Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya. ......This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.   ......Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation.

Abstrak :

Laporan magang ini membahas evaluasi prosedur audit pencarian liabilitas yang belum tercatat pada PT OLP. Audit laporan keuangan dilaksanakan oleh KAP ABC untuk tahun buku 2019. PT OLP merupakan perusahaan Indonesia yang memproduksi serta memperdagangkan obat-obatan. Subjek evaluasi adalah prosedur audit yang dilakukan terhadap akun utang dagang PT OLP pada tanggal 31 Desember 2019, untuk menguji asersi kelengkapan, eksistensi, kewajiban, dan penilaian. Evaluasi dilakukan berdasarkan kerangka teori dan standar berupa ISA dan PSAK yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, prosedur audit yang dilakukan pada PT OLP telah sesuai dengan standar yang berlaku. Namun sampel yang diuji belum cukup untuk mengambil kesimpulan atas asersi sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

 

---

This report discusses the evaluation of search for unrecorded liabilities audit procedure on PT OLP. Financial audit is performed by KAP ABC for the book year 2019. PT OLP is an Indonesian company that manufactures and trade pharmaceutical product. The evaluation subject is audit procedure performed on PT OLP’ accounts payable on 31^st December 2019, to test completeness, existence, obligation, and valuation assertions. Evaluation is done based on theories and existing standards such as ISA and PSAK. Based on the evaluation, the audit procedure on PT OLP is appropriate with existing standards. However, the tested sample is not yet enough to form a conclusion on assertions, therefore requiring further testing.

Abstrak :
Bekisting merupakan salah satu komponen penting yang banyak digunakan khususnya pada konstruksi bangunan beton. Penggunaan kayu sebagai material penyusun bekisting masih sangat umum digunakan di Indonesia dan menimbulkan limbah konstruksi yang tidak dapat digunakan kembali. Dalam upaya mengurangi limbah kayu tersebut, pemanfaatan limbah plastik jenis HDPE (High-Density Polyethylene) sebagai bahan baku untuk produk bekisting dapat menjadi sebuah solusi. Penelitian ini mengamati pengaruh bukaan pada balok rangka polimer HDPE dan perbandingannya dengan balok solid tanpa bukaan. Dilakukan perbandingan analisa properti mekanik kuat lentur dari balok bekisting HDPE dengan metode DIC (Digital Image Correlation) dengan pemodelan numerik menggunakan ABAQUS. ......Formwork is one of the essential components widely used, especially in concrete building construction. The use of wood as the material for formwork is still very common in Indonesia and generates construction waste that cannot be reused. In an effort to reduce wood waste, utilizing HDPE (High-Density Polyethylene) plastic waste as a raw material for formwork products can be a solution. This study observes the effect of openings in HDPE polymer truss beams and compares them with solid beams without openings. A comparison of the mechanical flexural properties of HDPE formwork beams is carried out using the DIC (Digital Image Correlation) method with numerical modeling using ABAQUS software.

Abstrak :
ABSTRAK
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bagaimanakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi dan Bagaimanakah keselarasan putusan hakim mengenai sah tidaknya Rapat Anggota Luar Biasa dalam perkara No 74/Pdt.G/2014/PN.JKT. PST dengan dasar Ketentuam Undang-Undang sudah tepat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi, yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 27 UU Koperasi, dimana Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan sesuai dengan permintaan para anggota koperasi aktif dan juga sesuai dengan keputusan pengurus aktif koperasi tersebut. Putusan hakim dalam perkara pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi KPRI-RSCM periode 2013-2016 adalah tidak tepat. Rapat anggota luar biasa tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan subjek yang melaksanakan rapat tersebut adalah subjek yang sah, yakni Pengurus Aktif Koperasi KPRI-RSCM, bukan Pengurus yang sudah pensiun dan tidak lagiu pada masanya menjabat.

