Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi.

---

Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perpustakaan masyarakat serta faktor pendorong dan penghambar dalam proses pemeliharaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan berbagai bentuk partisipasi masyarakat Tegal Gundil dalam memelihara Kedai Baca SABAR sebagai sebuah perpustakaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu dibahas pula faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi mereka terhadap pemeliharaan kedai baca SABAR, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses suatu kegiatan pembangunan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam halmengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan danmenentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebutdiberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri gunamencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RapatUmum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatuperseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negerimenggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentangpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalamAnggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan jugamemperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai buktitertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yangdiberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yangdiajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacukepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar danUndang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akanmengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat UmumPemegang Saham tersebut.

---

Abstract This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval onthe application for conducting and determining the quorum in general meeting ofshareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company tothe District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in thegeneral meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. Ingranting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration inform of provisions and regulation regarding implementation of the General Meetingof Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and LawNo. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, inproviding the stipulation, the Judge will also consider about other matters submittedby the applicant such as documents as written evidence, other information fromapplicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board ofDirectors as the party who has the authority to conduct General Meeting ofShareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?sArticle of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007.As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association andthe Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grantthe decision of implementation and quorum determination of the General Meeting ofShareholders."