Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dari sisi pidana dan perdata, implikasi perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah objek sengketa terkait kasus tersebut, dan pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran jabatan Notaris atas tindakan yang dilakukan pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian, yaitu hukum yuridis normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Simpulan yang dapat ditarik adalah pertama unsur-unsur dalam pidana dan perdata pada tindakan Notaris telah terpenuhi dan dapat dituntut atas tanggung jawab Notaris. Kedua, Atas perbuatan hukum yang dilakukan notaris menimbulkan kerugian besar baik dari segi materil maupun immaterial dan pihak ketiga harus memberikan kembali tanah tersebut kepada Pihak SW. Ketiga, pertanggungjawaban atas tindakan Notaris dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat atas tindakan penipuan dengan persekongkolan dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta dapat dituntut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP yang akan dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan membayar kerugian yang diderita oleh pihak SW sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas hilangnya tanah tersebut. ......This study discusses the case study on the decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR at the Ungaran Court, the making of a Sale and Purchase Binding Agreement that violates the applicable Notary Position Act by not providing a copy of the deed, not reading the deed, and there was no evidence at the time of the First party's action, furthermore in that case the PPJB reason was made for the ignorance of the second party which could lead to fraud and against the law. criminal and civil, Implications of Unlawful Acts against third parties as buyers of the disputed object land related to the case, and the Notary's responsibility for violations of the Notary's position for the actions taken in Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN .Unr. To answer these problems, research methods are used, namely normative juridical law with an analytical approach. The conclusions that can be drawn are that first, the elements in the criminal and civil actions of the Notary have been fulfilled and can be handled on the responsibility of the Notary. The two third parties caused a third major loss, both material and immaterial due to the actions of the Notary and also the S party, the third party should not have harmed the Ungaran Court Decision. Third, the responsibility for the actions of a Notary can be subject to dishonorable sanctions for fraudulent acts with conspiracy in the making of a Sale and Purchase Binding Agreement, and can overcome Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 of the Criminal Code which will be sentenced to a maximum of 4 (four) years in prison, and pay the loss suffered by the SW of Rp2.000.000.000, - (two billion rupiah) on the land.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris kepada kemenakannya sewaktu ia hidup. Namun yang dihibahkan adalah keseluruhan harta pewaris berupa dua bidang kavling tanah, sehingga pelaksanaan hibah ini telah menyinggung bagian mutlak ahli waris legitimaris dan membuat mereka kehilangan hak mewarisnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hibah tersebut adalah sah. Setelah meneliti lebih jauh, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdata. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi seharusnya lebih menerapkan ketentuan Pasal 913 dan 914 KUHPerdata.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama dari bantuan tunai bersyarat adalah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada penerima manfaat yang ditargetkan. Namun demikian, implementasi program yang buruk dapat meningkatkan perilaku anti sosial seperti kriminalitas. Dalam kasus Indonesia, akan menarik untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program bantuan tunai bersyarat andalan negara ini mempengaruhi kejahatan. Penelitian ini menggunakan dua set data utama, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). Dengan menggunakan IV Probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat endogeneity antara modal sosial dan kejahatan. Maka, pengaruh PKH terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan secara langsung, bukan melalui modal sosial. PKH berkorelasi negatif terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan.

---

ABSTRACT
The main objective of Conditional Cash Transfer is to provide better well-being on the targeted beneficiaries. Nevertheless, the poor implementation of the programs could increase anti social behavior like crime. In the case of Indonesia, it will be interesting to see how Program Keluarga Harapan (PKH), one of the countrys flagship Conditional Cash Transfer affect crime. This study utilizes two main data sets, which are Survei Sosia lEkonomi Nasional (Susenas) and Potensi Desa (Podes). Using IV Probit, result show that there is no endogeneity between social capital and crime. Thus, the influence of PKH on the probability of households to be victims of crime directly, not through social capital. PKH has negatively correlated with the probability of households to become victims of crime.