Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit tuberkulosis paru merupakan masalah kesehatan masyarakat terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang prevalensinya cukup tinggi. Di Propinsi DI Aceh jumlah tersangka TB paru (1995-1998) sebanyak 41.612 orang, dimana 2.444 orang (5,9%) dinyatakan BTA positif, 2.300 orang telah diobati dan 1.547 orang (67,3%) dinyatakan sembuh. Di Kabupaten Aceh Besar jumlah tersangka TB paru 5.576 orang, 385 orang (6,9%) dinyatakan BTA positif, dan 379 orang penderita telah diobati, dimana 264 orang (69,6%) dinyatakan sembuh. Salah satu upaya dalam pengobatan TB Paru dilakukan dengan pendekatan Strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Namun prevalensi TB pain juga tetap masih tinggi. Keberhasilan pengobatan dan penyembuhan penyakit berhubungan dengan kepatuhan penderita minum obat selama 2 bulan fase awal dan 4 bulan fase lanjutan sehingga memberikan dukungan dalam keberhasilan. Tujuan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita TB paru di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar tahun 1998. Waktu penelitian bulan November sampai Desember 1999 dengan desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah penderita TB pain yang berobat di 7 Puskesmas dengan menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) untuk waktu 6 bulan selama tahun 1998. Jumlah sampel sebanyak 112 orang dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52 orang (46,4%) tidak patuh berobat dan 60 orang (53,6%) patuh berobat. Hasil analisis menghasilkan 4 variabel yang hubungan bermakna (p < 0,05). Pertama pengetahuan baik dibandingkan pengetahuan kurang berhubungan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 12,25 (95% Cl; 1,09-7,99; p=0,02). Kedua, ketersediaan obat berhubungan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 0,44 (95% Cl; 0,18-1,02; p=0,04). Ketiga, hubungan antara sikap petugas kesehatan dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 3,57 (95% Cl; 1,09-12,38; p=0,02). Keempat, pengawasan minum obat dengan kepatuhan dengan nilai odds ratio 2,81 (95% Cl; 1,05-7,68; p=0,02). Dari hasil multivariat dengan metode regresi logistik, dari 12 variabel bebas hanya 7 variabel yang masuk sebagai kandidat untuk dianalisis. Hasilnya menunjukan 2 variabel yang berhubungan (p<0,05), yaitu variabel pengetahuan dengan nilai odds ratio 4,24 (p-0,0099) dan variabel pengawasan minum obat dengan nilai odds ratio 3,30 (p=0,0497) terhadap kepatuhan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, pekerjaan, transportasi, ketersediaan obat dan pelayanan petugas kesehatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan berbagai upaya intervensi, terutama peningkatan pengetahuan terhadap penderita melalui penyuluhan, peningkatan pelayanan petugas dalam memberikan pengobatan, serta perlunya pengawasan terhadap penderita saat minum obat sebagai upaya yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan penderita.

