Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Target swasembada jagung di tahun 2016 perlu untuk dikaji ulang ketercapaiannya, karena target tersebut diiringi dengan beberapa kebijakan lainnya, seperti : penahanan stok di pelabuhan, pencabutan lisensi impor jagung oleh swasta, pemusatan manajemen stok jagung kepada Bulog. Apabila kebijakan-kebijakan tersebut tetap diimplementasikan di tengah kondisi pasar domestik yang kekurangan suplai, maka target swasembada jagung tahun 2016 akan menjadi malapetaka bagi para produsen pakan ternak yang memerlukan suplai jagung secara teratur. Studi ini ditujukan untuk meramal pencapaian target swasembada jagung di tahun 2016 dengan cara meramal produksi dan konsumsi pada tahun 2016 menggunakan beberapa alternatif metode : OLS, ARIMA, Time Trend Variable dan Recursive Model. Hasilnya, Indonesia akan mencapai swasembada jagung pada tahun 2016 dengan surplus sebesar 189.918 ton jagung pipilan kering dengan kadar air 25%. Namun mengingat kebutuhan industri pakan yang merupakan jagung pipilan kering dengan kadar air 15%, maka volume produksi yang menyusut akan membuat perhitungan di tahun 2016 malah menjadi defisit sebesar 2,51 juta ton. Apabila Indonesia ingin menutup defisit tersebut, diperlukan lahan jagung sebesar 4,3 juta hektar atau produktifitas lahan sebesar 63 kuintal per hektar.......Corn self-sufficiency target in 2016 feasibility needs to be revisited because the program brings along several policies, such as : stock restricting at the ports, private’s import license abolishing and centering stock management to Bulog. Unless the domestic market being surplus, the policies implemented will cause a menace for livestock feed producers—for they need a regular corn supply. This study aims to forecast whether the target is going to be achieved by forecasting corn production and consumption in 2016 using several methods : OLS, ARIMA, Time Trend Variable and Recursive Model. The result shows that Indonesia is forecasted to achieve corn self-sufficiency by 2016; shown by a surplus of 189.918 tonne (with 25% moisture content). However, it is should be considered that feed-mill industry needs corn with 15% moisture content—and drying the corn shrinks its mass; leading to decrease of surplus and even change it into deficit of 2.51 million tonne. If Indonesia aims to self-suffice the deficit, then Indonesia needs 4.3 million hectares of corn land or land productivity of 6.3 tonne per hectare.;Corn self-sufficiency target in 2016 feasibility needs to be revisited because the program brings along several policies, such as : stock restricting at the ports, private’s import license abolishing and centering stock management to Bulog. Unless the domestic market being surplus, the policies implemented will cause a menace for livestock feed producers—for they need a regular corn supply. This study aims to forecast whether the target is going to be achieved by forecasting corn production and consumption in 2016 using several methods : OLS, ARIMA, Time Trend Variable and Recursive Model. The result shows that Indonesia is forecasted to achieve corn self-sufficiency by 2016; shown by a surplus of 189.918 tonne (with 25% moisture content). However, it is should be considered that feed-mill industry needs corn with 15% moisture content—and drying the corn shrinks its mass; leading to decrease of surplus and even change it into deficit of 2.51 million tonne. If Indonesia aims to self-suffice the deficit, then Indonesia needs 4.3 million hectares of corn land or land productivity of 6.3 tonne per hectare.;Corn self-sufficiency target in 2016 feasibility needs to be revisited because the program brings along several policies, such as : stock restricting at the ports, private’s import license abolishing and centering stock management to Bulog. Unless the domestic market being surplus, the policies implemented will cause a menace for livestock feed producers—for they need a regular corn supply. This study aims to forecast whether the target is going to be achieved by forecasting corn production and consumption in 2016 using several methods : OLS, ARIMA, Time Trend Variable and Recursive Model. The result shows that Indonesia is forecasted to achieve corn self-sufficiency by 2016; shown by a surplus of 189.918 tonne (with 25% moisture content). However, it is should be considered that feed-mill industry needs corn with 15% moisture content—and drying the corn shrinks its mass; leading to decrease of surplus and even change it into deficit of 2.51 million tonne. If Indonesia aims to self-suffice the deficit, then Indonesia needs 4.3 million hectares of corn land or land productivity of 6.3 tonne per hectare.;Corn self-sufficiency target in 2016 feasibility needs to be revisited because the program brings along several policies, such as : stock restricting at the ports, private’s import license abolishing and centering stock management to Bulog. Unless the domestic market being surplus, the policies implemented will cause a menace for livestock feed producers—for they need a regular corn supply. This study aims to forecast whether the target is going to be achieved by forecasting corn production and consumption in 2016 using several methods : OLS, ARIMA, Time Trend Variable and Recursive Model. The result shows that Indonesia is forecasted to achieve corn self-sufficiency by 2016; shown by a surplus of 189.918 tonne (with 25% moisture content). However, it is should be considered that feed-mill industry needs corn with 15% moisture content—and drying the corn shrinks its mass; leading to decrease of surplus and even change it into deficit of 2.51 million tonne. If Indonesia aims to self-suffice the deficit, then Indonesia needs 4.3 million hectares of corn land or land productivity of 6.3 tonne per hectare., Corn self-sufficiency target in 2016 feasibility needs to be revisited because the program brings along several policies, such as : stock restricting at the ports, private’s import license abolishing and centering stock management to Bulog. Unless the domestic market being surplus, the policies implemented will cause a menace for livestock feed producers—for they need a regular corn supply. This study aims to forecast whether the target is going to be achieved by forecasting corn production and consumption in 2016 using several methods : OLS, ARIMA, Time Trend Variable and Recursive Model. The result shows that Indonesia is forecasted to achieve corn self-sufficiency by 2016; shown by a surplus of 189.918 tonne (with 25% moisture content). However, it is should be considered that feed-mill industry needs corn with 15% moisture content—and drying the corn shrinks its mass; leading to decrease of surplus and even change it into deficit of 2.51 million tonne. If Indonesia aims to self-suffice the deficit, then Indonesia needs 4.3 million hectares of corn land or land productivity of 6.3 tonne per hectare.]"

"Salah satu tugas perkembangan remaja adalah mereka harus mulai memilih dan mempersiapkan diri dalam pekerjaan tertentu. Oleh karena itulah, penetapan orientasi masa depan merupakan suatu periode yang penting dan kritis bagi remaja karena cara remaja memandang masa depannya merupakan suatu bagian penting dalam pembentukan identitasnya.Orientasi masa depan pada dasarnya mengacu pada cara seseorang memandang masa depan, yang di dalamnya tercakup harapan, tujuan, standar, perencanan, dan strategi. Orientasi masa depan penting bagi seseorang karena menyangkut kesiapan seseorang menghadapi masa depan. Bentuk orientasi masa depan ini dapat sederhana atau juga kompleks, realistik arau tidak realistik dan jelas atau belum jelas.Remaja - remaja di Aceh merupakan salah satu populasi yang kurang beruntung karena harus mengalami banyak peristiwa yang mempengaruhi pandangannya akan masa depan. Konflik yang berkepanjangan antara GAM - Indonesia serta musibah tsunami yang tcljadi tahun 2004 lalu membuat remaja - remaja di sana kerapkali harus menghentikan kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini mengakibatkan pandangan masa depan para remaja di Aceh menjadi tidak jelas. Oleh karena im, bimbingan untuk menetapkan orientasi masa depan, tentunya sangat dibutuhkan bagi remaja di sana.Siswa SMK adalah salah satu remaja yang membutuhkan bimbingan untuk menetapkan orientasi masa depan. Hal ini disebabkan karena para lulusan siswa SMK umumnya langsung bekerja / terjun ke dunia usaha. Hal ini menuntut para siswa SMK sehamsnya sudah mulai memiliki orientasi masa depan yang jelas dari sejak ia duduk di sekolah. Namun, sayangnya banyak dari siswa SMK ini belum memiliki orientasi masa depan yang jelas, perencanaan yang terarah, dan sikap yang positif dalam melaksanakan rencananya Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa SMK memilih untuk masuk ke sekolah ini bukan disebabkan oleh minat / pilihan pribadinya, melainkan karena masalah biaya, tidak berhasil masuk ke SMA, dan disuruh orangtua.Pelatihan menetapkan orientasi masa depan ini bertujuan agar membantu siswa SMK di Aceh yang menjadi peserta pelatihan untuk menetapkan orientasi masa depan yang jelas dan positif. Hal ini ditandai dengan