Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 342 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amanda Junisa
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari larangan untuk mencatatkan
ciptaan logo yang digunakan sebagai merek atau lambing organisasi sebagai hak
cipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No.28
Tahun 2008. Diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik, pencatatan, dan
pembatalan Hak Cipta dan juta karakteristik, pendaftaran, penghapusan, dan
pembatalan Merek. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai logo
secara mendalam, seperti mengenai definisi, sejarah, jenis-jenis, serta karakteristik
logo. Logo sendiri dapat dilindungi oleh dua perlindungan, yakni Hak Cipta dan
Merek yang kemudian persilangan tersebut lebih dikenal sebagai titik singgung
perlindungan HKI. Nantinya, akan diberikan contoh kasus untuk memperlihatkan
masalah yang timbul dari titik singgung antara Hak Cipta dan Merek.

ABSTRACT
This thesis discusses the implications of the prohibition to record the type of
creation that is used as trademark logo or emblem of the organization as a
copyright as stated in Article 65 of the Copyright Law of 28 of 2008. Begins with
a discussion of the characteristics, recording, and cancellation of Copyright and
also the characteristics, registration, abolition, and cancellation Brand. Then
proceed with in-depth discussion of the logo, such as the definition, history, types,
and characteristics of the logo. The logo itself can be protected by two protection,
the Copyright and Trademark later this cross is known as cross protection of IPR
protection. Later, it will be given a case to demonstrate the problems that arise
from the cross protection between Copyright and Trademark."
2016
S65382
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginsburg, Jane C.
Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar Publishing, 2015
346.048 2 GIN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Rahmatini Lukitosari
"Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Sophar Maru
Jakarta: Sinar Grafika, 2012
346.048 2 HUT h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Evi Purnama Sari
"Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang memiliki ide-ide kreatif dan prestasi yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dari beragam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemerintah dalam merumuskan pasal yang mengatur bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia patut didukung dan diapresiasi. Namun dalam prakteknya, belum banyak ditemui bahkan tidak ditemui jaminan fidusia dalam bentuk Hak Cipta. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat ketentuan lebih lanjut dan jelas yang mengatur mengenai mekanisme Hak Cipta digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta Jaminan Fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Hak Cipta mengingat fidusia atas Hak Cipta adalah merupakan suatu hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini Notaris memiliki peranan dan tanggung jawab atas pembuatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Along with the current development and technology, many people have creative ideas and achievements that invented Intellectual Property Rights. One of the various Intellectual Property Rights is Copyright which as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright stipulated that Copyright can be used as a fiduciary guarantee. The government in formulating articles that stipulate the copyrights can be used as fiduciary guarantees should be supported and appreciated. However, in practice, there have not been many people found that even fiduciary guarantees in the form of Copyright have not been found. This happened because there were no further and clear provisions related to the Fiduciary Guarantee mechanism over Copyright. This thesis discussed the issue of the role of notary as a public official who has the authority to make a Fiduciary Guarantee Deed in the making of fiduciary guarantee deeds over Copyright considering that fiduciary over Copyright is a relatively new thing in law industry. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that Copyright can be used as a fiduciary guarantee and in this case the Notary has the role and responsibility for making the Fiduciary Guarantee Act on Copyright which is used as an object of fiduciary guarantee."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53432
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kaligis, Otto Cornelis, 1942-
"Theory and legal cases of trademarks and copyrights in Indonesia."
Bandung: Alumni, 2012
346.048 KAL t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yenny Halim
" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutauruk, Marulam J.
"Suatu tulisan tentang apa itu Public Performance di dunia musik yang selama ini seringkali disalahartikan sebagai performing, padahal konvensi internasional tidak menyebutnya demikian, termasuk pula kita seringkali tidak dapat membedakan antara public performance dan yang non-public performance. Buku ini mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang apa itu public performance, khususnya di dalam hukum Indonesia, tetap sesuai dengan hukum internasional tanpa menguraikan konvensi-konvensi internasional yang seringkali akan menjadi terlalu panjang dibahas di dalam suatu Buku tentang Hak Cipta.
Basis uraian public performance di dalam buku ini adalah kebijakan hukum pemerintah di dalam aspek-aspek hukum administrasi negara, aspek hukum perdata, dan juga aspek hukum pidana, karena hukum mestinya dapat diharapkan menjadi acuan yang pasti di dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Termasuk pula pandangan hukum serta pengalaman Penulis sebagai Advokat, Konsultan Kekayaan Intelektual ter-register di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, General Manager Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)-Produser Rekaman di Indonesia, General Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia (suatu Collective Management Organization/Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili Hak Pencipta), Ketua Harian sebuah asosiasi karaoke keluarga (APERKI) bahkan sebagai salah satu dari sepuluh Komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional periode tahun 2019-2024.
Lisensi public performance memang unik, di mana lisensi tidak diterima secara langsung dari si Pemilik Hak akan tetapi melalui suatu lembaga tertentu yang di luar negeri disebut sebagai Collecting Society atau Collective Management Organization (CMO) dan yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Karakteristik lisensi public performance selain diberikan oleh suatu Lembaga, juga tarif nya dihitung berdasarkan jenis usaha masing-masing, dan tidak menghitung jumlah lagu/musik yang diputar.
