Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Studi literatur yang dilakukan pada Tesis ini adalah untuk merancang, menguji, dan menganalisa algoritma identifikasi manusia berdasarkan analisa gait menggunakan deterministic learning. Pelatihan dan pengujian pada algoritma akan dilakukan dengan menggunakan basis data CASIA. Basis data tersebut merupakan basis data gambar dan video yang berisi beberapa orang yang berjalan. Variasi kondisi objek berjalan akan menjadi variable yang diukur keberhasilanya. Hasil literatur pada tesis ini menunjukan bahwa pengenalan identitas manusia akan dapat dilakukan dengan baik. Tujuan pengidentifikasian manusia ini akan digunakan dalam sistem keamanan yang dapat dengan aktif mengidentifikasi siapapun yang dilihat kamera. Dengan metode deterministic learning identifikasi manusia dapat dilakukan hingga mencapai 91,25% dengan pengujian menggunakan cross validation.

---

ABSTRACT
Literature study has done on this tesis to design, test, and analyze human identification algorithm based on gait analysis using deterministic learning. Algorithm will be trained and tested using database CASIA. The database is a database of images and videos that contains some people walking. Variations walking object conditions will be variable being measured its successfulness. Results of the literatur on this tesis showed that the intification of human identity can be done well. Human identification purposes will be used in a security system that can actively identify anyone who visits the camera. Deterministic learning method can identified human with accuration up to 91.25% and tested by cross validation method.

Abstrak :
ABSTRAK
Melihat serangan DNS Amplification Attack DAA terus melakukan evolusi wujud dan ukuran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang cara yang efektif dan implementasi yang tepat untuk menangkal serangan tersebut. Penelitian ini berfokus untuk melakukan pendekatan yang sederhana yaitu menggunakan Hop Count dari nilai TTL menggunakan konfirmasi ICMP untuk diimplementasikan di Server DNS Recursive Resolver untuk mengkonfirmasi kesamaan jarak hop antara Server DNS dengan Pengirim DNS Request.Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan fungsi whitelist dan blacklist pada algoritma Hop-Count. Penambahan ini disinyalir dapat membuat antisipasi searngan menjadi lebih baik dengan mengurangi dampak ICMP Flooding yang disebabkan oleh konfirmasi Hop Count. Simulasi serangan dilakukan dalam topologi yang dibangun dalam GNS3 dengan memberikan variasi jarak hop count baik dari attacker maupun dari target kepada server DNS.Penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma ini berhasil mencegah serangan DAA secara efektif. Penambahan server yang digunakan pada penelitian ini juga memperlihatkan dampak penambahan efek serangan yang disebabkan olehnya dan berhasil dicegah dan algoritma HC berhasil mencegahnya. Penelitian ini juga berhasil mencegah potensi munculnya serangan ICMP Flooding hingga 99.

---

ABSTRACT
As DNS Amplification Attack DAA attack keeps evolving in form and size, it is urge to take further research on how to prevent the attack effectively and using the proper implementation. This research focus to do a simple approach using Hop Count value based on TTL value which utilize ICMP confirmation to be implemented in a DNS Recursive Resolver Server to confirm that DNS Server and DNS Reques sender have the same hop distance.This research is done by adding whitelist and blacklist to Hop Count algorithm. This addition allegedly will reduce ICMP Flooding as the consequences of Hop Count confirmation. The simulation will run in GNS3 based topology which will vary the hop count distance from either attacker or target to DNS Server.This research concluded that our algorithm succeeded preventing the DAA. The increasing number of DNS Server used also showed the increasing of attack size, but the HC algorithm could still manage. This research also manage to prevent the potential ICMP Floodinng up to 99 .

Abstrak :
Meningkatnya popularitas perdagangan pasar saham dalam beberapa tahun terakhir telah menarik banyak investor untuk mencoba peruntungan di pasar keuangan. Beberapa investor menggunakan pasar saham sebagai pengganti perjudian, yang dianggap sebagai aktivitas ilegal di Indonesia. Studi ini menyelidiki prevalensi penjudi kompulsif di pasar keuangan Indonesia. Peneliti kemudian menguji seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku investasi yang lebih sering dan spekulatif, seperti frekuensi transaksi saham yang lebih tinggi, perdagangan harian dan investasi pada produk leverage dan produk turunan lainnya menggunakan regresi logistik. Data dikumpulkan dalam kuesioner yang dibagikan kepada investor Indonesia, berdasarkan daftar periksa diagnostik standar dari American Psychiatric Association untuk menyaring perilaku perjudian kompulsif. Investor yang tergolong penjudi kompulsif memiliki gaya investasi yang lebih spekulatif dan lebih sering bertransaksi, didukung oleh frekuensi perdagangan dan investasi mereka pada produk leverage dan derivatif. ......The growing popularity of stock market trading in recent years has attracted numerous investors to try their luck in the financial markets. Some investors use the stock market as a substitute for gambling, which is considered an illegal activity in Indonesia. This study investigates the prevalence of compulsive gamblers in the Indonesian financial markets. We then test how much it affects more frequent and speculative investing behaviours, such as higher stock transaction frequency, day trading and investing in leveraged and other derivative products using logistic regression. Data is gathered in a questionnaire distributed to Indonesian investors, based on a standard diagnostic checklist from the American Psychiatric Association to screen for compulsive gambling behaviour. Investors who classify as compulsive gamblers have a more speculative investing style and transact more frequently, supported by their frequency of trades and investing in leveraged products and derivatives.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan online. Salah satu layanan tersebut adalah e-filing dan e-form dalan DJP Online, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui internet. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan SPT tahunan orang pribadi di provinsi Jakarta. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, pengaruh grup, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode gabungan Sample penelitian ini merupakan 407 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Jakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner online berupa likert-item dan pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan elektronik, kemampuan penggunaan teknologi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum merupakan determinan positif yang signifikan. Di sisi lain, pengaruh grup merupakan faktor negatif yang tidak signifikan. Penelitian ini juga menangkap beberapa permasalah terkait dengan kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kebijakan yang tidak adil. DJP perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk Wajib Pajak dan pegawainya, melakukan evaluiasi kebijakan terkait denda dan Wajib Pajak non-efektif, dan melakukan kolaborasi dengan institusi lain untuk memanfaatkan data mereka. ......The Directorate General of Taxes (DGT) encourages citizens to use online services. One of the notable services is e-filing and e-form in DJP Online, allowing taxpayers to submit their annual tax returns over the internet. This study investigates factors that affect individual annual income tax return compliance in Jakarta province. These factors are attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, group influence, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty. This study uses a mixed method. The sample size in this study is 407 individual taxpayers registered in tax offices that use DJP Online in Jakarta province. Data is collected using an online questionnaire containing Likert items and open questions. The study result shows that attitude toward electronic tax system, technological self-efficacy, trust in the government, tax knowledge, and legal certainty are the significant positive determinants. On the other side, group influence is an insignificant negative factor. This study also addresses several problems related to system quality, human resources, and unfairness policy. The DGT needs to develop a better system for taxpayers and internal employees, reevaluate policies related to fines and non-effective taxpayers, as well as collaborate with external entities to utilize their data.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan akbat hukum bagi Notaris atas perbuatan hukum antara Perjanjian Kepemilikan Rumah dan Dana Pinjaman Talangan dalam Hukum Kenotariatan dalam Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/ PN.Sby yang mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam hal menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat umum dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kaitan antara Perjanjian KPR dan Dana Pinjaman Talangan yang disiapkan Notaris dalam hukum kenotariatan adalah Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal dana pinjaman talangan berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan Dana Pinjaman Talangan tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi offering letter yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam Dana Pinjaman Talangan tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit. Akibat dalam hal perbuatannya, Notaris sudah melakukan perbuatan tercela, maka ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf i Undang- Undang Jabatan Notaris Nonor 2 Tahun 2014 yaitu melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terhadap isi sumpah jabatan Notaris mengenai bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. ......This research was conducted to find out how the Notary carries out his position as a public official in order to fulfill the public interest and to find out the Notary's actions in terms of criminal and civil acts as well as the sanctions received by the Notary in terms of abusing his position. This study uses a normative juridical research approach. From the results of this study, it is known that the relationship between the mortgage agreement and the bailout loan prepared by a Notary in notarial law is that a Notary as a public official who is given the mandate to make a deed in accordance with the Law on Position Notary must act honestly, thoroughly, independently, impartially and always put the interests of society first. In the event that the bridging loan funds serve as the basis for entering into credit agreements originating from the Bank. In the case of a legal relationship between a Notary and the Bailing Loan Fund, the Notary as a general official first questions the contents of the offering letter originally from the Bank to make a credit agreement. The notary reads and examines the things that are desired in the bridging loan, then asks for the completeness of the files that will be used as the substance of the credit agreement. As a result, in terms of his actions, the Notary has committed a disgraceful act, then he is subject to Article 17 paragraph 1 letter i of the Act on the Position of Notary No. 2 of 2014 namely doing other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the position. Notary and Notary Code of Ethics Perform other acts which are generally referred to as a violation of the Notary Code of Ethics on the contents of the Notary's oath of office regarding acting honestly, trustworthy, thoroughly, independently, and impartially.