adanya penetapan tujuan yang jelas / Spesifik yang ingin dicapai, pembuatan rencana untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan sikap positif dalam melaksanakan rencananya.Program pelatihan ini disusun berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan penulis kepada 60 orang siswa SMKN 3 Banda Aceh yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bandung. Data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner (Likerz type dan open ended question) serta wawancara singkat kepada pemilik perusahaan tempat subyek melaksanakan PKL dan beberapa subyek itu sendiri. Setelah mendapatkan data hasil analisa kebutuhan, penulis mulai menyusun tujuan dan sasaran program serta isi modul setiap session pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan. Selain itu, selama penyusunan modul, penulis juga berkonsultasi dengan dosen Psikologi UI bagian pendidikan dan relawan-relawan yang bertugas di Aceh guna mendapatkan isi modul yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan siswa SMK di Aceh saat ini.Kekurangan utama program ini adalah belum pernah diujicobakan pada siswa SMK di Aceh ilu sendiri. Dengan demikian, belum diketahui apakah materi serta cara penyajian yang digunakan benar - benar efektif untuk membantu mereka menetapkan orientasi masa depan yang jelas dan positif Analisa kebutuhan yang digunakan sebagai dasar penyusunan program juga masih belum representatif menggambarkan kebutuhan siswa SMK di Aceh secara keseluruhan. Selain ilu, alat yang digunakan dalam analisa kebutuhan juga belum teruji validitas dan reliabilitasnya. Hal ini menyebabkan materi program belum menyentuh karakteristik siswa SMK di Aceh secara keseluruhan.Berkaitan dengan kekurangan tersebut, penulis menyarankan agar pengguna program ini terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan dengan menggunakan sampel yang lebih representatif dan membuat alat Training Need Analysis yang lebih teruji validitas dan reliabilitasnya. Dengan demikian dapat dilakukan modifikasi program jika memang dibutuhkan."

"Financial Technology atau Fintech merupakan suatu bukti nyata dampak kemajuan teknologi di industri keuangan. Salah satu bentuk layanan dalam Fintech yang sangat digemari oleh Masyarakat Indonesia adalah layanan Peer-to-Peer Lending atau Pinjaman Online, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kemudahan yang dimiliki oleh Pinjaman Online dalam proses pinjam-meminjam uang merupakan salah satu faktor yang membuat Pinjaman Online sangat digemari. Namun kemudahan yang diberikan oleh Pinjaman Online seringkali belum diikuti dengan edukasi yang memadai dalam masyarakat atas teknologi yang digunakan maupun atas sisi legalitas dan pengaturan pinjam-meminjamnya. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku predatory lending atau yang juga disebut sebagai Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dengan tujuan untuk mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk kegiatan yang saat ini marak dilakukan Pinjaman Online Ilegal dinamakan Fenomena “Tebar Jala.” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, yang kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara kepada beberapa informan dan narasumber. Adapun dari penelitian ini, diketahui bahwa modus operandi Pinjaman Online Ilegal berbentuk Fenomena “Tebar Jala” serupa dengan Penipuan Online, yang didalamnya terdapat beberapa hak korban yang dilanggar dan perlu didorong penegakannya. Untuk itu, diperlukan peran serta kolaborasi antara Pemerintah dan juga Masyarakat untuk menanggulangi dan memberantas Pinjaman Online Ilegal, khususnya dalam hal ini Fenomena “Tebar Jala.”......>Financial Technology or Fintech is clear evidence of the impact from technology advances in the financial industry. One form of the services in Fintech that is very popular among Indonesian people is Peer-to-Peer Lending or online loan which is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 as an Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). The convenience that online loan has in the process of borrowing money is one of the factors that makes online loan very popular. However, the convenience that provided by online loan is often not followed by adequate education in the community on the technology used, as well as on the legality and the regulation. Predatory lending actors, or also known as Illegal Online Loan Providers, often use that condition to carry out their illegal activities to develop their business and make profit. One form of activity that is currently being carried out is called the “Scattering Net” Phenomenon. This research was conducted using a form of normative juridical research and used the secondary type of data, that was obtained from literature searches, which were complemented by the results of interviews with several informants and sources. As for this research, it is known the form of the “Scattering Net” Phenomenon is like Online Fraud, in which several victims’ rights are violated and need to be encouraged. For this reason, the role and collaboration between the Government and Indonesian People are needed to tackle and eradicate Illegal Online Loans, especially in this “Scattering Net” Phenomenon."

