Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan produktivitas kerja karyawan berkaitan erat dengan pengalaman, pelatihan, keterampilan dan peluang untuk mengembangkan bakat, karier dan potensinya. Oleh karena itu peningkatan produktivitas kerja merupakan salah satu hal penting untuk pengembangan sumber daya manusia dan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengalaman kerja dan pelatihan dengan produktivitas kerja karyawan serta seberapa besar sumbangan pengalaman kerja dan pelatihan terhadap peningkatan produktivitas kcrja. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 200 orang.Berdasarkan analisis hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata pengalaman kcrja karyawan adalah 9 tahun dengan standar deviasi 4.01. pelatihan yang pernah diikuti rata-rata 75 jam dengan standar deviasi 13.26 dan produktivitas kerja rata-rata 1.092 dengan standar deviasi 0,164.Disamping itu juga terungkap bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara pengalaman kerja dan pelatihan dengan produktivitas kerja pada taraf signifikansi 0,05 dan diperoleli harga koefisien determinasi R2 = 0,558. Pengalaman kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 62.08 persen dan sumbangan efektif sebesar 34,64 persen terhadap produktivitas keija sedangkan pelatihan memberikan sumbangan relatif sebesar 37,92 persen dan sumbangan efektif sebesar 21,16 persen terhadap produktivitas kerja.Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa ada 45,08 persen responden yang tingkat produktivitasnya diatas rata-rata dan pengalaman kerja memberikan sumbangan relatif dan efektif yang lebih besar dalam peningkatan produktivitas kerja dari pada pelatihan.Dengan demikian untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan seyogyanya perusahaan lebih memperhatikan pengalaman kerja dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk menghadapi pasar global tahun 2003."

"Salah satu upaya untuk mengatasi masalah baru di wilayah Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta melaksanakan program pengerukan sedimen lumpur waduk, dengan tujuan agar kapasisitas tampungan waduk menjadi semakin besar. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan pengerukan waduk khususnya Waduk Pulomas dengan jangka waktu yang terbatas, serta volume kerukan lumpur yang besar, maka diperlukan penggunaan alat berat khususnya floating excavator.Penerapan metode pelaksanaan yang tepat dalam suatu proyek khususnya yang banyak menggunakan alat berat sangat penting dan diperlukan, sehubungan dengan besarnya biaya pelaksanaan yang dikeluarkan. Oleh karena itu pemilihan peralatan yang sesuai dengan penggunaan alternatif metoda pelaksanan yang tepat dengan melihat kondisi lokasi pekerjaan diharapkan dapat menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan kinerja biaya pelaksanaan.Penelitian ini didasarkan pada studi kasus Proyek Pengerukan Waduk Pulomas wilayah Jakarta Timur dengan perolehan data sebanyak 28 sampel panjang jalur pengerukan, serta tingkat produktivitas floating excavator yang diukur melalui biaya pengerukan per meter kubik. Dari riset yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah panjang jalur pengerukan akan mempengaruhi biaya per satuan volume. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk meneliti segala kemungkinan penerapan pengerukan dengan metoda floating excavator yang memenuhi syarat bagi kanstruksi."

