Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN. ......The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities.

Abstrak :
Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower). ......In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower.

Abstrak :
Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit melalui penularan nyamuk dan merupakan salah satu penyakit menular yang paling mematikan bagi manusia. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi malaria, salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi ITN. Namun berbagai laporan mengindikasikan bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan serius di berbagai negara tropis karena berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah terus munculnya resistensi terhadap obat antimalaria pada manusia dan resistensi terhadap insektisida pada nyamuk. Pada skripsi ini, dibangun model matematis mengenai penyebaran penyakit malaria dengan mempertimbangkan faktor resistensi insektisida dan faktor resistensi obat dengan intervensi ITN. Di skripsi ini, dilakukan kajian analitik dan simulasi numerik. Kajian analitik berupa analisis eksistensi, analisis kestabilan titik-titik keseimbangan, serta analisis nilai bilangan reproduksi dasar. Kemudian simulasi numerik berupa analisis elastisitas, analisis sensitivitas, serta simulasi autonomous. Berdasarkan kajian analitik dan simulasi numerik, diperoleh bahwa penyebaran malaria dapat dikendalikan dengan efektif melalui penggunaan ITN. ......Malaria is a disease caused by parasites through mosquito transmission and is one of the deadliest infectious diseases for humans. Various ways have been done to overcome malaria, such as using ITN intervention. However reports indicates that malaria still a massive health issue in tropical countries due to various factors. One such factor is the continued emergence of resistance to antimalarial drugs in humans and resistance to insecticides in mosquitoes. In this reasearch, a mathematical model has been constructed by regarding the spread of malaria by considering the insecticide resistance factor and the drug resistance factor with ITN intervention. An analytical study and numerical simulation are carried out. Analytical studies include analysis of the existence and stability analysis of equilibrium points, and analysis of the value of the basic reproduction number. Numerical simulations in the form of elasticity analysis, sensitivity analysis, and autonomous simulation. Based on analytical studies and numerical simulations, it was found that the spread of malaria could be controlled effectively through the use of ITN.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terjadi pada lapangan minyak Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontroversi yang terjadi adalah penandatanganan kerjasama dengan ExxonMobil dan penunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil sebagai operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan multinasional asing daripada kepada perusahaan minyak negara, Pertamina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan empat konsep yang saling terkait satu sama lain, yaitu roving bandit dan stationary bandit, institusi, perusahaan multinasional, dan daya tawar politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat dikategorikan secara tegas dalam kedua tipe tersebut, melainkan terdapat irisan diantara keduanya, dan daya tawar politik Indonesia rendah, sehingga Indonesia cenderung menuruti kemauan pihak asing. ......This research explains controversy happened on Cepu Oil Field in border if East Java and West Java, Indonesia. The Government of Indonesia signed production sharing contract and awarded ExxonMobil as main operator on Cepu Oil Field. Government of Indonesia tends on the side multinational corporation than with Pertamina as Indonesia national oil Company. Answering the question this research uses four concepts which they connected each other; roving bandit and stationary bandit, institution, multinational corporation and political bargaining. The research shows that Government of Indonesia not both as stationary bandit or roving bandit but they have sheet, and Indonesia political bargaining power is weak. So that Indonesia tends to follow multinational corporation will.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana pertanggungjawaban The Boeing Company terhadap penumpang korban kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines (MAS) Penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang terjatuh di Samudera Hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Selain itu, tesis ini bersifat preskriptif dan menggunakan data yang sifatnya primer (konvensi-konvensi internasional terkait hukum udara privat internasional, preseden pengadilan asing (Amerika Serikat), Uniform Commercial Code, dan Restatement (second) of torts dan sekunder (buku-buku, jurnal, dan kamus hukum). Hasil penelitian ini adalah bahwasannya The Boeing Company dapat dibebankan dua jenis tanggung jawab. Pertama yaitu secara tidak langsung, melalui mekanisme Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional dan kedua, secara langsung, melalui mekanisme tanggung jawab produk mutlak yang terdapat di Restatement (Second) of Torts Section § 402A.

---

This study discusses how the liability of The Boeing Company for passengers who were victims of the Malaysia Airlines (MAS) Flight MH370 Kuala Lumpur-Beijing flight crashed in the Indian Ocean on March 8, 2014. The research method used in this study is a normative juridical method using statute and case approaches. In addition, this study is prescriptive and uses primary data (International conventions related to international private air law, precedent of foreign courts (United States), Uniform Commercial Code, and Restatement (second) of torts) and secondary data (books, journals, and legal dictionaries). The results of this study are that the Boeing Company can be charged with two types of liabilities. First, indirect liability, through the 1999 Montreal Convention mechanism on Unification of certain Rules concerning International Air Transport and Second, direct liability, through strict product liability mechanisms contained in the Restatement (Second ) of Torts Section § 402A.

Abstrak :
Minuman beralkohol adalah minuman yang diproduksi dengan cara memfermentasikan bahan yang mengandung gula menjadi etanol dan karbondioksida. Telah diketahui, tidak hanya etanol saja yang menjadi bahan utama dalam minuman beralkohol, seringkali ditemukan adanya metanol dalam minuman beralkohol. Untuk menganalisis kandungan etanol dan metanol tersebut digunakan metode kromatografi gas. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kadar etanol dan metanol pada minuman beralkohol dengan kondisi analisis optimum campuran etanol dan metanol pada tekanan gas pembawa 70 kPa, suhu injektor 100ºC, suhu detektor 100ºC, menggunakan pemrograman suhu dengan suhu awal 30ºC dipertahankan selama 10 menit sampai suhu 150ºC dipertahankan 5 menit dan menggunakan butanol sebagai pelarut. Dari 7 sampel yang diperiksa, satu sampel mengandung metanol yaitu pada sampel D dengan kadar (0,1037 ±0,0032)% v/v, lima sampel mengandung etanol dengan kadar berturut-turut sebesar (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v dan (17,6964 ± 0,1157)% v/v.dan dua sampel tidak mengandung etanol dan metanol yaitu pada sampel A dan B.

