Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI (D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atau peraturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang Ombudsman Daerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis dengan ORI.

---

ABSTRACT
The focus of this study is studying end of result of supervising function of Ombudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I. Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regarding judicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesia and Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legal normative research with an investigation by using secondary data.The result of this research suggested that there should be an Memorandum of Understanding between the related parties to prevent in overlapping in supervising after the Mahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of “ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI.