews with cooperatives management Analyses were performed using COSO Enterprise Risk Management Framework The study shows that an effective system of internal control is a must in lending "

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical.

The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan kredit dan financing berlebih dari bank konvensional dan bank islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode HP Filter dan penentuan threshold 1.75, terlihat keduanya mengalami fenomena kredit booms pada periode krisis, dan cenderung berperilaku prosiklikal. Lebih lanjut, untuk mengetahui penyebaran risiko, penelitian ini juga menguji interkoneksi antar lembaga keuangan di Indonesia dengan metode VAR. Secara empiris, hasil pengujian menunjukkan adanya bidirectional causality antara pasar modal dan pertumbuhan ekonomi, serta terdapat one way causality dari pertumbuhan ekonomi dan pasar modal terhadap bank Islam dan bank konvensional. Dari hasil estimasi, dapat disimpulkan bahwa equity financing dari bank Islam dan pasar modal belum optimal secara inheren berperan sebagai kontrol kredit yang berlebih di Indonesia.

---

This study aims to examine excess financing and credit growth from conventional and islamic banks in Indonesia. Using HP Filter method and 1.75 threshold determination, both variables experience credit boom during crisis and indicate a procyclicality behavior. Further, this research also attempts to find interconnection between financial institutions in Indonesia using VAR model. Empirical result shows a bidirectional causality between economic growth and capital market whilst one way causality is found from economic growth and capital market into Islamic and conventional banks. In conclusion, equity financing system adapted in Islamic banks and capital market have not inherently control the excess credit in Indonesia. "

"ABSTRAKDalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction serta memperkuat posisi BUMN dalam menghadapi persaingan bebas dan era globalisasi, diperlukan sinergi BUMN di segala lini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi transaksional dimana sumber pembiayaannya berasal dari bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa frekuensi dan nilai transaksi sinergi BUMN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Financing to Debt Ratio FDR dan Non Performing Financing NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap FDR: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin rendah FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap NPF: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Dalam pelaksanaan sinergi transaksional tersebut, PT BNI S berada pada batas efisiensi, sedangkan PT BSM dan PT BRIS tidak efisien.

---

ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio FDR and Non Performing Financing NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional , PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"What are the mechanisms of change and adaptation in Islam, regarded as a living organism, and how do they work? How did these mechanisms preserve the integrity of Muslim civilization through the innumerable hazards, divisions and devastations of time? From the perspective of history and intellectual history, this book focuses on a significant, though still largely under studied, aspect of this immense issue, namely, the role of mystical and messianic ferment in the construction and re-construction of religious authority in Islam. Sixteen scholars address this topic with a variety of approaches, providing a fresh outlook on the trends underlying the evolution of Muslim societies and, in particular, the emergence and consolidation of the Ottoman, Safavid and Mughal Empires. "

"ABSTRAKGlobalisasi selain membawa banyak kemajuan, ternyata juga memiliki paradok, salah satu bentuknya adalah munculnya kelompok etnonasionalisme sebagai salah satu bentuk perlwanan dan ketidaksetujuan terhadap nilai yang dibawa globalisasi. Salah satu bentuk gerakan etnonasionalisme adalah gerakan radikalisme, yang menitikberatkan pada persamaan agama. sampai saat ini radikalisme merupakan suatu persoalan bangsa yang belum dapat terselesaikan dengan tuntas. Berbagai peristiwa radikalisme seperti pengeboman, intoleransi di Indonesia kerap terjadi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikemukakan bahwa telah terjadi radikalisme di masyarkat pada tataran pemahaman 60,67 sedangkan sikap radikal tercatat di angka 55,70 secara umum potensi radikalisme di Indonesia masuk pada tataran sedang. Sedangkan sebaran potensi terjadinya gerakan radikal di wilayah Indonesia adalah Pertama provinsi Bengkulu dengan potensi 58,58 , Gorontalo dengan potensi 58, 48 ,, Sulawesi Selatan dengan potensi 58,42 ,, Lampung dengan potensi radikalisme 58,38 , dan Kalimantan Utara dengan potensi radikalisme 58,30 . Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik obsevrasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun PB HMI Periode 2013-2015 tidak memiliki program yang khusus tentang bela negara, akan tetapi peranannya dalam bela negara guna menangkal paham radikalisme tercermin dalam kegiatan-kegiatan PB HMI. Adapun proses bela negara dilakukan untuk internal kader HMI dan eksternal untuk masyarakat. Internal : melalui perkaderan dengan lebih memahami pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan HMI dan Nilai-nilai Dasar Perjuangan NDP ; ekternal diaktualisasikan dengan mengadakan seminar kebangsaan, pembinaan desa, koordinasi dengan pihak pemerintah terkait dengan ketahanan nasional, Mengadakan Panggung HMI untuk Rakyat: Kewargaan Aktif untuk Masa Depan Indonesia rdquo; di Johar Baru Jakarta Pusat.

---

ABSTRACTOther than bringing the future, Globalization also creates a paradox. One form is the emergence of ethnonationalism as a form of resistance and disapproval of the value brought by globalization. One form of the movement of ethnonationalism is the radical movement, which focuses on religion equality. Up until now radicalism is a nation problem that has not be solved completely. Various events of radicalism such as Intolerance bombing often occurs in Indonesia. The results of a survey conducted by the National Agency for Combating Terrorism stated that there has been a radicalism in the community at the level of understanding 60.67 while radical attitudes recorded in the figure of 55.70 . In general, the potential of radicalism in Indonesia entered moderate level. The potential distribution of radical movement in Indonesian territory is Bengkulu with 58.58 potential, Gorontalo with 58, 48 , South Sulawesi potential 58.42 , Lampung with 58.38 radicalism potential and North Kalimantan with potential radicalism 58.30 . This research was conducted using qualitative research with observation techniques and in depth interviews. The results show that although PB HMI Period 2013 2015 does not have a special program on state defense, but its role in defending the state to counter radicalism is reflected in the activities of PB HMI. The state defense process is conducted for internal HMI and external cadres for the community. Internal was done through the ldquo pengkaderan rdquo with a better understanding of Islam, Indonesian HMI, and also Nilai dasar Perjuangan NDP . External activity actualized by holding national seminars, village coaching, coordination with the government related to national resilience, and conducting HMI Stage for the People Active Citizenship for the Future of Indonesia in Johar Baru Central Jakarta.P"

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"