Abstrak :
Berbagi informasi keamanan siber (CIS) pada sektor Pemerintah Daerah menjadi sangat dibutuhkan karena seringnya terjadi insiden siber yang terus berulang, seperti peretasan dan kebocoran data pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini mengusulkan model ekosistem CIS pada sektor Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kerangka kerja dari MITRE Cyber Information-Sharing Models, MITRE Building a National Cyber Information-Sharing Ecosystem, dan FIRST Traffic Light Protocol, dan mengusulkan protokol keamanan baru yaitu protokol Putra-Ramli Secure Cyber-incident Information Sharing (PURA-SCIS) dengan memanfaatkan Scyther Tool. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh model ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah yaitu model hybrid dengan empat klasifikasi informasi, terdiri dari model hub-and-spokes, model post-to-all, dan model source-subscribers. Ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah yang diusulkan berbasis government-centric. Ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah ini juga melibatkan lima entitas. Kelebihan penelitian ini yaitu tidak hanya mengusulkan model ekosistem CIS sektor Pemerintah Daerah di Indonesia yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, tetapi juga menerapkan protokol keamanan PURA-SCIS dalam melindungi informasi berklasifikasi TLP: Red dan Amber. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa protokol keamanan PURA-SCIS memberikan jaminan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk melindungi keamanan dan keutuhan informasi terkait informasi keamanan siber yang dipertukarkan di antara entitas di sektor Pemerintah Daerah terkait melalui layanan cloud ......Cybersecurity Information Sharing (CIS) for Local Governments is important because of the frequent repeated cyber incidents, such as electronic government system (SPBE) hacking and personal data leakage. This study proposed a local government sector CIS ecosystem model by utilizing the framework of the MITRE Cyber Information-Sharing Models, the MITRE Building a National Cyber Information-Sharing Ecosystem, and the FIRST Traffic Light Protocol. This study also proposed a new security protocol, the Putra-Ramli Secure Cyber-incident Information Sharing (PURA-SCIS) with Scyther Tool. The results show that the local government sector CIS ecosystem model is a hybrid model with four classifications of information, consisting of a hub-and-spoke model, a post-to-all model, and a source-subscribers model. The proposed local government sector CIS ecosystem is government centric. The local government sector CIS ecosystem also involved five entities. The advantage of this research is not only to propose a CIS ecosystem model for the local government sector in Indonesia that has never been done by previous research but also to apply the PURA-SCIS security protocol to protect TLP-classified information: Red and Amber. The experimental results show that the PURA-SCIS security protocol guarantees a high level of confidentiality to protect the security and integrity of information related to cybersecurity information sharing between entities in the relevant Local Government sector through cloud services.

