Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publik seharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi ternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasa publik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua terbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitian menunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan.

---

ABSTRACT
Public procurement as one provision mechanism of public goods and services should be done for the sake of the society welfare. However, it does not always be done as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas public procurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in 2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at the second worst after bribery. In order to reform public procurement, which is in accordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurement performance. This research analyzes public procurement performance by comparing the concept of the seven public procurement principles as stated in Presidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can be recommended some policies in order to yield more credible procurements. The result of this research states that even it could generate cost efficiencies but the implementation of public procurement was not absolutely in accordance with the principles of public procurement and its performance still needs to be improved.