Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, mengukur pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai dan mengukur pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Penelitian mengunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan analisis data lapangan disimpulkan bahwa : 1) Variabel Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM, 2)Variabel Motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM dan, 3)Variabel Kepemimpinan dan Variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai BPSDM Hukum dan HAM. ......The purpose of this study was to measure the effects of leadership on employee performance, measuring the effect of motivation on employee performance and measure the impact of leadership and motivation to work jointly on the performance of employees of the Body of Human Resource Development of the Ministry of Law and Human Rights (BPSDM). The study uses a quantitative approach. Based on field data analysis concluded that: 1) the variables of leadership have a significant influence on employee performances of BPSDM, 2)the motivation variables have a significant influence on employee performances of BPSDM and, 3) the variable of motivation and leadership influence significant impact on employee performance of BPSDM law and human rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini ingin mengetahui hubungan pemekaran daerah dengan munculnya Murman Effendi sebagai “bos lokal” di kabupaten Seluma, serta dampaknya terhadap praktek pemerintahan di kabupaten Seluma. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori “bossisme lokal”.

Pemekaran daerah merupakan bentuk dari keganjilan struktur lembaga negara. Di Indonesia pemekaran daerah merupakan suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Terbukanya peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru dimanfaatkan oleh elite-elite politik lokal untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat lokal. Elite lokal inilah yang kemudian menjadi bos-bos lokal di daerah pemekaran. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah para bos lokal mempunyai kekuasaan untuk mendominasi seluruh sektor politik, sosial, ekonomi dan budaya di daerah. Kabupaten Seluma yang merupakan sebuah kabupaten baru masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun sumber daya manusia, peranan Murman Effendi sebagai bos lokal sangat sentral.

Dampak dari bossisme lokal di Seluma yaitu tidak terwujudnya pemerintahan yang baik, ketiadaan lembaga yang kuat seperti legislatif dan civil society sebagai penyeimbang dari kekuasaan eksekutif membuat Murman Effendi menjadi bos lokal di kabupaten Seluma. Murman Effendi sebagai bos lokal mendominasi kekuasaan di kabupaten Seluma. Implikasi teori menunjukkan bahwa Murman Effendi merupakan “bos lokal” yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, namun Murman Effendi tidak menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam menjadi ”bos lokal”.

---

ABSTRACT
This research aims to know the relation between regional expansions with the emergence of Murman Effendi as “local boss” in Seluma regency and also to know the impact to the governance practices in Seluma regency. Researcher used qualitative method with an interview approach deeply and document study. The theory which was used in this research was local bossism theory.

Regional expansion is a manifestation of national institution structure peculiarity. In Indonesia regional expansion is a phenomenon which is arise after the collapse of new order governance, through decentralization and regional autonomy. The opportunity for a regional to form a new regional autonomy has been used by local political elites in order to gain power in local level. These local elitesare the ones which become local bosses in regional expansion. Through decentralization and regional autonomy, local bosses have power to dominate every sector such as politics, social, economy and culture in regional. Seluma regency is new regency which is still in development stage both physics and human resources, the role of Murman Effendi as local boss is important.

The impact of local bossism in Seluma was that there was no realization of good governance, there were no strong institutions such as legislative and civil society as the balancer from executive power which causes Murman Effendi became local boss in Seluma regency. Murman Effendi as a local bos dominated power in Seluma regency. The theory implication shows that Murman Effendi was a local boss which arised after the collapse of new order but Murman Effendi did not use intimidation and violence.

Abstrak :
ABSTRACT
Pada penelitian ini, penulis merancang, membuat simulasi, dan membuat sebuah power supply berbasis DC-DC Buck Converter sebagai charger kendaraan listrik. Penelitian ini bertujuan agar kendaraan listrik dapat di-charge di mana saja di tempat yang terdapat sumber PLN 220VAC. Dengan demikian, kendaraan listrik tidak harus di-charge pada sebuah charging station khusus saat keadaan darurat. Pada pembuatan alat ini, berhasil dirancang sebuah charger yang dapat mengubah tegangan 220VAC menjadi DC dan menurunkannya menjadi tegangan 100V dengan arus 700mA. Terdapat beberapa tahap dalam proses charging ini yang menggunakan rangkaian elektronika seperti full wave rectifier circuit, filter kapasitor, dan buck converter. Dengan demikian, tegangan charging dapat lebih sesuai dengan tegangan baterai yang akan dipakai, yakni sebesar 96 Volt.

