Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aidi
"ABSTRAK
Ada dua persoalan pokok mengenai gizi nakerwan Indonesia yakni
ketidakseimbangan energi kerja dan anemia terutama anemia defisiensi besi.
Kedua jenis masalah gizi ini memberikan dampak menurunnya derajat kesehatan
pekerja yang berakhir pada menurunnya produktifitas/kapasitas kerja. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan konsumsi energi dan zat besi
dengan status gizi nakerwan divisi pabrik di PT. Great Giant Pineapple tahun
2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan rancangan cross
sectional. Penelitian dilakukan pada nakerwan divisi pabrik di PT. Great Giant
Pineapple, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi
Lampung.
Hasil: Secara statistik ada hubungan antara asupan energi dan karbohidrat dengan
IMT. Tetapi tidak ditemukan hubungan umur, asupan lemak, asupan protein dan
asupan serat dengan IMT. Secara statistik ada hubungan antara pola haid, asupan
energi, asupan lemak, asupan protein, asupan zat besi dan enhancer absorpsi zat
besi (asupan vitamin C) dengan anemia. Tetapi tidak ada hubungan umur, asupan
karbohidrat, asupan zink, asupan kalsium, asupan magnesium, dan inhibitor
absorpsi zat besi (asupan makanan mengandung fitat, asupan minuman
mengandung tanin dan asupan serat) dengan anemia.

ABSTRACT
There are two main issues regarding nutrition Indonesia female worker the energy
imbalance of work and anemia, especially iron deficiency anemia. Both types of
nutritional problems this gives the effect of the health status of workers ended in
decreased productivity/labor capacity. The purpose of this study was to analyze
the relationship between energy and iron consumption with nutritional status of
female worker factory division at PT. Great Giant Pineapple in 2013. This
research is a descriptive analytic with cross sectional design. The study was
conducted at the female worker factory division at PT. Great Giant Pineapple,
Terbanggi Besar, Lampung Tengah District, Lampung Province.
Results:
Statistically, there is a relationship between energy intake and carbohydrate with
bodi mass index. However, no relationship age, fat intake, intake of protein and
fiber intake with body mass index. Statistically, there is a relationship between
menstrual pattern, energy intake, fat intake, protein intake, iron intake and iron
absorption enhancers (vitamin C) with anemia. But there is no relationship of age,
carbohydrate intake, intake of zinc, calcium intake, magnesium intake, and
inhibitors of iron absorption (intake of foods containing phytate, intake of foods
containing tannin and fiber intake) with anemia."
Universitas Indonesia, 2013
T36039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nur Aidi
2000
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Retno K. Aidi
"Perkawinan merupakan hak asasi manusia, yang harus mengikuti norma-norma perkawinan menurut hukum agama dan Hukum Negara. Ketika sepasang manusia yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi mereka berlainan agama, maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur hal tersebut, dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga melarang Perkawinan beda agama yaitu dalam pasal 40 dan 44 dalam kitab-kitab fiqih umumnya, dimungkinkan seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Tetapi sesungguhnya belum banyak orang yang mengetahui Hal apa yang akan terjadi akibat Perkawinan antara mereka yang berbeda agama dan Status hukum anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.
Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dimana, Status anak menurut UU no.1 th 1974 dan Hukum Islam dapat dilihat Dari sah atau tidaknya Perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, jika tidak sah maka ia bernashab dan mempunyai hak asuh terhadap ibu atau kerabat ibunya saja. Dalam hak mewaris bagi orang muslim dan ia berbeda agama dengan pewarisnya maka ia bisa menerima harta dari dan oleh pewaris dalam bentuk wasiat wajibah dan dengan keluarnya SEMA no.2 th1990 memberikan pilihan hukum bagi orang yang menghendaki penyelesaian pembagian harta waris sesuai yang diinginkan.
Dalam hal perwalian menurut Hukum Perkawinan Islam, Wali merupakan Rukun nikah, jika walinya berbeda agama maka ia harus menggunakan wali hakim. Dalam UU No.1 Th 1974, tentang Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua adalah tunggal, yaitu dipegang oleh ayah dan ibu, walaupun mereka bercerai. Sehingga kekuasaan orang tuanya hanya akan berlanjut kepada Perwalian, yang akan muncul apabila orang tua tidak dapat menjalankan kekuasaan orang tuanya.
Menurut BW jika Perkawinan putus, lembaga kekuasaan orang tua yang ditunjuk akan menjadi wali. Perbedaan agama antara suami dan isteri akan selalu mengancam hubungan baik dan kebahagiaan rumah tangga karena kerukunan yang hakiki sangat sulit diwujudkan, kecuali bagi pasangan yang keyakinan agamanya kurang kuat yang memandang semua agama adalah sama.

Marriage is a human right, even though it must follow marriage norms according to religion and the state. When a couple of man and woman wishes to get marriage but they have different religions, the existing Law No. 1 Year 1974 did not regulate this issue. Even the Compilation banned marriage with different religions (KHI Article 40 and 44). While Islam as contained in its fiqih laws tolerates a Muslim male to marry female ahli kitab, many people has no idea about the consequences of marriage of a couple with different religions or the legal status of their children.
This thesis is prepared using library research method. Pursuant to Law No. 1 Year 1974 and Islamic Laws the legal status of a child is dependent on the legality of his/her parents’ marriage. If illegal, the child concerned will be counted as the family of his/her mother only including his/her caring rights. In respect of inheritance right, for Muslims, if the heir has different religion from the testator, the former will receive wealth from and by the testator in the form of wasiat wajibah. The issuance of SEMA No. 2 Year 1990 only regulated legal options for the parties who desired to share the inheritance according to their preferences.
With regard to guardianship in Islamic marriage, guardian is prerequisite in marriage. In case of guardians with different religions, wali hakim will be appointed. Meanwhile, Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage prescribed that parents’ authority is single residing with father and mother, even though they get divorce. Thus, parents’ authority will continue to guardians who will emerge when the parents fail to perform their parental authority.
According to BW if the marriage is broken, the parental authority will directly be devolved to guardians. Different religions of husband and wife will jeopardize the sustainability and happiness of family and harmonious domestic life will be very difficult to realize. However, this may exert insignificant impact to the couples who relatively have weak religious belief since despite different religions; they normally consider that all religions are same.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S19699
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library