Saat ini dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari urusan musik. Musik merupakan added-value bagi dunia usaha. Bahkan usaha tertentu seperti karaoke misalnya, tidak akan dapat diselenggarakan tanpa adanya lisensi lagu/musik. Pengusaha atau setiap orang yang bekerja di jenis usaha yang ada kaitannya dengan musik wajib mengetahui aspek hukum lisensi public performance ini. Pengetahuan ini diperlukan agar tidak perlu terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan upaya hukum bagi pihak-pihak tertentu yang akhirnya akan dapat merugikan dunia usaha.
Selain itu semua orang yang mau belajar, mahasiswa hukum, para pengajar, para lawyer, Konsultan Kekayaan Intelektual akan sangat membutuhkan pemahaman aspek hukum public performance di dalam buku ini. Uraian di dalam buku ini akan sangat membantu memahami karena penjelasan berkaitan dengan pekerjaan praktikal berbagai pihak, bukan hanya aspek hukum di dalam Hak Cipta Musik saja, akan tetapi juga dapat diterapkan pada jenis hak cipta yang lain selain lagu/musik
Anak-anak muda sejak awal perlu membaca buku ini. Apalagi saat ini banyak anak muda telah menjadi ‘creator-creator’ di mana mereka mengekspresikan originalitas mereka di berbagai kesempatan dan mereka juga memiliki hak-hak atas public performance."
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022
346.048 HUT l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Anak Agung Ayu Ari Widhyasari
"Musik tradisional di Indonesia merupakan suatu kekayaan budaya yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan terus ada hingga sekarang. Musik tradisional yang beragam dan memiliki ciri khas dan unik tentunya menarik minat orang untuk mempelajarinya. Sehingga tak jarang banyak musisi – musisi dan seniman yang memadukan musik tradsional dengan musik modern untuk memunculkan ciptaan musik baru. Banyak musik tradisional Indonesia yang digunakan di luar negeri dan bahkan banyak orang asing yang mempelajari musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, gong, dan seni musik lainnya.
Bahkan banyak musisi Indonesia yang memadukan musik tradisional dengan musik modern. Sebut saja seperti Balawan dan Ethnic Percussion yang selalu membawakan musik tradisional dengan musik modern lalu ada juga grup musik Emoni yang menggunakan musik modern dan tradisional dalam membawakan semua lagunya. Bisa dikatakan hal yang dilakukan oleh kedua musisi tersebut untuk melestarikan budaya seni musik tradisional Indonesia.
Salah satu bentuk atau proses melestarikan budaya bisa dilihat pada pementasan musik Megalitikum Kuantum. Pada pementasan ini, terdapat perpaduan musik tradisional dan musik modern. Pementasan ini merupakan ide kreatif dari Rizaldie Siagian yang merupakan seorang musisi dan seniman. Megalitikum Kuantum memiliki arti langit yang merupakan atap dari segala unsur kehidupan seperti batu, air, kayu dan beberapa unsur lainnya. Unsur – unsur ini pun diambil dari seni musik tradisional Indonesia seperti jegog, gamelan, dan lain – lain.
Pementasan Megalitikum Kuantum menimbulkan beberapa Hak dan Hak Cipta dan bagaimana kedudukan seni musik tradisional dalam pementasana tersebut. Beberapa hak yang timbul dalam Hak Cipta merujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan musik tradisional merujuk pada Undang – Undang Nomor 5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua peraturan perundang – undangan tersebut memiliki ketentuan – ketentuan yang melindungi musik tradisional dan bagaimana jika muncul ciptaan baru karena perpaduannya dengan musik modern.

Traditional music in Indonesia is a cultural wealth that has existed since ancient times and continues to exist today. Traditional music that is diverse and has distinctive and unique characteristics certainly attracts people to learn it. So it is not uncommon for many musikians and artists to combine traditional music with modern musik to create new musikal creations. A lot of Indonesian traditional music is used abroad and even many foreigners have studied traditional Indonesian music such as gamelan, angklung, gong, and other musical arts. In fact, many Indonesian musikians combine traditional musik with modern music. For example, Balawan and Ethnic Percussion, who always present traditional music with modern music, then there is also an Emoni music group that uses modern and traditional music in performing all their songs. It could be said that the things done by the two musikians were to preserve the culture of Indonesian traditional music arts. One form or process of preserving culture can be seen in the Megalitikum Kuantum music performance. In this performance, there is a combination of traditional music and modern music. This performance is a creative idea from Rizaldie Siagian who is a musician and artist. Megalitikum Kuantum have the meaning of the sky which is the roof of all living elements such as stone, water, wood and several other elements. These elements are also taken from traditional Indonesian musik such as jegog, gamelan, and others. Megalitikum Kuantum performances give rise to several rights and copyrights and how the position of traditional music in the performance. Several rights arising in copyright refer Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Hak Cipta and and Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Both laws and regulations have provisions that protect traditional music and what if a new creation appears because of its combination with modern music."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Diah Irmaningrum Susanti
Malang: Setara press, 2017
343.048 2 DIA h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>