Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan penelaahan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan go public untuk industri tekstil tahun 1989 - 1991. Perkembangan pasar modal yang terasa semakin lesu setelah pemerintah menerapkan tight money policy dan akibat peristiwa Bank Duta, Bentoel, Mantrust dan Kelompok Summa, yang menyebabkan semakin berkurangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Tujuan skripsi ini untuk melihat seberapa jauh kepatuhan penyajian laporan keuangan emiten terhadap Prinsip Akuntansi Indonesia dan Sur at Edaran Ketua Bapepam nomor : SE-24/PM/1987/Bapepam. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang go public untuk industri tekstil. Metode penelitian kepustakaan melalui pengumpulan dan analisa data-data dari berbagai sumber. Hasil penelaahan menyimpulkan bahwa masih banyak penyimpangan terhadap PAl dan Ketentuan Bapepam dalam penyajian laporan keuangan emiten. Skripsi ini menyarankan agar emiten mematuhi PAl dan Ketentuan Bapepam dalam penyajian laporan keuangannya dan Bapepam melalui penegakan hukum yang konsekuen dan terus menerus memantau kepatuhan emiten terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal dan menjadikan bursa efek yang efisien yang memberikan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan transparan."

"Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi "ABC" dan Koperasi "XYZ" bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum sesuainya penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi "ABC" pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi "XYZ" ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan memperngaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi "ABC" maupun Koperasi "XYZ".

---

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion. This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology.

The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kualitas laporan keuangan auditan terhadap persyaratan agunan dan pengaruh dari wedge akibat konsentrasi kepemilikan terhadap hubungan kualitas laporan keuangan auditan dengan persyaratan agunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan auditan berpengaruh positif yang signifikan terhadap persyaratan agunan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya wedge akibat konsentrasi kepemilikan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap hubungan dari kualitas laporan keuangan auditan dengan persyaratan agunan sehingga kualitas laporan keuangan auditan bersifat komplementer dengan persyaratan agunan.

---

This research is aimed to determine the impact of audited financial statements quality on collateral requirement and the impact of wedge resulting from ownership concentration towards the relationship between audited financial statements quality and collateral requirement on manufacture companies that listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2011 until 2014. The results indicate that audited financial statements quality has positive impact on collateral requirement significantly. Besides, it also indicates that wedge resulting from ownership concentration bring significantly negative effect on the relationship between audited financial statements quality and collateral requirement so that the audited financial statements quality has a complementary relationship with collateral requirement."

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan Puskesmas Kecamatan menjadi RSU Kelas D yang selanjutnya disebut RSUK, penerapan PPK BLUD pada RSUK dan implikasinya pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan antara Puskesmas Kecamatan dengan RSUK pada beberapa jenis pelayanan medis. RSUK telah cukup memadai untuk beroperasi sebagai RSU Kelas D dan telah ditetapkan sebagai PPK BLUD. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti penerapan PPK BLUD pada RSUK yang berimplikasi pada pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pengakuan pendapatan dan penyajian nilai aset tetap Puskesmas Kecamatan yang digunakan RSUK.

---

This study discusses changes of Puskesmas Kecamatan becomes RSU Class D hereinafter referred to RSUK, practice of PPK BLUD in RSUK and its implication to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government. This research is a qualitative research by descriptive design. The results of the research shows that the differences between Puskesmas Kecamatan with RSUK in some types of medical services. RSUK be sufficient to operate as RSU Class D and has been designated as PPK BLUD. However, there are still problems to face, such as the implementation of PPK BLUD on RSUK which have implications to financial reporting of Dinas Kesehatan Jakarta Local Government that has revenue recognition and presentation of fixed assets value of Puskesmas Kecamatan which used by RSUK."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."

