Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tinggi. Upaya yang di tempuh untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melalui 'Gerakan Sayang lbu' yang melibatkan seluruh pihak yang terkait. Sebagai jalan keluar dari tingginya AKI di rumah sakit adalah dengan meningkatkan fungsi rumah sakit rujukan dan peningkatan ketampilan penolong persalinan.

RSUD Dr.M.Ashan Pemalang bekerjasama dengan P2KP-KR (Pusat Pelatihan Klinik Primer Kesehatan Reproduksi) pemah mengadakan pelatihan LLS, PONEDIPONEK. Akan tetapi angka kematian maternal masih tetap tinggi. Oleh karenanya, RSUD Dr.M.Ashari menyelenggarakan kegiatan Asuhan Persalinan Dasar (APD) bagi Bidan. Suatu metode pelatihan yang dikembangkan oleh JNPK-KR di bawah pengawasan JHPIEGO. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pelatihan APD dengan kasus rujukan bidan di RSUD Dr.M.Ashari Pemalang.

Disain penelitian berupa studi kros seksional, total sampel sebanyak 80 bidan, 40 bidan yang pernah mengikuti pelatihan APD, 40 bidan belum pernah mengikuti APD yang dipilih secara purposif Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat serta analisis bivariat dengan uji Kai-kuadrat (X2)

Hasil yang didapat dalam penelitian ini secara statistik tidak ada hubungan yang bermakna antara pelatihan APD dengan kasus rujukan bidan di RSUD Dr.M.Ashari Pemalang (p > 0,05). Sedangkan hubungan antara rujukan kasus partus fisiologis dengan pelatihan APD terdapat hubungan yang bermakna. Demikian juga terdapat hubungan yang bermakna antara kasus kematian maternal kurang dari 48 jam pertama di rumah sakit dengan pelatihan APD.

Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu ditindaklanjuti penelitian yang lebih mendalam dalam kurun waktu yang lebih lama di masa mendatang.

Daftar Pustaka : 28 (1989 - 2000).

---

Relation Between the Training of Basic Delivery Services for Midwives with The Referal Cases at Regional Hospital Dr. M. Ashari - Pemalang, 2000.The Maternal Mortality Rate (AKI) in Indonesia is very high. The effort done to reduce this rate is by the movement of Safe Motherhood involving all the related element. As the Solution of the high rate of maternal mortality in hospital is by increasing the function of referal hospital and the increasing of attendant's skill.

The Regional Hospital in Pemalang cooperates with P2KP-KR (The Training Centre of Reproduction Health Primer Clinic) it has ever held the Live Saving Skill Training, PONEDIPONEK. However, the rate of maternal mortality remains high. That is why, Pemalang Regional Hospital Dr. M. Ashari hold the activity of basic delivery services for midwives, A Training method developed by JNPK-KR under the supervisory of JHPIEGO. The goal of this research is to know the relationship between the Training of Basic Delivery Services (Training of APD) for Midwives with the Referal Case from Midwives in Pemalang Regional Hospital Dr. M. Ashari. The design of the research is a Cross Sectional Study, the total sample is 80 Midwives. Fourty Midwives have ever attended The Training of APD. Fourty others have never attended the Training of APD chosen purposively.; The Analization done are Univariate Analization and Bivariate Analization with Chi-Square Test.

The result obtained from this reasearch has no relationship statistically between "APD" Training and Midwives referal cases in Pemalang Regional Hospital Dr. M. Ashari . (p > 0.05). Whereas the relationship between the referal cases of partus physiology and the "APD" Training has meaningfully relationship. And there is also meaningful relationship between maternal mortality case from the first 48 hours in hospital and the "APD" Training.

Based on the result of this reasearch , it is necessary to follow up the deeper reasearch in a longer periode in the future time.

Literature List : 28 (1989 - 2000)

"

"Dampak globalisasi telah menimbulkan konsekuensi logis terhadap berkembangnya kuantitas dan kualitas berbagai kejahatan, tidak terkecuali pada perspektif tindak pidana korupsi yang semakin menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang sangat merugikan negara. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Berbagai upaya implementasi strategi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme telah dilaksanakan, walaupun tidak optimal. Demikian halnya dengan pembentukan berbagai peraturan perundangan dan komisi pemberantasan KKN. Namun tingkat KKN, khususnya korupsi di Indonesia tidak juga mengalami perubahan berarti. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan holistik untuk melakukan gerakan anti-korupsi pada berbagai tingkatan. Tingginya kerugian negara sebagai salah satu dampak korupsi, menjadikan konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini lebih berorientasi kepada upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (detterence effect), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Sehingga unsur kerugian negara menjadi unsur essensial dari tindak pidana korupsi pada berbagai peraturan perundang-undangan. Maksud pengembalian kerugian negara kemudian diakomodir dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat penerapan sistem “pembuktian terbalik” untuk mendukung upaya pengembalian kerugian negara.

---

The impact of globalization has led to a logical consequence of the development of the quantity and quality of various crimes, not least in the perspective of corruption is increasingly becoming the world's attention because of its effects are extremely detrimental to the state. Eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN) in Indonesia today, difficulties are quite complex. Various efforts to implement strategies to eradicate corruption, collusion and nepotism have been carried out, although not optimal. Similarly, with the establishment of various laws and combating corruption commission. But the level of corruption, especially corruption in Indonesia is not too significant change.

Corruption has become an outbreak of infectious disease in every state apparatus from the lowest level to the highest level. Thus more efforts are required to undertake a comprehensive and holistic anti-corruption movement at various levels. The high losses to the state as one of the effects of corruption, making the context of law enforcement corruption is now more oriented to the effort to re-state losses. Consequently, the eradication of corruption is not solely intended for criminals sentenced to prison (detterence effect), but must also be able to restore the losses that have been corrupted. So that the state's losses become essential elements of the crime of corruption in various legislations.

Purpose state indemnification then accommodated in Article 38 B (2) of Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication, which reads: "In case the defendant can not prove that the property referred to in paragraph (1) is obtained not because of corruption, such assets are considered acquired also of corruption and judges the authority to decide all or part of the property seized for the state ". In this Act also contained system implementation "of proof" to support the efforts of the state indemnification."