"Tupperware merupakan merek plastic container yang beredar di Indonesia sejak 1991. Tupperware berusaha membentuk citra mereknya sebagai plastic container berkualitas yang cocok dengan wanita modern yang praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image Tupperware terhadap repurchase intention. Penelitian ini mengukur brand image dengan konsep yang dikemukakan Michael Korchia (1999) dan konsep repurchase intention yang dikemukakan oleh Zeithaml (1996). Menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel purposive. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden wanita yang datang ke Tupperware Party dengan analisa eksplanatif dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian membuktikan brand image Tupperware memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap repurchase intention.......Tupperware is a brand of plastic containers that has been in Indonesia since 1991. Tupperware tries to establish their brand image as a quality plastic container that suites with practical modern woman. This research was intended to observe the influence of Tupperware brand image on repurchase intention. This study measures brand image with the concept presented by Michael Korchia (1999) and repurchase intention with the concept presented by Zeithaml (1996). Used quantitative methods and purposive sampling technique by distributed questioners to 100 women who came to the Tupperware Party with explanatory analysis and simple linear regression. This research proved that Tupperware brand image has a significant positive effect on repurchase intention."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum persaingan usaha di dalam putusan kasasi dengan nomor putusan 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, yang adalah putusan tingkat akhir terhadap dugaan adanya praktek anti persaingan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance, terkait kerjasama bancassurance dalam produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI. Adapun putusan ini merupakan putusan yang menguatkan putusan keberatan Nomor 05/KPPU-I/2014, yang berisi pembatalan terhadap putusan KPPU yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance merupakan bentuk tying agreement yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam pewujudanskripsi ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, untuk membuktikan adanya praktek anti persaingan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang kemudian didapatkan hasil bahwa kegiatan kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, sehingga putusan serta pertimbangan yang dicantumkan di dalam putusan Mahkamah Agung No. 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 merupakan putusan yang adalah kurang tepat apabila dilandaskan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.This thesis discusses about the law enforcement of competition law in the Supreme Court's verdict number 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015, which is the final verdict regarding assumption of actions against the competition law, done by PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, and PT Heksa Eka Life Insurance, which was about bancassurance cooperation in one of BRI's product, Kredit Pemilikan Rumah (KPR). This verdict strengthened an objection presented in verdict number 05/KPPU-I/2014, which cancelled one of KPPU's verdict about the cooperation of PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, and PT Heksa Eka Life Insurance being a tying agreement, which is forbidden in Law Number 5/1999. A research using normative juridicial approach was done to prove the occurence of actions against the competition law, which was regulated in Article 15 (2) and Article 19 (a) of Law Number 5/1999, with the result that the cooperation done between the mentioned subjects was forbidden by competition law, thus proving the Supreme Court's verdict, Number 703 K/Pdt. Sus-KPPU/2015, is incorrect."

"Zaman yang terus berkembang tidak mengubah perspektif masyarakat Indonesia terhadap gender. Norma gender masih dipegang teguh oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat atas pemahaman serta peran gender; termasuk pengertian dari pembagian sifat maskulin dan feminin. Pada penelitian ini, saya hendak melihat pengaruh dari salah satu olahraga bertarung yang dinyatakan sebagai olahraga maskulin, yaitu taekwondo, dengan keikutsertaan perempuan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi yang mencakup observasi partisipan serta wawancara mendalam dengan adanya keterlibatan dari pelatih dan murid yang sesuai dengan kategori pemilihan dojang atau tempat latihan. Pencarian data juga didasari dengan sudut pandang antropologi olahraga yang melihat cabang olahraga terkait secara lebih rinci dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, telah diketahui bahwa tiap dojang memang melakukan pembedaan porsi latihan bagi murid, namun lebih dilandaskan oleh tingkat kemampuan yang dimiliki. Label yang diberikan oleh masyarakat juga dirasakan oleh taekwondoin perempuan; hanya saja, tidak mengubah cara pandang [body-image] atas diri mereka sebagai seorang taekwondoin. Pada akhirnya, para informan tidak menyetujui label: perempuan yang ikut taekwondo adalah perempuan maskulin, karena nyatanya taekwondo tidak semata-mata menjadi penentu sifat gender seseorang."

"Proses pembangunan jalan tol memiliki dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan konsep jalan tol hijau. Namun, di Indonesia belum terdapat parameter jelas mengenai kriteria dari jalan tol hijau. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait parameter hijau yang dapat diaplikasikan pada jalan tol di Indonesia serta tingkat penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter hijau dari infrastruktur jalan tol berdasarkan siklus hidup proyek dan tingkat penerapan konsep infrastruktur jalan tol hijau di Indonesia pada setiap siklus hidup proyek konstruksi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan wawancara studi kasus terhadap 2 jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia dan menyebar kuisioner kepada 30 target responden yang terdiri dari Pengelola, Konsultan, dan Kontraktor yang pernah berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SPSS dengan hasil akhir berupa nilai RII (Relative Importance Index). Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan 85 indikator parameter jalan tol hijau yang terbagi dalam Fase Insiasi dan perencanaan; Fase Desain; Fase Konstruksi; dan Fase Operasi dan Pemeliharaan. Nilai RII tertinggi terdapat pada Fase Desain dengan nilai 0,812, sementara nilai terendah berada pada Fase Konstruksi dengan nilai 0,8078. Dari hasil wawancara dua studi kasus yang peneliti lakukan, didapatkan bahwa status penerapan paremeter hijau pada jalan tol studi kasus 1 dan 2 secara berurutan adalah 90% dan 73%.......The construction process of toll roads has negative impacts on humans and the environment. One solution that can be implemented is the concept of green toll roads. However, in Indonesia, there are no clear parameters regarding the criteria for green toll roads. Therefore, in this research, the researchers discuss the green parameters that can be applied to toll roads in Indonesia and their level of implementation. This study aims to identify the green parameters of toll road infrastructure based on the project life cycle and the level of implementation of the concept of green toll road infrastructure in Indonesia at each stage of the construction project life cycle. In conducting this research, the researchers used a quantitative method by conducting case study interviews with three operational toll roads in Indonesia and distributing questionnaires to 30 target respondents consisting of Managers, Consultants, and Contractors who have contributed to the construction and management of toll roads in Indonesia. Data processing in this study used the SPSS software, resulting in the RII values. The research findings reveal the identification of 85 indicators for green highway parameters, categorized into four phases: Initiation and Planning Phase, Design Phase, Construction Phase, and Operation and Maintenance Phase. The highest Relative Importance Index (RII) value is observed in the Design Phase, scoring 0.812, while the lowest value is found in the Construction Phase, scoring 0.8078. Based on interviews conducted for two case studies, it was determined that the implementation status of green parameters in Case Study 1 and Case Study 2 is 90% and 73% respectively."