"Think globally, act locally... Frasa ini sering diucapkan apabila sesuatu yang global, baik itu orang atau perusahaan ingin memasuki dunia internasional. Jika sebuah perusahaan multinasional melakukan ekspansi operasional ke negara lain maka perusahaan tersebut diminta untuk dapat melihat peluang cara memenangkan persaingan dengan memperbesar keuntungan kompetitifnya. MBf MasterCard sebagai lembaga keuangan non bank yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996 membuktikan bahwa keunggulan kompetitif itu dapat diperbesar dengan cara memberikan jasa yang terbaik bagi konsumennya.Tidak seperti konsumen potensial, konsumen aktif biasanya jarang diberi perlakuan yang khusus. Perlakuan ini dapat dilakukan bila perusahaan mengenali betul siapa yang menjadi konsumennya dan mengetahui apa yang menjadi kompetensi inti usahanya. Perlakuan seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen? MBf MasterCard membuat suatu promosi pemasaran yang diselenggarakan untuk mempertahankan loyalitas pemegang kartu kredit dan menjaring konsumen potensial yang menjadi target perusahaan. Bagaimana strategi promosi pemasaran MBf MasterCard ? Bagaimana strategi MBf MasterCard dalam menyelenggarakan event promosi ?Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui strategi promosi yang digunakan oleh MBf MasterCard Indonesia dalam memilih partner event sebagai penyelenggara acara promosi pemasaran MBf MasterCard , untuk mengetahui bentuk atau cara penyelenggaraan acara promosi pemasaran MBf MasterCard. Penelitian ini antara lain menggunakan teori kemitraan strategi global Keegan (1997, 5) atau GSP (Global sn-alegic partnership). Dimana "kemitraan adalah salah satu cara yang paling cepat dan murah untuk mengembangkan strategi global", hal ini adalah poin positif dari sebuah aliansi. Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis deskriptif, yaitu dimulai dengan melakukan wawancara terfokus dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam project promosi pemasaran MBf MasterCard Indonesia ini dan pengumpulan data skunder.Hasil penelitian yang didapat adalah strategi pemasaran dan promosi MBf MasterCard dikomunikasikan melalui jasa outsourcing kepada PT. Ciptadaya Prestasi selaku penyelenggara acara. Strategi outsourcing ini diambil dan dilakukan oleh MBf MasterCard sebab tidak memiliki sumber daya dan teknologi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerahan tanggungjawab dapat menghasilkan kendala dalam pelaksanaan acara, baik dari sisi persiapan maupun teknis acara.Pengalaman sebuah perusahaan penerima jasa outsourcing adalah jawaban dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan dukungan dari perusahaan pemberi jasa tersebut. Riset atau survei harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi penyelenggaraan acara sehingga sesuai dengan segmentation, targeting dan positioning MBf MasterCard Indonesia.Saran yang dapat diberikan adalah MBf MasterCard memiliki divisi atau unit yang menangani event organizer sendiri. Acara yang bertujuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen ini agar dilakukan secara berkelanjutan. Apabila MBI MasterCard tidak mampu melakukan kegiatan secara sendiri, maka kerjasama dengan event organizer lokal sebagai penyelenggara adalah bukti bahwa think globally, act locally tersebut sebaiknya memang dilakukan. Dengan demikian akan menambah pengalaman dari event organizer lokal sebagai bekal dalam menghadapai persaingan di pasar bebas atau pasar internasional."

"ABSTRAK Penyelenggaraan transmigrasi sebagai salah satu program berskala nasional diarahkan dapat membantu memecahkan masalah ketimpangan distribusi penduduk khususnya antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Namun hingga saat ini program pemerintah yang mulai diselenggarakan tahun 1950 tersebut dirasakan belum sepenuhnya berhasil. Ketimpangan distribusi penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terus saja berlangsung. Beberapa hal yang menyebabkan keadaan tersebut terjadi antara lain adalah masih sedikitnya minat sebagian besar masyarakat untuk bertransmigrasi. Berbagai faktor yang berasal dari tingkatan individu, rumah tangga, dan komunitas, baik secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri mempengaruhi animo bertransmigrasi. Melalui penelitian ini berusaha dipahami lebih mendalam berbagai faktor yang berpengaruh terhadap animo bertransmigrasi. Untuk itu diuji enam variabel yang diduga mempunyai pengaruh nyata terhadap animo bertransmigrasi. Keenam variabel tersebut diukur melalui proses survei pada calon transmigran yang siap berangkat ke daerah tujuan transmigrasi. Dari pengujian dengan metode analisa regresi linier berganda, didapatkan hasil bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, dan semakin tinggi beban keluarga, serta semakin rendah pemilikan lahan, maka semakin tinggi animo bertransmigrasi. Sedangkan informasi dari saudara dan tokoh masyarakat lebih dipercaya dan kuat mendorong dibanding dari petugas pemerintah. Demikian pula semakin tinggi pendapatan keluarga dan semakin rendah kepadatan penduduk, maka semakin tinggi animo bertransmigrasi. Mengacu hasil penelitian tersebut, beberapa kebijakan pokok yang perlu ditempuh oleh para perencana dan pelaksana program pembangunan adalah dengan menciptakan wilayah pengembangan ekonomi baru di daerah-daerah potensial di luar Pulau Jawa sebagai daya tarik, selain terus mendorong penduduk di daerah padat bersedia berpindah dan menetap di daerah pengembangan baru tersebut. Demikian pula pembukaan pemukiman transmigrasi harus diorientasikan pada pengembangan usaha yang berskala ekonomi tinggi. Implikasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menarik penduduk di daerah padat bersedia berpindah dan menetap di daerah pengembangan baru tersebut. Demikian pula pembukaan pemuuiman transmigrasi harus diorientasikan pada pengembangan usaha yang berskala ekonomi tinggi. Implikasi dari kebijakan ini diharapkan dapat menarik penduduk di daerah padat dan berpendidikan relatif tinggi untuk bersedia bermigrasi ke daerah baru tersebut. "

