Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor publik yang sangat vital. Pada Kenyataannya sektor ini didanai sebaian besar oleh dana pinjaman asing yang baru terbayarkan dalam hitungan generasi ke generasi. Kelangsungan produksi listrik negara yang konsisten dan memadai mutlak diperlukan guna mendukung peningkatan dan laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap faktor luar, diantaranya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat harga minyak dunia yang dijual per barelnya. Melalui proses identifikasi dan kuantitikasi yang memadai di dalam sebuah proyek PLTU, maka potensi kerugian yang muncul akan dapat dihindari guna tetap mempertahankan konsistensi PLN dalam penyediaan listrik negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor resiko apa saja yang menyebabkan penyimpangan biaya pada pembangunan sebuah unit pembangkit listrik tenaga uap. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakuka.n Studi kasus pada Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Tanjung Priok.Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa faktor resiko non teknis menduduki peringkat teratas dari 10 resiko tersignifikan dalam pembangunan sebuah PLTU. Indikasi lain menunjukkan bahwa faktor resiko teknis merupakan faktor yang sangat sering ditemui di dunia konstruksi, namun faktor resiko non teknis sendiri merupakan elemen yang cukup panting karena memiliki tingkat signifikansi yang cukup besar dalam penelitian kali ini.

---

Electricity is one of the important things in a public sector. The increase in economic will be followed by the increase in consumption of electricity. The fact shows us that most of projects are supported by financial loan from many big countries. The loans are soft loan and will be paid in a long temr period. The consistent in production of electricity is really needed to support the economic development rate in the country like Indonesia. Electricity sector is a one type of sector that really depending on macro economic condition. These are like the exchange rate and the price of cmde oil. We know that 80% of operational cost in thermal power plant is fueling cost.

This thesis aims to know the significant factors in a thermal power plant project. In this thesis I use probability and impact rating matrix method to calculate the most common probability of risk that cause over budget in construction step. The thesis uses the Unit Bisnis Pembangkit Tanjung Priok as a case study.

The thesis end result shows that non technical risk factors are one of the significant factors in 10 ultimate risk factors in construction step of power plant project. The end result of this thesis informed us that technical risk factors is a very general risk factor in construction step, but non technical risk is also important because ofthe considerable in this thesis. A good identification of risk factors might be minimized the potentiality of cost over budget in construction process in thermal power plant project."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Peningkatan jumlah anggaran dan volume pada pembangunan infrastruktur dalam kurung waktu lima tahun terakhir menuntut pencapaian percepatan waktu pelaksanaan, modernisasi sistem pengadaan pekerjaan serta project delivery yang lebih mudah bagi pengguna maupun penyedia jasa. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha untuk dapat memasyarakatkan terobosan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi nasional melalui sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang dapat mempercepat pencapaian target dukungan Infrastruktur Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada penyelenggaraannya di lapangan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak permasalahan bagi berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kontrak. Seperti terjadinya Dispute atau perselisihan dan klaim diantara pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak auditor. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penurunan penerapan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun, hingga potensi total lost bagi penyedia jasa akibat tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor. Masalah ini muncul diakibatkan karena belum adanya sebuah standar dalam menentukan perencanaan biaya dan pengukuran output atas hasil pekerjaan yang menggunakan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Melalui penyusunan disertasi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan sebuah metode, cara ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Perselisihan diantara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion. Penelitian ini diawali dengan menentukan variable penelitian yang kemudian divalidasi dengan aplikasi SEM untuk memperoleh model hubungan antar variabel, selanjutnya menyusun standar WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun pada bangunan stadion, metode perhitungan volume pekerjaan, standar perencanaan biaya dan metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah Standard Method of Measurement (SMM) berbasis WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan bangunan stadion. Metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis, uji validitas, uji reabilitas dan analisis deskriptif dengan hasil akhir berupa standar pelaksanaan atau SOP dalam bentuk metode standar pengukuran output Standar Measurement Method (SMM) yang berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Hasil dari pengembangan metode SMM ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pedoman yang dapat membantu tercapainya konsistensi dan standarisasi informasi yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion, sehingga potensi terjadinya Dispute atau perselisihan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir.

