Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari hasil pemeriksaan histology, radiolagy, biomekanik dan biokimia pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyembuhan patah tulang pada tibia kanan adalah lebih cepat di banding tibia kiri atau proses penyembuhan patah tulang dengan pencucian larutan NaCl lebih cepat dari pada pencucian dengan larutan povidone iodine encer. Ini menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh larutan povidone iodine pada proses penyembuhan patah tulang"

"Program pendidikan tenaga kesehatan merupakan bagian dari pengembangan tenaga kesehatan dengan tujuan untuk tetap meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang mampu untuk mengemban tugasnya kearah perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti yang tertuang dalam SK Menkes Nomor. 558/Menkes/ SK/84. mempunyai togas dan fungsi melaksanakan, mengkoordinasikan dan membuka pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas masukan dan kualitas proses pembelajaran. Upaya untuk peningkatan kualitas lulusan lembaga pendidikan tenaga kesehatan hendaknya mencakup peningkatan kualitas masukan dan kualitas proses pembelajaran. Masukan utama mencakup mahasiswa, dosen, kurikulum dan perangkat pembelajarannya. Dosen memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi mahasiswa, dan untuk itu doses haruslah yang berkualitas. Peran, fungsi dan tanggung jawab dari profesi dosen dalam mengajar menuntut kompetensi yang tinggi dalam tugasnya. Penelitian ini secara umum bettujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja dosen dalam mengajar di Akademi Kesehatan Depkes Palembang tahun 2001. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Akademi Keperawatan (Akper), Akademi Gizi (Akzi), Akademi Kebidanan (Akbid) Depkes Palembang. Sampel penelitian adaiah seluruh dosen tetap yang mengajar di Akademi Kesehatan Depkes Palembang sebanyak 66 orang.Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengalaman kerja, pelatihan dan sumber daya mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja dosen dalam mengajar. Dan basil analisis multivariat dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengalaman kerja merupakan variabel yang dominan berhubungan dengan kinerja dosen dalam mengajar di Akademi Kesehatan Depkes Palembang tahun 2001 (OR= 4,69 dan 4,53). Berdasarkan basil penelitian, ada berbagai saran yang perlu ditindak lanjuti. Agar pihak Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan perlu meningkatkan pelatihan bagi dosen terutama yang sesuai dengan materi kuliah yang diajarkan; selain itu perlunya meningkatkan penyediaan saran prasarana yang menunjang dalam proses belajar mengajar. Bagi pihak institusi Akademi Kesehatan Depkes Palembang hendaknya mengaktifkan peran dosen senior dalam membimbing dosen yunior selain itu agar staf dosen diberi kemudahan untuk mengikuti pelatihan secara bergantian. Perlunya penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor yang ada diluar faktor-faktor dalam penelitian ini.

---

Factors Related to the Performance of Lecturers within The Academy of Health Minister of Health Palembang in The Year 2001.Educational program for health professional is a part of human resource for Health (HRH) development, which have objectives to add its quantity and also to improve their quality. So that, they contribute significantly to health service changes, growth and innovations (Minister of Health Decree Number: 158/MenKes/SK/84). Quality of education is very much related with quality of input and process factors. It is therefore, input and process factors should always be considered in any effort to improve learning process. Factor within input are the students, lecturers, curriculum and educational infra structures. Lecturers are believed to have significant roles in improving students achievements, and therefore, their quality should always be monitored and improved. Their roles, functions and responsibilities demand high competencies. This study has objective to describe factors related to the performance of lecturers within the Academy of health , Ministry of Health Palembang in the Year 2001. The study used cross sectional design, which covered lecturers within Nurse, Nutrition, and Midwives Academics, Ministry of Health Palembang_ (Total population = 66 ).The study showed that work experience, previous training and education resources variables have significant relationship with the performance. Furthermore using multivariate statistic, it is shown that previous training and work experience variables are dominantly related to performance (OR =4.69 and = 4.53 respectively). This study reccomrnends to The Central for Health Professional Education (Pusdiknakes) to add more training for lecturers especially training that are related to courses teached by them. Furthermore, Pudiknakes should always maintain and improve education resources in supporting learning process in each Academy. This study also suggest that the Academy of Health Ministry of Health Palembang should develop a system of young lecturers mentoring and support strongly and open widely any training opportunity for them. At last this study recommends to continue the study to explore others than factors examined."

"Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang).Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi.Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria".Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo."

"Sasaran umum pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan mencakup pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan secara menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima serta terjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya pencegahan adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk susu. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi susu pada rumah tangga di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya belum pernah ada studi tentang perilaku konsumen susu yang menganalisis dari aspek-aspek demografi selain aspek-aspek lain.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sejauh mana faktor sosial, ekonomi, demografi, dan psikologi khususnya kebiasaan (habit) hidup dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi susu di rumah tangga Indonesia.Sumber data studi ini adalah data model hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1998. Adapun faktor-faktor yang diuji adalah demografi (proporsi ART umur muda, umur tua, dan perempuan), sosial (pendidikan kepala rumah tangga), ekonomi (pengeluaran rumah tangga dan proporsi ART yang bekerja), dan variabel psikologis (kebiasaan sehat, makan, dan belanja barang mewah). Metode analisis yang digunakan pada studi ini adalah model regresi logistik multinomial.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persentase konsumsi susu setiap hari terbesar pada rumah tangga yang memiliki anak balita, proporsi ART perempuan terbesar, KRT yang berpendidikan lebih tinggi, pengeluaran rumah tangga yang lebih besar, dan proporsi ART yang tidak bekerja.Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa hampir semua faktor yang diuji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi susu. Hlbungan positif pada pengeluaran rumah tangga. proporsi ART perempuan, umur muda, umur tua dan kebiasaan belanja barang mewah. Kebiasaan sehat dan konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat serta pendidikan KRT mempunyai hubungan signifikan terhadap konsumsi susu di rumah tangga. Begitu pula pendidikan KRT dan proporsi ARI bekerja serta kebiasaan sehat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap konsumsi susu di rumah tangga."

