Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis. WHO memperkirakan lebih dari sepertiga populasi di dunia terinfeksi oleh kuman ini dengan angka kematian mencapai 1.3 juta orang per tahunnya. Usaha pencegahan terhadap TB sangat penting, salah satunya melalui penggunaan vaksin. Vaksin BCG adalah satu satunya vaksin TB yang ada dan digunakan saat ini, walaupun demikian vaksin ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya daya proteksi yang berbeda pada setiap individu, tidak memberikan perlindungan dari infeksi TB paru serta perlindungan dari reaktivasi infeksi TB laten. Hal ini mendorong dikembangkannya alternatif vaksin selain vaksin BCG. Protein RpfD M. tuberculosis merupakan protein berukuran 16 kDa yang diekspresikan pada tahapan resusitasi dan terbukti bersifat imunogenik serta telah banyak dikembangkan sebagai antigen TB untuk tujuan vaksin maupun diagnostik. Penelitian ini mengkaji mengenai respon imunitas humoral yang diberikan oleh plasmid rekombinan pcDNA3.1-rpfD menitik beratkan pada sub-kelas imunoglobulin-G (IgG) pada hewan coba mencit Balb/C melalui pendekatan metode serologi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sub-kelas IgG2a merupakan respon IgG tertinggi yang berhasil diinduksi oleh pcDNA3.1-rpfD yang mengindikasikan adanya potensi proteksi terhadap infeksi M.tuberculosis. ......Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. WHO predicts more than one-third of the worlds population is infected by this bacteria with mortality rate of 1.3 million per year. Therefore, prevention of tuberculosis is very important, one of which is through the use of vaccines. Now, the BCG vaccine is the only TB vaccine available and used, but the vaccine has disadvantages like doesnt provide pretection from pulmonary TB infection in adults as well as protection from reactivation of latent TB infection which encourages the development of TB vaccine alternative to BCG. The RpfD M. tuberculosis protein is a 16 kDa protein expressed at the resuscitation stage and immunogenic so it has been widely developed as a TB antigen for vaccine and diagnostic purposes. This study examines the humoral immune response induced by recombinant plasmid pcDNA3.1-rpfD (plasmid pcDNA3.1 that carries rpfD gene from M. tuberculosis Beijing strain, Aprilia, 2017), Immunoglobulin-G (IgG) subclasses were detected by serological method. The results of this study indicate that the IgG2a sub-class is the highest IgG response successfully induced by pcDNA3.1-rpfD which indicates the potential for protection against M. tuberculosis infection.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranan cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatu negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih banyak diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga peran aktif dan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ekonomi saat ini. Salah satu akibat dari globalisasi perdagangan adalah dengan meningkatnya Toko retail di Indonesia sejak 1980-an. Toko Retail mulai bermunculan dengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengamanahkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan presiden Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/MDAG/ PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan 6. Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan perundang – undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri khususnya pada toko retail modern. Namun pada kenyataanya, Permendag 56/2014 yang baru diterbitkan ini mengalami berbagai kritikan terutama dari pelaku industry. 2. Indonesia sebagai Negara anggota World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasinya dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pemerintah Indonesia di dalam merumuskan Pasal 22 UU Perdagangan, Permendag 70/2013 dan Permendag 56/2014 ini juga melihat dari prinsip – prinsip Perdagangan WTO.

---

ABSTRACT
In the current era of economic globalization, the private economic actors have an important role in carrying out the process of economic development of a country. Not surprisingly, the process of economic development more left to the private sector to manage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is needed in the current era of economic globalization. One consequence of the increasing globalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail stores began popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. The Government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandated Act - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Trade Minister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number 56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim to increase the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, the recently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especially from industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization (WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing the World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 of the Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from the principle - the principle of the WTO Trade., In the current era of economic globalization, the private economic actors have an important role in carrying out the process of economic development of a country. Not surprisingly, the process of economic development more left to the private sector to manage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is needed in the current era of economic globalization. One consequence of the increasing globalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail stores began popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. The Government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandated Act - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Trade Minister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number 56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim to increase the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, the recently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especially from industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization (WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing the World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 of the Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from the principle - the principle of the WTO Trade.]

