Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa keprotokolan pada Biro Protokol Sekretariat Presiden dengan menggunakan konsep Service Quality serta menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Biro Protokol Sekretariat Presiden. Di samping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan serta ingin mengetahui penilaian Pegawai Biro Protokol terhadap aspek kualitas pelayanan menurut Modell' S McKinsey. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analysis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis serta perhitungan statistik chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,11 % penerima layanan menilai kinerja petugas protokol sudah baik dengan tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dan pelaksanaan kinerja rata-rata sebesar 85,32 %. Hasil statistik menunjukkan tidak ada perbedaan penilaian penerima layanan terhadap kelima dimensi ServQual. Dalam menyiapkan diri menghadapi tuntutan stakeholder-nya, Biro Protokol dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang shared vision and values, strategy, structure, system, staff skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan sesuai dengan pendapat McKinsey dengan The 7'S nya. Hasil penelitian ini secara akademis bermanfaat bagi berbagai pihak di kantor Sekretariat Presiden khususnya unit kerja Biro Protokol untuk dijadikan sebagai bahan kajian/referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, namun dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komprehensif. Secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi Sekretariat Presiden khususnya Biro Protokol dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan kinerjanya dengan memperhatikan dimensi dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting uleh stakeholder-nya.

Abstrak :
Kehadiran proyek tambang atau pembangkit listrik yang mengekploitasi sumber daya alam menyimpan potensi masalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Proyek pembangkit listrik panas bumi PT SMGP semenjak tahun 2010 juga mengalami penolakan dari masyarakat. Sementara itu, dengan tuntutan keberlangsungan energi ditengah krisis energi fosil, pemerintah mengesahkan UU panas bumi tahun 2014 dan Omnibus Law berharap keberlangsungan proyek energi panas bumi dengan strategi Corporate Social Responsibility. PT SMGP melalui program pengembangan petani berharap mendukung keberlangsungan proyek tanpa ada gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan jumlah total informan 12 orang. Lokasi penelitian di Desa Hutalombang, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo yang termasuk dalam kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Teknik pengambilan data melalui wawancara informan dan studi dokumentasi. Adapun dengan dibatasi oleh konsep CSR; Social Legitimacy Theory; Resistensi, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP turut berperan secara langsung dan tidak langsung dalam meredam resistensi petani. Lebih lanjut program pengembangan petani secara tidak langsung membendung kelompok tani ikut serta dalam kelompok penolakan, dinilai sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat, berperan menurunkan eskalasi dan jumlah penolakan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program ini secara tidak langsung bersumbangsih memberikan rasa kehadiran perusahaan bagi masyarakat desa terdekat sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan (social license to operate). Adapun saran dalam penelitian ini khususnya terkait dengan implementasi program yang dikaitkan dengan resistensi, perlunya mengidentifikasi waktu yang tepat dalam merealisasikan program dengan mempertimbangkan kemajuan kegiatan inti perusahaan, resiko, dan harapan masyarakat. Menguatkan keberlanjutan program yang bernuansa pemberdayaan, penguatan kegiatan pengawasan dan pendampingan, serta konsisten terhadap objektif yang ingin dicapai dan menyeimbangkan antara memberikan dukungan motivasi dan materi dengan rasa ketergantungan. ......The presence of mining projects or power plants that exploit natural resources has the potential for social and economic environmental problems for the community. The PT SMGP geothermal power plant project since 2010 has also experienced rejection from the community. Meanwhile, with the demand for energy sustainability amid the fossil energy crisis, the government passed the 2014 Geothermal Law and the Omnibus Law hopes for the sustainability of geothermal energy projects with a Corporate Social Responsibility strategy. PT SMGP through the farmer development program hopes to support the project's sustainability without any disruption. This study aims to describe and analyze the role of the farmer development program as PT SMGP's CSR in dealing with community resistance. This study uses qualitative methods, with a total number of 12 informants. The research location is in Hutalombang Village, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo which is included in the Peak Sorik Marapi and Sorik Marapi Valley sub-districts, Mandailing Natal Regency. The data collection technique is through interviewing informants and documentation studies. As for being limited by the concept of CSR; Social Legitimacy Theory; Resistance, this study shows that the farmer development program as CSR of PT SMGP plays a direct and indirect role in reducing farmer resistance. Furthermore, the farmer development program indirectly stems the participation of farmer groups in the rejection group, which is considered a strategy to attract public sympathy, and plays a role in reducing the escalation and number of community rejections. Therefore, it can be concluded that this program indirectly contributes to providing a sense of the company's presence for the nearest village community so as to support the sustainability of the company's activities (social license to operate). The suggestions in this study are specifically related to the implementation of programs related to resistance, the need to identify the right time to realize the program by considering the progress of the company's core activities, risks, and community expectations. Strengthening the sustainability of the program with the nuances of empowerment, strengthening monitoring and mentoring activities, as well as being consistent with the objectives to be achieved and balancing between providing motivational and material support with a sense of dependence.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika proses transformasi lembaga kepresidenan, meredesain kesekretariatan lembaga kepresidenan, dan mendesain Manajemen Talenta kesekretariatan lembaga kepresidenan melalui perspektif Teori Transformasi Organisasi Gouillart dan Kelly, 1995 . Metode penelitian yang digunakan adalah multimetodologi dengan menggabungkan pendekatan SSM dan Metode Listening dalam Teori U diharapkan akan mensinergikan dua metode yang mempunyai nature yang sama-sama soft systems , SSM berlandaskan teori sosial fenomenologi dan Teori/Metodologi U menyebut dirinya sebagai the social technology of presencing Scharmer: 2009. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua sub-elemen yang ada dalam elemen 4R reframing, restructuring, revitalizing, dan renewing dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya lembaga kepresidenan. Untuk menyusun rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan, dirasakan sulit karena terkendala faktor readiness baik dari aspek SDM, process, maupun leverage. Transformasi yang dapat diwujudkan adalah meredesain restrukturisasi sekretariat lembaga kepresidenan dengan suatu Peraturan Presiden, dimana Mensesneg diusulkan sebagai koordinator sekretariat lembaga kepresidenan yang membawahi Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk menjamin tersedianya talenta pada lembaga kepresidenan yang dapat memberikan excellence service kepada Presiden dan Wakil Presiden diperlukan penyusunan Permensesneg tentang Manajemen Talenta. Hasil kajian menunjukkan research novelty pada elemen revitalizing yaitu perlunya menambahkan sub-elemen building network security system pengembangan sistem keamanan jaringan melalui pembuatan dashboard monitoring kendali akses pengguna sistem informasi di lembaga kepresidenan, dengan pertimbangan instalasi kepresidenan adalah sangat vital sehingga diperlukan security awareness di lingkungan kepresidenan. ......This research analyses the transformation process of the Presidential Institutions, redesigns the Secretariat of The Presidential Institutions, and designs the talent management of the Presidential Institutions through the theory of organization transformation Gouillart and Kelly, 1995. The method of this research is multi-methodology, which uses SSM and listening method in the theory of U. Hopefully, this method will have the same nature, because SSM is based on the social theory of phenomenology and the theory of U, or the social technology of presencing Scharmer: 2009. The research shows that not all of the sub-elements of 4R can be applied in the public organizations, especially in the Presidential Institutions. It is indeed hard to make the plan of the laws of the Presidential Institutions, because of the readiness factor from the human resources, process, and leverage. The transformation which can be done is redesigning restructuring the Secretariat of the Presidential Institutions through the Presidential laws, in which the Minister of State Secretary is advised as the coordinator of the Secretariat of the Presidential Institutions. Moreover, the Cabinet Secretary and the Head of Presidential Staff are under the Minister of State Secretary. It is necessary to formulate the regulations of the Minister of State Secretary in order to guarantee the excellence service that will be given to the President and The Vice President. The result of the research shows research novelty in revitalizing element, which needs to add sub-element of the building network security system through dashboard monitoring control access in the Presidential Institutions. In addition, security awareness plays an important role in the area of the Presidential Institutions.