---

ABSTRACT
Cooperative is a legal entity established by individuals or legal entities cooperatives, with the separation of the wealth of its members as capital to run a business that meets the aspirations and needs of economic, social and cultural rights in accordance with the values and principles of cooperatives. How according to the statutory provisions regarding the authority of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative and harmony How the judge 39 s decision regarding the legitimacy of the Extraordinary Meeting of Members in case No 74 Pdt.G 2014 PN.JKT. PST with basic Ketentuam Act is appropriate. In the preparation of this paper, the authors use the method of normative juridical research. Legislation governing the implementation of the authority Extraordinary Meeting of Members Cooperative, which is regulated in Article 23 and Article 27 of the Law of Cooperatives, which the Extraordinary Meeting of Members may be implemented in accordance with the request of the cooperative members active and also in accordance with the Board 39 s decision actively cooperative. The judges 39 verdict in the case of the implementation of the Extraordinary Meeting of Members Cooperative KPRI RSCM 2013 2016 period is not appropriate. Extraordinary meeting of members has been conducted in accordance with applicable regulations and executing the subject of the meeting was a legitimate subject, namely the Board of Cooperative Active KPRI RSCM, not the Board who have retired and no lagiu in his time served.

Abstrak :
In this study, the topic is discussing the PLC implementation to traffic light systems. The traffic light system is using Siemens PLC (Programmable Logic Controller) S7-200 as the main controller that reads data in timer, any other data, and specify while controlling the output duration and turn for each of its lights. The system was purposely aimed to execute several commands automatically in an endless loop and to successfully manage to control the traffic without any accident occurs with adaptive or Intelligent method. In addition, this thesis is providing complete detail about the traffic light system in Siemens PLC S7- 200. The systems will be designed in PLC simulation software called V4.0 STEP7 Micro Win SP3 and using S7-200 Simulation Software that simulates all Siemens S7-200 PLS programmes in ladder diagram. V4.0 STEP7 Micro Win SP3 PLC simulation software is can only be used for system simulation that using Siemens PLC with type S7-200 as its controller device. The systems consist of 2 different structures, T-Junction Structure and Four-way Intersection Structure. The program will contain ladder diagrams, switch, and several timers in it. Ladder diagram program can be run virtually in S7-200 Simulator in PC, without using any real Siemens PLC. In PC-SIMU Simulation software, the system will be simulated using animation simulation that adequately represents a condition in real life and they have a list of options to select a different kind of simulation.

---

Dalam studi ini, topiknya adalah membahas implementasi PLC untuk sistem lampu lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas menggunakan PLC Siemens (Programmable Logic Controller) S7-200 sebagai pengontrol utama yang membaca data dalam penghitung waktu, data lainnya, dan menentukan sembari mengontrol durasi output dan beralih ke setiap lampu. Sistem ini bertujuan untuk mengeksekusi beberapa perintah secara otomatis dalam loop tanpa akhir dan berhasil mengatur lalu lintas tanpa terjadi kecelakaan dengan metode adaptif atau cerdas. Selain itu, studi ini memberikan detail lengkap tentang sistem lampu lalu lintas di Siemens PLC S7-200. Sistem akan dirancang dalam perangkat lunak simulasi PLC yang disebut V4.0 STEP7 Micro Win SP3 dan menggunakan Perangkat Lunak Simulasi S7-200 yang mensimulasikan semua program Siemens S7-200 PLS dalam diagram tangga. Perangkat lunak simulasi V4.0 STEP7 Micro Win SP3 PLC hanya dapat digunakan untuk simulasi sistem yang menggunakan Siemens PLC dengan tipe S7-200 sebagai perangkat pengontrolnya. Sistem terdiri dari 2 struktur yang berbeda, Struktur T-Junction dan Struktur Persimpangan empat arah. Program ini akan berisi diagram tangga, saklar, dan beberapa timer di dalamnya. Program diagram tangga dapat dijalankan secara virtual di S7-200 Simulator di PC, tanpa menggunakan Siemens PLC yang sebenarnya. Dalam perangkat lunak Simulasi PC-SIMU, sistem akan disimulasikan menggunakan simulasi animasi yang cukup mewakili kondisi dalam kehidupan nyata dan mereka memiliki daftar opsi untuk memilih jenis simulasi yang berbeda.