Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusiaharus mendapat perhatian secara khusus dan serius guna memenuhituntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih dalan erareformasi dewasa ini, dimana penegakan supremasi hukum merupakan salahsatu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat pendudukIndonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukansuatu analisis dan pengkajian secara sistimatis tentang prinsip-prinsippenegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukumIslam dengan pokok permasalahan yang diajukan adalah: (1) Bagaimanaprinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam;(2) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam perspektifhukum Islam; (3) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilanserta hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam;(4) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dan keadilanserta hak asasi manusia di Indonesia, dan bagaimana mengatasinya.Untuk menjawab permasalahn di atas, maka penulis melakukanpenelitian kepustakaan dan lapangan dengan metode pendekatan yuridis danhistoris, dengan mengutamakan data sekunder (Kepustakaan) sebagai datautama, sedangkan data primer (Data lapangan) sebagai data penunjang yangdiperoleh melalui wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukumlainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya diuraikansecara deskritif.Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Prinsip-prinsippenegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakansuatu landasan yang sangat fundamental dan sekaligus sebagai satukesatuan yang mengilhami hukum Islam, baik dalam ide maupun dalamoperasionalnya, yaitu itu aqidah yang benar merupakan patokan dan prinsippertama dan utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalamIslam, kemdian diikuti dengan prinsip-prinsip lainnya. Seperti; Prisnipamanah, persamaan dan keadilan, musyawarah dan perdamaian; (2)Prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusia dalam perspektif hukum Islamadalah merupakan wujud dari esensi ajaran Islam, dimana tampa penegakan,perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ke-Islamanseseorang tidak akan mencapai kesempurnaan.Penegekan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusiadalam hukum Islam, telah diperaktekkan jauh sebelum ?Declaration of HumanRigts' oleh PBB dan konvensi-konvensi Internasional lannya. Hal ini dapatdilihat pernyataan-pernyataan dalam berbagai teks-teks keagamaan (Al-Qur?an dan Hadis) dan juga dalam konstitusi *Piagam Madinah" yangdideklarasikan langsung oleh Rasulullah saw; (3) Prinsip-perinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia sebagai manayang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Batangtubuh dan penjelasannya serta berbagai peraturan perundang-undanganlainnya sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila pada umunya sangatrelevan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam; dan (4) Faktor-faktoryang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dan keadilan serta hakasasi manusia di Indonesia, di antaranya: (a) Perangkat hukum atau undangundangitu sendiri; (b) Kualitas SDM aparat penegak hukum; (c) fasilitaspenegakan hukum yang kurang memadai; (d) Budaya hukum atau kesadaranhukum masyarakat yang masih lemah; (e) Pengaruh Globalisasi danperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak seimbang denganpengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum; (f) Sistem rekrukmenpejabat penegak hukum yang kurang tepat.Adapun cara mengatasinya adalah (1) Dalam penyusunan suatuundang-undang di samping memperhatikan kepentingan nasional, jugakendaknya aspirasi masyarakat lokal jangan diabaikan. Di samping itu perlupula memperhatikan ide-ide dan intitusi-instusi modern yang berkembang dinegara-negara maju setelah disaring sesuai dengan aspirasi dan kepentinganbangsa Indonesia; (2) Aparat penegak hukum harus memiliki nilai-nilaipropsesionalisme yang cukup, (3) fasilitas pendukung dalam penegakanhukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus ditingkatkan, (4) Dalamupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, setiap peraturanperundang-undangan yang akan diberlakukan harus disosialisasikan:(5) Sistem rekrukmen aparat penegak hukum harus melalui saringan yangketat dengan kriteria-kriteria terentu, termasuk pengangkatan seorangpejabat penegak hukum khususnya kehakiman dan kejaksaan harus bersihdari campur tangan eksekutif."

"Dinamika perkembangan dan posisi hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut sesuai gelombang dan iklim politik yang menyertainya. Jauh sebelum Kemerdekaan, hukum Islam telah berkembang dan menjadi hukum positif bagi kerajaan Islam. Pada awal pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang berlaku bagi orang Islam dengan teori Receptio in Complexu oleh L.W.C. Van den Berg yang mengakui eksisensi hukum Islam, namun teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje dengan teori Receptie-nya, bahwa hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat. Selanjutnya teori ini mendapat reaksi dari umat Islam, Hazairin misalnya menyebutnya sebagai teori iblis. Pada masa pemerintahan Balatentara Jepang, posisi hukum Islam masih tetap sama seperti pada masa pemerinahan Hindia Belanda. Menjelang Indonesia merdeka tercapai sebuah kompromi antara pendukung negara berdasarkan agama (Islam) dan pendukung negara berdasar Pancasila tertuang dalam ?Piagam Jakarta?, kendatipun hanya sebentar, piagam tersebut seolah meniupkan angin segar bagi perkembangan dan posisi hukum Islam. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadi nncoretan atas kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari?at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebagai garansi utuhnya NKRI. Demi menjaga stabilitas politik, keamanan dan keselamatan negara, Prsiden Soekamo mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam dekrit tersebut Presiden Soekamo menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Piagam Jakarta memang tidak tampak dalam konstitusi Indonesia, akan tetapi ia ada, menjiwai dan hidup, serta memberi kehidupan bagi perkembangan hukum Islam, Jiwa dari Piagam Jakarta itulah yang melahirkan berbagai produk perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam yang wajib dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dari sini dapat dipahami, bahwa Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi dasar inspirasi dan pegangan dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Era reformasi dan otonomi claerah temyata disambut baik oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia untuk berperan lebih besar. Di Kabupaten Tasikmaiaya, Cianjur dan Gamt misalnya, telah menetapkan Perda untuk membasmi penyakit sosial masyarakat dan sejumlah kebijakan Iainnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Kreativitas Pemerintah Daerah dan masyarakar tampaknya cukup beralasan, yakni adanya semacam kerinduan umat Islam terhadap syari'at agamanya untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Kreatifitas ini clinilai oleh sebagian anggota masyarakat sebagai kompensasi politik pemerintah kepada rakyat. Upaya itu terkesan dipolitisasi dalam bentuk formalisasi dan simbolisasi syari'at Islam untuk menarik simpatik rakyat dan institusi-institusi umat Islam untuk memuluskan roda pembangunan yang dicanangkannya. Seperti apapun wacana dan kontroversi yang muncul mengenai gerakan pemerintah yang sedang berkuasa, bagi penulis adaiah hal yang wajar. Yang panting dalam perspektif yuridis tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional kebijakan itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pancasila dan Dekrit Presiden RI S Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD I945, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan sesuai dengan realitas masyarakat. Keherlakuan hukum Islam adalah suatu kenyataan, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, menafikan keberlakuan hukum Islam berarti menafikan pula terhadap realitas, dan menafikan terhadap realitas, itu artinya pengkhianatan terhadap keberadaan umat Islam. Karena itu, kenika kita berbicara mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka semua unsur pembentukan hukum harus cliperlakukan secara adil, tak terkecuali hukum Islam. Mengenai simbolisasi dan substansialisasi dalam penerapan hukum Islam, menurut penulis keduanya baik dan diperlukan. Narnun jika lerjadi pilihan karena sesuatu hal yang dapat memicu terjadinya konflik sesama anak bangsa, maka tentu saja yang menjadi pilihan adalah substansinya, karena simbolisasi itu memang hanya merupakan proses dan jalan menuju tercapainya substansialisasi."

"Dinamika perkembangan dan posisi hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut sesuai gelombang dan iklim politik yang menyertainya. Jauh sebelum Kemerdekaan, hukum Islam telah berkembang dan menjadi hukum positif bagi kerajaan Islam. Pada awal pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang berlaku bagi orang Islam dengan teori Receptio in Complexu oleh L.W.C. Van den Berg yang mengakui eksisensi hukum Islam, namun teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje dengan teori Receptie-nya, bahwa hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat. Selanjutnya teori ini mendapat reaksi dari umat Islam, Hazairin misalnya menyebutnya sebagai teori iblis. Pada masa pemerintahan Balatentara Jepang, posisi hukum Islam masih tetap sama seperti pada masa pemerinahan Hindia Belanda. Menjelang Indonesia merdeka tercapai sebuah kompromi antara pendukung negara berdasarkan agama (Islam) dan pendukung negara berdasar Pancasila tertuang dalam ?Piagam Jakarta?, kendatipun hanya sebentar, piagam tersebut seolah meniupkan angin segar bagi perkembangan dan posisi hukum Islam. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadi nncoretan atas kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari?at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebagai garansi utuhnya NKRI. Demi menjaga stabilitas politik, keamanan dan keselamatan negara, Prsiden Soekamo mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam dekrit tersebut Presiden Soekamo menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Piagam Jakarta memang tidak tampak dalam konstitusi Indonesia, akan tetapi ia ada, menjiwai dan hidup, serta memberi kehidupan bagi perkembangan hukum Islam, Jiwa dari Piagam Jakarta itulah yang melahirkan berbagai produk perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam yang wajib dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dari sini dapat dipahami, bahwa Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi dasar inspirasi dan pegangan dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Era reformasi dan otonomi claerah temyata disambut baik oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia untuk berperan lebih besar. Di Kabupaten Tasikmaiaya, Cianjur dan Gamt misalnya, telah menetapkan Perda untuk membasmi penyakit sosial masyarakat dan sejumlah kebijakan Iainnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Kreativitas Pemerintah Daerah dan masyarakar tampaknya cukup beralasan, yakni adanya semacam kerinduan umat Islam terhadap syari'at agamanya untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Kreatifitas ini clinilai oleh sebagian anggota masyarakat sebagai kompensasi politik pemerintah kepada rakyat. Upaya itu terkesan dipolitisasi dalam bentuk formalisasi dan simbolisasi syari'at Islam untuk menarik simpatik rakyat dan institusi-institusi umat Islam untuk memuluskan roda pembangunan yang dicanangkannya. Seperti apapun wacana dan kontroversi yang muncul mengenai gerakan pemerintah yang sedang berkuasa, bagi penulis adaiah hal yang wajar. Yang panting dalam perspektif yuridis tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional kebijakan itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pancasila dan Dekrit Presiden RI S Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD I945, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan sesuai dengan realitas masyarakat. Keherlakuan hukum Islam adalah suatu kenyataan, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, menafikan keberlakuan hukum Islam berarti menafikan pula terhadap realitas, dan menafikan terhadap realitas, itu artinya pengkhianatan terhadap keberadaan umat Islam. Karena itu, kenika kita berbicara mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka semua unsur pembentukan hukum harus cliperlakukan secara adil, tak terkecuali hukum Islam. Mengenai simbolisasi dan substansialisasi dalam penerapan hukum Islam, menurut penulis keduanya baik dan diperlukan. Narnun jika lerjadi pilihan karena sesuatu hal yang dapat memicu terjadinya konflik sesama anak bangsa, maka tentu saja yang menjadi pilihan adalah substansinya, karena simbolisasi itu memang hanya merupakan proses dan jalan menuju tercapainya substansialisasi."