"ABSTRAKSejak krisis ekonomi, volume penjualan untuk industri rokok terns mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena harga rokok bergerak naik semakin jauh dari tingkat daya beli konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja PT. Gudang Garam Tbk. selama 3 tahun sejak 2000-2002. Dengan mengkaji kekuatan keuangan pada PT. Gudang Garam Tbk. dapat diketahui bagaimana kemampuan fundamental keuangan perusahaan untuk bertahan di masa depan maupun dalam mengembangkan usahanya dilihat secara historis.Peranan Laporan Keuangan menjadi sangat penting sebagai salah satu alat dan tolak ukur di dalam mengukur kinerja perusahaan. Di dalam penelitian ini diambil salah satu perusahaan yang memproduksi rokok, yaitu PT. Gudang Garam Tbk.PT. Gudang Garam Tbk. adalah salah satu produsen rokok kretek terkemuka yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun dan merupakan pelaku dominan di bidang sigaret kretek mesin di Indonesia.Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah penilaian kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis time series (anal isis horisontal), analisis common size (analisis vertikal), analisis rasio dan analisis cross section (perbandingan dengan perusahaan sejenis). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan lab a rugi. Laporan keuangan PT. Gudang Garam Tbk. diperoleh dari laporan tahunan perusahaan selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.Dari hasil analisis terhadap laporan keuangan PT. Gudang Garam Tbk. maka dapat disimpulkan bahwa solvabilitas dan profitabilitas PT. Gudang Garam Tbk. cukup baik dan berada diatas rata-rata industrinya sedangkan likuiditas dan aktivitasnya berada dibawah ratarata industri namun hal ini disebabkan oleh adanya usaha-usaha PT. Gudang Garam Tbk.untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya di industri rokok. Dengan demikian, secara umum kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk cukup baik dan mampu menjaga konsistensi peningkatan kinerja keuangannya.Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kinerj a PT. Gudang Garam Tbk maka penulis menyarankan agar perusahaan meninjau kembali kebijakannya untuk persediaannya yang besar selain itu penagihan piutang perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga likuiditas dan aktivitasnya akan menjadi lebih baik. PT. Gudang Garam Tbk. juga perlu mengintensifkan usahanya dalam membantu petani cengkeh dan tembakau guna mengamankan persediaan bahan baku. Untuk penelitian berikutnya, akan lebih baik apabila dilakukan studi lapangan sehingga bisa diperoleh informasi yang lebih detail."

"This new work takes a comprehensive look at the quality control framework for statutory financial audit. Saha and Roy focus on identifying the different factors governing quality of audit and establish a comprehensive framework for quality control."

"Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sejak Tahun 2015 pada seluruh entitas pemerintah masih menimbulkan permasalahan diantaranya kesalahan penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peran Inspektorat dalam meminimalisasi permasalahan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan review atas LKPD. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa pelaksanaan review LKPD di Kabupaten Bandung belum efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang perencanaan review berbasis risiko atas LKPD berbasis akrual pada Inspektorat Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam perencanaan review LKPD pada Inspektorat Kabupaten Bandung, diantaranya pada tahap pemahaman entitas dan identifikasi risiko. Perancangan prosedur review yang belum berbasis risiko juga berdampak pada pelaksanaan review yang belum efektif, sehingga dalam penelitian ini dirancang suatu perencanaan review LKPD berbasis risiko. Output dari perencanaan review ini adalah program kerja review LKPD berbasis risiko yang memuat prosedur pengujian sesuai area yang berisiko pada LKPD.

---

The application of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) since 2015 to all government entities still causes problems including misstatement in Local Government Financial Reports (LKPD). The role of the Inspectorate in minimizing these problems is manifested in the form of conducting a review of the LKPD. Preliminary research shows that the implementation of a LKPD review in Bandung District has not been effective in detecting financial statement misstatements. This study aims to evaluate and design a risk-based review plan on accrual-based LKPD at the Bandung Regency Inspectorate. This study uses a case study approach with qualitative methods. The results showed that there were weaknesses in the planning of the LKPD review at the Bandung District Inspectorate, including at the entity's understanding stage and risk identification. The design of review procedures that are not risk-based also has an impact on the implementation of a review that has not been effective, so that in this study a risk-based LKPD review plan was designed. The output of this review plan is a risk-based LKPD review work program that contains testing procedures in accordance with the risk areas in the LKPD."