Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A comparative approach to media and communication research plays an important, if not indispensable, role in achieving a core mission of researchers: to delimit the generality and specificity of media and communication theories, enabling researchers to more readily identify the influence of social, political and cultural contexts in shaping media and communication phenomena. To de-Westernize and internationalize media and communication studies has thus become the way forward for overcoming the parochialism of mainstream media and communication studies. This volume reflects on what comparative media and communication research has achieved or failed to achieve, the epistemological and theoretical challenges it is facing, and the new directions in which it should be heading."

"Kita mengenal apa yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan pers itu sendiri tidak bersifat mutlak. Salah satu pembatasnya adalah kode etik jurnalistik. Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik merupakan saringan bagi kebebasan pers. Dengan begitu, pers tidak dapat menyajikan berita sebebas-bebasnya. Ada suatu pedoman yang harus dijadikan pegangan, yang harus dihormati agar beritanya tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam kode etik jurnalistik. Dengan mematuhi kode etik jurnalistik misalnya, pemberitaan di media massa diharapkan tidak menghukum seseorang bersalah atau tidak.Di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur tentang trial by the press. Padahal, pemberitaan yang sudah "memvonis" seseorang tersangka dilihat dari sudut tata negara sudah merupakan trial by the press, karena sudah merupakan perusakan sistem ketatanegaraan (Loqman, 1994:10). Dalam suatu negara hukum, dilarang main hakim sendiri (Eigenrichting). Karena itu, tindakan pers yang "memvonis" tersangka padahal hakim belum menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan pelanggaran terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Seharusnya kekuasaan kehakiman yang menentukan kesalahan seseorang tersangka, tidak boleh dipengaruhi kekuasaan apapun termasuk media massa. Kekuasaan kehakiman harus bebas.Menurut Padmo Wahyono (dalam Logman, 1994:10), trial by the press dapat dilihat dari dua sisi, yakni pers yang bebas menghakimi seseorang. Jadi ada suatu pertentangan dengan kebebasan seseorang dan pers yang bebas ikut campur atau mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.Dalam hal sisi yang pertama bila dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Karena itu, tidak ada pemberian kekuasaan di luar kehakiman dalam menghakimi seseorang. Jadi, penghakiman oleh pers merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi.Sedangkan sisi yang kedua, hakim yang profesional dalam kariernya tidak akan terpengaruh oleh tanggapan pers yang bebas. Bila pemberitaan pers sampai mempengaruhi jalannya suatu proses peradilan, maka hal itu merupakan masalah yang sifatnya konstitusional. Karena di satu pihak kebebasan pers harus dihormati, di lain pihak kebebasan pers jangan sampai menghakimi tersangka (jangan sampai terjadi trial by the press).Di beberapa negara, bila sampai terjadi penghakiman oleh pers, maka media massa tersebut diberi sanksi dengan dasar telah melakukan contempt of court (kejahatan terhadap proses peradilan). Ini berarti, media massa tersebut dianggap telah melakukan trial by the press dan harus mempertanggungjawabkannya melalui peradilan."

"Tesis ini membahas aktivitas dan kepuasan yang diperoleh khalayak terhadap media internal khususnya mengenai pemuatan berita perusahaan dalam rubrik tetap majalah internal GEMA PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe Menurut Blurrier, aktivitas khalayak tidaklah sama aktifnya dalam mengkonsumsi media. Levy dan Windahl (1904, 1985) mengembangkan temuan Blumer bahwa aktivitas khalayak bervariasi melintasi dimensi temporal, yakni: sebelum, selama dan setelah terpaaan terhadap media yang dikonsumsinya. Bertolak pada permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif pola penggunaan media, kepuasan yang dicari sebelum dan membaca dan kepuasan yang diperoleh setelah membaca majalah GEMA, mencari diskrepansi kepuasan yang dicari dengan kepuasan yang diperoleh, hubungan aktivitas khalayak dengan kepuasan yang diperolehnya, serta faktor-faktor kepuasan yang diperoleh khalayak. Dalam penulisan ini digunakan metode survai. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebagian besar terdiri dari pertanyaan setengah terbuka. Responden penelitian ini berjumlah 100 karyawan PT Pupuk Iskandar Muda dan berdomisili di wilayah Lhokseumawe den sekitarnya. Hasil pengumpulan data tapangan diolah dengan memakai program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada preferensi terhadap isi media majalah internal GEMA yang dibaca, sebagian besar responden menyukai rubrik tetap berita utama terutama berita sosial (93 %). Selama membaca, umumnya responden tidak melakukan aktivitas lain, selain membaca dan hanya sebagian saja dari responden yang memanfaatkan apa yang telah dibacanya. Terjadi kesenjangan pada pencarian dan perolehan kepuasan pembaca majalah internal GEMA, dengan demikian harapan unluk memperoleh kepuasan dengan membaca Rubrik Tetap Majalah GEMA tentang isu politik, ekonomi dan sosial tidak dapat dipenuhi untuk semua aspek pengawasan lingkungan, integrasi dan integrasi sosial serta manfaat pribadi. Pada uji signifikansi korelasi terdapat kecenderungan bahwa tidak ada hubungan antara variabel aktivitas responden (sebelum, selama dan setelah membaca majalah GEMA) dengan variabel kepuasan yang diperolehnya melalui rubrik tetap yang dibacanya. Selanjutnya pada tahap analisis faktor atas variabel kepuasan yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan pada variabel tersebut mencerminkan faktor kepuasan yang diperoleh responden, terutama pada level pengawasan lingkungan dan manfaat pribadi."