Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi, sekaligus menunjukkan keseriusannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk perundang-undangan dan perangkat turunannya segera diimplementasikan agar dapat diketahui output dan outcome-nya.

---

This thesis to be aimed for discussing phase of a policy formulation (criminal politic) in President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research used a qualitative approachment with to be completed description desaign.The research shows that policy formulation on criminology in President Megawati Soekarnoputri era consisted of legislation and law sets to be made as something enough and appropriate for fighting against corruption besides of showing its seriousness. The research suggests that production of legislation and its sets have to be implemented as soon as possible to be known output and outcome of it."

"Sepanjang tahun 2017 ketika berlangsung kontestasi politik di Indonesia, media sosial dibanjiri konten ujaran berbahaya yang memantik kekerasan. Fenomena kekerasan di ruang maya dan ruang nyata itu merupakan bentuk perilaku di luar struktur,norma, dan nilai-nilai umum yang disepakati bersama. Penelitian dalam perspektif kriminologis ini mengintegrasikan teori-teori TransisiRuang (Jaishankar,2008), Anomie (Durkheim, 1930 dan Merton,1968), Strukturasi (Giddens,1979,1984) dan Arkeologi/Genealogi (Foucault, 1972, 1974). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kajian pustaka dan metode arkeologi - genealogi Foucault, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Metode kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri penelitian-penelitian tentang konsep dan teori anomie.Sedangkan metode arkeologi-genealogi Foucault untuk mengkaji diksi ujaran berbahaya di jejaring media sosial. Berlandaskan realitas perilaku pengguna mediasosial pada tahun 2017 itu, tujan integrasi teori untuk merekonseptualisasi anomie dari ruang  nyata ke ruang maya. Temuan bernilai kebaruan dalam penelitian ini adalah  bahwa perilaku mengunggah ujaran berbahaya di ruang maya merupakan bentuk penyimpangan yang disebut sibernomik, dan kondisi dibanjirinya media sosial dengan berbagai ujaran berbahaya disebut sebagai sibernomie. Selanjutnya ditemukan pula bahwa terdapat faktor kontekstualitas yang menyebabkan sibernomik dapat memantik tindakan persekusi dan nonpersekusi.

---

Throughout 2017 when political contestation took place in Indonesia, social media was overflowed with harmful discourse content that ignited violence. The phenomenon of violence in cyberspace and physical space is a form of behavior outside the structure, norms, and general values that are mutually agreed upon.Current research in this criminological perspective integrates theories of Space Transition (Jaishankar,2008), Anomie (Durkheim,1930 and Merton,1968), Structuration (Giddens,1979,1984) and Archeology/Genealogy (Foucault, 1972, 1974). Current research is a  qualitative study utilizing literature review method and archeology-genealogy method of Foucault, to answer two research questions. The literature study method is carried out by tracing research on anomie concepts and theories.Where as Foucault's archeology-genealogy method to study the diction of harmful discourse on social media. Based on the reality of the behavior of social media users in 2017,the integration of theory is to conceptualize anomie from physical space to cyberspace. The novelty of this research is that the behavior of uploading harmful discourses in cyberspace is a form of deviance called cybernomic, and the social media over flowing of various harmful discourse is referred to as cybernomie. Further more, current research also found that there are contextual factors that cause cybernomic to trigger both persecution and non-persecution actions."