Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cakupan imunisasi dua Puskesmas yaitu Puskesmas Cisauk dengan data cakupan imunisasi DPT/HB/hib (87%) dan Puskesmas Suradita (104%), pada tahun 2018 terdapat 7 kasus KLB difteri yang tersebar di Kelurahan Suradita, Cibogo, Cisauk dan Dangdang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan kepatuhan ibu dalam mengimunisasikan pentavalen dasar.Metode: Jenis penelitian yang digunakan dengan rancangan cross sectional di wilayah Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang pada bulan Mei-Juni 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki yang memiliki baduta usia 4-24 bulan. Penarikan sampel menggunakan multistage sampling dengan besar sampel 250 orang. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner yang telah teruji validitas dan reabilitas. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan multivariate dengan regresi logistik ganda.Hasil: Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan adalah dukungan suami, persepsi hambatan dan keterpaparan informasi. Dukungan suami merupakan variabel yang paling dominan.......Immunization coverage (UCI) in Cisauk Subdistrict, Tangerang Regency in 2018 has reached the 100% target where the Cisauk Subdistrict area has two Primary health center there is Cisauk Health Center with DPT / HB / hib immunization coverage data (87%). and Suradita primary Health Center (104%), in 2018 there were 7 cases of diphtheria outbreaks spread in Suradita Village, Cibogo, Cisauk and Dangdang.Methods: Observational analytic method with cross-sectional approach was used in this study. The research sample was 250 respondents who were in the Cisauk District of Tangerang Regency with a total sampling method. Data collection by interview and observation. Data analysis using univariate and bivariate.Results: he multivariate test results from this study found that the most dominant variables related to maternal obedience were OR = 9.355 (95% CI = 3.868-22.62). It can be interpreted that the low husband's support is 9,355 times not obedient in basic pentavalent immunization"

"Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna.......The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups."

"Mendorong proses percepatan proyek strategis nasional, beberapa ruas proyek jalan tol Trans Sumatera menggunakan metode kontrak rancang bangun yang memadukan beberapa tahapan menjadi proses paralel yang diharapkan dapat mempersingkat waktu konstruksi. Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan fenomena keterlambatan proyek dari waktu yang telah disetujui pada kontrak awal yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek lain. Oleh karena itu, diperlukan proses pengendalian yang baik sebagai salah satu fungsi dari kegiatan manajemen konstruksi untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition. Studi literatur dilakukan untuk penyusunan variabel, lalu dilakukan validasi pakar, pilot survey, penyebaran kuesioner utama kepada responden, kemudian dievaluasi dengan analisa komparatif, deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, korelasi, analisa faktor dan regresi linier. Diperoleh tiga faktor risiko yang paling signifikan yaitu: kurangnya pengendalian terhadap persiapan proyek termasuk pembebasan lahan, pengadaan material dan alat serta perizinan menyebabkan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai ; kurangnya kejelasan dan kelengkapan dokumen pelaksanaan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil ; serta data perencanaan yang kurang akurat serta perubahan desain yang cukup sering ditengah pekerjaan. Dari persamaan regresi, terlihat faktor risiko berkorelasi dengan kinerja waktu dan faktor risiko menurunkan kinerja waktu.......Encouraging the process of accelerating national strategic projects, several sections of the Trans Sumatra toll road project use a design and build contract method that combines several stages into a parallel process which is expected to shorten construction time. However, in practice, there is still a phenomenon of project delays from the time agreed upon in the initial contract which can lead to cost overruns and lost opportunities to work on other projects. Therefore, a good control process is needed as a function of construction management activities to minimize any deviations that can occur during the project process. This study uses the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition approach. Literature study was carried out for the preparation of variables, then expert validation, pilot survey, distribution of the main questionnaire to respondents were carried out, then evaluated by comparative, descriptive analysis, validity and reliability testing, correlation, factor analysis and linear regression. The three most significant risk factors were obtained, namely: lack of control over project preparation including land acquisition, procurement of materials and tools and permits leading to inappropriate work realization; lack of clarity and completeness of implementation documents so that there are discrepancies with real conditions; and less accurate planning data and frequent design changes in the middle of work. From the regression equation, it can be seen that risk factors correlate with time performance and risk factors decrease time performance."