"ABSTRAK Pasar merupakan salah satu sarana umum yang amat penting kedudukannya sebagai salah satu sub sistem penggerak perekonomian kota, juga berfungsi sebagai infrastruktur kota yang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihan secara teratur. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kesempatan kerja sector informal berperan mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, tercermin dalam keteraturan sosial pada kegiatan perdagangannya. Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas pasar, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. < Metodologi yang digunakan adalah etnografi yang dilakukan dengan Tara, pengamatan yang terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para. pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana didefinisikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu sebuah gambaran kebudayaan dan sebuah masyarakat atau komunitas yang merupakan hasil konstruksi dan interpretasi yang ditunjang oleh berbagai informasi yang diperolehnya sehingga didapat sebanyak mungkin dimensi dan ciri dari gambaran tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa kualitatif. Hasil wawancara diolah, kemudian ditarik hubungan-hubungannya yang berkaitan dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep dan literatur yang ada, serta digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisa kualitatif ditambah dengan berbagai acuan yang relevan dengan permasalahan. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerja sama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat/lokasi/lapak untuk berdagang disepakati bahwa kepemilikan lapak atau lokasi pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seijin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Untuk sistem penawaran harga barang menggunakan sistem harga luncur yang memungkinkan pembeli mendapatkan barang dengan mutu yang sebaik-baiknya dan harga yang terjangkau. Budaya tawar menawar ini juga dapat dijadikan petunjuk bagi pedagang kaki lima untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap barang dagangan yang ditawarkan. Kehidupan pedagang kaki lima memiliki corak keteraturan sosial yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk patron dalam lingkungan pedagang kaki lima yang mencari bentuknya sebagai koordinator, ketua kelompok, juragan/majikan atau sekaligus sebagai ketua kelompok dan juragan. Seseorang yang menduduki salah satu peran seperti tersebut diatas dapat disebut sebagai seorang patron, sedangkan anakbuahnya dapat dikatakan sebagai klien. Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, tidak akan memerlukan pelayanan tugas polisi. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks dimana pranata yang berlaku tidak fungsional lagi, digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Matra Program Pembinaan Kamtibmas ditingkat Polsek (Kepolisian Sektor), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif. "

"Walikotamadya Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Kcputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1007/KMK.04/1985 tgl. 28 Desember 1985, berfungsi sebagai Koordinator kegiatan instansi-instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, juga dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme dan proses koordinasi anuar instansi yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan bagaimana koordinasi antara instansi terkait berpengaruh dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan". Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serla bagaimana koordinasi antar instansi terkaitdalam pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Mojokerto berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Jawa Timur. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : Efektivitas penerimaan PBB di Kotamadya Mojokerto adalah tinggi, namun pelaksanaan koordinasi di lapangan lebih bersifat kesepakatan formal dari pada bersifat substansi sejak proses penyuluhan sampai penerimaan. Bila koordinasi antar instansi terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkatkan, maka realisasi penerimaan pajak juga meningkat sehingga efektivitas penerimaan akan semakin tinggi.Tarif Pajak Bumi dan Bangunan masih lebih rendah dibanding tarif pajak sejenis (property tax) yakni 0,5 % untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan 3 % untuk property tax di beberapa negara berkembang. Penyuluhan kurang intensif dilakukan, dan tidak secara langsung ke warga masyarakat yang sekaligus merupakan wajib pajak. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Koordinasi antar instansi terkait harus mengacu pada interaksi aktif dari masing-masing instansi sejak proses penyuluhan sampai penerimaan pajak. Penerimaan pajak harus didasarkan pada potensi sesungguhnya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai jual obyek pajak perlu di perbaharui mengingat kondisi ekonomi saat ini kurang memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak serta penyuluhan perlu dilakukan dengan lebih melibatkan para wajib pajak. Dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan penerapan tahun anggaran yang sama dengan tahun takwim/fiskal. "

"RINGKASAN Dewasa ini pembangunan nasional di sektor industri, secara intensif dipacu perkembangannya oieh Pemerintah dengan melibatkan sernua pelaku ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat sektor industri telah memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya penyerapan tenaga kerja. Namun demikian dalam kerangka pembangunan tersebut aspek lingkungan harus mendapat perhatian khusus, mengingat aspek ini yang sering diabaikan dan bahkan menjadi korban dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya pembangunan yang berwawasan lingkungan harus dijadikan acuan dasar. Perencanaan pembangunan tidak selalu berjalan sejajar dengan praktek-praktek pelaksanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dalam kasus pembangunan subsektor industri manufaktur dan rencana perluasannya di kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pariwisata di Kota Administratif Batu, Malang. Penelitian ini dilakukan dalam kaitannya dengan rencana perluasan industri manufaktur tersebut, sehingga kita dapat memahami kenapa ijin perluasan dimaksud dikeluarkan. Karena menurut RUTR, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan hidrologis dan pusat pariwisata untuk dapat mendukung konservasi alam di kawasan ini. Untuk itu didalam tesis ini diajukan masalah apakah ada perbedaan dampak industri manufaktur dengan industri kepariwisataan terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut selanjutnya dituangkan dalam hipotesis yaitu bahwa industri kepariwisataan dan industri manufaktur membawa dampak pada lingkungan. Dampak tersebut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. serta terdapat perbedaan dampak di antara kedua jenis industri tersebut dan pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dampak terhadap komponen lingkungan dari kedua jenis industri tersebut. Industri manufaktur lebih banyak memberi dampak negatif pada lingkungan alam, walaupun tidak sampai pada penurunan kualitas lingkungan slam, namun memberi dampak positif pada lingkungan sosial. Sedangkan industri kepariwisataan lebih banyak memberikan dampak pada lingkungan sosial, dan membawa dampak positif pada lingkungan alam. Dampak yang ditimbulkan kedua jenis industri dimaksud juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Dengan demikian kualitas lingkungan di kedua lokasi industri tersebut menjadi berbeda, khususnya pada lingkungan sosialnya.Dengan demikian bisa difahami jika Pemerintah Daerah setempat memberi ijin untuk perluasan industri manufaktur di wilayah ini, karena pada kenyataannya dampak yang ditimbulkan pada lingkungan alam pada kasus PT Wastra Indah ini belum sampai berpengaruh pada penurunan kualitas lingkkungan secara tajam. Sementara itu dilain pihak industri dimaksud memberi dampak positif pada lingkungan sosial. Perbedaan yang paling menonjol dari dampak kedua jenis industri ini adalah pada komponen lingkungan sosial ekonomi, khususnya pada parameter tingkat kesejahteraan ekonomi. Disamping perbedaan, antara kedua jenis industri ini juga ada persamaan dampak, yaitu pada parameter penyerapan tenaga kerja dan sumbangannya pada kenaikan kegiatan perekonomian setempat. Secara umum kualitas lingkungan di wilayah Kota Administratif Batu masih baik. Oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah setempat untuk mempertahankan kondisinya. Daftar Kepustakaan : 32 ( 1977 - 1995) Tourism And Manufactur Industry Impacts On Environment Quality (A Case Study on PT Kusuma Agrowisata and PT Wastra Indah at Batu Administratif City Malang)Nowadays, national development on the industrial sector has been speeded up by government of Indonesia bearing in mind that basically all parties are involved. The main reason for choosing the industrial sector as the economic prime mover is its capability in contributing to economic development and this includes employment generation. The fact that the industrial sector has so far contributed significantly to the economic development would not necessarily imply that one should neglect the natural environment although this is often what really happens. It is therefore necessary to introduce the concept of an environmental friendly economic development. It is widely believed that any development planning do not always necessarily correspond to their implementations. This thesis wise speak for itself by examining the development planning process of manufacturing industries and their extension in a region where tourism industry has been previously determined to be the only industry to exist there. This paper would carefully examine as to why such an extension of manufacturing industries would happen and that the necessary permit for that purpose would certainly be granted. This is in fact contrary to general planning of space in which it is clearly said that the city of Batu and its outskirts shall be treated as hydrologic catchments area. This implies that the city would only be intended merely as tourists destination so that it would conserve nature quite perfectly. It is for his reason that this paper would propose a thesis whether there are any differences of environmental impacts between tourism and manufacturing industries over quality of natural environment. Furthermore, it arrives at a hypothesis that both of the industries do in fact their impacts on environment. The impacts further degrade the quality of environment although some differences do occur on the resulting impacts. Our research has shown that both industries do have different impacts. Manufacturing industry suggests having negative impacts on the natural environment although it is not as bad as the degradation of environmental quality. It is, however, likely to have a good impact over social environment. On the other hand, tourism industry does behave exactly the other way around. The resulting impacts of both industries that they have in return effectively affect the quality of environment. The quality of environment becomes different at the two different site. This is especially the case of the social environment. It is therefore quite reasonable for the local government to grant the necessary extension permit as impacts resulting from the existing PT Wastra lndah has not been so dreadful. in-addition the existing industry has proved to be has its potentials over social environment. The real distinction between impacts that both industries have, lies on the socio economic factor i.e the level of economic health. Anyway both industries have share common impacts, they both create employment and contribute significantly to the economic development. Generally it can be said that quality of natural environment across the city of Batu is still good. It is therefore advised that the local government should maintain properly. Number of references : 32 (1977-1995)"