Abstrak :
Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki stasiun pasang surut dengan sistem multi sensor untuk mengamati data pasang surut di Indonesia. Sensor yang digunakan terdiri dari sensor bubbler, sensor floater, dan sensor radar sedangkan palem atau tide staff digunakan sebagai referensi bacaan yang dianggap benar. Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk pendefinisian datum pasang surut berupa Highest Astronomical Tide (HAT), Mean Sea Level (MSL), dan Lowest Astronomical Tide (LAT). Tesis ini melakukan studi tentang analisis akurasi sensor-sensor yang digunakan pada stasiun pasang surut BIG serta analisis datum pasang surut yang dihasilkan dari sensor-sensor yang digunakan. Data yang digunakan adalah rekaman sensor-sensor dan palem sebanyak 144 kali dalam satu siklus pasang surut untuk melakukan uji akurasi serta data perekaman pasang surut sebanyak 30 stasiun di Indonesia untuk melakukan analisis datum pasang surut. Analisis Root Mean Square Error (RMSE), uji Van de Casteele, dan uji korelasi sensor terhadap palem, dilakukan untuk mendapatkan akurasi dan kedekatan hubungan antara sensor dengan palem sedangkan uji statistik ANOVA satu arah dilakukan untuk menganalisis perbandingan datum pasang surut yang dihasilkan dari 30 stasiun pasang surut yang dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi tertinggi didapatkan dari rekaman data menggunakan sensor radar dengan RMSE 0.82 cm kemudian sensor bubbler dengan RMSE 1.49 cm, dan sensor floater dengan RMS 1.79 cm. Korelasi sensor terhadap palem tertinggi didapatkan dari rekaman data sensor radar dengan nilai 0.9994, kemudian sensor bubbler dengan nilai 0.9979, dan sensor floater dengan nilai 0.9969. Hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan bahwa penggunaan jenis sensor yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada datum pasang surut yang dihasilkan namun hasil analisis lebih lanjut menggunakan uji Van de Casteele menunjukkan terdapat perbedaan pola pada data pasang surut berupa efek scaling bernilai positif pada astronomical tidal range yang dihasilkan oleh sensor yang dipasang di dalam stilling well. Nilai perbedaan datum pasang surut yang dihasilkan dari pengaruh penggunaan jenis sensor bubbler, floater, dan radar berkisar antara 0.000 m - 0.051 m pada HAT, 0.000 m – 0.018 m pada MSL, dan 0.000m – 0.054 m pada LAT. ......Abstrak Berbahasa Inggris: The Geospatial Information Agency (BIG) managed tidal stations with a multi-sensor system to observe Indonesia's tide data. The sensors used were bubbler sensors, floater sensors, and radar sensors, while the tide staff was used as a reference. The collected data was then processed to define the tidal datum, namely Highest Astronomical Tide (HAT), Mean Sea Level (MSL), and Lowest Astronomical Tide (LAT). This thesis conducts a study on the analysis of the accuracy of the sensors used at the BIG tide station and the analysis of the tidal datum generated from the sensors used. The data used for this research were the sensors data and tide staff readings as much as 144 times in one tidal cycle to test the accuracy and tide recording data for 30 stations in Indonesia to perform tidal datum analysis. The Root Mean Square Error (RMSE) analysis, the Van de Casteele test, and the correlation test between sensors and tide staff readings were carried out to obtain the accuracy and the correlation between sensors and tide staff, while the one-way ANOVA test was carried out to analyze the comparison of the tidal datum generated from the 30 sampled tidal stations. The results showed that the highest accuracy was obtained from data generated from radar sensor with an RMSE 0.82 cm, then the bubbler sensor with an RMSE 1.49 cm, and the floater sensor with an RMSE 1.79 cm. The highest correlation between sensors and tide staff was obtained from radar sensor data recordings with correlation value of 0.9994, then a bubbler sensor with correlation value of 0.9979, and a floater sensor with correlation value of 0.9969. The result of one-way ANOVA test showed that the use of different sensor types did not made a significant difference in the generated tidal datum, but the futher analysis using Van de Casteele test showed an positive scaling effect on the astronomical tidal range generated by the sensors installed in the stilling well. The value of tidal datum differences resulted from the effect of using different types of sensors ranges from 0.000 m - 0.051 m at HAT, 0.000 m - 0.018 m at MSL, and 0.000 m - 0.054 m at LAT.