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali pasar yaitu Ramadhan Effect terhadap beberapa subsektor yaitu subsektor makanan dan minuman, telekomunikasi, otomotif dan komponen, institusi keuangan, produsen tembakau, ritel dan perdagangan, dan tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah return harian dan abnormal return sebagai variabel dependen. Analisis dilakukan dengan menggunakan event study yang terdiri dari tiga model estimasi yaitu market model, constant mean model, dan market adjusted model serta dilakukannya uji signifikansi terhadap cumulative abnormal return (CAR) dan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak terdapatnya Ramadhan Effect. Sehingga memberikan rekomendasi bagi investor untuk beli pada saat 10 hari pertama Ramadhan dan jual ketika 10 hari kedua Ramadhan pada subsektor makanan dan minuman, beli sebelum Ramadhan, jual pada 10 hari terakhir Ramadhan pada subsektor telekomunikasi, tahan (hold) sampai kondisi harga cukai rokok stabil atau menurun pada subsektor produsen tembakau, beli pada saat 10 hari kedua Ramadhan dan tahan (hold) sampai saham rebound kembali atau setelah Ramadhan pada subsektor otomotif dan komponen, beli sebelum Ramadhan, jual pada 10 hari terakhir Ramadhan pada subsektor tekstil dan garmen, jual pada 10 hari terakhir Ramadhan pada subsektor institusi keuangan, dan beli sebelum Ramadhan dan jual setelah Ramadhan pada subsektor ritel dan perdagangan.

---

ABSTRACT
This study analyzes the effect of market anomalies, namely Ramadhan Effect on several sub-sectors such as food and beverage, telecommunications, automotive and components, financial instiution, tobacco manufacturer, retail and trade, and textle and garment on Indonesia Stock Exchange. Independent variable of this study is daily return and abnormal return as the dependent variable. The analysis used an event study that consist of three models for estimation: market model, constant mean model, and market adjusted model. This study used significance test on cumulative abnormal return (CAR) and regression. The result of this study reveal that there is no Ramadhan Effect. Thus provide recommendations for investors to buy during the first 10 days of Ramadhan and sell when the second 10 days of Ramadhan in the food and beverage sub-sector, buy before Ramadhan and sell in the last 10 days of Ramadhan in the telecommunication sub-sector, hold until the condition of cigarette excise prices stabilizes or decreases in the tobacco manufacturers sub-sector, buy on the second 10 days of Ramadhan and hold until the stock rebounds again or after Ramadhan in the automotive and components sub-sector, buy before Ramadhan and sell in the last 10 days of Ramadhan in the textile and garment sub-sector, sell in the last 10 days of Ramadhan in the sub-sector of financial institutions,and buy before Ramadhan and sell after Ramadhan in the retail and trade sub-sector.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba memberikan usulan dan ide untuk penelitian yang lebih mendalam terhadap hubungan antara pergantian Chief Excecutive Officer (CEO) dan insentif manajer dalam hal pendapatan. Sebelum itu, didalam skripsi ini, akan mencoba untuk mendapatkan alasan dibalik konflik pro dan kontra tentang fakta- fakta mengenai insentif pendapatan dan pergantian CEO yang terdapat di literatur yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan klasifikasi variabel yang berhubungan dengan insentif pendapatan dan pergantian CEO di poin berikutnya. Didalam skripsi ini, ditemukan 2 tipe pergantian CEO yakni secara sukarela dan secara paksa dan 4 tipe insentif manajemen dalam hal insentif untuk overstating laporan keuangan dan pemalsuan data laporan keuangan; yakni perjanjian kompensasi, kontrak hutang dengan perjanjian, insider trading, dan pendanaan eksternal. Namun, skripsi ini memiliki batasan dalam pencarian variabel klasifikasi, penjelasan, dan desain penilitian sehingga skripsi ini tidak akan melakukan analisis data. ......This study tries to propose a further research toward the relationship between the CEO turnover and earning managerial incentive. Before hand, this study would like to try to find the reason behind the mix evidence, which happened in the prior literatures. Next, explanation about variable classification regarding CEO turnover and earnings management incentive will be conducted. This study has found two types of CEO turnover; voluntary and involuntary turnover, and four types of earning management incentive in terms of overstating and manipulating reported earnings; compensation agreement, debt contract with covenants, insider trading, and external financing. However, this study limits the finding up to variables classification, explanation, and the construction of the research design. Therefore, this study will not conduct any data analysis.