"PT. Sarosoan Kencana Sakti merupakan perusahaan operator taksi yang berdiri sejak tahun 2003. Dalam perkembangannya, PT. Sarosoan Kencana Sakti mengalami masalah dalam menjalankan administrasi pengemudi dengan semakin banyaknya jumlah pengemudi dan armada taksi yang dioperasikan perusahaan. Untuk mengatasi masalah administrasi serta untuk mempercepat proses bisnis sehari-hari seperti absen dan setoran, PT. Sarosoan Kencana Sakti memerlukan sistem informasi terkomputerisasi. Dalam karya akhir ini dilakukan analisis sistem informasi bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan PT. Sarosoan Kencana Sakti.Analisis sistem informasi di PT. Sarosoan Kencana Sakti dilakukan dengan menggunakan metodologi FAST System Analysis Strategies. FAST System Analysis Strategies ini terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu tahap definisi lingkup, tahap analisis masalah, tahap analisis kebutuhan, tahap pemodelan dan tahap analisis keputusan. Penulis menggunakan use-case dalam tahap analisis kebutuhan. Pemodelan data dilakukan dengan menggunakan entity relationship diagram. Pemodelan proses dilakukan dengan menggunakan data flow diagram. Penulis menggunakan bantuan microsoft office visio 2003 untuk menggambar pemodelan data, pemodelan proses dan pemodelan user interface.FAST System Analysis Strategies memberikan petunjuk arah yang jelas mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan analisis sistem informasi. Hasil analisis penulis menunjukkan sistem informasi yang dibutuhkan PT. Sarosoan Kencana Sakti, yang diberi nama Sistem Administrasi Pengemudi, merupakan sistem informasi yang sederhana. Penulis menyarankan agar PT. Sarosoan Kencana Sakti dapat segera mengaplikasikan sistem informasi yang terkomputerisasi untuk dapat mengatasi masalah administrasi yang dialami perusahaan dan mempercepat proses bisnis sehari-hari. Cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk dapat mengaplikasikan sistem informasi adalah dengan membeli software siap pakai atau mengembangkan software yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Untuk mengaplikasikan sistem informasi yang penulis analisis dengan sempurna, penulis menyarankan agar dilakukan tahap desain sistem informasi dengan menggunakan metodologi FAST System Design Strategies."

"Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor Keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini., sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbul dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005IPA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.JakSel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena baik menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan."

"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."