"Adanya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki risiko kerugian konsumen, membutuhkan mekanisme pelaporan serta ganti rugi yang efektif serta menjamin pertanggungjawaban marketplace, maupun pedagang (merchant). Melalui ketentuan PP PMSE, disertakan sarana pelaporan kerugian konsumen melalui Kementerian Perdagangan dalam ketentuan Pasal 18 PP ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alur serta mekanisme pelaporan konsumen atas kerugian yang diderita dalam transaksi di marketplace dan untuk mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban marketplace juga merchant dalam hal terjadi kerugian konsumen setelah keberlakuan PP PMSE. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, di mana objek kajian dalam penelitian ini merupakan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP PMSE, Kementerian Perdagangan memproses pengaduan yang masuk dari konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan cara mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha sampai mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan kewenangan yang dimilikinya melalui tugas pokok serta fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan pelaporan tersebut agar tidak masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan Kementerian Perdagangan. Dalam transaksi di marketplace, tanggung jawab yang dimiliki oleh marketplace adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelantar yang ia sediakan aman, andal, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan merchant memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur kepada konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian berhak atas penukaran atau pembatalan pembelian barang dan atau jasa dalam kurun waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah barang sampai di tempat konsumen.......The existence of trade transactions through electronic systems that have a risk of consumers’ loss, requires an effective reporting and redress mechanism that guarantees the accountability of the marketplace, as well as the merchants using the platform. Pursuant to Article 18 of PP PMSE, consumers may report or file a complaint regarding the losses suffered to the Ministry of Trade in the event of being harmed through e-commerce transactions. This study aims to identify the mechanism of consumer reporting for losses suffered in transactions in the marketplace and to identify how the marketplace and merchants are liable in the event of consumer losses after the PMSE PP comes into effect. The research method used in this thesis is normative legal research, where the object of study in this research is the applicable positive laws. The results of this study indicate that in implementing the provisions of Article 18 PP PMSE, the Ministry of Trade processes incoming complaints from consumers who are disadvantaged in e-commerce transactions and complaint resolution is carried out by bringing consumers together with business actors to reach an agreement. This authority is carried out by the Ministry of Trade through the main tasks and functions listed in the Regulation of the Minister of Trade Number 29 of 2022 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Trade. Furthermore, business actors are obligated to complete the report so that they are not included in the priority list of supervision of the Ministry of Trade. In transactions on the marketplace, the responsibility of the marketplace is to ensure that the implementation of the electronic system on the platform it provides is safe, reliable, responsible and can be trusted by the public. Meanwhile, merchants have the responsibility to provide correct, clear, and honest information to consumers. Consumers who suffer losses have the right to exchange or cancel purchases of goods and or services within a minimum period of 2 (two) workdays after the goods are received by the consumers."

"ABSTRAKTujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi masalah-masalah yang timbul dari peraturan terbaru PMK 218//2014. Laporan magang ini akan menjelaskan masalah yang timbul tentang PPN restitusi ketika penulis melakukan kegiatan magang. Revisi PMK 218/2014 diusulkan untuk memudahkan perusahaan melakukan kegiatan restitusi PPN.

---

ABSTRACT

The purpose of this report is to evaluate the problems raised from the new regulation PMK 218/2014. This report will explain the VAT Reimbursement issues that the company faced during the author?s internship. The revision of the PMK 218/2014 is proposed to be revised to make it easier for the company to do the VAT Reimbursement."