Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai hak-hak pelaku musik (performer's rights) seperti penyanyi, grup band di Indonesia. Sebagai pihak yang juga berkontribusi dalam tersedianya karya cipta musik kepada publik, pelaku musik berhak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi akan karya cipta musik tersebut. Hal ini lah yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan perlindungan bagi pelaku musik dalam pengeksplotasian suatu karya musik. Indonesia sendiri dengan telah meratifikasi perjanjian tersebut, telah mencantumkan pengaturan-pengaturan bagi pelaku musik dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia dalam ketentuan mengenai hak terkait. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai, apabila dibandingkan dengan pengaturan hak pelaku dalam undang-undang hak cipta Inggris (Copyright Act 1988). Demi mendapatkan perlindungan yang lebih baik, maka dengan membandingkan UUHC dengan Copyright Act 1988 diharapkan dapat menyempurnakan perlindungan bagi pelaku musik Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about music performer's right such as singer, band in Indonesia. As a contributing party for musical work to be available to public, performer shall grant protection for the exploitation of their musical works as their musical work. Based on the performer's interest, the international made the first move to create the protection in international conventions. Indonesia also participates by ratifying the conventions and give protections for performers in Indonesian Copyright Law 2002 under neighboring right provisions. However, compared to UK Copyright Act 1988, performer's protection have not fully protected by Indonesian Copyright Law 2002. Therefore, in order to have a better protection, Indonesia Copyright Law 2002 should be revised."

"Penelitian ini mengungkap niat berperilaku (behavioral intention) 220 mahasiswa Fakultas Ekononomi Universitas Indonesia untuk mematuhi ketentuan hak cipta software komputer berdasarkan Theory of Palnned Behaviour. Fokus penelitian pada pengaruh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol terhadap perilaku terhadap behavioral intention. Model analisis menggunakan structural equation modeling (SEM). Sedangkan pendekatan untuk mengestimasi parameter model menggunakan model Bagozzi (LISREL versi 8.12) dengan metode estimasi maximum Likelihood. Hasil penelitian menunjukkan variabel sikap dan variabel kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap variabel behavioral intention, sementasr vareabel norma subyektifk tidak. Secara umum hasil penelitian ini mengindikasikan masih cenderung rendahnya penghargaan responden terhadap hak cipta sofware komputer."

"The government of Indonesia has given o protection for folklore in article 10 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. ii means the protection for folklore is placed under Intellectual Property's Regime. The protection is about the regulations of permission for using indonesian folklore by foreigner for there are some problems occurs. Is it right or wrong lo place folklore under the protection of Intellectual Property's Regime. Otherwise, there are no regulations that mentions the type of Indonesian folklore, there are no evidences to prove that a folklore is Indonesian folklore, and how the society to whom folklore belongs to, do nor mind when the folklore is used by foreigner. This article is frying Io give o possibility to solve :hose problems by seeing the folklore protection in China."

"Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Hadiurnya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi suatu perlindungan atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta atas suatu Ciptaan, yang salah satunya adalah Ciptaan berupa karya lagu dann/atau musik dengan atau tanpa teks. Di era digital ini, manusia dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi media internet untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dalam masalah pelanggaran Hak Cipta. Mudahnya penggunaan media internet untuk mengkomunikasikan suatu informasi menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran Hak Cipta atas suatu Ciptaam seperti lagu dan/atau musik. Permasalahan semacam ini dapat ditemukan dalam pelanggaran atas Hak Cipta lagu dan/atau musik di media sosial seperti TikTok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UU No. 28 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mempertahankan hak-haknya apabila terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk ambil peran dalam upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dalam maupun luar negeri dalam upaya terjadi suatu pelanggaran dalam suatu sistem informasi. Skripsi ini pada pokoknya membahas 3 (3) permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait Hak Cipta di dunia dan Indonesia, bagaimana pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia, dan bagaimana penegakkan pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang terjadi di media sosial TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih dapat diandalkan untuk menangani permasalahan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun dirasa perlu restrukturisasi atau penambahan ketentuan spesifik mengenai perlindungan Hak Cipta seperti Hak Cipta atas lagu dan musik di era digital dengan tujuan adanya upaya preventif yang lebih menjamin perlindungan dan menghindari adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil oleh banyak pihak, serta untuk menghindari adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