---

ABSTRACT
In this study, the author designs, simulating, and build a DC DC Buck Converter based power supply as an electric vehicle charger. This study aims to electric vehicles can be charged anywhere in the place where PLN mains sources 220VAC is available. Thus, an electric vehicle does not have to be charged at a special charging station during an emergency. In making the charger, the author successfully designed a charger that can change the voltage from 220VAC and lower it to 100VDC voltage with 700mA current. There are several stages in this charging process that use electronic circuit such as full wave rectifier circuit, filter capacitor, and buck converter. Thus, the charging voltage can be more appropriate with the battery voltage to be used, which is equal to 96 Volts.

Abstrak :
Terdapat ketidakjelasan legitima persona standi in judicio BUMN sebagai termohon dalam hukum kepailitan nasional terlebih dengan pailitnya PT Kertas Leces (Persero) yang merupakan kasus kepailitan BUMN permanen pertama di Indonesia dan terjadi akibat lalai menjalankan perjanjian perdamaian dalam PKPU. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif-deskriptif untuk menjelaskan pengaturan legitima persona standi in judicio BUMN dalam perkara permohonan pailit, menjelaskan akibat hukum pengajuan permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU oleh selain Menteri Keuangan terhadap BUMN Persero; dan menganalisis kedudukan PT Kertas Leces (Persero) sebagai termohon dalam perkara No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Hasil penelitian menemukan bahwa legitima persona standi in judicio BUMN selaku termohon dalam perkara permohonan pailit diatur secara khusus pada Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dengan memperhatikan UU BUMN sebagai landasan yuridis kelahiran BUMN yang menunjukkan perbedaan karakteristik alamiah BUMN dengan perusahaan swasta; Akibat hukum atas pengajuan permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU oleh selain Menteri Keuangan terhadap BUMN Persero adalah dilakukan administrasi penerimaan perkara, pemanggilan, dan pemeriksaan dan penjatuhan putusan dengan memperhatikan akibat hukum dikabulkannya permohonan tersebut; Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU namun kurang cermat dalam mempertimbangkan legitima persona standi in judicio PT Kertas Leces (Persero) selaku termohon dalam perkara a quo. Saran dalam penelitian ini meliputi harmonisasi peraturan terkait kedudukan BUMN dalam hukum kepailitan nasional, pengesahan peraturan teknis perkara kepailitan, dan penelitian lanjutan.
There is legal uncertainty about the capacity of SOE as the respondent in the national bankruptcy law. This study uses a normative-descriptive method to: describe the legitima persona standi in judicio of SOEs as respondent in bankruptcy petition cases; explaining the legal consequences of submitting a request for cancellation of peace in PKPU towards BUMN Persero by other than the Minister of Finance; and analyze the position of PT Kertas Leces (Persero) as the respondent in case No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. The results found that the legitima persona standi in judicio of SOEs as the respondent in the bankruptcy petition case is specifically regulated in Article 2 paragraph (5) of the PKPU Law by observing the BUMN Law as a juridical foundation for SOE birth that shows the different natural characteristics of SOEs and private companies; The legal consequences of submitting an application for annulment of peace in PKPU toward BUMN Persero by other than the Minister of Finance are administration of case acceptance, summons, and examination and verdicts with due regard to the legal consequences of the petition being granted; The Panel of Judges has considered Article 2 paragraph (5) of UUK-PKPU but are not careful in considering the legitima persona standi in judicio of PT. Kertas Leces (Persero) as the respondent in the a quo case. Suggestions in this study include harmonization of regulations related to the position of SOEs in national bankruptcy law, ratification of technical regulations on bankruptcy cases, and further research.