---

The Factors Related to Treatment Compliance of Tuberculosis Patients in Public Health Center of District Area of Aceh Besar, Year 1998Indonesia, as one of developing country, still facing Tuberculosis (TB) as main Public Health problem, Indonesia is one of the country with high prevalence of tuberculosis disease. In Aceh's Province, the suspect's of tuberculosis are 41.612 patients for 1995 - 1998. The result of laboratory confirmed that 2.444 people (5,9%) are positive of tuberculosis. From 2.300 patient who have got treatment, it was confirmed that 1.547 (67,1%) were recovered. In district of Aceh Besar the total of tuberculosis suspect is 5.576 people, 385 people (6,9%) are stated positive Acid Flaccid Bacilli (AFB positive) of tuberculosis, 379 patient who have been treated, using 264 people (69,6%) were recovered. The government?s carried out tuberculosis treatment using Directly Observed Treatment Short course (DOTS). Prior to 1993, the prevalence rate of tuberculosis disease is still high. The successfulness of disease control and treatment program is related closely to patient's compliance. Based on this consideration, the purpose of this study is to explore of the factors related to treatment compliance of tuberculosis patients in Public Health Center Aceh Besar district during the period of the 1998. The study was conducted on November to December 1998 by using cross-sectional design. The population in this study was patient of tuberculosis treated with short course regiment at 7 Public Health Center that have got tuberculosis drugs for 6 months. Sample of 112 patients were taken from the perspective population. Data were collected by interviewing tuberculosis patients using structured questionnaire. The result of the study showed that only 60 (53,6%) patients compliant to the treatment and 52 persons (46,4 %) incompliant, The result of analysis found 4 variables significantly related to compliance (p<0,05). First, good knowledge compare to less knowledge is related to treatment compliance with odds ratio 12,25 (95% CI : 1,09-317,99: p=0,02), Second, preparing the drugs is also related to treatment compliance with odds ratio value 0,44 (95% Cl : 0,18-1,02 : p=0,04). Third, health providers services is also related to patient compliance with odds ratio value 3,57 (95% Cl : 1,09-12,38 : p-0,02). Fourth, the control of drinking drugs, with odds ratio value 2,81 (95% Cl : 1,05-7,68 : p=0,02). The result of multivariate analysis with logistic regression method found 7 candidate variables from 12 independent variables, and 2 variables statistically significant (p<0,05). They are knowledge with odds ratio 4,24 (p-0,0099), and treatment's control of drugs, with odds ratio 3,30 (p=0,0497) related to compliance. The analysis was done by controlling the others variables, such as occupation, drugs availability and health providers services. The study concluded that knowledge and treatment control have more contribution to treatment compliance of tuberculosis disease in Public Health Centre than of tuberculosis disease than the others variables. Based on the results of the study, it is recommended to increase patients? knowledge in tuberculosis by health education, to increase patients? compliance, treatment observer must be accessible and acceptable to the patient and accountable to the health system. Beside that, health providers? services in health centre need to be increase and direct observation.

Abstrak :
Kota Kampar memiliki kearifan hukum lokal hukum adat tertentu dalam penanganan kasus sistem peradilan anak yang cukup berbeda dengan pendekatan hukum nasional. Hukum atau peradilan adat sendiri merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di dalamnya. Selain itu, peradilan adat sesungguhnya merupakan hasil peradaban dari masyarakat itu sendiri, suatu peradilan yang didesain sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian, peradilan adat pada dasarnya merupakan jati diri masyarakat itu sendiri, tidak terkecuali di Kota Kampar. Berdasarkan temuan data penelitian dan sumber berita online, di Kota Kampar masih terdapat banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sayangnya, berbagai kasus penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak dilakukan dengan asas perlindungan anak sehingga banyak dari mereka berstatus sebagai tahanan atau bahkan narapidana dan berakibat akan hilangnya hak-hak mereka sebagai anak. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan meminta kepada pemerintahan untuk menerapkan konsep restorative justice dan diversi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana prospek penerapan restorative justice Braithwaite dalam menanggani delinkuensi anak dilihat dari nilai-nilai budaya lokal Kampar Riau. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali potensi yang masih ada dalam merevitalisasi peradilan adat sebagai bentuk penyelesaian restoratif. Dengan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep teori Ikatan Sosial, Reintegrative Shaming dan Restorative justice, serta menggunakan teori Kriminologi Budaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya indikasi untuk di terapkan restorative justice Braithwaite terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah ditemukan penyelesaian kenakalan anak pemukulan dan pencurian secara nilai dan norma adat desa Gunung Sahilan Kampar. Kata Kunci : Delinkuensi Anak, Hukum Adat Kampar, Restorative Justice Braithwaite , Ikatan Sosial, Reintegrative Shaming, Kriminologi Budaya.

---

Kampar city has a unique local law adat law in handling juvenile case and the system is much different with national law. Adat law is a part of society 39 s daily life, in order to solve the case within the city. Also, adat law is the outcome from the society itself, which is the law that suit the characteristics of the society. So, adat law basically is the identity of society, including Kampar city. Based on research and online news, there are still many juvenile case and resolve the case with conventional law. And by the end of that process, there are many child being detention or moreover, the custody, and it means they lost the rights being childs. Hence, one of many efforts to do right now is doing restorative justice and diversion for the juvenile by the government. Based on that case, the purpose of this research is to observe the prospect of applying restorative justice Braithwaite for solving child delinquency based on local value of Kampar Riau . Furthermore, this research is find the potential of adat law rsquo s revitalization as a form of restorative justice. With qualitative research, the author want to see the problem with Social bond theory, Reintegrative Shaming, and Restorative Justice, and with Cultural Criminology theory. The result of this research is there is an indication to apply restorative justice Braithwaite based for solving juvenile delinquency, one of the indicator is there is a solving method based on value and moral of Gunung Sahilan Kampar rsquo s adat law.

Abstrak :
Abstrak
Indonesia security setor reform (SSR) Effort has produced some fruitful outcomest, nameli the anolishment of the indonesia millitary direct participation in politicts, separation of the police force from the armed forces and the revocarion of the dual function doctrin, to name a few. yet since the ratification of law on indonesia military in 2004. additional efforts of ssr have ben thrown into the backburner. since 2004, attempts to profesionalise the military have been focusing on arms modernisation and improvement of military personnel welfare such as increased training and educational opportunities, as well as housing allocation for military personnel instead of addresing several unfiished reform agendas, namely the subordination of the tni under the ministry of defence , territorial command reform and military secondment to non military affairs/posts, among others. this article attempts to analyse how western developed ssr policy intiatives were introduced in indonesia and how the ssr agendas were eventually neglected.finally, this article will reflect on the lessons learned from the introduction of ssr concept in indonesia to understand its trajectory

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan pemanfaatan kebun kemiri yang tetap berkelanjutan oleh masyarakat Timpuseng-Camba di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena yang menarik adalah penduduk masih tetap mempertahankan kebun kemiri mereka meskipun nilai ekonomi yang didapatkan cenderung merosot. Kebun kemiri atau yang lebih dikenal penduduk Timpuseng sebagai dare' ampiri adalah suatu bentuk wanatani dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Dahulu dare' ampiri menjadi sumber penghasilan utama bagi penduduk Timpuseng. Namun sekarang ini, kemiri hanyalah menjadi sumber penghasilan sampingan penduduk. Hal ini disebabkan pohon kemiri tidak lagi berproduksi seperti dahulu karena umur yang sudah tua, harga yang cenderung menurun dan tidak adanya hak pengakuan terhadap dare' ampiri penduduk oleh pihak pemerintah. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa bertahannya pengelolaan pemanfaatan dare' ampiri oleh penduduk Timpuseng bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga peran sosial budaya serta kelestarian lingkungan Timpuseng. Kebun kemiri telah menjamin penduduk untuk mendapatkan kesempatan kerja, meningkatkan status sosial di masyarakat sehingga menciptakan pengaturan yang dapat mencegah timbulnya konflik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolahan pemanfaatan hutan yang dilakukan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga telah menjamin kelestarian dan membangun kehidupan sosial mereka yang berkesinambungan. Oleh karena itu, dari temuan penelitian ini perlu ada pengakuan dari setiap stakeholder baik pemerintah daerah maupun pihak lain bahwa pengolahan sumber daya hutan tidak sekedar di landasi pada pemberian alternatif pengolahan pemanfaatan sumberdaya atau agar masyarakat tidak lagi merusak hutan, melainkan diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan dalam mengolah hutan dengan pengetahuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengolahan pemanfaatan dare' ampiri yang optimal guna peningkatan penghasilan masyarakat serta sumbangsihnya bagi pembangunan daerah. Dan perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai dare' ampiri sebagai wanatani hasil masyarakat.

