Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terjadi pada lapangan minyak Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontroversi yang terjadi adalah penandatanganan kerjasama dengan ExxonMobil dan penunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil sebagai operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan multinasional asing daripada kepada perusahaan minyak negara, Pertamina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan empat konsep yang saling terkait satu sama lain, yaitu roving bandit dan stationary bandit, institusi, perusahaan multinasional, dan daya tawar politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat dikategorikan secara tegas dalam kedua tipe tersebut, melainkan terdapat irisan diantara keduanya, dan daya tawar politik Indonesia rendah, sehingga Indonesia cenderung menuruti kemauan pihak asing.

---

This research explains controversy happened on Cepu Oil Field in border if East Java and West Java, Indonesia. The Government of Indonesia signed production sharing contract and awarded ExxonMobil as main operator on Cepu Oil Field. Government of Indonesia tends on the side multinational corporation than with Pertamina as Indonesia national oil Company. Answering the question this research uses four concepts which they connected each other; roving bandit and stationary bandit, institution, multinational corporation and political bargaining. The research shows that Government of Indonesia not both as stationary bandit or roving bandit but they have sheet, and Indonesia political bargaining power is weak. So that Indonesia tends to follow multinational corporation will."

"Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit melalui penularan nyamuk dan merupakan salah satu penyakit menular yang paling mematikan bagi manusia. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi malaria, salah satunya adalah dengan menggunakan intervensi ITN. Namun berbagai laporan mengindikasikan bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan serius di berbagai negara tropis karena berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah terus munculnya resistensi terhadap obat antimalaria pada manusia dan resistensi terhadap insektisida pada nyamuk. Pada skripsi ini, dibangun model matematis mengenai penyebaran penyakit malaria dengan mempertimbangkan faktor resistensi insektisida dan faktor resistensi obat dengan intervensi ITN. Di skripsi ini, dilakukan kajian analitik dan simulasi numerik. Kajian analitik berupa analisis eksistensi, analisis kestabilan titik-titik keseimbangan, serta analisis nilai bilangan reproduksi dasar. Kemudian simulasi numerik berupa analisis elastisitas, analisis sensitivitas, serta simulasi autonomous. Berdasarkan kajian analitik dan simulasi numerik, diperoleh bahwa penyebaran malaria dapat dikendalikan dengan efektif melalui penggunaan ITN.

---

Malaria is a disease caused by parasites through mosquito transmission and is one of the deadliest infectious diseases for humans. Various ways have been done to overcome malaria, such as using ITN intervention. However reports indicates that malaria still a massive health issue in tropical countries due to various factors. One such factor is the continued emergence of resistance to antimalarial drugs in humans and resistance to insecticides in mosquitoes. In this reasearch, a mathematical model has been constructed by regarding the spread of malaria by considering the insecticide resistance factor and the drug resistance factor with ITN intervention. An analytical study and numerical simulation are carried out. Analytical studies include analysis of the existence and stability analysis of equilibrium points, and analysis of the value of the basic reproduction number. Numerical simulations in the form of elasticity analysis, sensitivity analysis, and autonomous simulation. Based on analytical studies and numerical simulations, it was found that the spread of malaria could be controlled effectively through the use of ITN."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."

"Latar Belakang:World Health Organization (WHO) merekomendasikan transisi dari nevirapin (NVP) ke terapi antiretroviral berbasis dolutegravir (DTG). Indonesia mulai menerapkan program transisi ini pada Maret 2023, namun terdapat keterbatasan informasi mengenai pengalaman pasien selama proses tersebut.Tujuan:Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman pasien HIV yang menjalani transisi dari terapi antiretroviral berbasis nevirapin ke dolutegravir di RSCM. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi persepsi pasien terhadap efektivitas dolutegravir, mengidentifikasi pengalaman terkait efek samping yang muncul, dan mengeksplorasi tantangan adaptasi pasien selama proses transisi.Metode:Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini melibatkan 30 pasien HIV yang telah menjalani transisi dari nevirapin ke dolutegravir selama minimal 6 bulan di Unit Pelayanan Terpadu HIV RSCM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada bulan November 2024. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo.Hasil:Lima tema utama teridentifikasi dari penelitian ini: (1) Persiapan dan Proses Transisi, (2) Pengalaman Awal Transisi, (3) Efek Samping dan Kepatuhan, (4) Dukungan dan Komunikasi, serta (5) Evaluasi dan Rekomendasi. Partisipan terdiri dari 53% laki-laki dan 47% perempuan yang melaporkan pengalaman positif dengan transisi ke dolutegravir, terutama terkait kenyamanan dosis sekali sehari. Pasien melaporkan efek samping ginjal (30%) dan neuropsikiatri (33%). Tantangan utama meliputi adaptasi terhadap jadwal minum obat baru dan pengelolaan efek samping ringan seperti gangguan tidur dan pusing. Dukungan keluarga dan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi.Kesimpulan:Transisi dari nevirapin ke dolutegravir umumnya diterima dengan baik oleh pasien HIV di RSCM. Keberhasilan transisi didukung oleh komunikasi yang jelas dari tenaga kesehatan, dukungan keluarga yang kuat, dan manfaat praktis dari rejimen baru. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam implementasi program transisi ARV di masa depan.

---

Latar Belakang:

World Health Organization (WHO) merekomendasikan transisi dari nevirapin (NVP) ke terapi antiretroviral berbasis dolutegravir (DTG). Indonesia mulai menerapkan program transisi ini pada Maret 2023, namun terdapat keterbatasan informasi mengenai pengalaman pasien selama proses tersebut.

Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman pasien HIV yang menjalani transisi dari terapi antiretroviral berbasis nevirapin ke dolutegravir di RSCM. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi persepsi pasien terhadap efektivitas dolutegravir, mengidentifikasi pengalaman terkait efek samping yang muncul, dan mengeksplorasi tantangan adaptasi pasien selama proses transisi.

Metode:

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ini melibatkan 30 pasien HIV yang telah menjalani transisi dari nevirapin ke dolutegravir selama minimal 6 bulan di Unit Pelayanan Terpadu HIV RSCM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada bulan November 2024. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo.

Hasil:

Lima tema utama teridentifikasi dari penelitian ini: (1) Persiapan dan Proses Transisi, (2) Pengalaman Awal Transisi, (3) Efek Samping dan Kepatuhan, (4) Dukungan dan Komunikasi, serta (5) Evaluasi dan Rekomendasi. Partisipan terdiri dari 53% laki-laki dan 47% perempuan yang melaporkan pengalaman positif dengan transisi ke dolutegravir, terutama terkait kenyamanan dosis sekali sehari. Pasien melaporkan efek samping ginjal (30%) dan neuropsikiatri (33%). Tantangan utama meliputi adaptasi terhadap jadwal minum obat baru dan pengelolaan efek samping ringan seperti gangguan tidur dan pusing. Dukungan keluarga dan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi.

Kesimpulan:

Transisi dari nevirapin ke dolutegravir umumnya diterima dengan baik oleh pasien HIV di RSCM. Keberhasilan transisi didukung oleh komunikasi yang jelas dari tenaga kesehatan, dukungan keluarga yang kuat, dan manfaat praktis dari rejimen baru. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam implementasi program transisi ARV di masa depan.

---

Background:

The World Health Organization (WHO) recommends transitioning from nevirapine (NVP) to dolutegravir (DTG)-based antiretroviral therapy. Indonesia began implementing this transition program in March 2023, however, there is limited information on patients experiences during the process.

Objective:

This study aimed to describe the experiences of HIV patients undergoing transition from nevirapine-based to dolutegravir-based antiretroviral therapy at Cipto Mangunkusumo National Hospital (RSCM). Specifically, this research explored patients' perceptions of dolutegravir's effectiveness, identified experiences related to emerging side effects, and explored patients' adaptation challenges during the transition process.

Methods:

This qualitative study with a phenomenological approach involved 30 HIV patients who had transitioned from nevirapine to dolutegravir for at least 6 months at the HIV Integrated Service Unit of RSCM. Data collection was conducted through in-depth interviews in November 2024. Data were analyzed thematically using NVivo software.

Results:

Five main themes were identified from this research: (1) Preparation and Transition Process, (2) Early Transition Experience, (3) Side Effects and Adherence, (4) Support and Communication, and (5) Evaluation and Recommendations. Participants consisted of 53% men and 47% women who reported positive experiences with the transition to dolutegravir, particularly regarding the convenience of once-daily dosing. Patients reported renal (30%) and neuropsychiatric (33%) side effects. Key challenges included adaptation to new medication schedules and management of mild side effects such as sleep disturbances and dizziness. Family support and good communication with healthcare providers emerged as important factors in successful transition.

Conclusion:

The transition from nevirapine to dolutegravir was generally well-accepted by HIV patients at RSCM. Successful transition was supported by clear communication from healthcare providers, strong family support, and practical benefits of the new regimen. These findings can be used to develop better strategies for implementing ARV transition programs in the future."

"Minuman beralkohol adalah minuman yang diproduksi dengan cara memfermentasikan bahan yang mengandung gula menjadi etanol dan karbondioksida. Telah diketahui, tidak hanya etanol saja yang menjadi bahan utama dalam minuman beralkohol, seringkali ditemukan adanya metanol dalam minuman beralkohol. Untuk menganalisis kandungan etanol dan metanol tersebut digunakan metode kromatografi gas. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kadar etanol dan metanol pada minuman beralkohol dengan kondisi analisis optimum campuran etanol dan metanol pada tekanan gas pembawa 70 kPa, suhu injektor 100ºC, suhu detektor 100ºC, menggunakan pemrograman suhu dengan suhu awal 30ºC dipertahankan selama 10 menit sampai suhu 150ºC dipertahankan 5 menit dan menggunakan butanol sebagai pelarut. Dari 7 sampel yang diperiksa, satu sampel mengandung metanol yaitu pada sampel D dengan kadar (0,1037 ±0,0032)% v/v, lima sampel mengandung etanol dengan kadar berturut-turut sebesar (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v dan (17,6964 ± 0,1157)% v/v.dan dua sampel tidak mengandung etanol dan metanol yaitu pada sampel A dan B.

---

Alcoholic beverages are drinks that produced by fermented compound that contain sugar become ethanol and carbondioxyde. As know, etanol not only the main component in alcoholic beverages, mostly found methanol in alcoholic beverages too. To analyze the ethanol and methanol contents, the gas chromatography methods is used. This research is purposed to determine the ethanol and methanol contents in alcoholic beverages.with optimum analytical condition of ethanol and methanol, with 70 kPa carrier gas pressure, 100ºC injector temperature, 100ºC detector temperature within temperature programmed with beginning temperature is 30ºC which maintaining for 10 minutes until the temperature 150ºC that maintaining for 5 minutes and using butanol as a solvent. Out of the 7 tested samples, one sample contain methanol in sample D with content is (0,1037 ±0,0032)% v/v, five samples contain ethanol with contents are (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v and (17,6964 ± 0,1157)% v/v respectively, and two samples are not contain ethanol and methanol which are in sample A and B."