Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207. Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas 2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H. Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan akta palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuat surat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkan produknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan produknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musa b. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan, 457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtained based on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran, Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed of Displacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where is partly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m² D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. Abdul Aziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally and convince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake information into an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actual thing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic and not falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the land because disabled administrative law, State Administrative Officials in canceling its products, and BPN RI authority. This research use method normative with a typology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officials may cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrative law State Administrative decisions, It is appropriate with a system of land registration in Indonesia that is system of negative publication where certificate containing positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not a absolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by the holder other parties who feel concerned well as National Land Agency of the Republic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the form of National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights.