Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Disimpanginya peraturan yang berlaku dalam membuat akta wasiat tersebut akan mengakibatkan kerugian dan akta dapat menjadi tidak autentik. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan tanggungjawab Notaris yang membuat akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga yang dibuat secara notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis suatu keadaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1968K/Pdt/2018 dimana Majelis Hakim memutus untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan akta wasiat yang dibuat Notaris tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum terbuka atau berdasarkan kesepakatan. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dalam membuat akta wasiat harus lebih teliti, seksama, berhati-hati, terus meningkatkan ilmu pengetahuan, sera tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat akta. Dengan demikian, akta yang dibuat tersebut tidak akan dipersengketakan dan tidak merugikan para pihak terkait.

---

ABSTRACT
This study discusses the validity of the testament made by notaries as public officials who are authorized to make deeds. The disobedience of the applicable regulations in making the testament, will result in loss and the deed may become inauthentic. The issues in this study are regarding the validity and responsibility of the notary who makes a testament based on a notarized resume of family meetings. Normative juridical research methods are used, a research that emphasizes the use of secondary data with a descriptive-analytical type of research, namely analyzing a situation; in this case used the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1968K/Pdt/2018 where the Judges decided to cancel the testament made based on the family meeting resume. It was concluded that the making of a testament made by a notary is invalid because it contradicts the provisions in Article 1334 paragraph (2) of the Civil Code which prohibits the promise of an inheritance based on an agreement. The results of the study suggest that the notary in making a testament deed must conscientious, continue to improve knowledge, and must not deviate from the provisions of the applicable laws and regulations in making deeds. Therefore, the deed will not be disputed and will not harm the parties concerned.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum perawat dalam melakukan tindakan medis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum Perawat serta analisisnya pada Putusan No. 139/Pid.Sus/2014/PN.Pmk. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian preskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1 Pengaturan mengenai perawat dalam melakukan tindakan medis diatur khusus dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mengizinkan Perawat melakukan tindakan medis apabila mendapat pelimpahan wewenang dari tenaga medis, berada dalam kondisi keterbatasan tertentu, dan darurat; 3 Pertanggungjawaban hukum Perawat dalam melakukan tindakan medis sebagaimana terdapat dalam Putusan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Untuk itu, penelitian ini menyarankan: 1 Pemerintah agar membuat Konsil Keperawatan untuk melakukan fungsi pengawasan dan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 dalam hal melakukan tindakan medis; 2 Perawat agar mengetahui sampai batas mana kompetensi dan berani untuk menolak melakukan tindakan di luar kewenangannya; dan 3 Masyarakat untuk dapat membedakan bahwa Perawat tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dengan dokter atau tenaga medis.

---

ABSTRACT
This research examines competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. The problems of this analysis are how the arrangement about the competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. Thus, this research used normative juridical method with the type of the research is prescriptive. The results of this inquiry concludes that 1 The Regulations of Nurses on conducting medical practice are specified in Article 32, Article 33, and Article 35 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 2 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 permits the Nurse to conduct medical practice with medication task delegated by physician, under certain conditions of limitation, and emergency 3 The legal liability of the nurse on conducting medical practice in the Verdict may be subject to criminal and administrative sanctions. Therefore this thesis suggests 1 The government should monitor all the Nurses who conduct an independent nursing practice by forming Nursing Council and may implement regulation on Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 in the case of medical practice 2 The Nurses to know about the extent of their competence and refuse assignments outside their scope of practice Lastly, 3 The Society to be able to distinguish that Nurses do not have same competence and authorities as doctors or medical personnel.