Abstrak :
KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) adalah suatu bentuk pusat pertumbuhan yang merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui peningkatan ekonomi makro yang selanjutnya akan membawa perbaikan ekonomi di tingkat mikro, serta kemajuan pada bidang-bidang lain, melalui efek `menetes ke bawah' (trickle down effect). Namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini, khususnya di Indonesia, teori trickle down effect tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemacetan mekanisme trickel down effect memunculkan kondisi dimana pembangunan ekonomi tidak diikuti oleh pembangunan sosial yang setaraf, kondisi ini disebut distorsi pembangunan. Pembangunan terdistorsi (distorted development) tidak hanya berwujud dalam bentuk kemiskinan, kemerosotan, status kesehatan rendah, dan perumahan yang tidak memenuhi syarat, melainkan juga dalam bentuk; ketidaksetaraan lapisan-lapisan masyarakat dalam pembangunan, penindasan terhadap wanita, eksploitasi tenaga kerja anak, kerusakan lingkungan, dan juga penggunaan kekerasan (militerisme) dalam mengatasi berbagai persoalan. Atas dasar kenyataan tersebut, sudah selayaknya kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan pemerataan harus ditinjau kembali. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi kesejahteraan rakyat tetapi bukan yang utama. Perhatian pada peningkatan kapasitas individu dan institusi masyarakat lebih penting dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat disebar-merata dan ikut dinikmati oleh masyarakat, untuk selanjutnya dapat meningkatkan kemajuan pada bidang-bidang lainnya. KAPET Sabang, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 171 tahun 1998, memang direncanakan sebagai pemicu dan pemacu bagi pertumbuhan ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, serta Indonesia pada umumnya. Adalah hal yang sangat ironis dan tidak dikehendaki jika pada akhirnya kebijakan tersebut akan memunculkan distorsi pembangunan di kawasan tersebut. Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah kebijakan KAPET Sabang telah memungkinkan untuk terjadinya pemerataan. Selanjutnya, kebijakan antisipatif apa yang harus dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengelola KAPET Sabang, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan. Oleh karena, pemerataan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, ia memerlukan kondisi kondusif yang mendukung. Penelitian ini setidaknya berusaha mengungkapkan dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian sintesis terfokus. Metode ini mensintesakan antara telaahan pustaka, pengalaman penelitian dan diskusi dengan subyek yang berkompeten (stake holder, study user, advisor, dan tenaga ahli). Berdasarkan sintesa ketiga komponen tersebut permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas akan dibahas dan dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan tersebut di masa yang akan datang. Dari data dan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang akan dikembangkan dalam KAPET Sabang untuk mencapai pemerataan adalah pohon industri dan pola kemitraan. Para advisor dan tenaga ahli menanggapi bahwa kedua kebijakan tersebut mungkin saja diterapkan untuk menciptakan pemerataan. Namun kebijakan itu harus berlangsung dalam suasana persuasif, dalam arti tidak dipaksakan agar tidak terjadi inefisiensi. Suasana demikian diharapkan akan terjadi baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung; tidak hanya berupa ketentuan-ketentuan, tetapi juga mekanisme dan insentif serta pemberdayaan masyarakat (pengusaha kecil/menengah). Sedangkan tindakan tidak langsung dilakukan melalui himbauan serta pemberian kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkembang. Sementara itu penciptaaan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan, diupayakan antara lain melalui; kebijakan di bidang kependudukan, sosial, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, serta kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Abstrak :
Hutan mangrove merupalan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem taut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rentan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena species biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar. Hutan mangrove di Indonesia saat ini tinggal 3,24 juta hektar (Yayasan Mangrove, 1993). Sulawesi Tengah salah satu propinsi yang memiliki luas hutan mangrove hanya 28.000 ha, namun ancaman untuk eksploitasi menjadi tambak dan kegiatan Iainnya cukup tinggi. Hutan mangrove di Banawa Selatan yang luasnya 1167 hektar pada tahun 1973 dan pada tahun 1998 tersisa 167 hektar. Penurunan jumlah tersebut disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Konversi hutan mangrove
   Kawasan pesisir Banawa Selatan yang ditumbuhi oleh hutan mangrove telah di dikonversi menjadi tambak udang dan ikan bandeng.
2. Areal Permukiman
   Bertambahnya jumlah penduduk baik karena pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi telah mendorong meningkatnya permintaan akan areal permukiman.
3. Sistem Pertanian
   Sistem pertanian yang dikembangkan di Banawa Selatan sangat variatif mulai dari perladangan berpindah, pertanian menetap, maupun pertanian tambak telah mendorong meningkatnya tekanan terhadap hutan mangrove.
4. Pengelolaan tataguna lahan
   Pengelolaan tataguna lahan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan kesesuaiannya, telah menyebabkan zona lindung pun telah berubah fungsi menjadi areal permukiman dan pertanian.
5. Perubahan struktur mata pencaharian
   Perubahan struktur mata pencaharian dialami oleh etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde sebagai peladang dan nelayan tradisional menjadi petani tambak, menyebabkan degradasi hutan mangrove terus meningkat.

Kelima faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan penulis melakukan penelitian dengan judul Perubahan Pofa Adaptasi Etnik Kaili Dalam Pengelolaan Mangrove, Studi kasus etnik Kalil Data dan Kaili Unde di Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. Maksud dilaksanakannya penelitian ini untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sain (M.Si) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah urrtuk memperoleh gambaran kaitan antara perubahan pola adaptasi dan degradasi hutan mangrove, serta menghasilkan suatu konsep pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan di Banawa Selalan. Gambaran hubungan perubahan pola adaptasi etnik Kaili dalam pengelolaan hutan mangrove di Banawa Selatan dan pola pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Hubungan perubahan pola adaptasi dengan eksploitasi hutan mangrove. Eksploitasi hutan mangrove terjadi pada akhir tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada awal 1990-an, ini terjadi karena masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang mulai memanfaatkan hutan mangrove sebagai kawasan pemukiman dan areal tambak. Sementara bagi etnik Kaili hutan mangrove adalah kawasan yang terlarang untuk kegiatan pertanian dan permukiman, sebab ada nilai magis yang dikandungnya. Namun akibat proses interaksi dengan kaum migrant, lambat laun etnik Kaili mulai terlibat memanfaatkan hutan mangrove untuk pemukiman dan kegiatan pertanian tambak.
2. Penabahan pola adaptasi terhadap perubahan fungsi hutan menjadi lahan permukiman.
   Konsepsi etnik Kaili Da'a dan Kaili Uncle yang memagiskan kawasan hutan mangrove untuk kegiatan permukiman berubah, bersamaan dengan masuknya kaum migran Bugis, Toraja dan Mandar yang telah memanfaatkan hutan mangrove untuk perrnukiman tetapi tidak mengalami gangguan apa pun seperti wabah penyakit.
3. Perubahan pola adaptasi terhadap sistem pertanian. Erik Kaili Da'a dan Kaili Linde adalah peladang dan nelayan tradisional yang cenderung menjauhi hutan mangrove sebagai csmber mata pencaharian.
   Perubahan terjadi saat ini peladang menjadi petani tambak, maka yang terjadi adalah sistem perladangan tebang-bakar ditransformasikan dalam kegiatan pertanian tambak.
4. Perubahan pola adaptasi dengan pendapatan dan kesejahteraan.
   Berubahnya mata pencaharian dari peladang dan nelayan tradisional menyebabkan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan etnik Kalil Da'a dan Kaili Uncle pada sisi yang lain menjadi faktor penekan yang potensial terhadap eksploitasi hutan mangrove karena meningkatnya pendapatan akan meningkat pula akses modal terhadap hutan mangrove.
5. Sistem Empang Parit sebagai bentuk pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan.
   Berangkat dari empat fenomena yang tergambar di atas, maka penerapan sistem empang parit, yakni suatu model empang/tambak yang tetap mempertahankan ekosistem mangrove antara 30 -- 70 % peneliti yakin dapat mempertahankan ekosistem mangrove yang ada, serta dapat mempertahankan fungsi daya dukung dari hutan mangrove baik dari sudut fisik ekologis maupun dari fungsi sosial ekonominya.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ekosistem hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian telah mengalami penurunan luasan dari 1167 hektar pada tahun 1973, tersisa 167 hektar pada tahun 1998.
2. Perubahan lingkungan hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak udang dan bandeng oleh para migran merupakan salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde. Perubahan pola adaptasi tersebut dalam hal memanfaatkan hutan tidak hanya sebagai sumber bahan ramuan rumah tinggal, namun diolah menjadi areal tambak.
3. Cara pandang dan persepsi tentang kawasan hutan mangrove yang tidak lagi magis, salah satu faktor perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kaili Unde dari menjauhi kawasan hutan mangrove menjadi memanfaatkan kawasan hutan mangrove untuk pemukiman.
4. Perubahan pola adaptasi etnik Kaili Da'a dan Kalil Unde juga terjadi pada sistem budidaya perladangan yang berpindah-pindah menjadi petani menetap baik pada sistem budidaya teresterial maupun pada sistem budidaya aquatik.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan menjadi faktor daya tarik bagi etnik lokal untuk memanfaatkan hutan mangrove yang berasal dari pembagian hak ulayat seluas 2 (dua) hektar, sebagai sumber pendapatan dan ekonomi keluarga.
6. Untuk mencegah berlanjutnya konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan yang tidak ramah lingkungan, maka penerapan sistem pengelolaan tambak yang ramah Iingkungan mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan untuk :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala perlu segera mendata kembali luas kawasan yang tersisa, selanjutnya mengeluarkan peraturan daerah tentang penetapan kawasan lindung pada kawasan yang tersisa tersebut.
2. Segera menerapkan sistern budidaya empang parit (silvofishery) pada kawasan yang telah berubah menjadi areal tambak.
3. Meningkatkan peran lembaga adat bagi masyarakat lokal setempat.
4. Perlu dilakukan suatu studi antropologis yang Iebih komprehensif, terutama menyangkut nilai dan tradisi masyarakat setempat.