Abstrak :
Moda getar dan frekuensi natural yang merupakan karakteristik dinamik suatu sistem struktur, terbentuk berdasarkan properti fisik serta konfigurasi dari tiap komponen penyusun suatu sistem struktur. Sehingga perubahan karakteristik dinamik berarti juga perubahan pada properti fisik ataupun konfigurasi sistem struktur. Sehingga berlandaskan dari ide ini, dikembangakan suatu metode identifikasi lokasi dan tingkat kerusakan dengan memanfaatkan perubahan pada karakteristik dinamik. Pada penelitian ini salah satu metode tersebut ditampilkan, dan dilakukan beberapa simulasi dengan metode tersebut. Metode ini mampu memberikan hasil yang akurat untuk penentuan lokasi kerusakan, namun untuk penentuan tingkat kerusakan terdapat beberapa kekurangan, yaitu dibutuhkannya data modal yang cukup banyak serta besarnya kerusakan dan banyak elemen yang diidentifikasi secara simultan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keakurasian hasil dari penentuan tingkat kerusakan. Selain itu untuk identifikasi tingkat kerusakan, disimpulkan bawah lokasi elemen dan fungsinya memiliki andil terhadap baik atau buruknya hasil identifikasi.

---

Modes of vibration and natural frequencies are the dynamic characteristics of a structural system, which are formed by the physical properties and the spatial configuration of each component in a structural system. By this definition, a shift in each value of the dynamic characteristics means also that changes happen in the physical properties or the spatial configuration of the structure. Based on this idea, some methods to identify structural damage based on dynamic chracteristics are developed. In this research one of these methods is presented, and some simulations are carried out. This method is capable to identify the damage?s location with high accuracy, but there are some weaknesses on how the method identify the severity of the damage, such as; the method requires large number of modal data to identify damage severity on several elements and the amount of element identified with this method will affect drasticly the accuracy of this method. In addition, based on the simulation, the location and the function of the element identified, also affect the accuracy of the damage?s severity identification method.

Abstrak :
Sistem pengenalan gerakan manusia penting bagi manusia karena dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Algoritma Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Mechine (SVM) digunakan untuk mampu mengenali gerakan manusia. Dengan algoritma tersebut, telah dibuat sistem yang mampu mengenali gerakan manusia. Sistem secara garis besar terdiri dari perangkat pada pengguna dan server. Perangkat pada pengguna ditunjukan untuk mengirimkan data ke server. Sedangkan server akan melakukan komputasi dengan data yang diberikan. Jembatan komunikasi antara perangkat pengguna dan server akan menggunakan XBee. Untuk sensor, digunakan sensor Inertial Measurement Unit. Dari hasil pengujian, sistem dengan ANN memiliki tingkat akurasi sebesar 95.78%, sistem dengan SVM memiliki tingkat akurasi sebesar 98.39%, sedangkan sistem gabungan memiliki akurasi sebesar 100%. ......Human motion recognition is essential because it can help people in doing many things. Artificial Neural Network (ANN) and Support Vector Mechine (SVM) algorithm is used in the system to recognize human motion. The system consists of user device and server. Devices on user are intended for sending user data to the server. On the other hand, server will compute the data which were sent. Comunication between user device and server was conducted by using Xbee module. For the sensor, Inertial Measurement Unit sensor was used to recognize human motion. From the result, system with ANN resulted in 95.78% recognition rate, system with SVM give 98.39% and system with combined algorithm give 100% recognition rate.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia yang memegang fungsi pengawasan terhadap sistem pengisian jabatan publik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menjelaskan sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalamm pengisian jabatan publik adalah untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun dibutuhkan beberapa perubahan peraturan agar tercipta sistem pengisian jabatan publik yang selaran dengan Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

---

ABSTRACT
Every institutions have an officials that hold leadership function for those institutions. House of Representative (DPR) which has oversight function are involved on process of public officials? appointment. This thesis discuss on the system of public officials appointment according to Indonesian law system which is based on presidential system, and discuss on DPR involvement as a parliament body in Indonesia which has hold an oversight function on public officials appointment. The method of this writings based on descriptive method which describes the system of public officials? appointment based on the acts. The results of this researches are that DPR involvements on public officials? appointment is for the oversight of executive actions based on the acts. However there are need plenty of changes on the acts in order to make consistent system based on the Constitution of Indonesia which is based on presidential system.;