"Masalah penyediaan perumahan dan penertiban permukiman merupakan salah satu masalah serius yang kini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Masalah tersebut timbul akibat angka pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang yang cukup tinggi. Dalam Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan tentang Restrukturisasi dan Revitalisasi Pelayanan lJmum Kota Tangerang Tahun 2002 tercatat pertumbuhan penduduk Kota Tangerang sebesar 4,86% pertahun. Hal ini disebabkan baik karena kelahiran maupun karena banyak pendatang baru yang berasal dari luar Kota Tangerang.Pentingnya masalah perumahan terutama untuk penyediaan rumah-rumah yang murah dan Iayak huni dengan fasilitas pendukung yang memadai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang. Perhatian Pemerintah Kota Tangerang terhadap masalah perumahan setidaknya dapat dilihat dari Rencana Strategis Pemerintah Kota Tangerang yang memasukkan masalah perumahan menjadi salah satu core business.Untuk mengatur dan menjamin tersedianya perumahan yang layak beserta fasilitas pendukungnya, telah dibentuk suatu Dinas Perumahan dan Perrnukiman (Disperkim) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perumahan, permukiman, teknik penyehatan dan pemakaman.Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) apa raja yang digunakan dalam memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Tangerang. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui Iebih jauh altematif model-model aransemen kelembagaan dalam kegiatan pelayanan perumahan dan permukiman yang dapat dikembangkan.Untuk mendukung penelitian ini, penulis banyak menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh E.S. Savas dalam buku Privatization and Public Private Partnership (2000). Menurut Savas (2000:66), penggunaan model-model aransemen kelembagaan dapat dipahami dengan memperhatikan hubungan dan interaksi antara tiga elemen panting yang mempengaruhi penyediaan layanan publik, yaitu: pelanggan (customer), produser (producer) dan penyedia (provider/arranger). Lebih jauh Savas menjelaskan 10 model yang sering ditemui dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: government service, intergovernmental agreements, government vending, contracts, franchise, grants, free market, voluntary service, self-service, dan vouchers. Tujuh model aransemen yang disebut terakhir dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi dimana peran pemerintah semakin berkurang sementara peran swasta dan masyarakat semakin besar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kwalitatif agar peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat enam model aransemen kelembagaan yang digunakan dalam pelayanan bidang perumahan dan permukiman, yaitu: government service, franchise, contract, voluntary service, free market dan aransemen kombinasi. Dari kelima aransemen tersebut, model aransemen kontrak dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik penyehatan. Sedangkan model aransemen free market juga dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Model institutional arrangement pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi, menjadi sesuatu yang panting untuk dilaksanakan agar tujuan pelayanan yang cepat, tepat dan murah dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur sendiri bentuk dan model-model layanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan : 1) kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Enrekang, dilihat dari sisi kepuasan pelanggan; 2) akuntabilitas PDAM Enrekang terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelanggan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif Dimana data kuantitatif disajikan dalam bentuk table frekuensi kemudian dianalisa secara deskriptif Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, pengukurannya mempergunakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh Zeithaml dick, yaitu metode service quality (Servqual) yang berpedoman kepada lima 5 (lima) dimensi yaitu Tangibles, Reliabilitiy, Responsivenees, Assurance dan Empathy. Untuk mengetahui akuntabilitas publik dipergunakan metode distribusi persentase.Hasil penelitian menuniukkan bahwa pelanggan relatif belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor PDAM Enrekang. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kesenjangan/gap antara harapan dengan persepsi pelanggan tersebut. Meskipun belum dapat dikatakan ideal bagi pelanggan, namun harapan dari beberapa pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan kantor PDAM Enrekang telah direalisasikan walaupun belum pada tahap menyeluruh. Akuntabilitas PDAM Enrekang terhadap pelanggan sebagai konsumen pads umumnya sudah baik, namun ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa pihak PDAM Enrekang belum akuntabel seperti pada saat penetapan tarif air minum, masih ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, pada dimensi pengelolaan teknis, masih ada konsumen yang merasa bahwa kernudahan dan biaya untuk melakukan penyambungan baru dirasakan relatif besar dan berbelit-belit serta pada saat pembayaran perbulan masih saja ada konsumen yang selalu menunggak Pada dimensi hak dan kewajiban, terlihat bahwa masih ada konsumen yang merasa belum mengetahui sepenuhnya apa hak dan kewajiban sebagai seorang pelanggan PDAM dan terakhir pada dimensi informasi langganan, didapatkan suatu kenyataan bahwa ada sebahagian besar konsumen yang merasakan adanya hambatan dalam menyelesaikan keluhan-keluhan yang disampaikan kepada pihak PDAM Enrekang.Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemberian layanan dan akuntabilitas kepada konsumen, diperlukan tindakan : mengganti peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengelolaan air bersih yang sudah usang dan tua dengan peralatan dan perlengkapan yang baru atau berteknologi tinggi, menepati janji yang telah diberikan kepada konsumen, harus sering memberikan informasi-informasi pelayanan kepada pelanggan melalui berita, pamflet/brosur ataupun papan informasi pada ruang pelayanan, memperhatikan dan lebih meningkatkan kualitas kerja para karyawan khususnya karyawan tennis, meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban pelanggan, melakukan penelitian yang lebih mendalam dan bersifat kontinyu (setiap tahun), sehingga dapat diketahui seberapa besar kualitas pelayanan dan akuntabilitas yang telah diberikan kepada pelanggan, Disamping usaha tersebut diatas, juga diharapkan adanya pembentukan forum pelanggan dibawah binaan badan pengawas yang berfungsi sebagai mediator dan pembawa aspirasi antara pelanggan dan PDAM sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik PDAM."