---

Budget and volume increasing of infrastructure development amount in the last five years requires the achievement of accelerated implementation time, modernization of the procurement system of work and easier project delivery for users and service providers. Answering the challenges of the importance matter for project completion, Design and Build contract method is can be considered as a solution. Indonesian Government through Ministry of Public Work and Housing attempted to introduce the breakthrough of the national construction work procurement system with Design and Build contract that can accelerate the achievement of the government's infrastructure targets in order to support national economic growth. However, the implementation of Design and Build contract in construction project still cause some problem for various parties, both those who are directly or indirectly involved in the contract, such as the occurrence of dispute and claims between owner, service provider and the auditor. This phenomena resulted a significant impact on the implementation of the Design and Build contract as changes in the nomenclature of Ministerial Regulations related to integrated design contracts and structures that changed 3 (three) times in a 5 (five) years, decreased the Design and Build contract practice, and total lost potential for service providers due to the follow up results of the auditor's examination. Those problem caused by the unavailable standard cost planning and measuring outputs based on Design and Build contract method. Through the preparation of this dissertation, the author seeks to develop a method, method or recommendation that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. In this dissertation, researchers try to develop a method that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. The development of this method begins with developing WBS standards for Design and Build contract system, engineering estimate methods, cost planning standard and audit process for work results method, then made into a WBS-based Standard Method of Measurement (SMM) with an Design and Build contract for stadium construction. The research method used is the analysis test, validity test, reliability test and descriptive analysis with the final results in the form of implementation standards in the form of Standard Method of Measurement (SMM) based on Work Breakdown Structure (WBS) for Design and Build contract. The results of this research are expected to be used as a guide to help achieve the consistency and standardization of information that will be used by various stakeholders in each stage and process of implementing the construction of stadium, so that the potential construction project dispute can be minimized."

"Akses jalan pada bidang tanah merupakan hak yang diatur di UUPA dan KUHPerdata. Ketidakjelasan mengenai status akses jalan dapat menyebabkan potensi sengketa di kemudian hari. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemberian akses jalan pada Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk memberikan tindak lanjut atas pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan pemberian akses jalan sebagaimana pada Putusan a quo. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial menegaskan bahwa pemilik tanah harus memperhatikan kepentingan umum. Dalam Putusan a quo, Penggugat telah memberikan akses jalan kepada Tergugat, namun oleh Tergugat disalahgunakan untuk pembangunan garasi pribadi, yang mana bertentangan dengan permohonan semula untuk akses jalan. Tindak lanjut atas pertimbangan hakim yang dapat dilakukan adalah perlu dilakukan proses jual beli antara penggugat dan tergugat di hadapan PPAT, sehingga menjadi dasar pemberian akses jalan yang sah dan menciptakan kepastian hukum atas tanah. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menerbitkan peraturan yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme pemberian akses jalan diatas tanah hak milik, bagi Majelis Hakim diharapkan mengupayakan agar terjadi kepastian atas status hak atas tanah dalam perkara serupa, yaitu dengan memerintahkan agar jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT, dan pemohon akses jalan diatas tanah hak milik orang lain diharapkan dapat menggunakan lahan yang diperolehnya sesuai dengan peruntukannya, agar sengketa dapat dihindarkan.

---

Road access on land is a right regulated in the UUPA and Civil Code. Unclear status of access roads can lead to potential disputes later on. The purpose of this thesis research is to identify and analyze the implementation of granting road access in Case Decision Number 69/Pdt.G/2019/PN.Smn compared to applicable laws and regulations and also to provide follow-up on the judge's consideration regarding the implementation of granting road access as in the a quo Decision. This thesis uses normative legal research methods (literature) with qualitative analysis of secondary data. The results showed that Article 6 of UUPA regarding social functions affirms that landowners must pay attention to the public interest. In a quo Decision, the Plaintiff had granted access road to the Defendant, but by the Defendant misused it for the construction of a private garage, which contradicted the original application for road access. Follow-up on the judge's consideration that can be done is the need for a sale and purchase process between the plaintiff and defendant before the PPAT, so that it becomes the basis for providing legal road access and creating legal certainty over land. The suggestion from this study is that the Government is expected to compile and issue regulations that specifically regulate the mechanism for granting road access on freehold land, for the Panel of Judges it is expected to seek certainty over the status of land rights in similar cases, namely by ordering that the sale and purchase be carried out by the parties before the PPAT, and applicants for road access on land owned by others are expected to be able to use the land they have acquired in accordance with its designation, so that disputes can be avoided."