Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas proses interaksi kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler di Indonesia pada tahun 1908 hingga 1959. Pertumbuhan nasionalisme mengawali penulisan ini dan diakhiri dengan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Sebuah bangsa dalam proses menuju terbentuknya sebuah negara diawali dengan tumbuhnya rasa nasionalisme. Proses tumbuhnya rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan munculnya organisasi kemasyarakatan yang modern. Organisasi tersebut merupakan wadah bagi semua tokoh pergerakan nasional berinteraksi dan menyalurkan aspirasi mereka dalam melakukan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Perjuangan pergerakan ini ditandai dengan pencarian ideologi bagi perjuangan mereka. Hal tersebut memunculkan dua kekuatan dalam pergerakan nasional, yaitu nasionlis Islam dan nasionalis sekuler. Adanya dua kekuatan ini memunculkan persaingan dalam meraih pengaruh dari masyarakat. Sehingga pembentukan wadah persatuan lewat konfederasi pun, interaksi mereka tidak dapat muncul sebagai sebuah kekuatan yang mampu menekan kolonialisme Belanda untuk mewujudkan citacita kebangsaan Indonesia, Indonesia Merdeka. Persaingan ini terus berkembang dalam kehidupan politik Indonesia hingga Indonesia merdeka. Sehingga dalam kehidupan politik Indonesia selalu ditandai dengan singgungan dua kelompok tersebut. Melihat hal di atas persatuan bukan satu hal yang mudah dan banyak tantangan yang muncul dalam mewujudkannya. Kecurigaan di antara sesama menyebabkan ketidakpercayaan diantara mereka. Ketidakpercayaan membawa mereka kepada kebencian tehadap kelompok lain yang akhirnya kebencian itu membawa perpecahan dikalangan tokoh pergerakan. Hal tersebut menjadi suatu hambatan dalam mencapai persatuan Indonesia. Perbedaan pendapat ini bukan semata oleh karena perbedaan ideology antara Islam dan sekuler namun lebih pada adanya kepentingan pribdai atau golongan tertentu. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam persatuan bangsa kita dalam menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang dinamika Gerakan Tarbiyah pada era 1980 hingga 2010: Respon Ormas Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan membahas pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin terhadap Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah tumbuh dan berkembang dari gerakan dakwah kampus yang awalnya digagas oleh DDII melalui Bina Masjid Kampus yang kemudian dikembangkan oleh Imaduddin melalui program LMD. Masuknya pemikiran tarbiyah yang dibawa oleh Hilmi Aminuddin membuat GDK bertransformasi menjadi Gerakan Tarbiyah. Keberhasilan Gerakan Tarbiyah mengembangkan pengaruhnya memunculkan respon dari Ormas Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran ini semakin memuncak ketika Gerakan Tarbiyah beraktivitas melalui sayap politiknya. Aktivitas dakwah dan politik yang dilakukan sayap politik Gerakan Tarbiyah dan Sayap Dakwah Partai Keadilan Sejahtera membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merasa tergerus otoritasnya. Kekhawatiran yang dimunculkan oleh Muhammadiyah dan NU direspon Gerakan Tarbiyah dengan melakukan proses penyesuaian atau proses internalisasi organisasi dengan realita sosial yang terjadi di Indonesia. Dampaknya pemikiran IM yang diadopsi oleh Gerakan Tarbiyah tidak sepenuhnya mempengaruhi gerak langkah Gerakan Tarbiyah karena Gerakan Tarbiyah mampu melakukan proses internalisasi dengan baik, hal ini terlihat dari respon kalangan intelektual Gerakan Tarbiyah terhadap realita sosial yang berkembang di Masyarakat, perubahan-perubahan yang mereka lakukan pada manhaj mereka yang terimplementasi dalam aktivitas sayap politiknya, PKS.

---

The focus of this paper is discusses the dynamics of Tarbiyah Movement in the 1980s to 2010: Responses Islamic organizations against Transnational Islamic Movement. This study uses historical method. This study is a qualitative research by discussing the influence of the Muslim Brotherhood Movement thoughts Tarbiyah. Tarbiyah movement grows and develops from campus missionary movement that was initially in the idea by DDII via Bina Mosque Campus which was later developed by Imadudin through LMD program. The entry of tarbiyah thought brought by Hilmi Aminuddin make GDK transformed into Tarbiyah Movement. Influence the success of developing Tarbiyah Movement elicits a response from Islamic organizations, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. This concern is further culminated when the Tarbiyah Movement activity through its political wing. Da'wah and political activity conducted political wing of Da'wah Movement Tarbiyah and the Prosperous Justice Party wing makes Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama felt undermined his authority. Concern were raised by Muhammadiyah and NU Tarbiyah Movement responded by making adjustments to the process or the process of internalizing the reality of social organization in Indonesia. The impact of thought adopted by IM Tarbiyah movement is not entirely affect the actions taken Tarbiyah Movement because Tarbiyah Movement capable of performing well internalization process, it is seen from the response of the Tarbiyah Movement intellectuals evolving social realities in society, the changes they did on the manhaj they are implemented in the activity of its political wing, the Prosperous Justice Party (PKS).

Abstrak :
Penulisan Skripsi ini dimulai pada pertengahan tahun 1992. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan Dewan Konstituante gagal untuk menetapkan dasar negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan pencarian sumber-sumber primer, kemudian sumber-sumber sekunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber-sumber ini penulis peroleh di Arsip Nasional, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa gagalnya Dewan Konstituante menentukan alternatif dasar negara karena dua faktor. Pertama, faktor dari dalam Dewan Konstituante dan yang kedua faktor dari luar. Kedua faktor tersebut merupakan sebab dan akibatnya. Gagalnya Dewan Aonstituante menentukan alternatif dasar negara karena tidak tercapainya kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri, sehingga Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 tanpa adanya perubahan. Usulan Soekarno tersebut ternyata tidak mampu membuat jalan keluar kerja, Dewan, tetapi mengakibatkan kemacetan. Soekarno menganggap kemacetan di Dewan tersebut sangat membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno yang sejak ditetapkannya UUD'S 1950 hanya sebagai kepala negara yang tidak terlibat langsung dengan pemerintahan, mulai melibatkan diri secara langsung, dan ini bertentangan dengan UUD'S 1950. Tindakan Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 hanya kedok belaka untuk menerapkan sistem politik yang selalu digembar-gemborkannya Demokrasi Terpimpin. Ini terbukti usulan kembali ke UUD 1945 yang akhirnya gagal, mendorong Soekarno semakin terlibat lebih jauh, yaitu mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959. Isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante, ini berarti Dewan Konstituante gagal menentukan alternatif dasar negara.