Abstrak :
Green marketing merupakan salah satu bentuk ilmu pemasaran yang dewasa ini sedang berkembang pesat. Penelitian skripsi ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur tingkatan green brand awareness sebuah kedai kopi ternama di Indonesia, guna memahami green marketing dari sudut pandang konsumennya. Adapun alasan yang mendorong perkembangan green marketing ini adalah, karena adanya permintaan (demand) dari konsumen kepada perusahaan, atas pelestarian lingkungan hidup. Perusahaan yang menerapkan strategi green marketing ini, disebut juga dengan green company/green brand. Dengan menggunakan indikator-indikator brand awareness yang sudah dikembangkan dengan teori green marketing, penelitian ini mencoba mengukur tingkat green brand awareness Starbucks di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 107 responden yang dibatasi pada mahasiswa Universitas Indonesia. Pemilihan responden dipilih dengan metode non probabilita sampling dengan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, green brand awareness mahasiswa terhadap objek penelitian, terbilang rendah. Dari 11 indikator penelitian, enam diantaranya memang memiliki nilai mean yang tinggi, yakni di atas 3,40. Sementara itu, lima indikator lainnya, memiliki nilai mean yang termasuk ke dalam kategori "cukup" (2,60-3,40). Kendati demikian, jika dilihat lebih rinci berdasarkan persebaran jawabannya, banyak responden yang memilih "ragu-ragu" atau bahkan "tidak setuju" terhadap indikator yang dimaksudkan kepada Starbucks, sebagai "green brand". ...... Green marketing is one of marketing sciences part which currently developing. This study is a quantitative research that aims to measure the famous coffee shop's green brand awareness level in Indonesia, in order to understand the green marketing from its consumer’s perspective. One of the reasons that encourage the development of green marketing is, because of the demand from the consumers to companies’ environmental responsibility. Those companies, which implement this green marketing strategy are also known as green company/green brand. By using brand awareness indicators that have been developed with green marketing theory, this study tries to measure the Starbucks' green brand awareness level in Indonesia. This study involve, 107 respondents who are part of University of Indonesia students. These respondents are selected with non-probability method by using purposive technique. The results of this study showed that, the students' green brand awareness level to research object, is relatively low. From 11 indicators, six of which (indeed) have a high mean values i.e. above 3,40. Meanwhile, five other indicators, have mean values that fall into category of "moderate" (2,60 to 3,40). However, if we take a closer look the results in detail, there are so many respondents who actually "hesitate" or even "disagree" with the indicator which are referred to Starbucks as a green brand.

Abstrak :
This research aims to study about team learning behavior in work environment. Using primary data from 74 employees, the author predicted that self efficacy has effect on team learning and mediated by individual learning, and team cohesiveness can promote learning behavior of team members. The samples are majorly Indonesians who work in wide variety of job sectors. The results showed that individual learning mediates the positive relationship between self efficacy and team learning. However, team cohesiveness was not found to be able to promote learning behavior. The author deeply discussed how these partially supporting results could happen. Moreover, the author also discussed how this study could contribute to existing knowledge and organizational practice. ......Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang perilaku team-learning dalam konteks pekerjaan. Dengan menggunakan data primer dari 74 pekerja, penulis memprediksi bahwa kekompakan tim akan mempunyai efek kepada team-learning dan termediasi oleh individual learning, dan kekompakan tim bisa mendorong perilaku pembelajaran dari anggota tim. Sebagian besar dari sampel adalah orang Indonesia yang bekerja di sektor pekerjaan yang beragam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa individual-learning memediasi hubungan positif antara efikasi diri dan team-learning. Namun, penelitian ini tidak bisa membuktikan bahwa kekompakan tim bisa mendorong perilaku pembelajaran. Penulis akan secara mendalam mendiskusikan bagaimana hasil signifikan dan tidak signifikan ini bisa terjadi. Lebih lagi, penulis juga akan membahas bagaimana studi ini bisa memberi kontribusi terhadap literatur serta praktis.