---

Copyright protection in Indonesia has been regulated in Law no. 28 of 2014, a manifestation of Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization, which includes compliance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. The presence of these laws and regulations is protection for Intellectual Property in the form of Copyright on a work, one of which is a work in the form of a song and/or music with or without text. In this digital era, humans can easily use internet media technology to carry out their daily activities. However, this also has a negative impact, one of which is the issue of copyright infringement. The easy use of internet media to communicate information makes it easy for copyright infringement to occur on a work such as songs and/or music. This kind of problem can be found in infringement of Copyright of songs and/or music on social media such as TikTok. To overcome these problems, Law no. 28 of 2014 has opened up opportunities for Authors, Copyright Holders, or Related Rights Owners to defend their rights in the event of an infringement. In addition, the law also provides an opportunity for the Government to take a role in prevention efforts by coordinating with domestic and foreign parties to prevent a violation in an information system. This thesis basically discusses 3 (3) problems, namely how to regulate copyright in the world and Indonesia, how to implement copyright in Indonesia, and how to enforce song and music copyright infringement in Indonesia that occurs on TikTok social media. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which uses a written legal norm approach and the results of research on Copyright protection. The conclusion that can be drawn is that although the laws and regulations in Indonesia can still be relied upon to handle problems in the event of copyright infringement, it is deemed necessary to restructure or add specific provisions regarding Copyright protection such as Copyright on songs and music in the digital era with the aim of the existence of preventive measures that better guarantee protection and avoid material and immaterial losses by many parties, as well as to avoid obstacles in national economic growth."

"Hasil penelitian dalam Tesis ini betujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta atas karya koreografi melalui doktrin fiksasi dan originalitas. Beberapa pertanyaan yang menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana ketentuan fiksasi yang tepat dan harus dipenuhi oleh karya cipta koreografi, bagaimana ketentuan originalitas dapat terpenuhi oleh karya cipta koreografi, dan apakah pendaftaran Hak Cipta goyang dribble sebagai karya seni tari telah memenuhi ketentuan fiksasi. Dengan metode penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang ada.Fiksasi merupakan salah satu komponen penting untuk melindungi hak cipta koreografi. Dengan diwujudkannya koreografi ke dalam bentuk nyata, akan mempermudah koreografer dalam mengamati adanya penggandaan karya koreografi tanpa ijin. Di Indonesia, fiksasi dilakukan menggunakan audiovisual recording dan foto disertai penjelasan (manual book). Pendaftaran goyang dribble di DJKI RI dengan melampirkan manual book telah memenuhi ketentuan fiksasi, jika goyangan tersebut termasuk kategori tari. Dari penelitian, ternyatan goyang dribble tidak memenuhi kriteria tarian, sehingga tidak memiliki bentuk fiksasi yang tepat. Selain fiksasi, originalitas menjadi penentu apakah suatu ciptaan benar-benar berasal dari si pencipta atau bukan. Terkait koreografi, independent creation adalah doktrin yang tepat dalam menentukan originalitas koreografi. Dengan doktrin independent creation, koreografer tidak perlu khawatir jika karyanya sama dengan koreografi lain, sepanjang dapat membuktikan kreasi independen ciptaannya.Untuk menjawab permasalahan di atas, DJKI RI perlu menetapkan fiksasi koreografi melalui Audiovisual dengan kamera yang diletakkan di berbagai sudut untuk menangkap keseluruhan gerak penari. Selain itu, sebaiknya Audiovisual dan manual book dibuat kumulatif. untuk mencegah terjadinya dua Fiksasi terhadap satu karya koreografi. Kemudian, diperlukan penerapan doktrin independent creation dalam menentukan orisinalitas karya koreografi untuk menunjukkan bahwa koreografi tersebut orisinal diciptakan oleh si Koreografer.

---

This thesis give an information and knowledge about copyright protection of choreography by fixation and originality doctrine. Several questions which become the analysis in this legal research are what fixation is appropriate for choreographic works, how the originality provision which is must required for choreogrographic works, and whether copyright registration of ?goyang dribble? as a dance artworks already fullfiled by fixation requirement. By the normative law research method, an author use a conceptual approach, statute approach, and case approach to obtain an answer from that several questions.Fixation is one of the important component to protect copyright of choreography. If the choreography already fixed in tangible medium, it will help the choreographer to observe the illegal reproduction of their works. In Indonesia, we use audiovisual recording or photo by description (manual book) as an required fixation for choreography. The registration of ?goyang dribble? at Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DJKI RI) by attach manual book is already complied the fixation requirement, if the dance is including dancing category, but from the research, ?goyang dribble? is not include in a dancing category. Beside fixation, originality also become an important factor for copyright protection of choreography. In this case, ?independent creation‟ is the suitable doctrine to determine originality of choreography. By ?independent creation‟ doctrine, choreographers nothing to worry about the similarity of their choreography with the others, as long as the choreographer able to prove the independent creation of their works.To answer that several questions, DJKI RI need to set the fixation of choreography by Audiovisual with some cameras are placed at various angles to catch a whole movemet of the dancer. In spite of, it‟s better if the Audivisual and Manual Book set as cumulative made to prevent the occurrence of two fixation for a choreography work. Then, it necessary to practice ?independent creation‟ doctrine to determine an originality of the choreography and original made by the choreographer."