---

Change in Adaptation Patterns in Mangrove Management.Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition zone between terresterial ecosystem and a marine ecosystem. Its special physical environmental conditions have caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity. This ecosystem is very susceptible to the presence of external influences, especially since the biota species in the mangrove forest have limited tolerant changes from outside. Mangrove forests in Indonesia currently cover 3,24 million hectares (Yayasan Mangove, 1993). Central Sulawesi is one of the provinces that has mangrove forests, about 28.000 hectares, but exploitation by conversion to fishponds and other activities is quite high. South Banawa had 1167 hectares of mangrove, but when this research was conducted only 167 hectares remained. This decrease is due to some factors as follows :

1. Conversion.
   The coastal area of South Banawa planted to mangrove forest has been changed into areas of milk fish and shrimp ponds.
2. Settlement Area.
   Increasing population both naturally and by migration has led to an expansion of settlement area.
3. Agriculture System.
   The agriculture system in South Banawa including shifting cultivation, permanent cultivation and fish pond culture, has led to increased pressure on the mangrove forest.
4. Land Use Management.
   Land use management without concern for its carrying capacity has caused the alteration of protected areas into settlement and agriculture areas.
5. The alteration of livelihood source structure.
   The conversion of the Kaili Da'a and Kalil Unde peoples from field farmer and traditional fishers to fish pond farmers has degraded the mangrove forest significantly.

This research was aimed at descriptively obtaining the relationship between change of adaptation patterns and mangrove forest degradation and to produce a concept of sustainable mangrove forest management for South Banawa. Changes in the adaptation patterns of the Kaili people in mangrove management can be described as follows :

1. The relationship between changes of adaptation pattern with mangrove forest exploitation :
   The exploitation of mangrove forests has occurred since the end of the 1970's and reached its peak in the early of 1990's. This Is caused by the coming of Bug is, Toraja and Mandar people to South Banawa where they converted mangrove Forest into settlements and fish pond. For the Kalil people the mangrove forest was considered forbidden for any activity including agriculture and settlement However, through the interaction process between them and the newcomer groups they slowly have become involved in converting mangrove forests into settlement and fishpond areas.
2. Change of adaptation pattern in the change of forest function into settlement area :
   The concept of Kalil Da'a and Kalil Untie people, who originally considered the mangrove forest as a forbidden zone, has changed simultaneously with the coming of Bugis, Toraja and Mandar ethnic groups to South Banawa. These newcomer groups have converted mangrove forests into settlement areas without ever experiencing any problems such as disease epidemics.
3. Change of adaptation pattern in agriculture systems :
   Kaili Da'a and Kalil Untie people were farmers and traditional fishermen who tended to avoid the mangrove forests as their livelihood source but since they have been influenced by other ethnic groups, from they have converted cut-andbum farming to fishpond culture.
4. Change of adaptation patterns with income and prosperity.
   Change of livelihood source from farming and traditional fishing has increased their income and prosperity but on the other hand this is a potential pressure factor on the existing mangrove forest.
5. The application of the ditch-embankment (sllvofishery) system as one type of sustainable mangrove forest management.
   The application of the ditch-embankment system (a model of embankment that maintains 30-70 % of the original mangrove ecosystem) can preserve the existing mangrove ecosystem and its carrying capacity both ecologically or economically.