"Dengan penerapan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik pada masa pemerintahan Orde Baru telah melahirkan ketidakadilan secara sosial, ekonomi, pemerintahan dan hukum di Daerah Istimewa Aceh yang menyebabkan timbulnya kekecewaan yang sangat mendalam ditengah masyarakat. Salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah muncul berbagai tuntutan dan protes dari masyarakat baik( secara diplomasi maupun dengan perlawanan bersenjata yang apabila tidak direspon dengan arif dan bijaksana akan dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Di penghujung abad kedua puluh Indonesia dilanda oleh gelombang reformasi yang menuntut perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang. Salah satu tuntutan yang bergulir adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menyikapi tuntutan reformasi dan untuk meredam konflik di Aceh, MPR-RI telah membuat ketetapan No.IV/MPR-R1/1999 tentang pemberian Otonomi Khusus kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti ketetapan MPR tersebut, DPR-RI bersama pemerintah telah membahas suatu Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh yaitu UU No.18 tahun 2001. Yang menarik untuk diteliti adalah bahwa sebagian besar materi yang dibahas dalam Undang-undang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh berasal dari DPRD, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Aceh, yaitu berasal dari bawah. Dan hal ini terjadi diluar kebiasaan dari DPR-RI dalam menetapkan suatu undang-undang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sementara untuk menjelaskan pokok perrnasalahan dipergunakan teori konflik, teori konsensus, teori partisipasi dan teori demokrasi. Dalam penelitian ini ditemukan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan angota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang menjadi angota Pansus RUU NAD yang berasal dari daerah pemilihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Konflik terjadi dalam banyak masalah, namun yang paling menonjol adalah menyangkut penetapan persentase bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas alam antara pemerintah dengan Daerah Istimewa Aceh."

"Proyek bangunan industri, pola pengadaannya seringkali di tenderkan dengan design construc (D/C), permasalahannya waktu persiapan untuk menyiapkan penawaran relatif pendek; sehingga memungkinkan kurang akurasinya estimasi biayanya. Karena estimasi total biaya, biaya komponennya dan gambar design dilakukan secara bersamaan pada fase design rough yang masih kasar. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut harus memutuskan estimate total nilai penawaran kontrak proyek sehingga berpotensi mengalami resiko kesalahan dalam proses estimasi biaya untuk memenangkan tender dan mendapatkan profit pelaksanaan proyek Bagaimana untuk mendapatkan keakuratan kinerja total profit dan efisiensi komponen biaya estimasi dari hasil aktual yang diukur dari 65 data proyek di Jabotabek dan Surabaya untuk pelaksanaan tahun 1995-2003.Penelitian ini ditujukan untuk mendapaikan berapa nilai range estimasi komponen biaya perlu dialokasikan (US$/m2) untuk mendapatkan efisiensi komponen biaya dan menjamin tercapainya profit yang maksimal. Analisa pemodelan regresi hubungan antara kinerja efisiensi komponen biaya dengan estimasi biaya komponen biaya dilakukan dengan bantuan software SPSS dan simulasi pemodelan efisiensi dan estimasi masing-masing komponen dilakukan dengan bantuan software Crystall ball, adapun optimasi estimasi komponen biaya terhadap kinerja efisiensi total yang maksimal pada model hubungan efisiensi total dengan estimasi componen biaya dengan konstrain range estimasi komponen biaya dan total biaya total per m2 nilai lower bound dari nilai mean dan upper dari nilai estimasi yang memiliki efisiensi dengan probabilistik maksimal dari simulasi menggunakan software Opquest dan Lingo, hasilnya diperoleh range masing-masing estimate komponen biaya berdasarkan data rencana dan realisasi untuk setiap luasan (US$/m2) masing-masing komponen sebesar: Temporary work (28.76-41.51)U$/m2, Earth Work (4.55-6.71) U$/m2, Piling (8.22-11 .64)U$/m2 , Concrete (18.41-24.94) U$/m2, Forming (4.64- 6.83) U$/m2, Steel bar (12.63-17.34) U$Im2, Steel Structure (29.53-36.89)US/m2, Finishing (60.19-76.77)U$/m2, MIE work (75.36-94.48)U$/m2, eksternal work (20.69-26.68 )U$/m2, other work (36.26 53.91) U$/m2, dan total biaya (290-390) U$/m2 dan memberikan probabilistik efisiensi total maksimimal (3.84-5.09)% disamping target profit awalnya, dengan standart deviasi (0.11-0.16)."