"Volatilitas nilai tukar dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dipelajari secara luas. Sepengetahuan saya, tidak ada yang secara signifikan memperhatikan dampaknya pada perusahaan di Indonesia dengan akuisisi. Secara khusus, tujuan utama dari penelitianini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas mata uang, Rupiah, memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap akuisisi internasional dan domestik terkait dengan kinerja keuangan. Untuk tujuan analisis, 60 perusahaan dengan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara periode 2009-2013 digunakan sebagai sampel. Efek tidak signifikan dari volatilitas Rupiah terhadap tingkat pengembalian saham ditunjukkan oleh regresi linier. Sebagai tambahan, uji coba sampel independen dilakukan dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara akuisisi internasional dan domestik yang dipengaruhi oleh volatilitas Rupiah.Studi ini membawa nuansa pandangan volatilitas mata uang sehubungan dengan pengembalian saham perusahaan dan berkontribusi pada pembelajaran manajerial mengenai dampak tidak langsung dari volatilitas Rupiah terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. ......The volatility of exchange rate and its impact on firms financial performance has been extensively studied. To the best of my knowledge, none have significantly paid attention to the impact on firms in Indonesia with acquisitions. In particular, the main objective of this study is to investigate whether the currency volatility, Rupiah, has significant statistical influence on international and domestic acquisitions with regard to financial performance. For the purpose ofanalysis, 60 firms with acquisitions listed on Indonesia Stock Exchange between the periods of 2009 ndash 2013 are used as sample. An insignificant effect of the volatility of Rupiah to stock returns was shown by linear regression. In addition, an independent samples testwas conducted and showed that there was no significant difference between international and domestic acquisitions on being affected by the volatility of Rupiah. This study brings a nuanced view of currency volatility with respect to firms stock returns and contributes tomanagerial learning on an indirect impact on Rupiah is volatility towards firms financial performances in Indonesia."

"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut. Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut. ......Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM . The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment. By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK."

"Alopecia areata (AA) merupakan jenis kerontokan rambut pada manusia yang disebabkan oleh serangan sel-sel imun tubuh terhadap folikel rambut di fase anagen. Single nucleotide polymorphism (SNP) rs2476601 adalah salah satu varian gen yang terletak di gen protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22 (PTPN22) dan diketahui berasosiasi dengan kemunculan AA berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Perubahan basa sitosin menjadi timin pada posisi ke-1858 diprediksi menyebabkan penurunan kemampuan protein lymphoid-specific tyrosine phosphatase (Lyp) untuk menghambat aktivasi sel T. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan asosiasi SNP rs2476601 dengan kemunculan fenotipe AA pada populasi Indonesia. Pengambilan sampel buccal swab dilakukan terhadap 50 pasien penderita AA dan 50 individu normal sebagai subjek kontrol. Penentuan genotipe subjek dilakukan dengan teknik PCR-RFLP menggunakan enzim restriksi RsaI, lalu analisis statistik dilakukan dengan uji Fisher’s exact. Dari seluruh subjek yang diteliti, sebanyak 99% genotipe merupakan genotipe CC yang ditandai dengan 4 pita dan 1% genotipe merupakan genotipe CT yang ditandai dengan 5 pita. Tidak ditemukan adanya genotipe homozigot TT pada kedua kelompok studi. Populasi subjek yang terlibat dalam penelitian berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Nilai p yang ditemukan dari hasil uji Fisher’s exact tidak menunjukkan adanya asosiasi yang bermakna antara genotipe CT/TT dan kondisi AA (p>0,05). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa rs2476601 gen PTPN22 tidak memiliki asosiasi terhadap kemunculan AA pada populasi di Indonesia.......Alopecia areata (AA) is a type of hair loss in human caused by the body's immune cells attacking hair follicles in the anagen phase. Single nucleotide polymorphism (SNP) rs2476601 is a gene variant located in the protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22 (PTPN22) gene and associated with the emergence of AA based on studies conducted in various countries. The substitution of cytosine to thymine base at position 1858 decreases the ability of lymphoid-specific tyrosine phosphatase (Lyp) protein to inhibit T cell activation. This study aimed to determine the association of SNP rs2476601 with the appearance of the AA phenotype in the Indonesian population. Buccal swabs were extracted from 50 patients with AA and 50 normal individuals as control subjects. PCRRFLP technique were used to determine the subject’s genotype using the RsaI restriction enzyme, then the statistical analysis were conducted using Fisher’s exact test calculations. From all the subjects involved, 99% of the genotypes belonged to CC genotype indicated by four bands and 1% belonged to CT genotype indicated by five bands. No homozygous TT genotype was detected in both study groups. This study implies that the subject population involed is at Hardy-Weinberg equilibrium. However, the p-value generated from the Fisher’s exact test shows that there was no association between the CT/TT genotype and AA conditions (p>0.05). In conclusion, this study found that rs2476601 from the PTPN22 gene is not associated with the emergence of AA in the Indonesian population."

"Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss.......The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses."

"Polusi udara merupakan permasalahan global yang berdampak negatif terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Telah diketahui bahwa polusi udara dapat dikurangi dengan upaya bioremediasi, salah satunya dengan memanfaatkan tanaman pohon. Tanaman pohon dapat merespons polusi udara secara fisiologis. Respons fisiologis tersebut dapat diketahui dari nilai indeks air pollution tolerance index (APTI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toleransi dan perbedaan respons fisiologis enam spesies tanaman pohon (Mangifera indica, Pterocarpus indicus, Cerbera odollam, Pometia pinnata, Syzygium myrtifolium, dan Swietenia macrophylla) di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur dan Kampus UI Depok terhadap cekaman polusi udara berdasarkan nilai APTI. Pengukuran parameter lingkungan dan nilai APTI dengan parameter relative water content, pH ekstrak daun, kandungan asam askorbat, dan kandungan klorofil total dilakukan pada enam spesies tanaman pohon di kedua lokasi penelitian. Hasil uji APTI menunjukkan tanaman M. indica termasuk ke dalam kategori toleran terhadap polusi udara dengan nilai APTI tertinggi di Kawasan Industri Pulogadung yaitu sebesar 9,79 ± 0,13. Sementara itu, P. indicus termasuk ke dalam kategori sensitif terhadap polusi udara dengan nilai APTI terendah di Kampus UI Depok yaitu sebesar 6,59 ± 0,18. Hasil uji APTI tersebut menunjukkan bahwa spesies yang toleran memiliki nilai RWC dan kandungan asam askorbat yang tinggi, sedangkan spesies yang sensitif memiliki nilai RWC dan kandungan klorofil total yang rendah.......Air pollution is a global problem that negatively affects living things and the environment. It is well known that air pollution can be reduced by bioremediation, one of which is by utilizing tree plants. Tree plants can respond to air pollution physiologically. The physiological response can be known from the value of the air pollution tolerance index (APTI). This study aims to find out the tolerance levels and physiological response differences of six tree plants species (Mangifera indica, Pterocarpus indicus, Cerbera odollam, Pometia pinnata, Syzygium myrtifolium, and Swietenia macrophylla) in Pulogadung Industrial Estate, East Jakarta and UI Campus in Depok towards air pollution based on APTI values. Measurements of environmental parameters and APTI values with relative water content parameters, leaf extract pH, ascorbic acid content, and total chlorophyll content were conducted in six species of tree plants at both research sites. APTI test results showed that M. indica plants fall into the category of air pollution tolerance with the highest APTI value in the Pulogadung Industrial Estate at 9.79 ± 0.13. Meanwhile, P. indicus is included in the category of sensitive to air pollution with the lowest APTI score at UI Depok Campus which is 6.59 ± 0.18. The APTI test results showed that tolerant species had high RWC values and high ascorbic acid content, while sensitive species had low RWC values and low total chlorophyll content."

"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."

"ABSTRAKPerdagangan senjata ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut yang terfasilitasi karena adanya ruang cyber. Keberadaan ruang cyber telah membantu berjalannya aktivitas perdagangan senjata ilegal dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Tugas Karya Akhir ini membahas perpindahan aktivitas perdagangan senjata ilegal dari ruang fisik menuju ruang cyber. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab perpindahan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melihatnya dari konsep agent pada model for relationships in crime, teori crime triangle, dan dilengkapi dengan space transition theory. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa perpindahan ini dipicu karena ruang cyber memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri dari tindakan yang dilakukan melalui anonimitas yang ditawarkan oleh ruang cyber, lemahnya pengawasan baik melalui regulasi maupun aparat penegak hukum, dan sifat spasio temporal ruang cyber yang dinamis menjadikan aktivitas yang dilakukan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun sehingga membantu pelaku memperluas dan mengembangkan aktivitas perdagangan senjata ilegal yang dilakukan.

---

ABSTRACTIllegal weapons trading is not a new issue, but the concern now is that the activity is facilitated by the existence of cyberspace. The existence of cyberspace has helped to drive illegal weapons trade activities and provide benefits for the offenders. This final project task discusses the shifting activity of illegal arms trade from physical space to cyberspace. The purpose of this final project is to find out the causes of displacement by the offender by looking at the concept of agent on models for relationships in crime, crime triangle theory, and equipped with space transition theory. In this paper, it is found that this movement is triggered because the cyberspace provides an opportunity for the offender to escape from the their criminal act through the anonymity offered by the cyberspace, the weakness of oversight both through regulation and law enforcement officers, and the dynamic spatio temporal nature of cyberspace activities can be accessed by anyone and anytime so as to help the offenders expand and develop illegal weapons trading activities undertaken. "