Based on the research result, it can be concluded that :

1. Mangrove forest in the research field has decreased its width from 1167 hectares in 1973 into 167 hectares in 1998.
2. Change of physic environment has caused Kalil Da'a and Kaili Untie people after their adaptation pattern from exploiting mangrove forest as housing materials to becoming fish farmers that converting mangrove forest into open fishpond areas.
3. The new perspective and perception of Kaili Da'a and Kaili Untie people about the mangrove forest zone, i.e. that the mangrove forest has no magic value, again hs pushed them to convert mangrove forest to settlement areas.
4. Their relationship with Bugis, Toraja, Mandar and Javanese people since 20 years ago has stimulated the conversions of their cultivation system into fish pond farming in the mangrove forest.
5. The increase of income and prosperity of Kaili Da'a and Kaili Untie people has raised pressure to exploit the existing natural resource including mangrove forests.
6. To prevent the exploitation of mangrove forest continuously both by migrants and by local peoples, sustainable mangrove forest management with a ditch-embankment should be applied.

Therefore some suggestions are :

1. The local government (Donggala Regency) must resurvey existing areas of mangrove forest and then make a regional regulation about protecting this area.
2. The ditch-embankment system should be applied immediately within fish pond areas.
3. Increase the role of custom any institutions in the area.
4. Conduct a comprehensive anthropology study, focused on the culture system, a specially on local environmental knowledge and practices.

Abstrak :
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pada pengaruh komposisi berat alumina-silika terhadap kualitas refraktori dalam pembuatan bahan dielektrik polar Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf. Tiga jenis refraktori yang dihasilkan dari slip alumina-silika dan disinter pada 1550 °C adalah A, B, dan C dengan komposisi persen berat masing-masing 32/68, 68/32 dan 73/27. Refraktori ini digunakan dalam pembuatan Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf yang bahan dasarnya adalah BaCO3, TiO2 dan PbCO3-. Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf diperoleh dengan meleburkan Ba0,2Pb0,8TiO3 pada temperatur 1460 °C yang diikuti quenching dengan nitrogen cair pada kondisi superdingin. Kualiats refraktori didalam pembuatan Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf diuji dengan menggunakan XRD, SEM-EDAX, TMA, teknik Archimedes, dan XRF yang memberikan komposisi fasa, struktur mikro dan kimia unsur, ekspansi termal, densitas dan porositas, dan komposisi unsur. Pengaruh sintering memberikan densitas untuk A paling kecil sedangkan porositasnya sebesar 20,7591 % dimana hasil ini termasuk didalam rentang porositas refraktori industri. Sementara refraktori B dan C memiliki porositas masing-masing 39,5119 dan 45,7598. Penetrasi Ba0,2Pb0,8TiO3 kedalam seluruh permukaan refraktori B dan C sesuai dengan jalur pori terbuka yang saling berhubungan yang mereka miliki. Penetrasi pada refraktori A terjadi hanya pada permukaan dengan ketebalan sekitar 0,1 mm, hal ini karena pori terbuka yang dimiliki tidak saling berhububngan. Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf mengandung banyak pengotor terutama Al dan Si yang juga merupakan unsur utama refraktori. Refraktori A adalah yang paling sesuai dalam pembuatan Ba0,2Pb0,8TiO3 amorf.

---

ABSTRACT
The Effect of wt. % compositions of alumina-silica on refractory quality in amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 making was studied. Three alumina-silica refractory were produced from slip of alumina and silica with weight percent ratios of 32/68, 68/32 and 73/27 for A, B, and C samples respectively, and sintered at 1550 °C for 2 hours. These refractory were used for making amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 which mixtures of BaCO3, TiO2, and PbCO3-. The glassy state of the amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 was obtained by heating at the melting point temperature of 1460 °C followed by quenching in liquid nitrogen media rapidly when the super cooled condition achieved. The quality of alumina-silica refractory in amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 making was examined by using XRD, SEM-EDAX, TMA, Archimedes technique, and XRF which provide phase composition, microstructure and microchemistry, thermal expansion, density and porosity, and substances composition. Effect of sintering on refractory results that A has 20.7591 % porosity which in accordance with industry refractory porosity range, whereas refractory B and C has 39.5119 and 45.7598 % porosity respectively. Thermal shock resistance of A was the lowest. Penetration of amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 in B and C throughout body's was due to the interconnected open pore channels but it was on interface (about 0.1 mm distance long) of A which contained independently open pores. Amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 contained many impurities especially Al and Si substances which the main substances of refractory. Refractory A was the most suitable in amorphous Ba0,2Pb0,8TiO3 making.

---

Abstrak :
RSUD Budhi Asih sejak dahulu dikenal dengan rumah sakit gelandangan dan pengemis, sebagai rumah sakit yang merawat penderita terlantar dan tidak mampu secara cuma-cuma. Terhitung 1 April 1998 RSUD Budhi Asih ditetapkan sebagai rumah sakit swadana. Dengan besarnya beban sosial yang harus ditanggung sedangkan anggaran kesehatan yang diperoleh sangat terbatas, memaksa manajemen RSUD Budhi Asih harus melakukan efisiensi secara optimal. Salah satu indikator dalam melakukan efisiensi kegiatan rumah sakit adalah dengan melihat lama hari rawat. Karena pengaruh berbagai faktor, terjadi perpanjangan lama hari rawat pasien tidak mampu yang dirawat di Zal Khusus RSUD Budhi Asih. Tujuan : Untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan perpanjangan lama hari rawat pasien tidak mampu di Zal Khusus RSUD Budhi Asih. Desain penelitian yang digunakan adalah survey analisa dengan pendekatan cross sectional, terhadap 150 sampel dari 75 pasien Zal Khusus dan 75 pasien Zal Pembanding RSUD Budhi Asih periode April. 1997 - September 1997. Metodologi analisa data yang digunakan dengan analisis univariat, analisis bivariat dan multivariat. Dari ke 13 variabel yang diteliti ternyata setelah dilakukan analisis univariat dan bivariat keluar 7 variabel bebas bermakna sebagai kandidat untuk dianalisa secara muitivariat yaitu : kelas perawatan, jenis penyakit, komplikasi penyakit, hubungan keluarga, hari keluar rumah sakit, asal rujukan dan pengisian resume. Dari hasil analisa multivariat ternyata faktor kelas perawatan ( Zal Khusus ) terbukti berhubungan dengan perpanjangan lama hari rawat. Faktor utama yang berpengaruh terhadap perpanjangan lama hari rawat di Zal Khusus adalah faktor jenis penyakit khronis, disamping adanya komplikasi penyakit, tidak adanya hubungan keluarga dan tidak lengkapnya pengisian resume. Hipotesis yang dibuat berdasarkan kerangka konsep tidak semua mendukung hasil penelitian ini. Tidak semua faktor penelitian dapat dibuktikan bermakna secara statistik. Dari hasil penelitian ini, dapat dibuat langkah-Iangkah untuk mempersingkat lama hari rawat pasien di Zal Khusus RSUD Budhi Asih. Daftar Bacaan (1973 - 1998).

---

Factors that Influence the Length of Stay of Special Ward for Homeless Patient in Budhi Asih Hospital Jakarta, 1997Budhi Asih hospital has predicated as a Hospital for homeless patients and the beggars (Gepeng = Gelandangan dan Pengemis). Since April, 1 st 1998, Budhi Asih hospital has become a Swadana Hospital. Considering the social mission of Budhi Asih Hospital as an independent Hospital in the future, the management in running its services, has to be efficient. The Length of Stay is one of the indicators of hospital efficiency. This research objective was to analyze factors presumed havesome influence on the length of stay in the ward of the homeless ( special ward ). The research was a cross sectional which studied 150 cases in which 75 cases were from special ward and 75 cases from a regular yet similar level ( conducted April 1997 - September 1997 ). Data were acquired from the medical record of the hospital information unit. Univariat, bivariat and multivariat analyze were employed. Seven out of 13 independent variables which showed significant difference by univariat analyse and bivariat analyze, were candidate of the multivariat analysis. Those are : Patient class, acute or chronic disease, complication, family, day of check - out and medical record ( resume ) completely. The multivariat analysis result showed that difference ward was related to the length of stay. The main factors that influence of diseases length of stay in special ward was the chronic disease, complication of diseases, no family and incomplete medical record. The hypothesis which had been made based on these concept were not all supported in this study. Not all of risk factors could be proved statistically significant. Of this research result can be made steps to decrease the length of stay special ward patient Budhi Asih Hospital. This research has indicated several suggestions to reduce the length of stay in special ward, such as to develop an outreach program for the nursing home to reduce chronic cases to be refered to this hospital Bibliography: ( 1973 - 1978 )