Abstrak :
Perkembangan teknologi, secara spesifik teknologi informasi dan komunikasi, membawa banyak perubahan pada aspek kehidupan manusia. Namu laju perkembangan teknologi yang sangat cepat inilah kemudian muncul dilema moral yang baru yang sangat khas dengan kemajuan teknologi. Tulisan ini mencoba membahas salah satu permasalahan moral yang sangat khas dengan kemajuan teknologi, yaitu permasalahan pendamping buatan. Dalam tulisan ini, dengan berlandaskan gagasan etika informasi penulis mencoba memberikan justifikasi etis bahwa menjalin hubungan dengan pendamping buatan atau lebih memilih untuk berteman dengan pendamping buatan ketimbang dengan manusia tidaklah salah secara moral. Bahkan mungkin dalam terang etika informasi tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang benar. ......The development of technology, specifically information and communication technology, has brought many changes to aspects of human life. However, this very fast pace of technological development then emerges a new moral dilemma that is very typical of technological advances. This paper tries to discuss one of the moral problems that is very typical of technological advances, namely the problem of artificial companions (artificial encounters). In this paper, based on the idea of information ethics, the author tries to provide ethical justification that having a relationship with artificial companions or preferring to be friends with artificial companions rather than humans is not morally wrong. Maybe even in the light of information ethics these actions can be said to be the right actions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah memberikan lampu hijau terhadap keterbukaan informasi bank, pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini tidaklah tanpa hambatan. Implementasi FATCA dan AEOI dipandang penting untuk segera dilaksanakan mengingat keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Namun demikian, Indonesia tidak akan serta merta ikut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh dunia apabila persyaratan yang diminta belum terpenuhi. Salah satu hal mendasar yang paling penting untuk dipenuhi adalah pemenuhan perangkat hukum dalam negeri terutama dalam ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan. Hasil Penelitian didapat adalah untuk Implementasi pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA adalah Indonesia menerapkan FATCA berdasarkan Intergovernmental Agreement IGA , meskipun demikian penerapan FATCA tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia di bidang perbankan dan perpajakan, kaitannya dalam kerjasama luar negeri. Karena penerapan FATCA bersifat lintas sektor, maka dalam penerapannya di Indonesia melibatkan dua otoritas yang berbeda yaitu Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak DJP pada bidang perpajakannya dan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bidang perbankannya. Sedangkan Implementasi Automatic Exchange of Information adalah Indonesia bergabung dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose pada September 2009. Untuk menerapkan dengan perangkat hukum di Indonesia, dengan meratifikasi, Karena penerapan Automatic Exchange of Information AEoI bersifat multilateral, maka dalam penerapannya terhadap nasabah khusus Warga Negara Asing WNA serta juga berlaku terhadap Warga Negara Indonesia WNI .

---

ABSTRACT
The government gives the green light to bank disclosure, the implementation of the principle of information disclosure is not without obstacles. The implementation of FATCA and AEOI is considered important for immediate implementation considering Indonesia 39 s participation in the signing of the agreement. However, Indonesia will not necessarily participate in the implementation of information disclosure worldwide if the requirements requested have not been met. One of the most important fundamental issues to be fulfilled is the fulfillment of domestic legal instruments, especially in the unconformity of laws and regulations in the field of taxation and banking. The result of the research is to implement the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act FATCA is that Indonesia applies FATCA based on Intergovernmental Agreement IGA , although FATCA implementation should not conflict with Indonesian national law in banking and taxation, its relation in foreign cooperation. Because FATCA 39 s application is cross sectoral, in its implementation in Indonesia it involves two different authorities namely the Minister of Finance and the Directorate General of Taxation DJP on the field of taxation and the Financial Services Authority OJK in its banking field. While the implementation of Automatic Exchange of Information is Indonesia joined in the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose in September 2009. To apply with the law in Indonesia, by ratifying, Because the implementation of Automatic Exchange of Information is multilateral, then in its application to customers Special Foreign Citizens Foreign Citizens as well as applicable to Indonesian Citizens WNI .