Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang datang bersamaan dengan globalisasi mengharuskan Pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap-siap dalam menghadapinya. E-commerce yang merupakan salah sutu bentuk dari perkembangan tersebut, makin marak dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat Indonesia maupun dunia. Perkembangan teknologi tersebut harus diikuti oleh pembuatan kebijakan, karena aplikasi dari teknologi informasi tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas maupun hubungan antar warga masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan elektronis ini menimbulkan banyak masalah terutama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh dunia. Aspek-aspek yang terkait dalam kebijakan publik tidak hanya bersifat nasional maupun regional, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan internasional dan hubungan antar bangsa. Hal yang paling penting dalam bidang pengaturan adalah pengambilan kebijakan umum dalam sebuah negara, yaitu bagaimana cara suatu pemerintahan mengatur "dunia maya" tersebut. Khusus untuk transaksi E-commerce, hal yang harus mendapat perhatian adalah faktor keamanan dalam sebuah transaksi elektronis. Untuk dapat memahami ruang lingkup dan kerangka berpikir dalam kebijakan teknologi informasi ini, dibutuhkan konsep-konsep tentang globalisasi, kebijakan publik, teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya, aplikasi dalam bisnis, komputerisasi serta masyarakat informasi. Setelah memahami konsep-konsep tersebut, selanjutnya harus dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan secara nasional serta aspek-aspek yang terdapat dalam transaksi e-commerce dan indikator yang dapat mempengaruhi signifikansi kebutuhan pengaturan masalah keamanan dalam bertransaksi. Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan nasional dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta koordinasi dalam pengembangan kebijakan umum mengenai kegiatan internal. Selain itu Pemerintah juga harus melindungi keamanan transaksi elektronis dengan kebijakan dan peraturan yang ada, sekaligus merumuskan dan mengkaji kemungkinan lain yang dapat mengganggu transaksi melalui media elektronik ini, sampai dibentuknya kebijakan yang melindungi keamanan bertransaksi.

Abstrak :
Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB adalah sebuah norma yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. AAUPB yang sudah dikenal di negara-negara lain penganut sistem Civil Law (Eropa Kontinental), merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia terutama sejak efektifnya Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 1991, yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berkembangnya AAUPB ini adalah karena menurut doktrin dapat dipakai sebagai alasan gugatan di PTUN dan sebagai pedoman pembuatan keputusan pemerintah. Sebagai norma, AAUPB cukup sulit dijadikan dasar pengujian legalitas oleh hakim di PTUN, kecuali bahwa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986. Selain itu AAUPB dapat Pula dikembangkan melalui putusan-putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dikembangkan dengan makin banyaknya gugatan dan putusan yang berdasarkan AAUPB.