---

Alcoholic beverages are drinks that produced by fermented compound that contain sugar become ethanol and carbondioxyde. As know, etanol not only the main component in alcoholic beverages, mostly found methanol in alcoholic beverages too. To analyze the ethanol and methanol contents, the gas chromatography methods is used. This research is purposed to determine the ethanol and methanol contents in alcoholic beverages.with optimum analytical condition of ethanol and methanol, with 70 kPa carrier gas pressure, 100ºC injector temperature, 100ºC detector temperature within temperature programmed with beginning temperature is 30ºC which maintaining for 10 minutes until the temperature 150ºC that maintaining for 5 minutes and using butanol as a solvent. Out of the 7 tested samples, one sample contain methanol in sample D with content is (0,1037 ±0,0032)% v/v, five samples contain ethanol with contents are (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v and (17,6964 ± 0,1157)% v/v respectively, and two samples are not contain ethanol and methanol which are in sample A and B.

Abstrak :
Latar Belakang: Infertilitas adalah suatu kondisi di mana pasangan gagal menghasilkan keturunan setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual, tanpa alat kontrasepsi. Infertilitas wanita yang disebabkan oleh berbagai faktor merupakan masalah yang dapat meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu penanganan infertilitas adalah teknologi reproduksi berbantuan seperti IVF dan ICSI yang keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama viabilitas oosit. Viabilitas oosit sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti zat gizi yang mengandung seperti asam lemak tertentu dan isoflavon. Kedelai (Glycine max) diketahui mengandung berbagai zat yang dapat mempengaruhi viabilitas oosit, namun belum ada penelitian mengenai pengaruh konsumsi kedelai. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedelai terhadap viabilitas oosit yang diukur dengan potensial membran mitokondria. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan hewan coba. Mencit betina galur Swiss (Mus musculus) umur 6 minggu dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompok harus menghasilkan 16 oosit yang diberi pakan kedelai 120 g/KgBB dan yang tidak. Mencit diberi perlakuan sampai umur 8 minggu. Pada umur 8 minggu, mencit diterminasi untuk diambil oositnya. Oosit kemudian diperlakukan dengan protokol MitoTracker (ThermoFisher) dan dilihat menggunakan mikroskop confocal untuk melihat intensitas warna, yang kemudian dianalisis dengan perangkat lunak ImageJ. Hasil: Rata-rata intensitas warna pada kelompok yang diberi kedelai lebih tinggi (27154.63) dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi (19036.42). Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik jika diuji menggunakan uji-t independen dengan p > 0,05). Kesimpulan: Rata-rata intensitas warna kelompok dengan kedelai lebih tinggi tetapi perbedaannya tidak nyata. Kurangnya signifikansi statistik bisa menjadi hasil dari ukuran sampel yang kecil. ......Background: Infertility is a condition in which a couple fails to produce offspring after 12 months of sexual intercourse, without contraception. Female infertility caused by various factors is a problem that will increase in the next few years. One of the treatments for infertility is assisted reproductive technology such as IVF and ICSI whose success is influenced by many factors, especially oocyte viability. Oocyte viability itself is influenced by various factors such as nutrients that contain certain fatty acids and isoflavones. Soybean (Glycine max) is known to contain various substances that can affect oocyte viability, but there has been no research on the effect of soybean consumption. Objective : This study aimed to determine the effect of soybean on oocyte viability as measured by mitochondrial membrane potential. Methods : This research is an experimental study with experimental animals. Female Swiss strain mice (Mus musculus) aged 6 weeks were divided into several groups, where each group had to produce 16 oocytes that were fed 120 g/KgBW soybean and those that were not. Mice were treated until the age of 8 weeks. At the age of 8 weeks, the mice were terminated to collect the oocytes. The oocytes were then treated with the MitoTracker protocol (ThermoFisher) and viewed using a confocal microscope for color intensity, which was then analyzed with ImageJ software. Results: The average color intensity in the group that was given soybeans was higher (27154.63) than the group that was not given (19036.42). However, this difference was not statistically significant when tested using an independent t-test with p > 0.05). Conclusion: The average color intensity of the group with soybeans was higher but the difference was not significant. The lack of statistical significance could be a result of the small sample size.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang nilai risiko yang dimiliki dari setiap tahapan pekerjaan proses produksi yang dilakukan pada area produksi di Rumah Potong Ayam PT. Sierad Produce, Tbk tahun 2011. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis nilai kemungkinan, pemajanan dan konsekuensi dari setiap tahapan pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan standar level risiko semi kuantitatif W.T. Fine J untuk mengetahui level risiko yang ada pada setiap tahapan proses produksi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode semi kuantitatif AS/NZS 4360:2004. Hasil penelitian menyatakan bahwa level risiko yang dimiliki pada setiap langkah pekerjaan di area produksi meliputi level very high, priority 1, substantial, priority 3 dan acceptable.

---

ABSTRACT
This study discusses the risk that the value of owned production process every step of the work performed in the production area in the Slaughterhouse Chicken PT. Sierad Produce, Limited in 2011. Risk assessment is done by analyzing the probability value, exposure and consequences of each phase of work which is then compared to a standard level of risk semi-quantitative WT Fine J to determine the level of risk that exist at each stage of the production process. This study is a descriptive analytical study using semi-quantitative method AS / NZS 4360:2004. The study states that the level of risk that you have on each step in the production area of work includes very high level, priority one, substantial, priority 3 and acceptable.