Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?.Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya."

"Abstract. Portfolio is basically related to how one allocates a number of stocks into various investment typesthat results on optimal profits. By making diversification, investor may reduce the rate of risk and at the sametime optimize the rate of expected return. Based on that, this research raises the problem of how to design anoptimal portfolio simulation, i.e. a combination of liquid shares LQ 45 listed in Jakarta Stock Exchange (Nowis known as Indonesia Stock Exchange, after the merger with Surabaya Stock Exchange) in the period of 2002-2007 by using Single Index Model and Constant Correlation Model. Single Index Model is a model of portfolioanalysis using the account of Excess Return to Beta (ERB) Ratio and value of C* to gain optimal shares onportfolio. The procedure of Constant Correlation Model is exactly parallel to the case of Single Index Model.However, unlike in the Single Index Model, all securities are ranked by Excess Return to Standard Deviation(ERS) instead of Excess Return to Risk. After securities are ranked using the above ratio, securities with greaterExcess Return to Standard Deviation and Cut off Point (C*) are included into the optimal portfolio. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dandaerah, dan antara daerah dan daerah di Jawa Barat, antara lain : 1 Faktor politik,2 Faktor Kepemimpinan, 3 Faktor Kelembagaan dan 4 Faktor sosial.Hasil Kajian menunjukkan strategi penyelarasan kepentingan pusat dandaerah dalam sistem pemerintahan indonesia yakni: a Gubernur sebagai strukturperantara dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah; b Gubernur sebagai Budget Optimizer dalam Perencanaan PembangunanBerbasis Kewilayahan; c Memperkuat organisasi peran gubernur sebagai wakilpemerintah pusat di daerah yang didukung oleh instrumen koordinasi, pembinaandan pengawasan Gubernur Selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan peraturanperundang-undangan; d Alternatif peletakan wakil pemerintah.Rekomendasi penelitian yakni ; a Memperjelas kedudukan, peran danfungsi gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi,melalui penguatan peraturan kebijakan baik pada level perundang ndash; undanganmaupun peraturan teknis terkait; b Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu didukung oleh sumberpendanaan yang kuat, sehingga gubernur dapat berperan sebagai budget optimizerdalam melaksanakan penyelarasan kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah. d Dana penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintahpusat hendaknya tidak seragam tetapi memperhatikan kebutuhan dari masingmasingdaerah. e Memperkuat kelembagaan sekretariat gubernur sebagai wakilpemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak tumpang tindihdengan tugas organisasi perangkat daerah yang ada.

---

This research analyzes the role of governor in the governance system ofIndonesia. This study focuses on factors that influence the governor 39;s dual roleand analyzes strategies in alignment between central and regional interests, andbetween regions in West Java. This research uses post-positivism paradigm byusing qualitative method.The results showed that the factors that influence for the role of governor inin alignment between central and regional interests, and between regions in WestJava are political factors, leadership factors, institutional factors and socialfactors.The central and sub-national interest alignment strategy required is tomaximize the governor 39;s role as an intermediary structure between the centralgovernment and local government, strengthening the role of the governororganization as a representative of the central government in the region, thegovernor as a budget optimizer in regional-based development planning. Tomaximize the governor 39;s dual role, it is necessary to strengthen the position, roleand function of the governor as the regional head and the representative of thecentral government in the province, through policy regulation at both thelegislative and related technical regulations, and alternative governor as arepresentative government.Recommendations from this study include : a to clear the position, role andfunction of the provincial head and representative of central government in theprovince by strengthening the policy, both the law and related technicalregulations; b to provide support for the governor as the central governmentrepresenttive, in term of strong financial source, to help the governor effectivelyassume the role of the budget optimizer that balances the needs between thecentral and regional as well as inter-regional; c for the central government totake into account the needs of each region in the mecanism of distibuting thedeconcentrated regional budget, instead of applying a single standar distribution; d to strengthen the provincial secretary institution as the representative of thecentral government to avoid overlap with other provincial apparatus in doing theirjob."